spot_imgspot_img
Selasa 7 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 194

Musrenbang RKPD Cibeureum Kota Tasikmalaya 2027, Dicky Candra Soroti Potensi Kawasan Santri

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Musrenbang RKPD Kec.Cibeureum, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Candra Negara saling berdiskusi dan tanya jawab dengan peserta Musrenbang (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Candra Negara membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 tingkat Kecamatan Cibeureum, Selasa (3/2/2026). Kehadiran Dicky Candra disambut antusias oleh peserta yang memadati Aula Utama Kantor Kecamatan Cibeureum, Jalan Raya Cibeureum, Kota Tasikmalaya.

Dalam musrenbang tersebut hadir sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim), Kepala Dinas DKP3, Kepala Bapenda, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Wahid beserta anggota, para lurah, Ketua LPM, serta perwakilan elemen masyarakat.

Baca Juga: Spanduk Kritik Kepung Balekota Tasikmalaya, Warga Soroti Sikap Wali Kota

Selama kegiatan berlangsung, suasana diskusi berjalan dinamis. Para peserta aktif menyampaikan gagasan, usulan, serta pertanyaan langsung kepada Wakil Wali Kota dalam sesi dialog terbuka.

Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis untuk merumuskan arah dan prioritas pembangunan Kecamatan Cibeureum pada tahun 2027 dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyebut Kecamatan Cibeureum sebagai wilayah strategis yang memiliki banyak potensi untuk terus berkembang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyoroti karakter Cibeureum sebagai kawasan pendidikan keagamaan yang kuat dan menjadi salah satu pusat lahirnya pesantren di Kota Tasikmalaya.

“Di wilayah ini berdiri banyak lembaga pendidikan keagamaan, mulai dari MAN Awipari, MTs, hingga puluhan pondok pesantren. Cibeureum bisa kita katakan sebagai kawasan santri,” ujarnya.

Prestasi Pengolahan Sampah

Selain unggul di bidang pendidikan keagamaan, Cibeureum juga mencatat prestasi dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan tersebut mengantarkan Kecamatan Cibeureum meraih juara pertama pengelolaan sampah tingkat Kota Tasikmalaya.

“Sistem pengelolaan sampah di Cibeureum berjalan baik. Bank sampah aktif, RT dan RW memiliki sekretariat sendiri, serta kelompok wanita tani terus bergerak. Ini patut menjadi contoh,” katanya.

Ia mendorong pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkannya agar Cibeureum dapat menjadi role model bagi kecamatan lain di Kota Tasikmalaya.

Ia juga berharap Musrenbang RKPD ini mampu melahirkan program-program strategis yang berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi sangat kita butuhkan untuk menghadirkan inovasi dan solusi agar potensi Cibeureum optmal teraplikasi secara maksimal,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Cibeureum Rahman mengungkapkan bahwa Musrenbang RKPD 2027 tingkat kecamatan menerima sebanyak 270 usulan dari sembilan kelurahan.

“Semua usulan akan melalui proses penyaringan untuk menentukan skala prioritas, karena tidak seluruhnya bisa terakomodasi menyesuaikan kemampuan anggaran,” jelas Rahman.

Ia menambahkan, terdapat 10 kegiatan prioritas yang diusulkan untuk tahun 2027, di antaranya pembangunan sarana pendidikan, pemekaran Kantor Kelurahan Kotabaru, penataan Lapangan Karangsambung, normalisasi saluran tersier Cikalang, pengadaan ambulans, pengadaan tanah untuk KMP, pembangunan dan rehabilitasi kantor kelurahan Ciherang, Setiaratu, dan Margabakti, pengembangan agribisnis salak pontas dan talas, serta penguatan sentra agribisnis opak Cukatuncar.

“Seluruh program strategis tersebut harus selaras dengan prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya agar saling mendukung dan mempercepat pembangunan daerah,” pungkasnya.

(Seda)

Pemkab Ciamis Apresiasi Tradisi Adat Warga Jelang Ramadan

0
Ciamis, FOKUSJabar.id
Ketpot : Kadisbudpora Kabupaten Ciamis Dian Budiana

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus menjaga dan menyelenggarakan tradisi budaya jelang ramadhan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur di wilayah masing-masing.

Kepala Disbudpora Kabupaten Ciamis, Dian Budiana, menilai berbagai prosesi adat yang rutin digelar menjelang bulan suci Ramadan mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan spiritual warisan masa lalu.

Baca Juga: Jalan Rawan Kecelakaan Usai Banjir, Damkar Ciamis Turun Tangan

“Setiap daerah memiliki nama dan bentuk ritual yang berbeda, namun tujuannya sama. Yakni memberikan penghormatan kepada para leluhur,” ujar Dian, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, tradisi budaya yang terselenggara menjelang Ramadan bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan pembersihan diri. Nilai tersebut sejalan dengan kesiapan spiritual masyarakat dalam menyambut ibadah puasa.

“Hampir seluruh ritual itu mengandung makna membersihkan diri dari hal-hal buruk. Tujuannya agar ibadah di bulan Ramadan dapat berjalan dengan lebih baik,” jelasnya.

Dian mengaku terhadap masyarakat Ciamis yang secara konsisten menjaga tradisi. Kemudian terus mengenang jasa para tokoh terdahulu melalui kegiatan adat dan budaya.

Agenda Tahunan

Sebagai bagian dari agenda tahunan, rangkaian ritual budaya menjelang Ramadan akan terselenggara Rabu (4/2/2026). Mulai melalui prosesi Nyepuh di Situs Geger Emas, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu.

Setelah itu, rangkaian kegiatan akan berlanjut ke sejumlah situs bersejarah lainnya. Antara lain Nyekar di Situs Balaniksa Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing. Misalin di Situs Bojong Galuh Salawe, Kecamatan Cimaragas; Ngikis di Situs Bojong Galuh Karangkamulyan. Serta Merlawu di Situs Prabu Dimuntur Gunung Susuru, Kecamatan Cijeungjing.

Agenda budaya juga mencakup Ngembang di Situs Makam Djeng Pati Wiraoetama dan Syeh Nurudin, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis. Kemudian Ngikis di Situs Gunung Padang, Kecamatan Sindangkasih; Ngikis di Situs Singaperbangsa, Kecamatan Cisaga. Hingga Nadran di Situs Buyut Mangun Tapa atau Hutan Kota Selamanik, Kecamatan Baregbeg.

“Seluruh ritual budaya tersebut telah terjadwal dan akan terlaksana secara bertahap di berbagai situs bersejarah di Ciamis,” pungkas Dian.

(Husen Maharaja)

SPPG Cisewu II Dapat “Surat Cinta” dari Penerima Program MBG

0
SPPG Cisewu II fokusjabar.id
Penyaluran program MBG ke SMAN 12 Garut

GARUT, FOKUSJabar.id: Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) hari kedua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cisewu II Desa/Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar), berjalan aman dan lancar.

Distribusi pertama di mulai pada Senin (2/2/2026) menyasar delapan satuan pendidikan (sekolah). Total seluruhnya 1.013 paket MBG.

BACA JUGA:

SPPG Cisewu II Distribusikan MBG Perdana untuk 8 Sekolah

Meski penyaluran MBG berjalan aman dan lancar, namun pihak SPPG Cisewu II mendapat “surat cinta” dari sejumlah penerima manfaat yang ada di SMAN 12 Garut.

Siswa di sana berharap, pihak SPPG Cisewu II memperhatikan kualitas dan variasi menu makanan. Alasannya agar tidak merasa bosan saat menyantap hidangan progam MBG.

SPPG Cisewu II fokusjabar.id
“Surat Cinta” untuk SPPG Cisewu II

“Kami ingin menu yang bergizi dan seimbang dan variasi menu yang menarik,” tulis salah seorang siswi SMAN 12 Garut, Selasa (3/2/2026).

“Menu bisa di sesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi (selera) anak-anak serta ketersediaan bahan lokal,” ungkapnya.

Siswa lainnya menambahkan, Dia ingin SPPG Cisewu II menyiapkan buah Pear sebagai menu pilihan. Pasalnya, kaya akan serat dan vitamin sehingga sangat cocok untuk anak sekolah.

“Mungkin bisa dipertimbangkan untuk menambahkan buah Pear sebagai salah satu opsi menu MBG. Karena bisa sebagai camilan sehat atau sebagai bagian dari menu makan,” imbuhnya.

Tokoh masyarakat Kecamatan Cisewu, Asep berharap, program MBG terus berlanjut. Karena bisa meninhkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, membantu konsentrasi dan prestasi belajar, mengurangi risiko kekurangan gizi dan stunting serta membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak.

BACA JUGA:

Laptop Meledak, Rumah 2 Lantai di Cilawu Garut Kebakaran

“Banyak masyarakat yang mendukung program MBG karena melihat langsung dampak positifnya bagi anak-anak dan keluarga,” ucap Asep.

Meski begitu, Dia perpesan agar pengelola SPPG memperhatikan beberapa hal soal menu. Di antaranya, gizi seimbang sesuai kebutuhan anak, variasi menu untuk menghindari kebosanan.

“Keamanan dan kebersihan makanan juga harus menjadi fokus utama pengelola SPPG,” pungkasnya.

(Bambang Fouristian)

Belajar ke Banyumas, Pemkot Bandung Kejar Target Olah Sampah 80 Persen

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad mempercepat perbaikan sistem pengelolaan sampah dengan menjadikan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai rujukan utama -Ist-

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan langkah percepatan pembenahan pengelolaan sampah dengan menjadikan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai daerah rujukan. Banyumas dinilai berhasil mengolah hingga 78 persen timbulan sampah harian melalui sistem desentralisasi dan pendekatan ekonomi sirkular.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut pengelolaan sampah di Kota Bandung masih menghadapi tantangan serius. Dari total produksi sampah harian yang menembus 1.500 ton, pemerintah kota baru mampu mengolah sekitar 22 persen.

Baca Juga: Jelang Ramadan, Harga Sembako di Pasar Kosambi Mulai Naik

“Saya tidak melihat besarnya volume sampah, tetapi perbandingannya. Banyumas sudah mencapai 78 persen, sementara Bandung baru 22 persen. Ini menunjukkan pekerjaan rumah kami masih sangat besar,” ujar Farhan, Selasa (3/2/2026).

Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung telah menerima surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berisi target dan parameter kuantitatif pengelolaan sampah terintegrasi. Ia menegaskan, kebijakan pengelolaan sampah harus berjalan searah antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sesuai arahan Presiden.

Menurutnya, setiap daerah memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menangani persoalan sampah. Faktor volume, jenis sampah, serta budaya masyarakat sangat memengaruhi efektivitas teknologi dan sistem yang diterapkan.

“Tidak ada satu solusi yang bisa diterapkan di semua daerah. Bandung memiliki karakteristik sendiri, termasuk keterbatasan karena tidak memiliki tempat pembuangan akhir,” jelasnya.

Peluncuran Program Program Gas Lah

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung telah meluncurkan program Gas Lah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah) yang menjangkau 1.596 RW. Program ini menugaskan satu petugas di setiap RW untuk memastikan pemilahan sampah berlangsung sejak dari rumah tangga.

“Petugas akan mendatangi rumah warga dan memastikan pemilahan berjalan. Sampah organik harus selesai di tingkat kelurahan, sedangkan sampah anorganik kami dorong untuk diolah lebih lanjut,” kata Farhan.

Ia menilai keberhasilan Banyumas tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada kekuatan ekosistem dan integritas tata kelola pengelolaan sampah.

“Kami ingin belajar bagaimana Banyumas membangun sistem yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Ke depan, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan signifikan pengolahan sampah, dari 22 persen menuju 80 persen dalam beberapa tahun mendatang.

“Belajar dari Banyumas menjadi solusi jangka pendek sekaligus pijakan jangka panjang untuk membenahi persoalan sampah di Kota Bandung,” pungkas Farhan.

(Yusuf Mugni)

Sinkronkan Program Jalan, Bupati Garut Temui Ditjen Bina Marga di Jakarta

0
Garut, FOKUSJabar.id
Keterangan Foto: Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melakukan kunjungan kerja strategis menemui Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Hendro Satrio, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Selasa (3/2/2026), untuk menyelaraskan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut. Langkah ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memperkuat konektivitas wilayah.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Syakur hadir bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail. Keduanya berdiskusi langsung dengan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Hendro Satrio.

Baca Juga: Forkopimda Dampingi Bupati Garut Rakornas Bersama Presiden RI

Syakur menekankan pentingnya perbaikan sejumlah ruas jalan kabupaten yang selama ini menopang aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian dan distribusi hasil bumi. Menurutnya, kondisi jalan yang baik akan memangkas biaya logistik dan memperlancar mobilitas warga di wilayah pedesaan.

“Kami fokus mendorong perbaikan ruas jalan yang berdampak langsung pada kemajuan ekonomi dan ketahanan pangan Garut,” ujar Syakur.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat distribusi komoditas unggulan daerah sehingga manfaat pembangunan dirasakan secara merata hingga ke pelosok.

Menanggapi hal tersebut, Hendro Satrio mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyebut pembangunan jalan daerah selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Diskusi hari ini sangat konstruktif. Pak Bupati menyampaikan beberapa usulan jalan daerah yang strategis. Kami mendorong agar seluruh usulan segera dimasukkan ke Aplikasi SiTIA lengkap dengan administrasinya,” jelas Hendro.

Kementerian PU berkomitmen menindaklanjuti usulan tersebut melalui proses penilaian dan penetapan skala prioritas. Fokus utama akan mengarah pada koridor jalan yang berperan besar sebagai penggerak ekonomi regional.

“Semoga dalam waktu dekat usulan ini dapat kami setujui, sehingga masyarakat Garut segera menikmati jalan kabupaten yang lebih baik dan mendukung target RPJMN,” pungkasnya.

Pertemuan ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menjawab aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan sebagai fondasi pembangunan daerah.

(Y.A. Supianto)

Jalan Rawan Kecelakaan Usai Banjir, Damkar Ciamis Turun Tangan

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Personel Damkar pos wmk Banjarsari saat membersihkan jalan di wilayah Desa Neglasari Pamarican Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Pamarican dan sekitarnya mengakibatkan banjir menggenangi ruas jalan di Desa Neglasari, Kabupaten Ciamis, Selasa (3/2/2026). Air banjir membawa material lumpur dan tanah hingga menutupi badan jalan.

Setelah air surut, kondisi jalan berubah licin dan membahayakan pengendara yang melintas. Material tanah yang mengendap membuat risiko tergelincir meningkat, terutama bagi pengendara roda dua.

Baca Juga: Cuaca Ekstrem Siang Hari, Pohon Tumbang Rusak Rumah Warga Pamarican Ciamis

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Desa Neglasari segera melaporkan kejadian itu dan meminta bantuan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pos WMK Banjarsari untuk melakukan pembersihan.

Kasatpol PP Kabupaten Ciamis, Rd. Ega Anggara Alqausar, melalui Kasi Penanggulangan dan Penanganan Kebakaran Trisyanto, menyampaikan bahwa jalan menjadi licin setelah genangan air menghilang.

“Setelah air surut, jalanan dipenuhi lumpur sehingga sangat rawan kecelakaan,” ujar Trisyanto.

Petugas Damkar Pos WMK Banjarsari langsung turun ke lokasi dan membersihkan material tanah yang menutup jalan. Proses pembersihan berlangsung cepat agar arus lalu lintas kembali aman.

“Setelah kami bersihkan, kondisi jalan saat ini sudah aman untuk dilalui kendaraan,” jelasnya.

Selain melakukan pembersihan di Desa Neglasari, Damkar juga menangani kejadian lain di wilayah berbeda. Personel Pos WMK Rancah bergerak ke Kecamatan Rajadesa untuk mengevakuasi sebuah mobil yang tergelincir dan hampir masuk ke area persawahan akibat jalan licin.

“Personel sudah meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi kendaraan yang tergelincir,” tambah Trisyanto.

(Husen Maharaja)

Spanduk Kritik Kepung Balekota Tasikmalaya, Warga Soroti Sikap Wali Kota

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Bentangan spanduk berukuran besar terpampang di pagar Kantor Balekota Tasikmalaya yang bernarasikan kritikan pedas terhadap Wali Kota (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Halaman Balekota Tasikmalaya belakangan menarik perhatian publik. Sejumlah spanduk bernada kritik tajam terpampang di pagar kantor Wali Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, Kecamatan Bungursari. Spanduk-spanduk itu menyasar langsung kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan.

Pesan yang tertulis mencerminkan kekecewaan warga. Mereka menilai Wali Kota lebih sering menghadiri agenda seremonial bersama pejabat pusat dibandingkan membuka ruang dialog dengan masyarakat yang menyuarakan aspirasi secara langsung.

Baca Juga: Pejabat Luar Daerah Perkuat Jabatan Strategis Pemkab Tasikmalaya

Isi spanduk juga menyinggung sikap Wali Kota yang dianggap enggan menemui massa aksi. Penilaian itu muncul setelah beberapa aksi unjuk rasa di depan Balekota berakhir tanpa pertemuan dengan orang nomor satu di Kota Tasikmalaya tersebut. Situasi itu memicu anggapan bahwa pemerintah kota tidak serius merespons tuntutan warganya.

Menanggapi sorotan publik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya, Amran Saefullah, menegaskan bahwa Wali Kota tidak menutup diri terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, padatnya agenda dan kegiatan luar daerah, termasuk ke Jakarta, membuat Wali Kota belum sempat menemui massa aksi.

“Pak Wali Kota bukan menolak bertemu masyarakat. Beliau memiliki agenda yang cukup padat, termasuk kegiatan di luar kota,” ujar Amran, Selasa (3/2/2026).

Ruang Dialog Bersama Wali Kota

Amran menambahkan, Wali Kota berencana membuka ruang dialog dalam waktu dekat. Salah satu agendanya ialah pertemuan dengan elemen mahasiswa untuk berdiskusi secara terbuka.

“Rencananya pada 6 Februari nanti, Wali Kota akan bertemu mahasiswa. Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan ialah optimalisasi pemanfaatan Gedung Creative Center (GCC) di kawasan Olahraga Dadaha,” jelasnya.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kekecewaan masyarakat. Publik terus mendorong Wali Kota agar bersikap lebih proaktif, hadir langsung mendengar keluhan warga, dan fokus menyelesaikan persoalan riil yang mereka hadapi, bukan sekadar mengikuti agenda seremonial.

Spanduk-spanduk yang terpasang di Balekota menjadi simbol akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Warga menilai pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi, lemah dalam pengawasan tata ruang, serta tidak maksimal menjaga aset negara.

Sebagai pemimpin daerah, Wali Kota memegang tanggung jawab moral dan politik untuk membuka ruang komunikasi dua arah. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, dan menuntut pemerintah hadir, mendengar, serta merespons secara aktif tanpa harus menunggu tekanan publik.

(Seda)