spot_imgspot_img
Senin 6 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 187

BPN Kota Banjar Targetkan 1.000 Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Banjar, FOKUSJabar.id
Caption: Kepala BPN Kota Banjar, Ruminah

BANJAR,FOKUSJabar.id: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar menargetkan penerbitan 1.000 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun anggaran 2026. Program ini terfokus untuk mempercepat kepastian hukum kepemilikan lahan bagi masyarakat.

Kepala BPN Kota Banjar, Ruminah, menyampaikan bahwa percepatan PTSL tahun ini menyasar 19 desa dan kelurahan yang telah memenuhi kesiapan administrasi. Penentuan lokasi tersebut bertujuan agar proses sertifikasi berjalan efektif dan tepat waktu.

Baca Juga: Korban Peluru Nyasar Siswa SMKN 4 Banjar Dirawat di RSHS

“Percepatan PTSL kami arahkan ke 19 desa dan kelurahan yang dokumen pemberkasannya sudah siap,” ujar Ruminah, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, target bidang tanah pada 2026 meningkat berbanding dengan tahun sebelumnya. BPN Kota Banjar akan melakukan pendataan dan pengukuran terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang jelas atas aset mereka.

“Target percepatan PTSL ini kami harapkan bisa selesai pada bulan Juli,” katanya.

Ruminah menegaskan, seluruh tahapan pelayanan di Kantor Pertanahan, mulai dari pengukuran hingga penerbitan sertifikat, tidak ada pungutan biaya. Meski demikian, pemohon tetap bertanggung jawab untuk menyiapkan dan melengkapi dokumen persyaratan.

“Proses di kantor pertanahan sepenuhnya gratis. Namun, pemohon wajib memastikan kelengkapan berkasnya,” pungkasnya.

(Budiana Martin)

Cuaca Ekstrem Rusak Sejumlah Rumah di Ciamis

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Rumah warga yang ambruk dan personel BPBD saat memberikan bantuan logistik kedaruratan

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ciamis menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat ambruk dan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis mencatat beberapa kejadian tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Cikoneng.

Di Kecamatan Ciamis, dua rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Rumah milik Mamat Selamet di Lingkungan Desa Kolot, yang dihuni dua jiwa, ambruk akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk. Peristiwa serupa menimpa rumah Ade Atiyah, warga Dusun Selaawi, Desa Imbanagara Raya, yang sebagian strukturnya runtuh karena faktor usia bangunan.

Baca Juga: Gerakan Pramuka Kwartir Pamarican Ciamis Gelar Orientasi Mabigus

Selain kerusakan akibat ambruk, BPBD Kabupaten Ciamis juga mencatat satu rumah warga mengalami kerusakan akibat kebakaran. Seluruh kejadian tersebut menambah daftar dampak bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Kerusakan rumah akibat struktur lapuk juga terjadi di Kecamatan Cikoneng. Rumah milik Hapid, warga Dusun Majaganda, Desa Gegempalan, dengan penghuni tiga jiwa, mengalami ambrol pada bagian dapur dan kamar mandi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama menjadi pemicu utama ambruknya bangunan warga. Kondisi bangunan yang telah termakan usia memperparah dampak cuaca ekstrem tersebut.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, bangunan tidak mampu menahan curah hujan yang tinggi dan kondisinya memang sudah lapuk,” ujar Ani, Kamis (5/2/2026).

Setelah menerima laporan kejadian, BPBD Kabupaten Ciamis langsung bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan logistik kedaruratan kepada para korban. Pemberian bantuan ini kepada pemilik rumah yang mengalami ambruk maupun yang terdampak kebakaran.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, kami telah menyalurkan bantuan logistik kedaruratan untuk membantu warga yang rumahnya ambruk maupun yang hangus terbakar,” pungkasnya.

(Husen Maharaja)

Bupati Garut Tekankan Skala Prioritas Pembangunan Berbasis Kualitas Hidup

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Prioritas Pembangunan Garut FOKUSJabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri Monitoring Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027, di Aula PGRI Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Rabu (4/2/2026).

GARUT,FOKUSJabar.id: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengarahkan perencanaan pembangunan daerah agar fokus pada skala prioritas yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan RKPD 2027 di Aula PGRI Cibalong, Rabu (4/2/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Garut, para kepala SKPD, unsur Forkopimcam dari Kecamatan Cibalong, Cikelet, dan Pameungpeuk, serta tokoh masyarakat setempat hadir dalam forum strategis ini. Kehadiran lintas unsur tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi warga dan kebijakan daerah.

Baca Juga: Sakit Parah Tanpa BPJS, Atlet Rugby Garut Mendapat Perhatian KONI

Dalam arahannya, Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program, melainkan dari dampaknya terhadap kesejahteraan warga.

“Tujuan pembangunan itu sederhana, masyarakat harus sehat, berumur panjang, dan produktif. Ukurannya jelas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tiga hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia,” ujar Abdusy.

Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga amanah konstitusi dengan menjalankan program yang sejalan dengan kebutuhan publik. Menurutnya, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci untuk mewujudkan Garut yang maju dan berkelanjutan.

10 Usulan Prioritas Kecamatan Cibalong

Camat Cibalong Galih Mawariz Suryana menyampaikan hasil penjaringan aspirasi dari 11 desa melalui pra-musrenbang. Dari proses tersebut, kecamatan menetapkan 10 usulan prioritas yang diajukan untuk tahun anggaran 2027.

Pada sektor infrastruktur, usulan mencakup rekonstruksi Jalan Cimadang–Bakong. Kemudian pembangunan jalan beton Cidawolong dan perbaikan Jalan Cadas Bodas di Desa Mekarmukti. Serta peningkatan jalan penghubung antar desa di wilayah Simpang, Najaten, dan Sancang.

Di sektor ketahanan pangan dan pertanian, kecamatan mengusulkan pembangunan serta rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Karyamukti, Mekarwangi, dan Mekarsari. Sementara di bidang lingkungan dan sosial, usulan meliputi pengadaan mesin pengolahan sampah di Desa Sancang, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Desa Najaten, serta pembangunan tanggul sungai di Desa Karyamukti.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan lapangan voli di Desa Simpang untuk mendukung aktivitas olahraga dan sosial warga.

“Kami berharap seluruh usulan prioritas ini dapat terakomodasi dalam perencanaan daerah. Sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di 11 desa wilayah Cibalong,” ujar Galih.

(Y.A. Supianto)

Izin Dicabut, Pemkot Bandung Perketat Pengamanan Kebun Binatang

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Setelah Izin lembaga konservasi (LK) Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) dicabut Kementerian Kehutanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengamanan dan penyegelan sejumlah akses masuk Kebun Binatang Bandung, Kamis (5/2/2026).

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengamanan Kebun Binatang Bandung setelah Kementerian Kehutanan mencabut izin Lembaga Konservasi, Selasa (3/2/2026). Kamis (5/2/2026), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung menutup dan menyegel sejumlah akses masuk kawasan wisata tersebut.

Langkah cepat ini bertujuan menjaga keselamatan ratusan satwa sekaligus mengamankan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada di dalam area kebun binatang. Pemkot menilai pengamanan menyeluruh menjadi prioritas setelah status pengelolaan kawasan berubah.

Baca Juga: Izin YMT Dicabut, Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Kebun Binatang Bandung

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menyampaikan bahwa pengamanan melibatkan berbagai unsur lintas lembaga. Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Forkopimda, Brimob, BKAD, bagian hukum Pemkot Bandung, pengelola Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Polisi Hutan, tokoh masyarakat, hingga komunitas pecinta satwa.

“Kami membangun kolaborasi agar pengamanan berjalan tertib, kondusif, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Bambang di lokasi.

Dalam pengaturan akses, Satpol PP menutup pintu utama dan pintu samping di area parkir kebun binatang. Petugas tetap membuka satu pintu kecil sebagai jalur darurat dan akses teknis bagi pekerja yang bertugas merawat satwa.

“Pintu utama dan pintu samping kami tutup. Satu akses kecil tetap tersedia untuk kebutuhan darurat dan perawatan satwa, dengan pengawasan bersama antara Satpol PP dan pekerja,” jelasnya.

Personel Satpol PP Siaga 24 Jam Penuh

Bambang menegaskan pencabutan izin Lembaga Konservasi secara otomatis menjadikan seluruh aset di kawasan Kebun Binatang Bandung sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung. Untuk itu, Satpol PP menyiagakan personel selama 24 jam penuh.

“Sejak izin dicabut, pengamanan aset dan satwa menjadi tanggung jawab kami. Petugas akan berjaga penuh selama 24 jam,” tegasnya.

Saat ini, Kebun Binatang Bandung menampung sekitar 711 satwa yang memerlukan perawatan dan pengawasan intensif. Pemkot memastikan kebutuhan pakan dan kesehatan satwa tetap terpenuhi meski operasional kebun binatang dihentikan sementara.

“Jumlah satwa mencapai 711 ekor. Ini amanah bersama. Kami pastikan perawatan dan pemberian pakan tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Untuk mendukung pengamanan, Satpol PP menerapkan sistem penjagaan tiga sif seperti pengamanan di objek vital lainnya. Skema ini memungkinkan petugas menjaga kawasan tanpa henti.

“Kami menerapkan sistem tiga sif agar pengamanan berlangsung optimal sepanjang waktu,” ujarnya.

Bambang berharap sinergi lintas lembaga yang terbangun saat ini dapat berlanjut hingga tahap penataan dan penentuan pola pengelolaan kebun binatang ke depan.

“Kami siap mengawal kebijakan pimpinan dan mendukung setiap langkah lanjutan demi kepastian pengelolaan yang lebih baik,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Distribusi Program MBG di Talegong Garut Semrawut? Kinerja SPPI Disoal

Penulis
Bambang F
-
0
MBG Talegong fokusjabar.id
SPPG Datarpari Desa Mekarmulya

GARUT, FOKUSJabar.id: Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) memicu kritik tajam dari sejumlah kalangan masyarakat.

Hal tersebut menyusul adanya temuan pengiriman makanan ganda ke sekolah yang sama pada Selasa (3/2/2026) lalu.

BACA JUGA:

SPPG Cisewu II Dapat “Surat Cinta” dari Penerima Program MBG

Mereka menilai buruk dan lemahnya koordinasi serta pengaturan distribusi antarpihak. Yakni, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Datarpari Desa Mekarmulya Kecamatan Talegong, Ojat K mengungkapkan, sebuah sekolah di Desa Mekarwangi menerima kiriman menu MBG dari dua dapur sekaligus. Yakni Dapur Datarpari dan Selaawi.

“Dapur Datarpari sebenarnya sudah berjalan dua minggu melayani sekolah di Desa Mekarwangi dan sebagian Selaawi. Namun tiba-tiba ada pengiriman lagi dari dapur lain ke lokasi yang sama,” tegas Ojat.

Kritik Atas Manajemen Distribusi

Ojat menilai, insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajemen dalam pemetaan wilayah layanan.

Menurutnya, jika terdapat dapur baru yang mulai beroperasi, seharusnya di arahkan untuk menyisir wilayah yang belum tersentuh program. Seperti Desa Mekarmukti guna mencapai pemerataan yang sebenarnya.

“Kalau tujuannya pemerataan, prioritasnya harus sekolah yang belum kebagian. Ini justru menumpuk di wilayah yang sudah jelas-jelas terlayani. Manfaat program jadi tidak maksimal dan cenderung boros,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Sinkronkan Program Jalan, Bupati Garut Temui Ditjen Bina Marga di Jakarta

Selain masalah teknis, Ojat juga menyoroti proses pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan Talegong yang melibatkan unsur Forkopimcam dan kepala desa.

Dia menyayangkan ketidakhadiran penanggung jawab (PIC) Dapur Datarpari dalam musyawarah tersebut. Sehingga keputusan di anggap tidak representatif.

Kejanggalan lain yang di temukan adalah terkait dokumen berita acara hasil musyawarah yang disinyalir tidak di bubuhi stempel resmi. Meski sudah ditandatangani oleh pejabat setempat.

“Secara administrasi ini patut di kaji ulang karena hanya tanda tangan tanpa cap resmi. Kami berharap evaluasi menyeluruh segera di lakukan agar program ini benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Menanggapi polemik tersebut, Koordinator SPPI Kecamatan Talegong, Rosidin menyatakan, pihaknya tengah melakukan langkah-langkah penanganan.

Saat di mintai keterangan soal kesemrawutan distribusi, Dia mengaku sedang melakukan koordinasi internal.

“Mohon izin pak, saya lagi koordinasi masalah ini,” singkat Rosidin melalui sambungan telpon.

(Y.A. Supianto)

Ketahuan Nikah Siri, Pegawai PPPK Kota Bandung Mundur

Penulis
Bambang F
-
0
PPPK Kota Bandung fokusjabar.id
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Evi Hendarin

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) berinisial G resmi mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

G mengundurkan diri karena istrinya MAP mengungkap kasus perselingkuhan hingga praktik pernikahan siri dengan perempuan lain viral di media sosial.

BACA JUGA:

Dedi Mulyadi Usul Ruas Jalan Nasional Dikelola Pemprov Jabar

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Evi Hendarin mengatakan, persoalan tersebut telah selesai seiring adanya surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.

“Terakhir saya menerima laporan dari DPKP bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Suratnya juga sudah ada,” kata Evi, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, status G sebagai PPPK paruh waktu otomatis gugur setelah mengajukan pengunduran diri. Dengan demikian, sanksi disiplin kepegawaian tidak lagi dapat di jatuhkan.

“Iya, karena sudah mengundurkan diri, sanksinya gugur. Yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPPK paruh waktu,” ucapnya.

Evi menjelaskan, seandainya yang bersangkutan tidak mengajukan pengunduran diri, maka opsi pemecatan tetap terbuka sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau tidak mengundurkan diri, tentu kita lihat dulu prosesnya. Waktu itu kita juga menunggu laporan dari DPKP selaku OPD pembina kepegawaian,” katanya.

Bahkan, ia menegaskan, Pegawai berinisial G tersebut sudah melakukan penguduran diri pada Januari kemarin.

Oleh karena itu, pihakmya mengingatkan seluruh ASN  termasuk PPPK, untuk selalu menjaga perilaku dan menaati aturan disiplin.

BACA JUGA:

Ancaman Krisis Sampah Mulai Menghantui Kota Bandung

“Intinya ketika kita menjadi ASN, kita terikat dengan PP Nomor 94 tentang Disiplin ASN. Di situ ada koridor tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujarnya.

Evi menambahkan, hukuman disiplin ASN sendiri, terbagi dalam tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.

“Kalau melanggar, konsekuensinya jelas ada hukuman disiplin, mulai dari ringan, sedang, hingga berat,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Korban Peluru Nyasar Siswa SMKN 4 Banjar Dirawat di RSHS

Penulis
Bambang F
-
0
Peluru Nyasar SMKN 4 Banjar fokusjabar.id
Kepala SMKN 4 Banjar, Tina Nurhayati

BANJAR, FOKUSJabar.id: Ananda Putra Pratama warga Dusun Girimulya Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung Jawa Barat (Jabar) karena terkena peluru nyasar yang bersarang di bagian dadanya.

Dia merupakan siswa kelas XII jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Banjar.

BACA JUGA:

Polres Banjar dan Satpol PP Bersihkan Wana Wisata Situ Mustika

Demikian di ungkapkan Kepala SMKN 4 Banjar, Tina Nurhayati. Dia mengaku prihatin dengan apa yang di alami anak didiknya.

Menurutnya, kejadian yang menimpa Ananda harus di jadikan pelajaran bagi semua siswa SMKN 4 Banjar agar lebih hati-hati saat bermain. Baik di dalammaupun luar sekolah.

“Ananda siswa kami. Kami prihatin atas kejadian itu. Ini harus jadi pelajaran bagi semua siswa,” ungkapnya, Kamis (5/2/2026).

Pihaknya mendapatkan informasi soal kejadian yang menimpa Ananda pada Senin (2/2/2026) malam. Informasinya, Ananda sudah di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar.

“Pihak sekolah tahu kejadian itu pada Senin malam saat di rawat di RSUD Banjar,” kata Dia.

Tina mengatakan, semua pembiayaan Ananda di tanggung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Sekarang biaya Ananda selama di rawat di RSHS di tanggung semuanya oleh Pak Gubernur,” ujarnya.

Meski demikian, pihak sekolah memiliki inisiatif untuk mengumpulkan donasi. Nantinya akan diserahkan ke Ananda ketika sudah pulang dari RSHS.

BACA JUGA:

ASN Banjar Diduga Terlibat Penggelapan Dana BPJS Rp187 Juta

“Tadinya dana yang terkumpul untuk biaya pengobatan Ananda. Sehubungan di tanggung Pak Gubernur,  hasil dari donasi akan diberikan ketika sudah pulang ke rumah,” paparnya.

Menurut Tina, Ananda siswa yang memiliki kepribadian baik dan rajin. Kesehariannya baik kepada guru maupun kepada siswa.

Dia berharap, Ananda cepat sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala.

“Ananda ini anak baik. Semoga cepat sembuh,” pungkasnya.

(Agus)

1...186187188...7,821Halaman 187 dari 7,821

Copyright © fokusjabar.id