BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) mulai mengambil sikap tegas terhadap persoalan kredit bermasalah yang membebani kinerja bank daerah tersebut. Sorotan tajam diarahkan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat memiliki tunggakan kredit signifikan.

Langkah ini muncul setelah evaluasi internal menunjukkan tekanan pada rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) Bank BJB, terutama yang bersumber dari segmen korporasi besar. BUMN sektor karya dan infrastruktur disebut menjadi kontributor utama terhadap meningkatnya risiko tersebut.

Baca Juga: Bandung bjb Tandamata Siap Sapu Bersih 2 Laga Proliga 2026 Seri 3

Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kesehatan Bank BJB merupakan faktor krusial bagi stabilitas ekonomi daerah. Sebagai bank milik daerah yang rutin menyumbang dividen besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja BJB tidak boleh terganggu oleh kredit macet yang berlarut-larut.

“Kami mendukung pembangunan infrastruktur nasional, dan BJB selama ini aktif dalam pembiayaan, baik secara sindikasi maupun bilateral. Namun saat ini kami harus bersikap tegas karena ada kewajiban dari beberapa BUMN yang tertunda dan mulai membebani neraca bank,” ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di hadapan awak media.

Ia mengungkapkan, meski tidak merinci nilai eksposur kredit secara detail, besaran pinjaman kepada korporasi BUMN tersebut tergolong material dan berdampak langsung pada likuiditas Bank BJB. Penunggakan pembayaran pokok dan bunga menghambat kemampuan bank untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif, khususnya UMKM di Jawa Barat.

“Ini bukan semata persoalan bisnis perbankan. Dana yang BJB kelola adalah uang rakyat Jawa Barat. Jika cashflow dari debitur besar tersendat, laba bank akan tertekan dan dividen ke daerah pun berkurang,” tegasnya.

Skema Restrukturisasi Kredit yang Adil

Pemprov Jawa Barat pun mendorong adanya kejelasan dari Kementerian BUMN dan manajemen perusahaan terkait. Gubernur meminta agar skema restrukturisasi kredit berjalan secara adil dan tidak membebani Bank BJB secara sepihak. Seperti perpanjangan tenor yang tidak realistis atau penurunan bunga yang terlalu drastis.

“Kami memahami sektor konstruksi sedang menghadapi tekanan. Tapi harus ada kepastian waktu pembayaran. Jangan sampai bank daerah menjadi pihak yang menanggung risiko terbesar dari proyek nasional,” tambahnya.

Sementara itu, manajemen Bank BJB menyambut baik perhatian dan dukungan dari Pemprov Jawa Barat. Dalam pernyataan terpisah, Direktur Utama Bank BJB menyampaikan bahwa perseroan telah membentuk tim khusus untuk menangani kredit bermasalah tersebut.

“Kami terus melakukan penagihan intensif dan negosiasi ulang dengan debitur. Dukungan PSP menjadi faktor penting agar penyelesaian kewajiban BUMN ini bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Manajemen juga memastikan telah menyiapkan pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai langkah mitigasi risiko, sehingga dana nasabah tetap aman.

Pernyataan terbuka dari Gubernur ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak ingin stabilitas fiskal regional tergerus oleh proyek-proyek besar yang pembiayaannya bergantung pada bank daerah.