spot_imgspot_img
Minggu 12 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 236

Gubernur Jabar Ajak Masyarakat Kembalikan Fungsi Gunung

Penulis
Bambang F
-
0
Gubernur Jabar gunung fokusjabar.id
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi

BANDUNG, FOKUSJaba.id: Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) mengajak masyarakat untuk mengembalikan fungsi gunung sebagai “pananggeuhan” atau tempat untuk bersandar.

Menurut KDM, Gunung harus tetap menjadi penjaga ekologis alam dengan hutan di dalamnya yang harus selalu di jaga.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar Dorong bank bjb Bermitra dengan Industri

“Saya sampaikan, saat ini gunung tidak lagi menjadi pananggeuhan karena hilangnya spiritualitas pada gunung dan pada alam karena manusia berani merusak bahkan sampai pada tutupan hutan,” kata Gubernur Jabar.

Dedi Mulyadi mengatakan, MUI dapat ikut andil memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan membenahi tata ruang yang mendukung lingkungan.

Ketua MUI Jawa Barat, Aang Abdullah Zein mengajak pengurus dan anggota MUI untuk berdonasi bagi korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Sebagai donasi awal, Dia menyumbang Rp5 juta bagi masyarakat terdampak longsor Cisarua KBB.

27 korban teridentifikasi

Hingga Selasa (27/1/2026), korban longsor di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua, sebanyak 27 korban meninggal dunia telah teridentifikasi.

Masih ada 33 jiwa yang di cari dalam timbunan longsor oleh tim SAR gabungan.

BACA JUGA:

Tahun Pertama! Gubernur Jabar Fokus Pelestarian Alam

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian mengatakan, proses pencarian korban pada Selasa (27/1/2026) kemarin membuahkan hasil penemuan korban meninggal dunia sebanyak delapan kantong jenazah.

Ke delapan kantong jenazah itu telah di serahkan kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jabar untuk di identifikasi.

Dengan demikian, total 47 kantong jenazah telah diserahkan kepada tim DVI Polda Jabar.

Tim SAR gabungan akan terus melaksanakan pencarian korban di Kecamatan Cisarua selama 14 hari sejak longsor terjadi.

Untuk memastikan anggota tim SAR dalam kondisi sehat, tim kesehatan dari pemerintah daerah, kementerian maupun relawan telah memberikan vaksin, vitamin dan obat-obatan.

(Bambang Fouristian)

Gubernur Jabar Dorong Independensi dan Peran Strategis MUI

Penulis
Bambang F
-
0
Gubernur Jabar fokusjabar.id
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terus memberi nasihat kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

“Nasihatnya agar pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh melanggar sumpah jabatan para pemimpin,” kata Gubernur Jabar.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar: Direksi dan Komisaris bank bjb Harus Punya Naluri Tajam

Selain menjadi penasihat pemerintah, MUI Jabar senantiasa hadir memberikan solusi-solusi konkret terhadap masalah di bidang keagamaan dan lingkungan yang ada di masyarakat.

Ketua MUI Jawa Barat 2025–2030, Aang Abdullah Zein berharap mampu menjalankan peran keumatan secara optimal dengan fondasi kerja yang kuat dan berkelanjutan.

“Harapan kami, MUI Jabar mampu berpijak, di topang dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja sinergitas, kerja tuntas dan kerja ikhlas,” tegas Aang.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar Dorong bank bjb Raih Laba Rp2,2 Trilyun

Aang berkomitmen untuk menghindari program kerja yang bersifat muluk-muluk. Selain itu menekankan bahwa keistimewaan wilayah Jabar mesti berlandaskan nilai iman dan takwa.

(Bambang Fouristian)

Pemkab Garut Siapkan Regulasi Lembaga Penyiaran Lokal

Penulis
Bambang F
-
0
Pemkab garut KPID fokusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima kunjungan silaturahmi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat

GARUT, FOKUSJabar.id: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mendorong Pemkab Garut untuk segera memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Tujuannya agar konten yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Garut tetap berpijak pada UU No32 Tahun 2002 serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

BACA JUGA:

Putri Karlina Tekankan Pentingnya Skala Prioritas Pembangunan

Demikian dikatakan Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet saat kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Garut.

Pertemuan strategis tersebut fokus pada pembahasan penguatan kelembagaan penyiaran dan perluasan akses informasi hingga ke pelosok daerah.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyatakan, payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) sangat di perlukan untuk menjaga stabilitas dan sinergitas pelayanan informasi publik.

“Kami mendapatkan masukan berharga dan akan segera menindaklanjutinya. Kami akan berkomunikasi dengan bagian hukum terkait kebutuhan KPID atau penguatan kelembagaan di Kabupaten Garut,” ujar Syakur.

Dia menambahkan, meskipun saat ini arus informasi telah di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Namun penguatan lembaga penyiaran tetap menjadi sebuah keniscayaan demi terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan merata bagi seluruh warga Garut

Target Hapus Blank Spot di Garut

Selain masalah kelembagaan, infrastruktur menjadi sorotan utama. Bupati berjanji akan bersurat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mempercepat pengentasan wilayah tanpa sinyal atau blank spot di Kabupaten Garut.

“Kami akan mengupayakan agar blank spot semakin berkurang. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan kualitas kehidupan masyarakat,” tegas Bupati.

BACA JUGA:

Bupati Garut Terbitkan Surat Pernyataan Bencana Cuaca Ekstrem

Sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif lokal, KPID Jabar berencana menyelenggarakan Anugerah Penyiaran khusus wilayah Priangan Timur.

Ajang tersebut di harapkan menjadi pelecut semangat bagi lembaga penyiaran lokal untuk terus menghasilkan karya yang berkualitas, edukatif dan menghibur.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Garut didampingi Kepala Duskominfo, Agus Kurniawan, dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dnag Sani serta staf Diskominfo.

(Y.A.Supianto)

Kota Tasikmalaya Raih Penghargaan Prestisius UHC Award 2026

Penulis
Bambang F
-
0
Kota Tasikamalaya UHC Award 2026 fokusjabar.id
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan Bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya Hamdani, berfoto bersama sejumlah pejabat Pemkot Tasikmalaya usai menerima Penghargaan UHC Award 2026 di Jakarta (ist Prokopim)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Awal tahun 2026, Pemerintah Kota Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar) meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama.

Penghargaan bergengsi tersebut di serahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam ajang UHC Award 2026 di Jakarta Internasional Expo, Jalan Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

30 Usulan Prioritas Muncul dari Musrenbang Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya

UHC Award merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, penghargaan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Pemkot bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung serta menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini merupakan kerja sama dan kerja keras dari semua pihak. Termasuk masyarakat Kota Tasikmalaya dalam mendukung program JKN. Sehingga cakupan jaminan kesehatan untuk kepesertaan JKN mampu mencapai angka 98 persen,” ungkap Viman Alfarizi Ramadhan.

Dia menegaskan, keberhasilan meraih penghargaan ini bukan kerja keras satu pihak. Namun merupakan dukungan dari semua elemen masyarakat yang selama ini terus aktif menjadi peserta JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan pentingnya keberlanjutan cakupan jaminan kesehatan di seluruh daerah.

Menurut Dia, kesehatan adalah kunci utama untuk memperkuat stabilitas bangsa. Karenanya, tidak boleh ada daerah yang jumlah pesertanya menurun.

“UHC Awards ini sebuah prestasi yang membanggakan dan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk segera mencapai cakupan kesehatan universal,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Hadiri APCAT Summit, Wali Kota Tasikmalaya Paparkan Strategi Kota Sehat

Perlu di ketahui, tahun ini sejumlah pemerintah kabupaten/kota secara resmi menerima penghargaan UHC Award. Salah satunya Kota Tasikmalaya dengan Raihan UHC Pratama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras dan komitmen para kepala daerah dalam menyukseskan Program JKN.

“Hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa. Atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia,” jelas Ghufron Mukti.

Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meraih UHC Award kategori Pratama dengan memenuhi persyaratan cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen serta tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.

BACA JUGA: Kodim 0612 Tasikmalaya Ajak Keluarga TNI Cegah DBD

Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat program jaminan kesehatan serta mendorong peningkatkan kualitas layanan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki akses secara adil terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan tanpa kesulitan dengan masalah finansial,” tutup Dia.

(Seda)

Putri Karlina Tekankan Pentingnya Skala Prioritas Pembangunan

Penulis
Bambang F
-
0
Putri Karlina fokusjabar.id
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina

GARUT, FOKUSJabar.id: Wakil Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Putri Karlina hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan yang menggabungkan aspirasi dari Kecamatan Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler tersebut di pusatkan di Kantor Kecamatan Tarogong Kaler.

BACA JUGA:

Bupati Garut Terbitkan Surat Pernyataan Bencana Cuaca Ekstrem

Putri Karlina menegaskan, kehadiran pimpinan daerah dalam forum ini merupakan langkah strategis untuk mengawal langsung aspirasi warga. Sekaligus memastikan arah pembangunan selaras dengan visi besar Kabupaten Garut.

Wabup Garut secara terbuka menyampaikan permohonan maaf karena keterbatasan finansial daerah yang membuat pemerintah tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat.

Karenanya, Dia menekankan pentingnya penerapan skala prioritas yang ketat dalam perencanaan anggaran.

“Musrenbang itu harus dihadiri oleh kepala daerah untuk mendengarkan dan mengawal, walaupun tidak semuanya terakomodir. Selain itu, kita juga memberikan pemahaman atau ‘doktrin’ mengenai arah pembangunan Garut ke depan akan seperti apa,” katar Putri Karlina.

Menanggapi tingginya permintaan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Putri memberikan penjelasan edukatif mengenai kondisi makro ekonomi daerah.

DIa menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan sosial yang besar memerlukan fondasi ekonomi yang kuat.

Menurutnya, kuncinya terletak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB naik, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara otomatis akan ikut terkerek naik.

BACA JUGA:

KP-RI Sasakadana Garut, Pendapatan Tembus 116 Persen

“Kita harus sama-sama mem-booster PDRB dulu. Jika PDRB naik, PAD pasti naik karena itu menunjukkan kapasitas belanja masyarakat serta produktivitas barang dan jasa di wilayah kita,” jelasnya.

Mendorong Kemandirian Wilayah

Mengingat Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler merupakan wilayah “jantung” Kabupaten Garut, Putri berharap, para pemangku kepentingan di kedua kecamatan tersebut mampu melahirkan inovasi program.

Harapannya, program-program masa depan tidak hanya bergantung pada APBD. Namun juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi wilayah yang berkelanjutan.

(Y.A.Supianto)

Bupati Garut Terbitkan Surat Pernyataan Bencana Cuaca Ekstrem

Penulis
Bambang F
-
0
Bupati Garut fokusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin

GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin menerbitkan surat pernyataan No300.2/370/BPBD tertanggal 26 Januari 2026.

Surat pernyataan Bupati Garut tersebut terkait terjadinya bencana cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kota Intan.

BACA JUGA:

Pemkab Garut Ajak Mahasiswa tak Bergantung jadi ASN

Keputusan tersebut di ambil berdasarkan laporan dari berbagai kecamatan serta hasil kaji cepat (assessment) yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut pada 25 Januari 2026.

Sebelumnya, Kabupaten Garut juga telah berada dalam status Siaga Darurat Bencana untuk berbagai potensi ancaman hidrometeorologi sejak Oktober 2025.

Langkah Percepatan Penanganan

Dalam surat pernyataan tersebut, Bupati Garut menegaskan, Pemda akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat penanganan dampak bencana.

“Pemkab perlu melakukan langkah-langkah penanganan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bupati Garut.

Upaya penanggulangan ini di payungi oleh dasar hukum yang kuat. Di antaranya, UU No24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 mengenai pendanaan bantuan bencana.

BACA JUGA:

Satu Abad NU di Garut, Bupati Garut Siapkan Akses Modal Tanpa Agunan

Peraturan Daerah Kabupaten Garut No12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana.

Dengan adanya pernyataan resmi ini, BPBD dan instansi terkait diharapkan dapat lebih fleksibel dalam mengalokasikan sumber daya untuk memulihkan kondisi wilayah yang terdampak cuaca ekstrem di seluruh penjuru Garut.

(Y.A. Supianto)

30 Usulan Prioritas Muncul dari Musrenbang Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Ket foto : Proses Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 Tingkat Kelurahan Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)
Ket foto : Proses Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 Tingkat Kelurahan Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Antusiasme warga mewarnai pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Forum perencanaan pembangunan tersebut menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

Musrenbang yang berlangsung di Aula Kelurahan Kahuripan itu dibuka langsung oleh Camat Tawang, Boedi Santoso, Selasa (27/1/2026). Sejumlah unsur turut hadir, di antaranya anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi dan Dayat Mustafa, para ketua RW, Karang Taruna, LPM, serta perwakilan masyarakat.

Baca Juga: Hadiri APCAT Summit, Wali Kota Tasikmalaya Paparkan Strategi Kota Sehat

Dalam sambutannya, Boedi Santoso menegaskan bahwa Musrenbang RKPD harus disusun selaras dengan arah kebijakan, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah. Ia menekankan, seluruh usulan yang masuk diharapkan dapat mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Viman Alfarizi–Dicky Candra Negara.

“Musrenbang ini harus menyesuaikan tema pembangunan tahun 2027, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Boedi.

Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi warga dalam forum tersebut. Menurutnya, semangat musyawarah masih sangat terasa, meski tidak seluruh usulan dapat langsung terealisasi karena keterbatasan anggaran dan pertimbangan skala prioritas.

“Antusiasme warga luar biasa. Banyak aspirasi yang tersampaikan, namun tentu tidak semuanya bisa terlaksana sekaligus karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.

Pembangunan Infrastruktur, Penguatan Ekonomi, Serta Program Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil Musrenbang, tercatat 30 usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi perhatian utama Pemerintah Kelurahan Kahuripan untuk direalisasikan pada tahun 2027. Usulan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, serta program pemberdayaan masyarakat.

Boedi Santoso mengakui, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari anggota DPRD Kota Tasikmalaya melalui alokasi pokok pikiran (Pokir).

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi menegaskan bahwa persoalan anggaran memang menjadi faktor krusial dalam percepatan pembangunan. Ia mendorong pihak kelurahan untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan DPRD.

Kepler juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda Kelurahan Kahuripan saat curah hujan tinggi. Menurutnya, peningkatan infrastruktur drainase harus menjadi prioritas penanganan.

“Kelurahan Kahuripan sejak dulu menjadi salah satu wilayah rawan banjir. Ini perlu penanganan serius melalui pembangunan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.

Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah kelurahan dan DPRD, berbagai usulan hasil Musrenbang dapat terealisasi secara bertahap demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

(Seda)

1...235236237...7,839Halaman 236 dari 7,839

Copyright © fokusjabar.id