TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Di tengah tekanan ekonomi yang memaksa warga berhemat, pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya justru menuai tanda tanya.

Awal 2026 di buka dengan kondisi fiskal yang berat, APBD Kota Tasikmalaya mengalami defisit besar. Sementara sejumlah pos belanja rutin di organisasi perangkat daerah (OPD) justru tercatat melonjak signifikan.

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp219 miliar atau sekitar 18,5 persen membuat Pemkot Tasikmalaya harus melakukan efisiensi ketat. Terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Namun di sisi lain, data belanja menunjukkan adanya pos anggaran yang di nilai tidak sejalan dengan semangat penghematan.

Baca Juga: Ribuan Guru Honorer Demo Balekota Tasikmalaya, Tuntut Keadilan Status PPPK

Belanja Konsumsi BPKAD Jadi Sorotan

Perhatian publik tertuju pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam pengendalian anggaran. Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026, BPKAD tercatat mengalokasikan sekitar Rp884,9 juta hanya untuk belanja makan dan minum.

Anggaran tersebut terbagi ke dalam 52 paket pengadaan langsung, dengan nilai per paket bervariasi. Beberapa kegiatan rapat bahkan tercatat menelan anggaran hingga Rp78 juta sampai Rp89 juta.

Aktivis lokal, Fadli Khoerullah, mempertanyakan rasionalitas belanja tersebut di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.

“Bagaimana mungkin masyarakat di minta memahami keterbatasan anggaran saat jalan rusak belum tertangani. Sementara belanja konsumsi di kantor pengelola keuangan hampir menyentuh satu miliar rupiah,” kritiknya.

Anggaran Internet Diskominfo Dinilai Tak Efisien

Sorotan juga datang dari DPRD Kota Tasikmalaya. Ketua Fraksi PKB, Asep Endang Nur Syam, mengungkap adanya indikasi pemborosan pada belanja jaringan internet dan intranet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Ia membeberkan setidaknya tiga persoalan utama yang perlu di evaluasi secara serius. Pertama, pemisahan anggaran antara internet dan intranet yang di nilai tidak efisien. Karena keduanya berjalan di atas infrastruktur jaringan yang sama.

Kedua, belanja kabel fiber optik yang terus muncul hampir setiap tahun. Asep mempertanyakan kejelasan status aset tersebut.

“Apakah kabel itu di sewa, di beli atau setiap tahun selalu di anggarkan ulang? Ini perlu kejelasan,” ujarnya.

Ketiga, lemahnya skala prioritas anggaran. Menurut Asep, Diskominfo seharusnya lebih fokus pada program strategis seperti digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak parkir dan hotel, dibandingkan terus membiayai belanja rutin yang membengkak.

Ketimpangan Efisiensi dan Krisis Kepercayaan

Situasi ini memunculkan kesan adanya ketimpangan dalam penerapan kebijakan efisiensi. Di satu sisi, Pemkot Tasikmalaya telah memangkas belanja infrastruktur, mengurangi dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta menyesuaikan berbagai pos operasional. Namun di sisi lain, belanja rutin di OPD strategis justru masih terlihat longgar.

“Upaya peningkatan PAD tidak akan berdampak signifikan jika kebocoran belanja rutin tidak segera disumbat,” tegas Asep Endang, Senin (26/1/2026).

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar jarak kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Publik Menunggu Sikap Tegas Wali Kota

Kini, sorotan publik mengarah pada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Masyarakat dan DPRD menantikan keberanian kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RUP 2026, termasuk audit belanja non-prioritas yang dinilai tidak selaras dengan kondisi fiskal daerah.

Tanpa transparansi dan langkah korektif yang tegas, defisit ratusan miliar rupiah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Tasikmalaya ke depan.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ribuan guru honorer madrasah dan sekolah swasta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balekota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Bungursari, Senin (26/1/2026) sore. Aksi ini menjadi luapan kekecewaan atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada tenaga pendidik honorer.

Massa aksi datang dari berbagai daerah, mulai Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, hingga Garut. Mereka menuntut keadilan atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara nasib guru honorer hingga kini masih belum memiliki kejelasan status.

Baca Juga: Terjepit Tambang Pasir, Situs Lingga Yoni Tasikmalaya Menunggu Uluran Tangan Pemerintah

Dengan mengenakan pakaian hitam putih, para guru membawa spanduk dan poster berisi tuntutan keadilan dan kepantasan kebijakan. Aksi dipimpin langsung Ketua Umum Persatuan Guru Madrasah (PGM) Asep Rizal bersama Sekretaris Jenderal PGM Arip Ripandi, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Setibanya di Balekota, perwakilan massa diterima Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Candra Negara, Sekretaris Daerah Asep Goparulloh, anggota DPRD Kota Tasikmalaya Habib Kosim Nurwahab, Kepala Kesbangpol Ade Hendar, serta Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto.

Koordinator aksi, Arip Ripandi, menyampaikan demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam para guru honorer terhadap kebijakan yang mencederai rasa keadilan.

“Kebijakan pengangkatan pekerja SPPG menjadi PPPK sangat melukai hati kami. Guru-guru honorer dan sekolah swasta sudah puluhan tahun mengabdi, namun sampai hari ini belum ada kejelasan status,” ujar Arip.

Pengangkatan SPPG jadi PPPK Terlalu Mudah

Ia menilai pemerintah terlalu mudah mengangkat pekerja SPPG yang baru bekerja sekitar enam bulan. Sementara guru honorer madrasah yang telah puluhan tahun mengabdikan diri justru terabaikan.

“Coba berpikir secara rasional, pekerja SPPG baru enam bulan sudah bisa jadi PPPK. Sementara guru honorer yang puluhan tahun mencerdaskan bangsa justru tidak mendapat perhatian,” tegasnya.

Arip menegaskan, aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan seruan moral agar pemerintah bersikap jujur, adil, dan rasional dalam menetapkan kebijakan.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi demi keberlanjutan dunia pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, mengaku tersentuh dengan perjuangan para guru honorer. Ia bahkan tak kuasa menahan haru saat massa aksi menyanyikan lagu Hymne Guru.

“Terus terang saya menangis. Ayah saya juga seorang guru. Jadi saya bisa merasakan bagaimana perasaan para guru honorer yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa perjuangan para guru honorer merupakan perjuangan mulia dan patut mendapatkan dukungan. Ia menegaskan bahwa Pemkot Tasikmalaya akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah hal yang wajar. Insyaallah seluruh aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia juga berharap kebijakan pemerintah tidak justru menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Menutup aksi, massa menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respon. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan hingga ke Istana Negara agar jeritan para guru honorer terdengar langsung oleh Presiden.

(Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Di sudut Indihiang, Kota Tasikmalaya, sebuah peninggalan peradaban Sunda kuno bertahan dalam kesunyian. Situs Lingga Yoni, yang terletak di Kampung Nagkerok, Kelurahan Sukamajukidul, kini seolah terjepit di antara kepentingan sejarah dan derap aktivitas penambangan pasir yang kian masif.

Di tengah suara mesin ekskavator dan debu yang beterbangan, situs sakral ini berdiri dalam kondisi memprihatinkan. Akses yang sulit, minimnya fasilitas, serta tekanan aktivitas industri memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana komitmen menjaga warisan leluhur di tengah arus modernisasi.

Baca Juga: Joging Track dan Pesona Indah Situ Gede Kota Tasikmalaya

Simbol Kecerdasan Leluhur Sunda

Secara arkeologis, Lingga Yoni bukan sekadar batu purba. Situs ini menyimpan filosofi mendalam tentang keseimbangan alam dan kehidupan, yang tercermin dalam tiga struktur utama:

• Brahmabhaga, bagian dasar berbentuk segi empat
• Wisnubhaga, bagian tengah berbentuk segi delapan
• Siwabhaga, bagian puncak berbentuk bulat memanjang

Susunan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Sunda di masa lampau telah memiliki pemahaman intelektual dan spiritual yang tinggi. Ironisnya, untuk mencapai situs tersebut saat ini, pengunjung harus menembus jalur terjal dan melintasi kawasan tambang milik swasta.

Kisah Sunyi Sang Penjaga Situs

Henli Yeni (52), juru kunci Situs Lingga Yoni, mengungkapkan betapa berat perjuangan menjaga warisan sejarah di tengah keterbatasan.

“Sekitar tahun 2017, akses sempat ditutup. Pengunjung bahkan harus menitipkan KTP hanya untuk masuk. Kami sering waswas kalau pulang menjelang sore karena penjaga tambang sudah tidak ada,” tutur Henli.

Meski kini akses sedikit terbuka, kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Penerangan jalan, jalur aman, hingga tempat istirahat bagi wisatawan belum tersedia.

DPRD Soroti, Tantangan Terbuka untuk Wali Kota

Keprihatinan juga datang dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams. Ia menilai pembiaran terhadap Situs Lingga Yoni sama dengan mengabaikan identitas budaya masyarakat Sunda.

“Pemerintah daerah harus hadir. Ini bukan sekadar batu, ini jati diri urang Sunda,” tegas Asep saat meninjau lokasi.

Tak berhenti di situ, Asep melontarkan tantangan terbuka kepada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, untuk merasakan langsung kondisi di lapangan. Ia mengajak Wali Kota melakukan jogging menuju Situs Lingga Yoni, sebagai simbol ajakan agar pemimpin daerah melihat dan merasakan sendiri sulitnya akses serta minimnya perhatian pemerintah.

Harapan dari Jejak Gunung Padang

Asep berharap Pemkot Tasikmalaya memiliki keberanian politik untuk memugar dan melindungi Situs Lingga Yoni, mencontoh keseriusan pelestarian Situs Gunung Padang di Jawa Barat.

“Situs Lingga Yoni adalah identitas. Jangan sampai sejarah kita terkubur debu tambang demi kepentingan ekonomi sesaat. Warisan apa yang akan kita tinggalkan jika hari ini kita abai?” ujarnya.

Kini, masa depan Lingga Yoni berada di persimpangan. Akankah situs ini bangkit sebagai pusat edukasi dan wisata sejarah, atau justru lenyap perlahan dalam kepungan aktivitas tambang.

(Abdul)