Atasi Kemacetan Puncak, Pemkab Bogor Kaji Pembangunan Kereta Gantung

Penulis

-

24 Agustus 2026

pemkab bogor kereta gantung fokusjabar.id — foto: bogorkab.go.id

BOGOR, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Jawa Barat (Jabar) tengah mencari pilihan transportasi baru untuk menjawab persoalan mobilitas di kawasan Puncak.

Salah satu gagasan yang kini masuk dalam pembahasan adalah pembangunan kereta gantung yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dan wisatawan yang selama ini bergantung pada kendaraan di jalur darat.

BACA JUGA:

Pemkab Bogor Tingkatkan Keamanan Informasi Lewat Jaring Komunikasi Sandi

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor menata sistem transportasi di kawasan wisata yang di kenal memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.

Selain mengembangkan transportasi berbasis bus listrik, Pemkab Bogor juga mempertimbangkan angkutan massal berbasis kabel sebagai salah satu opsi untuk memperkuat konektivitas di Puncak.

Sekda Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, gagasan kereta gantung tersebut merupakan bagian dari arahan Bupati Rudy Susmanto.

Moda transportasi ini di harapkan dapat memberikan pilihan perjalanan baru sekaligus membantu mengurangi beban kendaraan yang melintas di jalur Puncak.

“Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak merupakan salah satu alternatif pengembangan transportasi untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mengurangi tekanan lalu lintas di jalur Puncak,” kata Ajat.

Dalam konsep awalnya, kereta gantung akan di arahkan untuk menghubungkan beberapa lokasi strategis di kawasan Puncak.

Kehadiran moda tersebut nantinya di harapkan dapat memberi alternatif perjalanan bagi warga maupun wisatawan. Sehingga mobilitas tidak sepenuhnya bertumpu pada kendaraan pribadi.

Pengembangan kereta gantung juga tidak semata-mata di lihat dari sisi transportasi.

Pemkab Bogor mempertimbangkan potensi moda tersebut untuk menjadi bagian dari pengembangan kawasan wisata Puncak. Termasuk memberikan nilai tambah bagi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

BACA JUGA:

Pemkab Bogor Berencana Kembangkan Menara Masjid Raya Nurul Wathon untuk Wisatawan

“Selain fungsi transportasi, kereta gantung di harapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal.Termasuk UMKM dan destinasi wisata di kawasan Puncak,” ujarnya.

Meski masuk dalam rencana pengembangan transportasi, proyek tersebut belum berada pada tahap pembangunan.

Ajat menegaskan bahwa Pemkab Bogor masih harus melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menentukan apakah kereta gantung dapat di realisasikan di kawasan Puncak.

Sejumlah aspek menjadi bahan pertimbangan dalam kajian tersebut. Pemkab Bogor perlu melihat kemungkinan trase yang akan di gunakan, kapasitas angkutan yang di butuhkan, standar keselamatan serta potensi dampak terhadap lingkungan di kawasan Puncak.

Selain itu, kesesuaian dengan tata ruang juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan lahan, memastikan kereta gantung dapat terhubung dengan moda transportasi lainnya, sekaligus menilai skema investasi yang memungkinkan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.

“Rencana ini masih memerlukan kajian komprehensif. Baik dari sisi teknis, keselamatan, lingkungan, tata ruang, kebutuhan lahan, integrasi moda transportasi maupun kelayakan investasinya,” kata Ajat.

Pemkab Bogor berharap, pengembangan transportasi di Puncak nantinya tidak berjalan sendiri-sendiri. Kereta gantung, jika di nilai layak untuk di bangun, di harapkan dapat menjadi bagian dari sistem transportasi yang terintegrasi dengan moda lainnya. Termasuk rencana pengembangan bus listrik.

Dengan konsep tersebut, penataan transportasi di kawasan Puncak tidak hanya di arahkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

Pemerintah juga ingin menghubungkan pengembangan transportasi dengan penataan kawasan wisata dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat agar pengelolaannya dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

BACA JUGA:

Evaluasi Kinerja 2026, Bupati Bogor Rudy Susmanto Tancap Gas Susun Program Prioritas 2027

Untuk saat ini, rencana kereta gantung masih menunggu hasil kajian dari berbagai aspek sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Pemkab akan menentukan langkah lanjutan berdasarkan hasil kajian teknis, lingkungan, tata ruang, keselamatan, kebutuhan lahan, integrasi moda hingga kelayakan investasi.

(Jingga Sonjaya)

Polisi Tetapkan 72 Tersangka Kasus Karhutla Sumatera-Kalimantan

Penulis

Bambang Fouristian

-

24 Agustus 2026

0

polisi kasus Karhulta kalimantan fokusjabar.id — Ilustrasi kebakaran hutan Indonesia (foto: web)

KALIMANTAN, FOKUSJabar.id: Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia di perketat menyusul penetapan 72 orang sebagai tersangka.

Perkara tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan dan Aceh dengan penanganan di lakukan oleh sembilan Kepolisian Daerah (Polda).

BACA JUGA:

Asap Karhutla Kalimantan Berdampak ke Malaysia, Isu Dibawa ke Tingkat ASEAN

Hingga Minggu, 23 Agustus 2026, kepolisian telah menerima dan menangani 89 laporan polisi terkait dugaan Karhulta. Dari rangkaian penyelidikan tersebut, sebanyak 72 orang di tetapkan sebagai tersangka perorangan.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan, proses hukum di lakukan setelah aparat memverifikasi titik panas, mengecek lokasi kejadian, memeriksa saksi serta mengumpulkan sejumlah alat bukti.

Hasil penyelidikan menunjukkan adanya perkara yang di duga berkaitan dengan pembakaran lahan secara sengaja.

Sembilan Polda yang menangani perkara tersebut meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh dan Kalimantan Utara.

Polda Riau mencatat jumlah tersangka paling banyak. Yakni 35 orang dari 30 laporan polisi.

Di Sumatera Selatan, polisi menetapkan 17 tersangka berdasarkan 15 laporan. Jambi mencatat delapan tersangka dari 17 laporan. Sedangkan Kalimantan Tengah menangani 11 tersangka dari delapan laporan.

Berikutnya, Kalimantan Selatan menetapkan dua tersangka dari tiga laporan dan Kalimantan Timur satu tersangka dari dua laporan.

Untuk Kalimantan Barat terdapat 18 laporan, sementara Aceh dan Kalimantan Utara masing-masing mencatat dua laporan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menemukan pola pembukaan lahan dengan menggunakan api.

Metode membakar lahan di duga di pilih karena di nilai lebih murah dan praktis untuk membersihkan sisa vegetasi setelah proses penebangan.

Lahan yang telah di bersihkan kemudian dapat di gunakan untuk berbagai kepentingan. Termasuk perkebunan.

Irhamni menyebut, sejumlah barang yang di temukan penyidik memperkuat dugaan adanya pembakaran secara sengaja.

“Yang pertama adalah 35 buah korek api. Ini sebagai alat yang di gunakan untuk membakar. Tentunya ini bukti bahwa memang terjadi kesengajaan untuk melakukan pembakaran, bukan di sebabkan faktor alam atau dampak dari panas El Nino,” ujar Irhamni.

BACA JUGA:

Kepala BPS Beri Penjelasan Soal Status Desil 9 dan 10

Barang bukti yang di amankan polisi cukup beragam. Di antaranya, 35 korek api, botol dan jeriken berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, satu cangkul, dua chainsaw, sampel tanah yang terbakar, bibit sawit serta kayu bekas terbakar.

Penyidik juga menemukan dua botol solar, dua botol Pertalite, satu botol minyak tanah, 13 plastik bekas polybag dan sepasang sepatu bot.

Penyidikan tidak hanya di arahkan kepada orang yang di duga berada langsung di lokasi pembakaran.

Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, membiayai maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Penelusuran aliran dana juga di lakukan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan pihak lain.

Kemungkinan keterlibatan badan usaha juga masih terbuka apabila penyidik menemukan bukti yang memenuhi unsur hukum.

“Baik korporasi ataupun individu akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas. Sehingga perkara tersebut masih dapat berkembang sesuai temuan penyidik,” ungkapnya.

Di luar proses hukum, pengendalian api di sejumlah daerah juga terus di lakukan.

Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tambahan titik api di temukan pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Kondisi tersebut mendorong peningkatan operasi pemadaman untuk mencegah api meluas ke wilayah lainnya.

Pemerintah juga memperkuat operasi terpadu pengendalian karhutla dengan melibatkan 12.880 personel gabungan.

Unsurnya mencakup Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha hingga relawan.

Pengawasan di arahkan ke sejumlah provinsi yang di nilai rawan karhutla. Termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Dalam proses penegakan hukum, polisi masih membuka peluang adanya penambahan tersangka apabila di temukan bukti baru.

“Kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut,” ucap Irhamni.

BACA JUGA:

Ekonomi Masyarakat Kalimantan Lumpuh Akibat Regulasi Izin Tambang

Para tersangka di proses berdasarkan sejumlah ketentuan pidana terkait kehutanan, perkebunan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan perkembangan tersebut, penanganan karhutla hingga Minggu, 23 Agustus 2026 berjalan melalui dua pendekatan.

Selain memperkuat pemadaman dan pencegahan di daerah yang masih memiliki titik api, aparat juga meningkatkan penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran yang di lakukan secara sengaja.

Langkah tersebut sekaligus di arahkan untuk menelusuri pihak lain yang mungkin memiliki keterkaitan dengan kasus karhutla.

(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)

Asap Karhutla Kalimantan Berdampak ke Malaysia, Isu Dibawa ke Tingkat ASEAN

Penulis

Bambang Fouristian

-

24 Agustus 2026

0

Asap Karhulta Malaysia ASEAN fokusjabar.id — foto: ilustrasi

MALAYSIA, FOKUSJabar.id: Malaysia dan Brunei Darussalam mengambil langkah bersama untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas yang kini berdampak terhadap kawasan Borneo (Kalimantan) Indonesia.

Kedua negara sepakat memanfaatkan mekanisme ASEAN sebagai jalur penanganan setelah kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia mengalami penurunan akibat asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

BACA JUGA:

BMKG: Gempa Susulan di Flores Bisa Berlangsung hingga 4 Minggu

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa persoalan kabut asap menjadi salah satu isu yang di bahas dalam pertemuannya dengan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah.

Pembahasan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan agar persoalan tersebut di tangani melalui kerangka kerja ASEAN.

Langkah ini muncul ketika Sarawak menghadapi kondisi udara yang memburuk akibat asap yang bergerak dari wilayah Kalimantan. Brunei juga berada dalam situasi yang serupa karena letaknya yang berdekatan dengan wilayah sumber kebakaran di Pulau Borneo.

Persoalan tersebut akhirnya tidak lagi hanya menjadi perhatian satu negara. Tetapi berkembang menjadi isu lingkungan lintas batas di kawasan.

Anwar menjelaskan bahwa Malaysia dan Brunei telah menyepakati mekanisme ASEAN sebagai pilihan untuk menangani persoalan tersebut.

Ia juga mengatakan, Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan telah di minta untuk mengoordinasikan tindak lanjutnya.

“We both agreed to use the ASEAN mechanism as the best option. We have asked Foreign Minister Datuk Seri Mohamad Hasan to manage this issue,” kata Anwar.

Malaysia kemudian menyiapkan langkah diplomatik melalui Sekretariat ASEAN. Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menyatakan bahwa persoalan yang melibatkan negara-negara ASEAN lebih tepat di bahas menggunakan saluran regional.

Pemerintah Malaysia juga menyiapkan komunikasi dengan Indonesia melalui Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

Menurut Mohamad, mekanisme ASEAN dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk mengelola persoalan yang menyangkut beberapa negara anggota.

“We believe ASEAN is the best mechanism for addressing issues and problems among ASEAN member states, and we view it as more effective for the Secretariat to manage this matter,” ujar Mohamad Hasan.

Dampak kabut asap paling terasa di sejumlah wilayah Sarawak. Kondisi kualitas udara di beberapa daerah sempat masuk kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.

Serian menjadi salah satu wilayah yang mengalami kondisi paling buruk. Sedangkan Kuching dan beberapa daerah lainnya juga menghadapi penurunan kualitas udara.

BACA JUGA:

Ekonomi Masyarakat Kalimantan Lumpuh Akibat Regulasi Izin Tambang

Situasi tersebut turut memengaruhi kegiatan masyarakat. Ratusan sekolah di Sarawak di laporkan harus menghentikan kegiatan pembelajaran sementara ketika kualitas udara memburuk.

Kebijakan tersebut berdampak terhadap sekitar 200.000 siswa dan menunjukkan bahwa kabut asap lintas batas telah memberikan dampak langsung terhadap aktivitas publik di Malaysia.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih menjadi perhatian.

Pemantauan pemerintah menunjukkan adanya peningkatan titik panas di sejumlah kawasan. Termasuk Kalimantan yang menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas kebakaran yang cukup tinggi.

Pemerintah Indonesia pun meningkatkan upaya pemadaman untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah penyebaran asap lebih luas.

Upaya penanganan juga di sertai tindakan hukum terhadap pihak yang di duga menyebabkan kebakaran.

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka yang berpotensi memicu karhutla.

Aparat di sejumlah wilayah turut melakukan penindakan terhadap orang-orang yang di duga terlibat dalam pembakaran maupun pembukaan lahan secara ilegal.

Brunei Darussalam sendiri memiliki kepentingan langsung dalam persoalan ini karena wilayahnya berada di Pulau Borneo dan berbatasan dengan kawasan yang terdampak kebakaran.

Negara tersebut sebelumnya juga mengalami kondisi berjerebu akibat pergerakan asap.

Kondisi tersebut membuat Brunei turut berkepentingan dalam mendorong adanya langkah bersama untuk mengatasi pencemaran udara lintas batas.

Kesepakatan Malaysia dan Brunei untuk menggunakan mekanisme ASEAN menunjukkan bahwa persoalan kabut asap kini di arahkan ke jalur kerja sama regional.

Malaysia akan melanjutkan komunikasi dengan Sekretariat ASEAN sekaligus berkoordinasi dengan Indonesia. Sementara kondisi udara di kawasan masih menjadi perhatian.

Mekanisme tersebut di harapkan dapat menjadi ruang koordinasi antarnegara dalam menangani kabut asap sekaligus mencegah dampaknya terus meluas ke wilayah negara tetangga.

(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)

Bupati Pangandaran Grogi Tampil jadi Dewi Siti Samboja di Pentas Niskala Gudha

Penulis

Bambang Fouristian

-

24 Agustus 2026

0

bupati pangandaran fokusjabar.id — Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Bupati Pangandaran Jawa Barat (Jabar), Citra Pitriyami, tampil sebagai guest star dalam pertunjukan Drama Tari “Niskala Gudha Dewi Siti Samboja” pada Festival & Expo KKN di Alun-alun Parigi, Minggu (23/8/2026) malam.

‎Dalam pentas garapan ISBI Bandung itu, Citra memerankan tokoh Dewi Siti Samboja. Perempuan legendaris yang dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan penegak keadilan di tanah Pangandaran.

‎BACA JUGA:

Bupati Pangandaran Naik Panggung Jadi Dewi Siti Samboja di Festival KKN Internasional

‎Citra mengaku grogi saat pertama kali mendapat tawaran memerankan tokoh tersebut. Apalagi ini merupakan pengalaman pertamanya naik panggung teater.

‎”Tentu yang pertama grogi ya. Saya baru pertama kali memerankan teater seperti ini. Demam panggungnya ada,” kata Bupati Pangandaran.

‎Meski demikian, ia memutuskan menerima tawaran dari Rektor ISBI Bandung, Retno Dwimawarti karena tertarik dengan kisah yang diangkat.

‎”Kenapa saya siap waktu itu ditawarin untuk peran Dewi Samboja ini karena ini tentang kisah pahlawan darah. Ya saya ingin tahu akhirnya saya menerima tawaran Bu Rektor. Terima kasih,” ujarnya.

‎Citra hanya memiliki waktu latihan selama 2 hari sebelum tampil. Namun ia menyebut banyak pelajaran yang didapat dari sosok Dewi Siti Samboja.

‎”Dewi Siti Samboja itu tentu kan perempuan ya. Perempuan yang tidak kenal menyerah. Perempuan yang membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan. Nah, itu menjadi pelajaran buat saya,” kata Citra.

‎Ia menambahkan, dalam cerita Dewi Siti Samboja awalnya ingin balas dendam. Namun tujuan akhirnya bukan itu.

‎”Tetapi bagaimana kemakmuran. Bagaimana kita juga bersikap adil terhadap masyarakat,” ucapnya.

‎Pertunjukan “Niskala Gudha Dewi Siti Samboja” mengintegrasikan teater, tari Sunda, karawitan, wayang golek, seni rupa, dan unsur lokal Pangandaran.

‎BACA JUGA:

Heri Purwanto Juara 1 Lomba Cipta Puisi PGRI Pangandaran, Bawa Karya “Tapak Tanpa Alas”

‎Keterlibatan kepala daerah secara langsung di atas panggung menjadi simbol kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, seniman, dan masyarakat dalam mengangkat identitas budaya Pangandaran.

‎”Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun latihannya cuma 2 hari,” pungkas Citra.

(Sajidin)

Gelar Pesta Rakyat di Kota Tasikmalaya, Demokrat Bawa Semangat Kemerdekaan RI dan Harapan Baru

Penulis

Irfansyah Riza

-

23 Agustus 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya menggelar Pesta Rakyat dan beragam perlombaan khas Agustusan, Minggu (23/8/2026). Acara yang berlangsung di halaman Kantor Sekretariat DPC, Jalan Letnan Harun, Kecamatan Mangkubumi ini bertujuan memupuk nilai persatuan serta kebersamaan.

Kemeriahan acara menyedot perhatian banyak pihak. Pengurus partai dari tingkat cabang hingga ranting, para kader, simpatisan, serta warga sekitar hadir dan menikmati suasana penuh keakraban.

Masyarakat dan para peserta mengikuti berbagai lomba tradisional dengan semangat tinggi. Panitia menyajikan perlombaan populer seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, bakiak, hingga kreasi nasi tumpeng. Suasana riang gembira mewarnai seluruh jalannya kompetisi.

Momentum Ganda Peringatan Kemerdekaan dan Ulang Tahun Partai

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya, Anang Sapa’at, menegaskan pentingnya peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini. Menurutnya, seluruh elemen harus menjadikan momen ini sebagai pendorong semangat persatuan serta kebiasaan saling membantu.

Acara ini juga mengawali rangkaian perayaan HUT Partai Demokrat ke-25. Pengurus DPC di seluruh Indonesia menggelar kegiatan serupa secara serentak.

“Kita semua bersemangat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-81, sekaligus ini menjadi rangkaian kemeriahan menyambut hari jadi Partai Demokrat yang Ke-25 pada tanggal 9 September 2026 mendatang,” ungkap Anang Sapa’at, Minggu (23/8/2026).

Anang menjelaskan bahwa pesta rakyat ini mempererat silaturahmi internal partai sekaligus memperkokoh kebersamaan demi kemajuan organisasi.

“Tentu keberadaan Partai Demokrat harus semakin memberikan manfaat dan juga semakin dirasakan dampaknya terhadap roda pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya,” ujarnya.

Ia mengajak kader, simpatisan, dan warga masyarakat untuk terus bergandengan tangan menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Panaskan Mesin Partai Menuju 2029

Selain membahas kegiatan seremonial, Anang mengingatkan pentingnya penguatan kelembagaan partai sejak dini. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2029.

“Sebaiknya dari sekarang, kita semua sudah harus bergerak, turun ke tengah-tengah masyarakat melalui ‘Gerakan Biru’, untuk membantu masyarakat, dengan demikian, masyarakat kita pun akan merasa terbantu dan semakin mencintai Partai Demokrat,” paparnya.

Ia menekankan bahwa persiapan lebih awal akan membentuk struktur partai yang jauh lebih matang dan solid.

“Kita harus turun ke masyarakat untuk memberikan bantuan dan membangun kedekatan agar masyarakat merasakan kehadiran nyata, makin percaya, dan dapat memberikan dukungan kuat kepada Partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang,” pungkasnya.

(Seda)

Ruang Kelas SDN 1 Gerba Cipaku Ciamis Terbakar, Petugas Damkar Kawali Bergerak Cepat

Penulis

Irfansyah Riza

-

23 Agustus 2026

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Musibah kebakaran melanda bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gerba, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Minggu (23/8/2026) petang.

Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka karena kebakaran terjadi saat hari libur sekolah dan suasana tempat belajar sedang kosong.

Kasatpol PP Kabupaten Ciamis Rd. Ega Anggara Alqausar melalui Kasi Pengendalian dan Penanganan Kebakaran, Trisyanto, menjelaskan bahwa personel piket Damkar Pos WMK Kawali menerima laporan darurat dari seorang guru sekitar pukul 17.30 WIB.

“Mendapat laporan itu personel piket Pos Damkar WMK Kawali langsung bertindak cepat dengan merespon laporan itu,” kata Trisyanto, Minggu (23/8/2026).

Petugas Damkar Berjibaku Lokalisir Kobaran Api

Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Damkar Pos WMK Kawali menerjunkan lima personel beserta satu unit armada tangki pancar dan satu unit water supply.

“Saat tiba di lokasi kebakaran personel langsung berjibaku memadamkan api yang sedang membakar ruang kelas itu,” ucapnya.

Berkat respons cepat warga yang langsung melapor, petugas berhasil memadamkan kobaran api dengan singkat. Sehingga si jago merah tidak sempat merembet ke bangunan kelas lainnya.

“Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwenang,” jelas Trisyanto.

Bocah Main Layangan Pertama Kali Lihat Kepulan Asap

Trisyanto menambahkan, seorang anak yang sedang bermain layangan di belakang area sekolah menjadi saksi pertama yang melihat peristiwa kebakaran tersebut.

“Anak itu melihat asap beserta api sudah besar. Setelah itu langsung melaporkan kepada guru yang rumahnya berdekatan dengan sekolah itu,” pungkasnya.

(Husen Maharaja)

Dua Dekade Rusak Parah, Warga Cipatujah Tasikmalaya Swadaya Perbaiki Jalan Sepanjang 6 Kilometer

Penulis

Irfansyah Riza

-

23 Agustus 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Impian merasakan jalanan mulus bak menjadi fatamorgana bagi warga Dusun Buniayu, Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Selama dua dekade terakhir, sebanyak 300 kepala keluarga (KK) di Kampung Neglasari harus terus berjibaku melintasi jalur ekstrem demi menyambung roda kehidupan harian.

Akses jalan sepanjang 6 kilometer yang menghubungkan Neglasari menuju Sukasari hingga tembus ke jalur nasional pesisir Pantai Tasikmalaya Selatan ini belum pernah tersentuh pengaspalan layak. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah selalu menjadi alasan klasik yang membendung harapan warga.

Padahal, bentangan jalur ini merupakan urat nadi vital yang menopang sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat setempat.

Warga Buniayu Pilih Swadaya dan Gotong Royong

Kecewa karena aspirasi melalui Pemerintahan Desa Cikawungading, Pemkab Tasikmalaya, hingga anggota DPRD Dapil 6 tak kunjung membuahkan hasil, warga akhirnya mengambil tindakan mandiri.

Tokoh masyarakat Buniayu, Ajengan Somantri, mengungkapkan bahwa warga rutin menggelar aksi gotong royong setiap hari Sabtu selama tiga bulan terakhir. Mereka mengumpulkan batu dan meratakan jalan secara manual agar kendaraan roda empat dapat melintas.

“Akses jalan Neglasari-Sukasari menuju jalan nasional sekitar 6 kilometer. Jika dibangun dan diaspal, ini akan langsung membuka isolasi warga Neglasari dan memangkas jarak tempuh secara drastis,” ujar Somantri di lokasi kegiatan, Sabtu (22/8/2026).

Kondisi jalan di atas bukit ini kian membahayakan saat musim hujan tiba karena berubah menjadi kubangan licin. Namun, warga tidak memiliki banyak pilihan lantaran jalur tersebut menjadi rute utama menuju fasilitas pendidikan seperti SD Neglasari, SMP Satap Desa Cikawungading, SMAN Cikawungading, dan SMAN 1 Cipatujah, serta jalur angkut komoditas gula aren.

Terhalang Jembatan Gantung dan Asa Status Jalan Kabupaten

Kepala Dusun Buniayu, Ahrudin, beserta mantan Kepala Desa Cikawungading, Muhtarom, menjelaskan kendala utama yang menghambat kendaraan roda empat masuk ke Neglasari. Keberadaan Jembatan Gantung Cibuniayu yang melintasi sungai belum memungkinkan mobil melintas.

“Kendala utama agar kendaraan roda empat bisa tembus sampai ke Neglasari adalah jembatan gantung itu sendiri. Rencana pembangunan jembatan permanen sebenarnya sudah masuk dalam APB-Des jangka panjang. Namun karena alokasi Dana Desa tahun 2026 mengalami penurunan, terpaksa harus ditangguhkan,” ungkap Muhtarom, Minggu (23/8/2026).

Pihak desa kini berharap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersedia meningkatkan status jalan Sukasari-Buniayu menjadi Jalan Kabupaten.

Kritik Pedas Warga terhadap Anggota Dewan

Kesabaran warga yang membendung selama 20 tahun akhirnya meluapkan kritik tajam. Arji, seorang mantan guru SD setempat, menyuarakan amarah warga terhadap jajaran pembuat kebijakan dan wakil rakyat.

“Para wakil rakyat hanya datang lima tahun sekali saat membutuhkan suara. Giliran rakyat terisolir selama 20 tahun meminta akses jalan, suara kami tidak pernah didengar. Padahal di sini lumbung suara terbesar warga Buniayu,” tegas Arji geram.

Warga Buniayu kini menantikan langkah nyata pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan pembangunan infrastruktur di pelosok Tasikmalaya Selatan.

(Abdul Latif)