BANJAR,FOKUSJabar.id: Dugaan penggelapan dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) menyeret seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Banjar berinisial E.

ASN tersebut menjabat sebagai Fungsional Pengantar Kerja dan di duga terlibat dalam pencairan dana santunan senilai Rp187 juta tanpa sepengetahuan keluarga penerima manfaat.

Dana tersebut seharusnya menjadi hak ahli waris almarhum Rahmat Ramdani, anak buah kapal asal Lingkungan Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman yang meninggal dunia setelah terjatuh di perairan Selat Bali.

Baca Juga: SAPMA PP dan GMNI Desak DPRD Banjar Benahi Sistem Pengelolaan Sampah

Inspektur Daerah Kota Banjar, Agus Muslih, membenarkan adanya dugaan keterlibatan E dalam proses pencairan dana BPJS tersebut. Inspektorat langsung memanggil pihak-pihak terkait untuk di mintai keterangan sekaligus menuntut pengembalian dana kepada keluarga korban.

“Kami sudah memanggil seluruh pihak yang terlibat dan meminta agar dana itu segera di kembalikan kepada ahli waris,” ujar Agus, Rabu (4/2/2026).

Selain E, kasus ini juga menyeret Ketua RT setempat berinisial R serta seorang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berinisial I.

Ketiganya di duga memiliki peran dalam proses pencairan dana yang tidak di ketahui oleh keluarga korban.

Setelah laporan di sampaikan kepada Wali Kota Banjar dan di tangani Inspektorat, para pihak menyatakan kesanggupan mengembalikan dana. Hingga kini, R telah mengembalikan Rp11 juta dan E mengembalikan Rp45 juta. Sementara itu, I masih memiliki kewajiban pengembalian sekitar Rp75 juta.

Agus menegaskan bahwa fokus utama Inspektorat saat ini memastikan seluruh dana kembali ke tangan keluarga korban. Menurutnya, setelah pengembalian dan tidak menimbulkan kerugian negara, penanganan mengarah pada penyelesaian administratif.

“Karena sudah ada pengembalian uang dan tidak ada kerugian negara, Inspektorat fokus pada proses pemulihan hak keluarga korban,” tegasnya.

Proses Disiplin Tetap Berjalan

Meski demikian, proses disiplin terhadap ASN E tetap berjalan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Sri Hidayati, menyatakan sanksi akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

“Kami menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat. Setelah itu, kami membentuk tim dan memutuskan sanksi sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sri.

Lurah Hegarsari, Angga Tripermana, menjelaskan bahwa kasus ini bermula ketika keluarga korban mengurus klaim santunan ke kelurahan. Pihak kelurahan kemudian mengarahkan keluarga ke Disnaker dengan pendampingan dari I.

“Keluarga korban diantar oleh E bersama R dan I. Seluruh biaya perjalanan ditanggung perusahaan tempat almarhum bekerja,” jelas Angga.

Namun, dalam perkembangannya, keluarga korban justru mengetahui dana BPJS belum mereka terima. Penelusuran ke BPJS Ketenagakerjaan dan pihak bank mengungkap bahwa dana telah cair tanpa pemberitahuan kepada ahli waris.

R mengaku menerima sejumlah uang dari I tanpa penjelasan rinci. Setelah mengetahui sumber dana tersebut, ia langsung mengembalikannya. Meski warga masih memberi ruang karena kinerjanya selama inii baik, pihak kelurahan tetap menjatuhkan surat peringatan pertama dan kedua kepada Ketua RT tersebut.

Sementara itu, I resmi diberhentikan dari keanggotaan LPM Kelurahan Hegarsari sejak Januari 2026 setelah indikasi keterlibatannya dalam penggelapan dana semakin menguat.

(Budiana Martin)

BANJAR,FOKUSJabar.id: Persoalan pengelolaan sampah di Kota Banjar kembali mengemuka. Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Banjar bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar mendatangi DPRD Kota Banjar untuk menyuarakan keresahan mereka. Audiensi berlangsung di Aula Singa Perbangsa, Rabu (4/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua organisasi kepemudaan itu memaparkan sejumlah temuan lapangan. Mereka menyoroti keterbatasan armada pengangkut sampah serta kondisi kendaraan kebersihan yang tidak lagi layak beroperasi. Situasi ini, menurut mereka, secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan kebersihan dan lingkungan warga.

Baca Juga: Modus Pecah Kaca Terjadi lagi di Kota Banjar, Korbannya ASN

Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kota Banjar, Irwan Herwanto, menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan mendorong pemerintah daerah dan DPRD agar segera mengambil langkah konkret. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa ditangani secara setengah-setengah.

“Pengelolaan sampah membutuhkan kebijakan yang jelas dan dukungan anggaran yang serius. Pemerintah harus memastikan armada kebersihan dalam kondisi layak supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata Irwan.

Senada dengan itu, Ketua GMNI Kota Banjar, Septian Lestari, menekankan peran mahasiswa dan organisasi kepemudaan sebagai pengawal kepentingan publik. Ia meminta DPRD tidak membiarkan aspirasi ini berhenti sebatas forum diskusi.

“Kami ingin ada keberlanjutan. Aspirasi ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata, bukan sekadar catatan audiensi,” ujar Septian.

Perencanaan yang Matang dan Dukungan Anggaran

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Supian, mengakui bahwa pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi daerah. Ia menyebut persoalan persampahan menyentuh berbagai aspek, dari hulu hingga hilir.

“Persampahan merupakan persoalan sistemik. Mulai dari edukasi masyarakat, manajemen pengelolaan, hingga kesiapan sarana dan prasarana. Semua itu membutuhkan perencanaan matang dan dukungan anggaran,” jelas Cecep.

Cecep menambahkan, DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menindaklanjuti masukan tersebut. Dalam waktu dekat, DPRD mendorong solusi jangka pendek melalui penyesuaian anggaran untuk perbaikan armada kebersihan.

“Untuk jangka menengah dan panjang, kami membuka ruang pembahasan pengembangan TPA serta penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” pungkasnya.

(Agus)