Kabut Asap Muncul di Sejumlah Wilayah, Pemerintah Perkuat Operasi Karhutla Kalimantan

Penulis

-

21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan fokusjabar.id — foto: ilustrasi

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pemerintah Indonesia meningkatkan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan menyusul kenaikan titik panas serta munculnya laporan kabut asap.

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi tiga wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam operasi terpadu yang terus di perkuat.

BACA JUGA:

Duh! Kebakaran Lahan di Garut Melonjak 676,2 Persen

Penguatan di lakukan dengan menggabungkan berbagai sumber daya pemerintah pusat dan daerah bersama unsur TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, masyarakat hingga pelaku usaha.

Keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap langkah pengendalian karhutla. Terutama ketika kondisi asap mulai mengganggu jarak pandang di sejumlah lokasi.

Data pemantauan Kementerian Kehutanan menunjukkan perkembangan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi berubah cukup cepat dalam periode 17–19 Agustus 2026.

Pada 19 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, jumlah hotspot di tiga provinsi tersebut melonjak hingga 518 titik, lebih dari empat kali lipat di bandingkan angka sehari sebelumnya.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan yang menggunakan pemantauan satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua, pada 17 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB terdapat 93 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.

Kalimantan Tengah mencatat 28 titik, sedangkan Kalimantan Selatan dua titik. Total pada hari tersebut mencapai 123 hotspot.

Sehari kemudian, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun menjadi 15. Namun, Kalimantan Tengah mengalami kenaikan menjadi 73 titik dan Kalimantan Selatan menjadi 21 titik.

Jika di gabungkan, terdapat 109 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut pada 18 Agustus 2026.

Lonjakan terjadi pada 19 Agustus 2026. Kalimantan Barat mencatat 259 hotspot, di susul Kalimantan Tengah sebanyak 242 titik dan Kalimantan Selatan 17 titik.

Secara keseluruhan, terdapat 518 hotspot berkepercayaan tinggi pada hari tersebut.

Jika di hitung secara kumulatif sepanjang 17–19 Agustus 2026, jumlah hotspot berkepercayaan tinggi mencapai 750 titik. Kalimantan Barat menyumbang 367 titik, Kalimantan Tengah 343 titik, sementara Kalimantan Selatan mencatat 40 titik.

Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa hotspot tidak dapat langsung di samakan dengan jumlah kebakaran.

Satu kejadian karhutla bisa menghasilkan beberapa titik panas yang terdeteksi satelit. Karena itu, setiap temuan perlu di verifikasi melalui pengecekan lapangan untuk memastikan lokasi, kondisi sebenarnya, penyebab serta luasan area yang terbakar.

Jumlah hotspot juga tidak otomatis menunjukkan seberapa pekat asap yang di rasakan masyarakat.

Kondisi asap sangat bergantung pada lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, keadaan atmosfer, karakteristik lahan hingga akumulasi asap dari beberapa titik kebakaran.

Pemerintah turut menerima berbagai laporan masyarakat mengenai kabut asap dan penurunan jarak pandang. Laporan tersebut datang dari sejumlah daerah. Antara lain, Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangka Rayadan Pontianak .

Informasi berupa video maupun laporan visual masyarakat menjadi masukan bagi petugas untuk menentukan arah patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman serta langkah perlindungan terhadap warga.

Pemerintah memastikan laporan yang masuk tetap di tindaklanjuti dengan mempertimbangkan hasil verifikasi di lapangan.

Namun, kondisi yang terlihat pada satu lokasi dan waktu tertentu tidak dapat langsung di anggap menggambarkan situasi seluruh wilayah Kalimantan.

Untuk informasi resmi mengenai jarak pandang, pemerintah mengacu pada data BMKG, otoritas bandara maupun lembaga berwenang dengan memperhatikan lokasi, waktu serta metode pengamatan.

Pada 19 Agustus 2026, misalnya, BMKG mencatat jarak pandang di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, sekitar 1,2 kilometer dalam kondisi berasap pada pukul 08.00 WIB.

Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pengamatan Direktorat Meteorologi Penerbangan BMKG sekitar pukul 07.30 WIB menunjukkan jarak pandang sekitar 3 kilometer.

Sementara di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, jarak pandang tercatat turun hingga sekitar 400 meter pada pukul 07.00 WITA.

Kondisi tersebut mulai menunjukkan perbaikan pada 20 Agustus 2026. Di Bandara Supadio, jarak pandang sekitar 4 kilometer dalam kondisi berasap tercatat pada pukul 10.00 WIB.

Pada waktu yang sama, jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, mencapai sekitar 6 kilometer. Sementara itu, sejumlah wilayah di Banjarbaru telah kembali mencatat jarak pandang lebih dari 10 kilometer.

BACA JUGA:

Disdamkarmat Garut: Kebakaran Meningkat 45,3 Persen

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kabut asap dapat berubah dengan cepat mengikuti perkembangan kebakaran dan kondisi atmosfer.

Meski jarak pandang membaik di sejumlah tempat, kewaspadaan tetap di perlukan karena arah angin, kelembapan, kondisi cuaca dan lokasi kebakaran dapat memengaruhi penyebaran asap.

Penanganan karhutla di tiga provinsi prioritas kini melibatkan sedikitnya 12.880 personel gabungan. Rinciannya, 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah dan 770 personel di Kalimantan Selatan.

Personel tersebut berasal dari berbagai unsur. Termasuk Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, pelaku usaha, relawan serta masyarakat.

Mereka menjalankan sejumlah tugas. Mulai dari pemantauan hotspot dan laporan warga, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, pemadaman, pembasahan, pendinginan, penyekatan wilayah terbakar hingga penjagaan lokasi yang di nilai rawan kembali terbakar.

Koordinasi antarunsur di lakukan melalui posko terpadu untuk menentukan titik yang menjadi prioritas penanganan.

Personel dan peralatan kemudian di arahkan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

Operasi tersebut di dukung kendaraan operasional, pompa dan pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, alat pelindung diri, helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, serta helikopter water bombing.

BACA JUGA:

Selama Musim Kemarau 2026, Kebakaran Lahan Terjadi di Pangandaran

Pemerintah juga menambah sarana pendukung pemadaman. Termasuk membangun dan mengaktifkan sumur bor di wilayah prioritas.

Langkah ini menjadi penting karena kondisi kering membuat sumber air permukaan semakin terbatas.

Ketersediaan sumur bor dapat membantu petugas mendapatkan sumber air dengan jarak yang lebih dekat. Dengan begitu, pengisian peralatan pemadaman bisa dilakukan lebih cepat dan proses pembasahan serta pendinginan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Hal tersebut sangat penting khususnya untuk lahan gambut. Api yang muncul di lahan gambut dapat menyisakan bara di bawah permukaan. Sehingga pembasahan harus di lakukan secara menyeluruh untuk mengurangi kemungkinan api kembali muncul.

Selain pemadaman dari darat, pemerintah terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari strategi pengendalian karhutla.

Pelaksanaan OMC di sesuaikan dengan kondisi atmosfer, ketersediaan awan yang memenuhi syarat untuk penyemaian serta perkembangan kebakaran di wilayah sasaran.

Di Kalimantan Barat, OMC telah berlangsung pada 13–17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak.

Selama periode tersebut, tercatat sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.

Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23–27 Agustus 2026. BMKG saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempersiapkan kemungkinan pelaksanaan operasi tersebut di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Kalimantan Tengah telah menjalankan OMC dalam dua periode, yakni 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus 2026. Total terdapat 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian sekitar 4,8 juta meter kubik.

Namun, kondisi cuaca Kalimantan Tengah hingga akhir Agustus 2026 di perkirakan masih cenderung kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas.

Kondisi tersebut membuat peluang pelaksanaan OMC dalam waktu dekat menjadi sangat kecil.

Pemantauan atmosfer tetap di lakukan untuk melihat kemungkinan munculnya awan yang dapat di semai.

Untuk Kalimantan Selatan, pemerintah masih memantau perkembangan cuaca, hotspot dan kondisi karhutla secara intensif.

Pelaksanaan OMC akan di pertimbangkan berdasarkan kebutuhan di lapangan serta keberadaan awan potensial yang memenuhi persyaratan teknis.

BACA JUGA:

Kehilangan Rumah dan Alat Kerja akibat Kebakaran, 4 Keluarga di Ciamis Terima Bantuan Rp32,5 Juta

OMC sendiri bukan menjadi satu-satunya cara pemerintah mengendalikan karhutla.

Pemadaman darat, patroli, pendinginan lokasi, penguatan personel dan peralatan, serta pencegahan perluasan api tetap menjadi bagian utama dari operasi.

Evaluasi kondisi cuaca dan situasi lapangan di lakukan secara berkala agar penanganan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan.

Kalimantan Tengah mendapat tambahan dukungan armada udara untuk memperkuat operasi.

Armada yang di gunakan mencakup helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing serta helikopter water bombing yang berfungsi mendukung pemadaman di wilayah yang sulit di jangkau melalui jalur darat.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada udara dalam operasi water bombing di Kalimantan Tengah.

Penambahan tersebut di harapkan dapat memperluas jangkauan penanganan. Terutama pada titik yang sulit di jangkau petugas darat.

Namun, operasi udara tetap mempertimbangkan aspek keselamatan. Kondisi asap, jarak pandang, cuaca serta standar keselamatan penerbangan menjadi faktor yang menentukan apakah armada dapat di terbangkan ke lokasi tertentu.

Kepadatan asap dalam beberapa hari terakhir menjadi salah satu tantangan bagi operasi udara. Khususnya di sekitar Jabiren dan Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau.

Asap yang pekat dapat mengurangi kemampuan pilot melihat titik sasaran dan jalur penerbangan. Sehingga water bombing tidak dapat di paksakan ketika kondisi tidak memenuhi standar keselamatan.

Puncak Musim Kemarau, Damkar Pangandaran Tangani Enam Kebakaran Sepanjang Agustus

Dengan meningkatnya hotspot di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat sekaligus pencegahan meluasnya kebakaran sebagai prioritas.

Penanganan akan terus mengikuti perkembangan data lapangan dan kondisi cuaca agar sumber daya yang tersedia dapat di arahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.

(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)

Gempa NTT M7,7, Kemlu: Masih Andalkan Penanganan Nasional

Penulis

Bambang Fouristian

-

21 Agustus 2026

0

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pemerintah Indonesia masih memprioritaskan kemampuan dalam negeri untuk menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Di tengah penanganan yang masih berjalan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan, bantuan dari negara lain belum di perlukan karena kebutuhan masyarakat terdampak masih dapat di upayakan melalui kapasitas dan sumber daya nasional.

BACA JUGA:

Gandeng Baznas Kota Bandung, Farhan Siapkan Skema Penyaluran Bantuan Bencana Gempa NTT

Pernyataan tersebut di sampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang dalam taklimat media di Jakarta. Menurutnya, pemerintah saat ini masih berfokus memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dapat terpenuhi melalui berbagai sumber daya yang tersedia di dalam negeri.

Sikap tersebut bukan berarti pemerintah Indonesia menutup kemungkinan terhadap dukungan internasional.

Kemlu tetap menghargai perhatian dan solidaritas dari negara-negara sahabat. Termasuk tawaran bantuan yang di sampaikan setelah gempa melanda sejumlah wilayah di NTT.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono juga telah menyampaikan apresiasi kepada sejumlah duta besar negara sahabat atas kepedulian mereka.

“ Saat ini fokus penanganan adalah untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat di penuhi melalui kapasitas dan sumber daya nasional yang di miliki,” kata Yvonne Mewengkang.

Di sisi lain, penanganan bencana masih menghadapi situasi yang cukup serius. Hingga Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB, BNPB mencatat sebanyak 75 orang meninggal dunia, 907 orang mengalami luka-luka dan 92.735 orang mengungsi.

Aktivitas gempa susulan juga masih berlangsung dengan total 3.752 kejadian yang tercatat sejak gempa utama.

“Hingga Kamis 20 Agustus 2026, itu pada pukul 16.00 WIB, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752,” kata Berton Suar Pelita Panjaitan.

BNPB mengingatkan masyarakat agar tetap waspada karena gempa susulan masih terjadi. Termasuk dengan kekuatan yang cukup besar.

Warga juga di minta memastikan kondisi bangunan sebelum kembali memasukinya untuk menghindari risiko akibat bangunan yang mengalami kerusakan.

BACA JUGA:

BGN Minta SPPG Terdampak Gempa NTT Utamakan Keselamatan

“Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat di imbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu di pastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut,” jelas Berton.

Dampak gempa juga terlihat dari kerusakan bangunan di sejumlah wilayah. BPBD Provinsi NTT mencatat sebanyak 6.541 rumah di Kabupaten Manggarai Barat mengalami kerusakan hingga Kamis, 20 Agustus 2026.

Rinciannya terdiri atas 2.539 rumah rusak berat, 1.039 rumah rusak sedang dan 2.963 rumah rusak ringan.

Kerusakan juga terjadi pada 40 kantor pemerintahan, 250 satuan pendidikan, 19 fasilitas pelayanan kesehatan, 35 rumah ibadah dan dua hotel.

Di wilayah tersebut, dua orang meninggal dunia, 100 orang terluka, serta 695 jiwa mengungsi.

Sementara itu, bantuan dari dalam negeri terus di kirim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

BNPB mencatat total bantuan yang telah di distribusikan sejak 15 hingga 20 Agustus 2026 mencapai 729 ton.

Bantuan tersebut berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan donasi, kemudian di salurkan melalui sejumlah jalur menuju wilayah terdampak.

Pada Kamis, 20 Agustus 2026, sebanyak 102 ton bantuan kembali di kirim. Terdiri dari 42 ton donasi dan 60 ton DSP.

“Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama, 15 sampai 20 Agustus 2026 sebanyak 729 ton. Sumbernya dari DSP dan donasi,” ujar Berton.

Berbagai kebutuhan dasar masuk dalam bantuan tersebut. Mulai dari sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan, tenda, matras, selimut, kasur, velbed, hygiene kit hingga genset.

Pemerintah terus melakukan distribusi sekaligus menyisir wilayah yang belum mendapatkan bantuan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat di penuhi secara merata.

Dukungan juga di berikan dari sisi ketahanan pangan

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok beras di NTT masih berada pada kondisi aman.

Stok beras di sebut sekitar 39 ribu ton. Sedangkan stok beras secara nasional berada di kisaran 5,2 juta ton.

Pemerintah menilai, jumlah tersebut masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dalam jangka panjang.

“Insyaallah tidak akan ada kekurangan. Stok beras kita secara nasional 5,2 juta ton, stok kita di NTT 39 ribu ton. Jadi ini stok kita sangat banyak sampai satu tehun ke depan cukup,” kata Amran di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

BACA JUGA:

Gempa M7,7 Guncang Flores, 5 Orang Meninggal Dunia

Pemerintah juga mencatat adanya tawaran bantuan dari negara sahabat. China menjadi salah satu negara yang menyatakan kesediaannya memberikan bantuan apabila Indonesia membutuhkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengatakan, pemerintah China terus memantau perkembangan gempa di NTT dan siap menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan Indonesia.

“China bersedia memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” ucap Lin Jian.

Kemlu RI tetap menghargai berbagai bentuk perhatian tersebut. Yvonne menyebut, solidaritas negara-negara sahabat memiliki arti penting bagi Indonesia dalam situasi sulit akibat bencana.

“Kami menilai hal tersebut amat bermakna bagi kami pada masa yang sulit ini,” katanya.

Tawaran bantuan dari China juga berpotensi di bahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Dialog Komprehensif Strategis Indonesia-China yang di jadwalkan berlangsung Jumat, 21 Agustus 2026.

Namun untuk saat ini, pemerintah masih menilai penanganan bencana dapat di topang oleh kemampuan dan sumber daya nasional yang telah di kerahkan.

BACA JUGA:

Gempa M7,7 Guncang Flores NTT, Tsunami Sempat Terjadi dan Ribuan Warga Mengungsi

Dengan kondisi di lapangan yang masih terus di perbarui, pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah korban, pengungsi, kerusakan infrastruktur, kebutuhan logistik serta aktivitas gempa susulan.

Penyaluran bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fokus utama dalam penanganan setelah gempa.

Posisi pemerintah hingga Kamis, 20 Agustus 2026 adalah belum membutuhkan bantuan asing, bukan menolak dukungan internasional secara keseluruhan.

Selama kapasitas nasional masih di nilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.

Sementara itu, komunikasi dengan negara-negara yang menyampaikan tawaran bantuan tetap di jaga sebagai bagian dari hubungan diplomatik dan bentuk solidaritas internasional terhadap Indonesia.

(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)

Gaji Tepat Waktu hingga Cuti Online, Ini Terobosan Bank bjb dan Pemkot Tasikmalaya

Penulis

Irfansyah Riza

-

21 Agustus 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Bank bjb Cabang Tasikmalaya menggelar acara Beyond Collaboration Bank bjb Most Active Award 2026 di Gedung Creative Center (GCC) Komplek Olahraga Dadaha, Kota Tasikmalaya, Kamis (20/8/2026) sore.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara bank bjb dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta digitalisasi layanan keuangan daerah.

Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Wakil Wali Kota Dicky Candra Negara, Pimpinan Bank bjb Cabang Tasikmalaya Fina Petrina Ahmad, serta jajaran pejabat Pemkot Tasikmalaya menghadiri langsung agenda tersebut.

Dorong Peningkatan PAD dan Kualitas Layanan ASN

Pimpinan Bank bjb Cabang Tasikmalaya Fina Petrina Ahmad menyampaikan bahwa jajarannya terus menjaga kepercayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai nasabah terbesar di wilayah Tasikmalaya.

“ASN merupakan nasabah terbesar kami di Cabang Tasikmalaya. Kepercayaan ini tentu menjadi tanggung jawab kami untuk terus meningkatkan kualitas produk perbankan serta layanan konsumer,” kata Fina Petrina Ahmad pada Kamis (20/8/2026).

Fina menambahkan, bank bjb juga berkomitmen penuh mendukung skema peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program digitalisasi pembayaran pajak, retribusi, hingga pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik.

“Ke depan kami akan terus menggulirkan program-program yang tidak hanya memudahkan masyarakat, tapi juga berdampak langsung pada peningkatan PAD Kota Tasikmalaya,” tutur Fina.

Acara Most Active Award 2026 ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi resmi perusahaan kepada para nasabah setia.

Pemkot Tasikmalaya Apresiasi Peran Perbankan Daerah

Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyambut hangat komitmen bank bjb sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya kemitraan ini untuk mempercepat pelayanan publik.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan bjb ini penting, terutama dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. Harapannya, setiap program yang kita jalankan harus berdampak nyata, memudahkan birokrasi dan mempercepat pelayanan publik kepada warga,” ujar Viman.

Penandatanganan PKS Layanan Kepegawaian dan Penggajian Digital

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank bjb Cabang Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya.

Kerja sama ini mencakup dua fokus utama, yakni Sistem Layanan Gaji Tepat Waktu dan Aplikasi Layanan Kepegawaian Secara Online. Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan, Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya, dan Pimpinan bjb Cabang Tasikmalaya menandatangani dokumen PKS tersebut secara langsung.

Sistem baru ini menjamin proses penggajian ASN berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi secara digital. Sementara itu, aplikasi kepegawaian online mempermudah pengurusan administrasi seperti cuti dan kenaikan pangkat.

“Ini langkah maju. Dengan sistem online, birokrasi jadi lebih sederhana dan tidak berbelit. ASN juga lebih tenang karena gajinya selalu tepat waktu,” pungkas Viman.

(Seda)

Tiga Pengusaha Siap Berebut Kursi Ketua KADIN Kota Tasikmalaya, Siapa Saja?

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Agustus 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Panitia Penyelenggara Musyawarah Kota (MUKOTA) V Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tasikmalaya resmi menutup tahapan pengambilan formulir pendaftaran Bakal Calon Ketua Dewan Pengurus KADIN Kota Tasikmalaya Masa Bakti 2026–2031, Kamis (20/8/2026) pukul 16.00 WIB.

Tahapan pendaftaran yang dibuka sejak 14 Agustus 2026 tersebut berjalan tertib dan lancar. Hingga tenggat waktu berakhir, tercatat tiga figur pengusaha yang resmi mengambil formulir pendaftaran.

Ketiga nama tersebut yakni:

Fauzan M Noor yang mengambil formulir pada 14 Agustus 2026,
Muhamad Abdul Karim pada 18 Agustus 2026,
Serta Asep Saepulloh pada 19 Agustus 2026.

Tahapan Pengembalian Berkas dan Verifikasi Dokumen

Dengan selesainya tahapan awal ini, proses pencalonan berlanjut ke tahapan pengembalian formulir serta penyerahan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.

Organizing Committee (OC) MUKOTA V KADIN Kota Tasikmalaya, Abdullah Muzaki, mengonfirmasi bahwa batas akhir pengembalian berkas hingga Rabu, 2 September 2026, pukul 16.00 WIB.

“Batas waktu pengembalian formulir pencalonan sudah panitia tutup. Dan panitia pun akan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen persyaratan yang telah masuk. Hal itu sebagai bagian dari proses menuju penetapan calon Ketua Dewan Pengurus KADIN Kota Tasikmalaya Masa Bakti 2026–2031,” kata Abdullah Muzaki, Kamis (20/8/2026).

Muzaki menegaskan, status definitif para pendaftar sebagai calon ketua baru penetapannya usai melewati verifikasi faktual. Kemudian proses validasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Panitia Garansi Netralitas Pelaksanaan Mukota V

Panitia penyelenggara berkomitmen menjaga independensi, transparansi, serta objektivitas selama seluruh proses penjaringan berlangsung tanpa membeda-bedakan para pendaftar.

“Kami mengajak seluruh anggota KADIN Kota Tasikmalaya, pelaku dunia usaha, pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga pelaksanaan MUKOTA V agar berlangsung tertib, demokratis, kondusif, transparan, dan bermartabat,” harap Muzaki.

Puncak perhelatan MUKOTA V KADIN Kota Tasikmalaya sendiri terjadwalkan berlangsung pada 9 September 2026 mendatang.

(Seda)

Pemkab Bogor Tingkatkan Keamanan Informasi Lewat Jaring Komunikasi Sandi

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Agustus 2026

0

BOGOR,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperketat pengamanan komunikasi pemerintahan demi mengantisipasi risiko keamanan informasi akibat pesatnya perkembangan teknologi digital. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor merealisasikan langkah tersebut melalui Rapat Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Tahun 2026 di Rizen Premiere Hotel, Kamis (20/8/2026).

Jajaran perangkat daerah serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Bogor menghadiri forum ini. Pemkab Bogor turut menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat pemahaman mengenai persandian dan keamanan data.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menjelaskan bahwa akselerasi teknologi membawa kemudahan sekaligus meningkatkan ancaman siber terhadap dokumen kedinasan.

“Keberadaan jaring komunikasi sandi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya komunikasi pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya,” kata Bambang, Kamis (20/8/2026).

Edukasi Keamanan Siber Sasar Seluruh Aparatur

Bambang menegaskan bahwa pengamanan informasi membutuhkan kesadaran seluruh aparatur pemerintahan, tidak terbatas pada pengelola persandian saja. Pihaknya meminta setiap kecamatan langsung menindaklanjuti hasil rakor sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Diskominfo menyampaikan apresiasi tinggi atas partisipasi BSSN, Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo, serta seluruh peserta rakor. Selanjutnya Pemkab Bogor berkomitmen menjalankan penguatan sistem keamanan ini secara berkelanjutan untuk menjamin kelancaran pelayanan publik.

BSSN Tekankan Pentingnya Pusat Komunikasi Sandi

Dalam sesi pemaparan materi bertajuk “Membangun Sistem Komunikasi Sandi yang Tangguh di Era Ancaman Siber”, Sandiman Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Sri Boentaran, menyoroti empat fokus utama: tata kelola pemerintah digital, tren keamanan siber, pengamanan jalur komunikasi, serta urgensi Pusat Komunikasi dan Hubungan Sandi (PKHS).

Sri Boentaran mengingatkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis digital harus berjalan berdampingan dengan perlindungan data yang kuat.

“Komunikasi pemerintahan harus diamankan. Jangan sampai kemudian kemudahan teknologi justru membuka ruang terhadap berbagai ancaman keamanan informasi,” tegas Sri Boentaran.

Penguatan PKHS menjadi kunci bagi pemerintah daerah dalam memproteksi dokumen kedinasan yang bersifat strategis. Terlebih langkah pencegahan ini memastikan seluruh roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor berlangsung secara aman dan terpercaya.

(Jingga Sonjaya)

CCEP Indonesia Dapat Penghargaan Pemkab Bekasi atas Dukungan Pembangunan Daerah

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Agustus 2026

0

BEKASI,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memberikan penghargaan khusus kepada Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia atas peran aktifnya mendukung program prioritas pembangunan daerah sepanjang tahun 2026.

Apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan resmi pemerintah daerah terhadap kontribusi nyata sektor swasta. Pemkab Bekasi menilai CCEP Indonesia secara konsisten memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya.

Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada perwakilan CCEP Indonesia. Prosesi penyerahan berlangsung di tengah rangkaian Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 di Kompleks Pemkab Bekasi, Sabtu (15/8/2026).

Regional Public Affairs Manager CCEP Indonesia, Nurlida Fatmikasari, menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan sinergi harmonis antara pemerintah dan pemangku kepentingan.

“Bagi CCEP Indonesia, penghargaan ini menjadi penguatan komitmen perusahaan untuk terus berperan aktif melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya di bidang pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal,” ujar Nurlida, Kamis (20/8/2026).

Fokus Pada Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Nurlida menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan Pemkab Bekasi. Pihaknya berkomitmen untuk melipatgandakan program pemberdayaan yang memberi manfaat jangka panjang bagi warga.

Ia menjelaskan bahwa CCEP Indonesia merancang program TJSL secara sistematis guna menciptakan pertumbuhan yang saling menguntungkan.

“CCEP Indonesia berupaya terus memberikan kontribusi positif demi pertumbuhan Kabupaten Bekasi melalui berbagai program yang berfokus pada lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan,” kata Nurlida.

Apresiasi ini kian memacu semangat perusahaan untuk memperluas jangkauan program sosialnya di masa mendatang.

Kolaborasi Berkelanjutan Demi Kemajuan Kabupaten Bekasi

CCEP Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan bisnis harus berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas lingkungan dan sosial. Perusahaan menjadikan program TJSL sebagai instrumen utama untuk menyelaraskan target bisnis dengan agenda pembangunan daerah.

Nurlida menekankan bahwa kerja sama yang erat bersama pemerintah dan masyarakat setempat menjadi fondasi utama keberlanjutan program.

“Melalui berbagai inisiatif yang terlaksana bersama kita pemerintah daerah dan masyarakat, berupaya menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan maupun Kabupaten Bekasi secara lebih luas,” terangnya.

Penghargaan pada momentum Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 ini makin mempertegas posisi CCEP Indonesia sebagai mitra strategis daerah dalam mendorong kemajuan yang berkelanjutan.

(Jingga Sonjaya)

Kekeringan Ancam 1.354 Hektare Sawah, Pemkab Bekasi Salurkan 83 Pompa Air

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Agustus 2026

0

BEKASI,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memperkuat berbagai langkah taktis untuk menghadapi ancaman kekeringan yang mulai melanda kawasan pertanian. Melalui Dinas Pertanian, pemerintah daerah menyiagakan pasokan air agar lahan sawah tetap produktif dan hasil panen padi tidak terganggu.

Salah satu aksi nyata di lapangan adalah mendistribusikan puluhan unit mesin pompa air ke daerah yang kekurangan pasokan air. Tim Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) menyalurkan total 83 unit pompa untuk membantu pengairan sawah para petani.

Bantuan tersebut mencakup 13 unit pompa berukuran 6 inci dan 70 unit pompa berukuran 3 inci. Petugas menempatkan peralatan ini di tujuh kecamatan rawan, meliputi Pebayuran, Cabangbungin, Kedungwaringin, Tambelang, Sukawangi, Setu, serta Muara Gembong.

Mesin-mesin pompa ini bekerja menyedot air dari sungai dan sumber air terdekat untuk disalurkan langsung ke persawahan warga yang mulai mengering.

Langkah cepat ini menjadi krusial karena dampak musim kemarau telah meluas hingga menyerap sekitar 1.354 hektare lahan pertanian. Wilayah terdampak kini tersebar di 41 desa yang berada di 15 kecamatan se-Kabupaten Bekasi.

Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Eem Embang, menegaskan pentingnya melakukan mitigasi risiko sejak awal untuk mencegah penurunan produksi beras lokal.

“Melakukan mitigasi sejak dini pada wilayah rawan kekeringan dan melakukan penanganan jangka pendek sesuai tugas, fungsi, dan anggaran Dinas Pertanian,” ujar Eem, Kamis (20/9/2026).

Eem menjelaskan bahwa penurunan produksi padi sejauh ini belum terlihat secara signifikan. Namun, penyusutan debit air irigasi tetap menjadi kewaspadaan utama agar tidak merusak kualitas panen mendatang.

“Di situ pastinya terdampak ada penurunan produksi. Karena sebetulnya dari Kementerian Pertanian kita harus menggenjot luas tambah tanam. Nah, kalau luas tambah tanam terus-menerus harus ditingkatkan, kembali lagi ke kondisi air,” katanya.

Normalisasi Saluran Irigasi dan Kemudahan Akses BBM Bersubsidi

Selain mengandalkan strategi pompanisasi, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi aktif membersihkan jaringan irigasi dari sumbatan eceng gondok. Langkah ini bertujuan agar aliran air menuju persawahan dapat mengalir lebih lancar.

Dinas Pertanian juga menjalin koordinasi intensif bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta Perum Jasa Tirta (PJT) II untuk mencari solusi pemenuhan pasokan air jangka panjang.

Guna mendukung kelancaran operasional mesin di lapangan, dinas membantu memfasilitasi surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi para petani. Bantuan dokumen ini memudahkan petani mendapatkan pasokan solar untuk menggerakkan mesin pompa.

Di samping itu, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) melakukan pemantauan kondisi lahan secara berkala.

“Pembaruan data terus dilakukan agar respons terhadap lahan yang terdampak kekeringan dapat dilakukan dengan cepat,” kata Eem.

Untuk penanganan jangka menengah, Pemkab Bekasi bersama BBWS mendorong pengerukan dan normalisasi beberapa saluran air penting. Saluran tersebut meliputi Saluran Sekunder (SS) Balongtua sepanjang 7 km, SS Jagawana sepanjang 10 km, serta Kali Butek di Kecamatan Cabangbungin.

Pemerintah pusat melalui Kementan turut memberikan suntikan anggaran operasional untuk pengerjaan normalisasi irigasi di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran.

Amankan Target Produksi 503 Ton Padi per Musim

Rangkaian program penanggulangan ini bertujuan mempertahankan produktivitas lahan agar petani tetap dapat bercocok tanam. Dinas Pertanian menetapkan target produksi padi mencapai kisaran 503 ton dalam satu musim tanam.

“Target yang ingin kita capai itu 503 ton per musim. Makanya kita coba melakukan penanggulangan dan membantu petani agar jangan sampai lahan-lahan itu tidak tertanami,” jelas Eem.

Kecamatan Pebayuran, Sukatani, Sukakarya, Sukawangi, dan Muara Gembong masih menjadi penopang utama sentra beras di Kabupaten Bekasi. Wilayah Pebayuran sendiri mampu mencatatkan angka produksi tinggi, yakni sekitar 8 hingga 9 ton per hektare.

Pemerintah daerah terus memotivasi petani untuk mengoptimalkan pola tanam hingga tiga kali dalam setahun demi mendukung swasembada pangan nasional.

Guna menjaga stabilitas pangan daerah, Dinas Pertanian juga menerjunkan petugas informasi pasar untuk mendata stok beras di pabrik-pabrik penggilingan. Langkah pengawasan menyeluruh ini memastikan ketersediaan pangan warga Kabupaten Bekasi tetap aman selama musim kemarau.

(Jingga Sonjaya)