spot_imgspot_img
Rabu 7 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 190

Sekolah Rakyat Jasinga Bogor Dibuka, 270 Siswa Ikuti MPLS Tahun Ajaran 2026/2027

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
Sekolah Rakyat Jasinga Bogor fokusjabar.id
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Bogor di Jasinga (foto: bogorkab.go.id(

BOGOR, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Bogor yang berada di Jasinga.

Pembukaan di tandai dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Jumat, 21 Agustus 2026.

BACA JUGA:

Pemkab Bogor Berencana Kembangkan Menara Masjid Raya Nurul Wathon untuk Wisatawan

Sekolah Rakyat Permanen Jasinga di siapkan sebagai fasilitas pendidikan dengan daya tampung hingga 1.000 siswa. Sekolah ini membuka jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.

Pada tahun pertama pelaksanaannya, menerima 270 peserta didik. Mereka menjadi angkatan perdana yang mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kampus permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor.

Pembukaan MPLS di lakukan atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Mewakili Bupati Bogor, Sekda, Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan bahwa momentum tersebut memiliki arti lebih luas daripada sekadar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

Sekda menyampaikan, hari ini bukan sekadar di mulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

“Hari ini kita membuka harapan baru sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Kabupaten Bogor untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Ajat.

Untuk Tahun Ajaran 2026/2027, komposisi peserta didik yang di terima terdiri atas 30 siswa SD, 120 siswa SMP dan 120 siswa SMA. Jumlah tersebut menjadi awal dari pemanfaatan kapasitas sekolah yang nantinya dapat menampung hingga 1.000 siswa.

“Untuk Tahun Ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Permanen Jasinga menerima 270 siswa yang terdiri atas 30 siswa jenjang SD, 120 siswa SMP dan 120 siswa SMA,” ungkapnya.

Sekolah Rakyat Permanen Jasinga menerapkan sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Melalui konsep tersebut, peserta didik tidak hanya mendapatkan layanan pendidikan, tetapi juga berbagai kebutuhan utama selama mengikuti program yang di tanggung oleh negara.

Fasilitas yang di sediakan bagi siswa mencakup pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, seragam serta perlengkapan belajar.

Penyediaan berbagai kebutuhan tersebut di harapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung siswa untuk menjalani proses belajar secara lebih optimal sekaligus mengembangkan potensi dan karakter.

BACA JUGA:

Evaluasi Kinerja 2026, Bupati Bogor Rudy Susmanto Tancap Gas Susun Program Prioritas 2027

Program Sekolah Rakyat secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi terbatas.

Kelompok sasaran utamanya merupakan keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terutama Desil 1 dan 2.

“Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS. Khususnya Desil 1 dan 2 yang berisiko putus sekolah atau menghadapi hambatan sosial ekonomi,” terang Ajat.

Menurut Ajat, pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan SDM di Kabupaten Bogor. Karena itu, penyediaan akses pendidikan yang lebih luas di nilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan peluang kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup.

“Kita ingin memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi warisan antargenerasi. Pendidikan adalah jalan terbaik untuk memutus rantai tersebut,” tegasnya.

Sekolah Rakyat Permanen Jasinga sendiri bukan merupakan program yang berdiri secara tiba-tiba. Kehadirannya menjadi kelanjutan dari pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan yang telah berjalan di Kabupaten Bogor sejak 2025.

Sebelum kampus permanen di Jasinga beroperasi, program rintisan tersebut telah di laksanakan di sejumlah lokasi. Untuk jenjang SMP, kegiatan berlangsung di Sentra Terpadu Inten Soeweno, sedangkan pendidikan jenjang SMA sebelumnya di laksanakan di Sentra Galih Pakuan.

Pelaksanaan MPLS selama dua hari, yakni pada 20–21 Agustus 2026 menjadi penanda di mulainya operasional Sekolah Rakyat Permanen Jasinga.

Momentum tersebut sekaligus menunjukkan hadirnya fasilitas pendidikan berasrama dengan kapasitas hingga 1.000 siswa di wilayah Kabupaten Bogor.

Selain mengembangkan Sekolah Rakyat Permanen Jasinga, Pemkab Bogor juga masih mengoptimalkan sejumlah lokasi sekolah rakyat rintisan yang tersebar di beberapa titik.

Lokasi tersebut antara lain BNN Lido, Tagana Training Center, Pusbang Aparatur SDM Perhubungan, serta Perpustakaan Digital Kementerian Pertanian.

“Selain Jasinga, Pemkab Bogor juga terus mengoptimalkan sejumlah lokasi sekolah rakyat rintisan di beberapa titik. Di antaranya, BNN Lido, Tagana Training Center, Pusbang Aparatur SDM Perhubungan, serta Perpustakaan Digital Kementerian Pertanian,” pungkasnya.

Pemkab Bogor berharap keberadaan Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dapat memberikan ruang pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Selain memperoleh pembelajaran, para siswa di harapkan dapat mengembangkan kemampuan, membentuk karakter dan mempersiapkan diri agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah maupun bangsa.

(Jingga Sonjaya)

TPA Cipayung Overload, Pemkot Depok Siapkan RDF Plant Berkapasitas 1.000 Ton per Hari

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
TPA Cipayung Depok fokusjabar.id
Kondisi TPA Cipayung Depok (foto: depok.go.id)

DEPOK, FOKUSJabar.id: Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok Jawa Barat (Jabar) kini menghadapi persoalan kelebihan kapasitas atau overload setelah beroperasi selama 12 tahun.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok karena volume sampah yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk.

BACA JUGA:

Job Fair Kota Depok 2026 Resmi Digelar Awal Agustus, Ada Walk In Interview

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi keterbatasan daya tampung TPA Cipayung.

Upaya tersebut mencakup penanganan sampah dari sisi hulu hingga pengelolaan di bagian hilir.

Salah satu rencana yang di siapkan adalah pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di area TPA Cipayung.

Fasilitas ini nantinya di tujukan untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif berbentuk RDF. Termasuk memanfaatkan timbunan sampah yang sudah berada di kawasan TPA.

Kepala DLHK Kota Depok, Reni Siti Nuraeni menjelaskan, TPA Cipayung telah mulai di gunakan sejak 2014.

Selama lebih dari satu dekade, kondisi TPA semakin terbebani akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan timbunan sampah yang harus di tangani setiap harinya.

“Sekarang ini kondisi TPA Cipayung sudah di anggap overload. Dengan jumlah penduduk Depok sekitar 2,2 juta jiwa, timbunan sampah yang di hasilkan mencapai sekitar 1.279 ton per hari,” ungkapnya di kutip depok.go.id.

Menurut Reni, kondisi tersebut tidak dapat di tangani hanya dengan mengandalkan satu langkah. Penanganan perlu di lakukan secara bertahap dengan strategi yang mencakup pengelolaan sampah sejak dari sumbernya hingga proses pengolahan di lokasi pembuangan akhir.

Karena itu, DLHK Kota Depok telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengurangi tekanan terhadap TPA Cipayung. Salah satu fokus utama berada di sisi hilir melalui pembangunan fasilitas RDF Plant yang di rencanakan berada di kawasan TPA tersebut.

BACA JUGA:

Lewat Program NYABA, Bunda PAUD Kota Depok Cing Ikah Sambangi RA Daarul Fikri Beji!

Fasilitas RDF Plant nantinya memiliki kemampuan untuk mengolah sampah dalam jumlah besar. Sampah yang masuk akan di proses sehingga dapat menghasilkan RDF yang dapat di manfaatkan sebagai bahan bakar alternatif.

“Strategi kita ke depan, di hilir kita akan membuat RDF Plant. Kapasitas pengolahannya sekitar 1.000 ton sampah per hari,” jelasnya.

Rencana pembangunan fasilitas tersebut akan di lakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau badan usaha. Dengan kapasitas pengolahan mencapai sekitar 1.000 ton per hari.

RDF Plant di harapkan dapat menjadi salah satu bagian dari solusi untuk mengurangi beban sampah yang selama ini di tampung di TPA Cipayung.

Di luar pembangunan RDF Plant, DLHK Kota Depok juga menyiapkan opsi lain melalui kerja sama aglomerasi dengan Kabupaten Bogor.

Strategi tersebut menjadi salah satu alternatif karena Kota Depok memiliki keterbatasan lahan sehingga tidak memungkinkan untuk membuka TPA baru.

Dalam skema kerja sama tersebut, pengelolaan sampah akan di lakukan di kawasan Kayumanis, Bogor.

Lokasi tersebut di proyeksikan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari, dengan sekitar 700 ton di antaranya berasal dari Kota Depok.

Berbagai langkah yang di siapkan tersebut di arahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pola pembuangan sampah ke TPA.

Selain itu, strategi tersebut di harapkan dapat membantu memperpanjang usia layanan TPA Cipayung di tengah volume sampah Kota Depok yang terus meningkat.

Tidak hanya menyiapkan fasilitas pengolahan sampah, DLHK Kota Depok juga melakukan peremajaan terhadap sejumlah alat berat yang di gunakan dalam operasional TPA Cipayung.

Pembaruan peralatan di nilai penting agar proses penanganan timbunan sampah dapat di lakukan secara lebih optimal.

Peremajaan alat berat tersebut juga di tujukan untuk mendukung aspek keselamatan kerja bagi para petugas yang berada di lapangan.

Dengan kondisi peralatan yang lebih baik, proses pengelolaan timbunan sampah di TPA di harapkan dapat berlangsung lebih cepat dan aman.

“Kita juga melakukan peremajaan alat berat agar pekerjaannya lebih aman dan proses pengelolaan di TPA bisa berjalan lebih cepat,” pungkasnya.

(Jingga Sonjaya)

122 SPPG di Depok Kantongi SLHS, 13 Direkomendasikan Suspend

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
SPPG Kota Depok SLHS fokusjabar.id
foto: depok.go.id

DEPOK, FOKUSJabar.id: Sebanyak 122 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Depok Jawa Barat (Jabar) telah resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga Jumat, 21 Agustus 2026.

Sertifikat tersebut di berikan setelah SPPG menjalani pemeriksaan terkait standar kesehatan dan higiene sanitasi.

BACA JUGA:

Kepala BGN Sudaryono Optimalkan Anggaran Rp240 Trilyun

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) sebelumnya melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap 199 SPPG yang berada di wilayah Kota Depok.

Pemeriksaan tersebut di lakukan untuk memastikan pelaksanaan layanan pemenuhan gizi berjalan dengan memperhatikan standar kesehatan lingkungan dan keamanan pangan.

Ketua Satgas Percepatan MBG Terpadu Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian besar SPPG telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan.

Menurutnya, dari total 199 SPPG yang di periksa, sebanyak 168 SPPG atau 84,40 persen di nyatakan memenuhi syarat IKL.

Selain hasil pemeriksaan IKL, aspek lain yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pemeriksaan laboratorium.

Tercatat sebanyak 163 SPPG telah menyelesaikan tes laboratorium secara lengkap sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan kesehatan.

Sementara itu, dari sisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 196 SPPG atau setara dengan 98,49 persen telah mengikuti pelatihan.

Langkah tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pengelolaan SPPG di lakukan sesuai standar yang berlaku.

Meski mayoritas telah memenuhi sejumlah persyaratan, masih terdapat SPPG yang perlu melakukan pembenahan. Chandra menyampaikan, sebanyak 31 SPPG hingga kini masih belum memenuhi syarat kesehatan.

BACA JUGA:

Penerima MBG Belum Punya Rumah, Sudaryono Lapor Menteri PKP

Dari jumlah tersebut, 13 SPPG bahkan masuk dalam kategori yang membutuhkan perhatian khusus.

Satgas Percepatan MBG Terpadu Kota Depok akan melakukan monitoring dan evaluasi secara melekat terhadap SPPG yang masuk dalam kategori tersebut.

“Namun, masih ada 31 SPPG yang belum memenuhi syarat kesehatan. 13 di antaranya membutuhkan perhatian khusus dan monitoring evaluasi melekat,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Satgas Percepatan MBG Terpadu Kota Depok juga akan mengambil langkah tegas terhadap 13 SPPG yang membutuhkan perhatian khusus.

Rekomendasi suspend akan di berikan kepada SPPG tersebut karena kewenangan untuk melakukan suspend berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Chandra turut meminta seluruh pengelola SPPG agar tidak menunda perbaikan atas temuan yang muncul dalam hasil IKL.

Pembenahan di perlukan pada sejumlah aspek. Mulai dari fasilitas sanitasi, sistem pengelolaan limbah, alur pengolahan makanan, hingga kompetensi para penjamah pangan.

Menurutnya, setiap catatan yang di berikan melalui hasil pemeriksaan harus segera di tindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab atas operasional SPPG.

Dengan demikian, pemenuhan standar kesehatan tidak hanya berhenti pada proses pemeriksaan dan sertifikasi.

“Setiap rekomendasi hasil IKL harus segera di tindaklanjuti oleh mitra, yayasan maupun pengelola SPPG. Perbaikan sarana sanitasi hingga pemeriksaan laboratorium harus menjadi perhatian bersama,” tutupnya.

Dengan hasil tersebut, sebanyak 122 SPPG di Depok kini telah memiliki SLHS per Jumat, 21 Agustus 2026.

Di sisi lain, proses pembenahan terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan tetap menjadi perhatian Satgas agar seluruh layanan pemenuhan gizi dapat memenuhi standar kesehatan yang di tetapkan.

(Jingga Sonjaya)

Marc Klok Fokus Bawa Persib Tatap Laga Kualifikasi ACL 2

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Foto: Persib berlatih di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Arif)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gelandang Persib Bandung Marc Klok memfokuskan konsentrasinya untuk menghadapi Manila Digger pada babak play-off AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027. Skuad Maung Bandung bakal bertindak sebagai tuan rumah dalam duel krusial yang bergulir pada 31 Agustus 2026 mendatang.

Usai Libur TC Bali, Maung Bandung Kembali Kembali Merapat ke Lapangan

Baca Juga: Bobotoh Bisa Miliki Jersey Terbaru Persib Lewat PO, Ini Pilihan Paketnya

Persib memulai latihan perdana di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jumat (21/8/2026). Tim asuhan Bojan Hodak ini sebelumnya mendapat jatah istirahat usai menyelesaikan pemusatan latihan (training center) dan turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026 di Bali.

“Ya, kita baru mulai hari ini. Setelah beberapa hari, setelah pertandingan melawan Bali kita libur. Kita mulai hari ini,” kata Klok di Lapangan Pendamping Stadion GBLA.

Pemain bernomor punggung 23 ini menegaskan bahwa Persib mengantongi waktu sekitar 10 hari untuk mematangkan taktik. Jajaran pelatih dan pemain berkomitmen memanfaatkan tenggat waktu tersebut secara optimal.

“Kita punya waktu sekitar 10 hari untuk persiapan dengan skuad yang penuh akhirnya. Ada beberapa yang cedera, tapi skuad yang penuh hadir di sini di Bandung. Jadi senang bisa kembali. Senang bisa memulai kerja serius,” ujar sang kapten.

Laga Hidup Mati Menuju Fase Grup Kompetisi Asia

Klok menilai pertandingan kualifikasi ini memegang peranan sangat vital bagi perjalanan internasional Maung Bandung. Seluruh anggota tim bertekad tampil habis-habisan demi mengamankan tiket ke babak utama.

“Kita semua tahu pentingnya kualifikasi untuk ACL, jadi kita melakukan yang terbaik yang kita bisa,” tutur Klok.

Kemenangan atas Manila Digger otomatis menerbangkan Persib ke Grup E Wilayah Timur ACL 2 2026/2027. Di grup tersebut, calon lawan berat sudah menanti, mulai dari FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), hingga The Cong-Viettel FC (Vietnam).

(Arif)

Dispar Ciamis Giatkan Konsep Wellness Tourism untuk Wisatawan

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot : Sekdis Pariwisata Kabupaten Ciamis Dian

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggencarkan pengembangan konsep wellness tourism atau wisata kebugaran. Inovasi ini menyajikan pengalaman berlibur yang tidak hanya menghibur, melainkan juga menyegarkan kondisi fisik dan mental para pengunjung.

Nikmati Udara Segar dan Olahraga Ringan Tanpa Kebisingan

Baca Juga: Sumur Ciasihan Kampung Adat Kuta Ciamis, Mata Air Abadi yang Dipercaya Penuh Karomah

Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Dian menjelaskan bahwa wisatawan diajak menyatu dengan alam melalui beragam aktivitas fisik ringan. Kegiatan tersebut mencakup jalan santai, relaksasi, hingga menghirup udara bersih jauh dari polusi serta hiruk-pikuk kendaraan.

“Wellness tourism ini lebih kepada bagaimana orang bisa berlibur sambil menjaga kesehatan. Jadi bukan sekadar datang lalu berfoto tetapi menikmati suasana yang tenang, berjalan kaki, olahraga dan menghilangkan kepenatan,” kata Dian, Jumat (21/8/2026).

Proyeksi Destinasi Kebugaran: Situ Wangi Hingga Air Terjun Cibeureum

Pemerintah Daerah telah memetakan beberapa kawasan potensial sebagai pusat wellness tourism. Lokasi prioritas tersebut meliputi Situ Wangi yang sudah memiliki jogging track, wilayah Sukamantri, Cireong, hingga rute trekking alami menuju curug di area Cibeureum sebelum Batu Panjang.

Dian menegaskan bahwa masyarakat makin menggemari konsep wisata kesehatan ini. Indikator keberhasilan tersebut terlihat dari lonjakan jumlah pengunjung di kawasan bernuansa asri.

“Minat masyarakat terhadap konsep wisata itu terus meningkat karena terlihat dari bertambahnya jumlah pengunjung di beberapa lokasi yang menawarkan suasana alami dan aktivitas olahraga ringan,” ucap Dian.

Musim Kemarau Buka Peluang Wisata Alternatif

Kunjungan wisatawan ke Situ Wangi mengalami grafik kenaikan yang signifikan. Warga memanfaatkan momen pagi dan sore hari, khususnya saat akhir pekan, untuk berolahraga sembari menikmati panorama danau.

Memasuki musim kemarau, Dinas Pariwisata Ciamis optimistis mampu memanfaatkannya sebagai momentum emas. Pihaknya menangkap peluang bisnis dari tingginya minat masyarakat terhadap aktivitas luar ruangan.

“Saat musim kemarau yang mulai terasa, sektor pariwisata Ciamis justru menemukan peluang baru. Jika wisata air tetap bertahan maka camping, trekking, dan wellness tourism kini menjadi alternatif yang semakin diminati wisatawan yang ingin menikmati alam dengan cara berbeda,” pungkas Dian.

(Husen Maharaja)

Sumur Ciasihan Kampung Adat Kuta Ciamis, Mata Air Abadi yang Dipercaya Penuh Karomah

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Sumur Cikahuripan yang berada di Kampung Adat Kuta Ciamis air nya tidak pernah kering

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Sumur Ciasihan yang berada di kawasan Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, memiliki daya tarik serta keistimewaan tersendiri bagi masyarakat setempat. Sumur ini dipercayai warga memiliki karomah yang dapat membantu memuluskan hajat atau keinginan bagi siapa saja yang datang dan berdoa kepada Allah SWT di lokasi tersebut.

Selain sakral dan warga meyakini memiliki nilai spiritual, Sumur Ciasihan juga menjadi tumpuan utama sumber air bersih bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Adat Kuta.

Baca Juga: Ciamis Perkuat Program Rutilahu, 561 Rumah Dapat Bantuan Bedah Rumah

Meski musim kemarau melanda kawasan setempat, debit air di Sumur Ciasihan seolah tak terpengaruh. Kondisi airnya tidak pernah surut maupun kering meskipun terus-menerus warga gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Masyarakat Kampung Adat Kuta pun menyikapi keberadaan mata air ini sebagai anugerah yang tak terhingga dari Sang Pencipta.

“Alhamdulillah mata air sumur Cikahuripan itu tidak pernah kering walaupun musim kemarau melanda cukup panjang,” ujar Kepala Dusun Kampung Adat Kuta, Didi Sardi, Jumat (20/8/2026).

Didi menjelaskan, nama Cikahuripan memiliki arti “air kehidupan”. Secara filosofis, makna tersebut sangat relevan dengan kenyataan di lapangan. Di mana mata air ini terus mengalir dan menjadi penopang utama kelangsungan hidup warga setempat.

“Karena mata air Cikahuripan sangat penting bagi kebutuhan warga Kampung Adat Kuta. Mereka pun sangat peduli dengan kelestarian alam di lingkungan itu. Tentu dengan menjaganya dari kerusakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab,” pungkas Didi.

(Husen Maharaja)

Pemkot Bandung Gandeng Danantara dan Kementerian Bangun Fasilitas Olah Sampah di Gedebage

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di Tempat Pengolahan Sampah Organik dan Sirkular (TPSOS) Gedebage. (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan terobosan baru untuk mengikis ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemkot Bandung berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) guna membangun fasilitas pengolahan sampah berkapasitas 300 ton per hari di Gedebage.

Kerja sama ini resmi berdiri lewat penandatanganan komitmen bersama di Balai Kota Bandung, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga: Faunaland Gandeng Lembaga Asal India Olah Bandung Zoo Jadi City Zoo Modern

Solusi Jangka Pendek Selagi Menunggu TPA Legok Nangka

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa proyek ini menjadi jawaban atas tantangan pengelolaan sampah mandiri di tingkat kota. Bandung saat ini masih bergantung penuh pada fasilitas TPA milik Pemprov Jawa Barat, seperti Sarimukti dan Legok Nangka.

“Di hari Jumat siang ini telah ada kesepakatan bersama, komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi. Dalam hal ini kami akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru,” ujar Farhan.

Ia menyebut pembangunan TPA Legok Nangka masih memakan waktu sekitar tiga tahun. Pihaknya sengaja mempercepat proyek Gedebage agar bisa beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

“Waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah. Sambil menunggu tiga tahun Legok Nangka jadi, kalian bisa bikin apa? Nah, ini salah satu terobosan yang kami lakukan,” kata Farhan.

“Terus terang Kota Bandung itu satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang berlangsung pembangunannya di Legok Nangka,” tambahnya.

Teknologi Canggih Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar Bebas Bau

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa menjelaskan bahwa sistem ini mengusung konsep desentralisasi. Pengolahan sampah berlangsung di wilayah terdekat tanpa harus diangkut jauh ke TPA.

Fasilitas Gedebage bakal mengolah sampah menjadi Solid Recovered Fuel (SRF), yakni bahan bakar bernilai kalor tinggi untuk kebutuhan industri pabrik hingga boiler. Sistem ini menggunakan teknologi tertutup guna mencegah bau menyebar ke pemukiman warga.

“Ini adalah solusi yang kita sebut desentralisasi. Artinya tidak perlu membawanya ke TPA, tempat penimbunan akhir, tapi kita selesaikan di regional masing-masing,” tutur Sigit.

“Kita pastikan teknologi yang kita pilih adalah teknologi yang ter-contained dan ter-capture sehingga tidak ada bau yang mengganggu lingkungan sekitarnya,” lanjutnya.

Proyek percontohan ini menelan perkiraan nilai investasi sebesar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.

Dukungan Perguruan Tinggi dan Target Pilot Project

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto menegaskan keterlibatan perguruan tinggi untuk menguji riset pengolahan sampah organik maupun nonorganik. Pengolahan sampah organik memanfaatkan metode maggot, sedangkan sampah khusus diproses menjadi SRF.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, dari perguruan-perguruan tinggi melakukan berbagai kajian untuk mendukung percepatan penyelesaian sampah yang ada di berbagai wilayah Indonesia,” jelas Brian.

Ia berharap keberhasilan pilot project di Gedebage dapat direplikasi ke seluruh Sub Wilayah Kota (SWK) di Bandung serta menjadi percontohan nasional.

“Ini tahap awal, sebagai pilot project. Kalau ini bisa berhasil, kita berharap setiap SWK juga bisa berjalan pembangunannya. Sehingga penyelesaian sampah di Kota Bandung ini harapannya bisa terselesaikan dan akan menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain,” pungkas Brian.

(Yusuf Mugni)

1...189190191...8,519Halaman 190 dari 8,519

Copyright © fokusjabar.id