spot_imgspot_img
Senin 6 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 181

Mantan Anggota DPRD Buka Suara Soal IPM Garut

Penulis
Bambang F
-
0
mantan DPRD IPM Garut fokusjabar.id
Dadang Sudrajat (foto Ist)

GARUT, FOKUSJabar.id: Mantan anggota DPRD Garut, Dadang Sudrajat mengatakan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan masalah klasik yang selalu di angkat menjadi materi kampanye menjalang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menarik simpati calon pemilih (masyarakat).

Begitu juga dengan Bupati/Wakil Bupati (Abdusy Syakur Amin/Putri Karlina) yang mengusung “Garut Hebat.”  Keduanya optimistis IPM Garut akan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

BACA JUGA:

Ormas Laskar Prabowo 08 Soroti Garut Termiskin ke-2 di Jawa Barat

Namun kenyataannya, IPM Garut hingga kini masih cukup memprihatinkan. Di mana berada kedua paling bawah se Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Meski begitu, mantan Ketua Fraksi Demokrat ini menyatakan, rasanya tidak adil kalau kondisi IPM saat ini di jadikan salah satu indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan pemerintahan sekarang.

“Rasanya kurang adil kalau IPM saat ini di jadikan salah satu indikator untuk mengukur efektivitas pemerintahan Syakur-Putri,” kata Dadang kepada FOKUSJabar, Jumat (6/2/2026).

Menurut mantan Ketua BK DPRD Garut, IPM sulit membaik jika belanja APBD di setiap SKPD monoton. Karenanya, pihak legislatif yang notabene membahas RAPBD harus cerdas dan berani dalam menyusun APBD.

Artinya, para wakil rakyat harus memahami problem lapangan secara riil yang mengakibatkan lahirnya IPM kabupaten Garut rendah.

BACA JUGA:

IPM Rendah, Bupati Garut Ajak Warga Talegong ‘Kerja Ekstra’

“Saat Menyusun RAPBD, DPRD harus cerdas dan memahami problem yang mengakibatkan IPM Garut rendah,” ungkap Dadang.

Untuk itu, sudah saatnya pada penyusunan RAPBD merubah pendekatan pembagian pagu anggaran di setiap SKPD yang tidak relevan dengan usaha peningkatkan IPM.

“Saya menilai wajar kalau IPM Garut menduduki ranking 2 terbawah di Jawa Barat. Karena APBD-nya belum berpihak kepada penyelesaian problem,”pungkas Ketua 1 Forum Ketahanan dan Kemandirian Pangan Masyarakat Desa (FK2PMD).

Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Ketua Penasihat Ormas Laskar Prabowo 08 Kabupaten Garut, Anton Heryanto menyoroti Garut sebagai kabupaten dengan IPM terendah kedua di Jabar.

Dia menyebut, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya IPM Garut. Yakni, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masih tertinggal jika di bandingkan kabupaten/kota lain.

Angka harapan hidup di Garut masih belum optimal karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis yang tidak merata. Selain itu, pendapatan per kapita warga Garut masih tergolong rendah.

Untuk meningkatkan IPM, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu berinovasi dalam memperluas akses pendidikan menengah dan atas serta mendorong program kejar paket bagi warga dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

Selanjutnya untuk menanggulangi faktor ekonomi, harus memperbanyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

(Bambang Fouristian)

Masa Transisi Tiga Bulan, Pemkot Bandung Resmi Kelola Kebun Binatang

Penulis
Nanang Yudi
-
0
bandung@fokusjabar.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi mengambil alih operasional Kebun Binatang Bandung setelah izin pengelola sebelumnya dicabut oleh Kementerian Kehutanan.

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi mengambil alih operasional Kebun Binatang Bandung setelah izin pengelola sebelumnya di cabut oleh Kementerian Kehutanan.

Langkah ini di lakukan untuk memastikan keberlangsungan operasional dan keselamatan ratusan satwa di dalamnya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, pencabutan izin Lembaga Konservasi (LK) oleh pemerintah pusat secara otomatis mengembalikan penguasaan lahan kebun binatang kepada Pemkot Bandung.

Baca Juga: Wacana Tukar Guling Aset Bandara, Pemkot Bandung Tunggu Keputusan Pusat

Namun, tanggung jawab penanganan satwa tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

“Penanganan satwa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Sementara operasional kawasan, termasuk penggajian karyawan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung,” ujar Farhan, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, skema pengambilalihan ini bersifat sementara dengan durasi maksimal tiga bulan. Selama masa transisi tersebut, Pemkot Bandung akan menyiapkan konsep baru pengelolaan kebun binatang agar ke depan lebih profesional dan berkelanjutan.

Ia menyebut, Pemkot Bandung akan membentuk komite seleksi yang melibatkan berbagai pihak untuk menentukan lembaga konservasi baru sebagai pengelola.

“Konsep barunya belum di tentukan. Kami akan membentuk komite terlebih dahulu yang terdiri dari Pemerintah Kota Bandung, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Kehutanan,” katanya.

Farhan menjelaskan, setelah masa transisi selesai, pengelolaan Kebun Binatang Bandung akan di serahkan kepada lembaga konservasi berbadan hukum yang lolos melalui proses seleksi resmi.

Terkait penyegelan kawasan oleh Satpol PP, Farhan menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penertiban aset dan berlaku selama masa transisi.

“Penyegelan di lakukan sampai maksimal tiga bulan, sesuai kesepakatan penanganan sementara,” jelasnya.

Tidak Berjalan Efektif

Farhan juga mengungkapkan, bahwa pengambilan ini tidak terlepas dari konflik internal yang terjadi pada pengelola sebelumnya. Menurutnya, konflik tersebut membuat manajemen kebun binatang tidak berjalan efektif.

Baca Juga: Kebun Binatang Bandung Disegel, Pedagang Kecil Kehilangan Nafkah

“Konflik internal memuncak pada 5 Agustus lalu dengan adanya bentrokan dan kondisi yang tidak kondusif. Bahkan di temukan adanya sengketa pendanaan di antara para pengurus,” ungkapnya.

Kondisi itu, kata Farhan, menyebabkan operasional kebun binatang terbengkalai sehingga pemerintah pusat, provinsi, dan kota harus turun tangan secara langsung.

“Negara hadir untuk memastikan pengelolaan kebun binatang tetap berjalan, terutama demi keselamatan satwa dan keberlangsungan operasional,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Wacana Tukar Guling Aset Bandara, Pemkot Bandung Tunggu Keputusan Pusat

Penulis
Nanang Yudi
-
0
bandung@fokusjabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Rencana tukar guling aset Bandara Husein Sastranegara dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati terus bergulir.

Pemerintah kota (Pemkot) Bandung menyatakan pembahasan teknis dan kebijakan sepenuhnya menjadi ranah pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, Pemkot Bandung hanya berada pada posisi sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang sedang di bahas tersebut.

Baca Juga: KONI Jabar Apresiasi Respons Cepat Gubernur Tangani Atlet Rugby Garut

Menurutnya, fokus utama pemerintah kota adalah memastikan layanan penerbangan bagi masyarakat tetap berjalan.

“Itu mah pembicaraan provinsi dan pemerintah pusat. Kita mah penerima manfaat,”kata Farhan Jumat (7/2/2026).

Farhan menegaskan, selama bandara dapat kembali beroperasi dan melayani penerbangan secara optimal, Pemkot Bandung akan mendukung kebijakan apa pun yang di putuskan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Baginya, kepentingan masyarakat pengguna jasa penerbangan menjadi prioritas utama.

Farhan mengungkapkan, bahwa Bandara Husein Sastranegara di jadwalkan kembali melayani penerbangan mulai 11 Februari 2026. Salah satu rute perdana yang akan di buka adalah penerbangan Bandung–Yogyakarta menggunakan maskapai Wings Air dengan pesawat jenis ATR.

“Yang penting bandara bisa di gunakan. Tanggal 11 Februari kita ke Jogja. Maskapai ATR, Wings, ke Kulonprogo,” katanya.

Menurutnya, rencana penerbangan tersebut juga berkaitan dengan agenda kedinasannya untuk menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Bandara Husein Sastranegara

Dalam satu perjalanan, ia berencana melakukan sejumlah kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa Tengah.

“Dari Kulonprogo nanti saya lihat tujuan wisata terdekat di situ. Soalnya saya ada tiga kunjungan, ke Magelang, Solo, dan Salatiga, sekalian berkegiatan di wilayah itu untuk APEKSI,” ucapnya.

Baca Juga: Kebun Binatang Bandung Disegel, Pedagang Kecil Kehilangan Nafkah

Dengan kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara, Farhan berharap konektivitas Kota Bandung dengan berbagai daerah dapat meningkat.

Ia menilai keberadaan bandara sangat strategis, tidak hanya untuk mobilitas pemerintahan, tetapi juga untuk mendorong sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar kebijakan terkait pengelolaan bandara benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bandung,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Program MBG, Cahaya Hidup Bagi Relawan SPPG Sindangwangi Pangandaran

Penulis
Nanang Yudi
-
0
pangandaran@fokusjabar.id
Shanty bersama rekannya sedang bekerja di SPPG Sindangwangi Pangandaran

‎PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Di era yang sedang sulit, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi cahaya bagi sebagian masyarakat. Hal ini seperti yang di rasakan Shanty Susanti (32) warga Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

‎Shanty adalah seorang ibu rumah tangga dan memiliki satu anak perempuan yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SD. Suaminya bernama Purkon bekerja serabutan setelah terkena PHK di perusahaan swasta berapa tahun lalu.

‎Semenjak itu, Shanty dan suami harus banting tulang demi menghidupi keluarga kecilnya. Dia mengaku telah mencoba berbagai macam pekerjaan. Salah satunya menjual produk orang lain menggunakan jalur online. 

Baca Juga: Susi Pudjiastuti: Denda, Buang Sampah Sembarangan di Pantai Pangandaran

‎Shanty dan suami kompak berjuang mati-matian menggeluti pekerjaannya itu. Tujuannya mulia, ingin punya rumah sendiri agar bisa tinggal bersama keluarga kecilnya. Karena selama berumah tangga, ia tinggal di rumah orangtuanya.

‎‎Namun sayangnya takdir berkata lain, persaingan dagang yang ketat membuat lesu pembeli. Akhirnya Shanty harus rela mengubur dalam-dalam semua mimpinya lantaran usahanya bangkrut. 

‎‎Namun secercah harapan datang di saat usia rumah tangganya menginjak 9 tahun. Di mana program MBG membuka peluang baginya untuk bekerja menjadi relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sindangwangi.

‎Bagi ibu satu anak itu, pekerjaan tersebut sangat menopang kebutuhan hidupnya. Shanty mengaku ekonominya saat ini mulai sedikit stabil, meski belum maksimal.

Sebuah Keberkahan

‎‎Menurut Shanty, bekerja di SPPG Sindangwangi bukan hanya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, melainkan sebuah keberkahan bagi keluarganya.

‎Bagaimana tidak, ia dan suaminya bisa ikut mengais rezeki di tempat tersebut. Shanty bekerja sebagai relawan di SPPG Sindangwangi, sementara suaminya Purkon ikut mengumpulkan sampah dari sisa makanan MBG yang kemudian di jual.

Baca Juga: Kapolda Jabar Soroti Puntung Rokok di Pantai Pangandaran

‎Hasil kerja kerasnya itu, mereka gunakan untuk membayar hutang dan mulai menyisihkan sedikit di celengan. Bagi Shanty, meski pekerjaannya tidak membuatnya kata raya, tetapi bisa menyambung hidupnya.

‎”Alhamdulillah, hutang-hutang yang di luar sudah mulai di cicil. Saya juga sudah mulai sedikit menabung,” ucap Shanty penuh gembira Jumat, (6/2/2026).

‎Shanty sangat merasa bersyukur kepada program yang telah di gagas oleh presiden Prabowo itu. Kini, Shanty dan keluarga bisa bernapas lega.

(Sajidin)

1.200 Personel Polrestabes Bandung Kepung GBLA

Penulis
Bambang F
-
0
polrestabes bandung fokusjabar.id
Kapolrestabes Bandung

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Polrestabes Bandung Polda Jabar menerjunkan 1.200 personel gabungan. Mereka di beri tugas mengamankan laga big match Persib Bandung kontra Malut United.

Laga misi balas dendam Persib di gelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kota Bandung, Jumat (6/2/2026) malam.

BACA JUGA:

Tak Diperkuat Ramon Tanque, Persib Siap Hadapi Malut United

Mengutip jpnn.com, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, jajarannya akan berupaya menjaga jalannya pertandingan agar berjalan lancar dan aman.

Pihaknya juga telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama instansi lainnya terkait pengamanan.

“Kemarin kami telah melaksanakan rakor agar pertandingan berjalan lancar dan aman,” kata Kapolrestabes Bandung.

Dia menyampaikan sejumlah skema telah di siapkan. Mulai dari area luar hingga dalam stadion.

Polisi juga tetap menetapkan aturan sejumlah barang yang di larang di bawa masuk ke dalam stadion.

“Para suporter, Bobotoh jangan membawa barang terlarang. Baik itu flare, senjata tajam dan yang lainnya,” ungkap Dia.

“Kemarin sudah cukup bagus yang pertandingan terakhir itu hampir berkurang yang membawa alat-alat berbahaya. Saya harapkan untuk pertandingan ini juga berkurang,” Budi menambahkan.

Polrestabes Bandung akan berupaya agar setiap pertandingan kandang Persib Bandung bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Dia berharap, tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan maupun sesudah laga.

BACA JUGA:

Persib Bandung Rekrut Sergio Castel Hingga Akhir Musim

“Kita harus ciptakan pertandingan yang aman dan nyaman buat penduduk Kota Bandung,” imbuhnya.

Persib Bandung akan menjamu Malut United dalam putaran kedua Super League 2025/2026.

Pada pertandingan sebelumnya, tim Maung Bandung harus menelan kekalahan dengan skor 2-0 di kandang Malut United.

(Bambang Fouristian)

Herdiat: Ciamis Jangan Sampai Bermasalah Hukum Karena Sampah

Penulis
Nanang Yudi
-
0
ciamis@fokusjabar.id
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan sanksi kepada daerah yang kondisi lingkungannya kotor.

“Dan ada tiga kategori antara lain, Daerah bersih, daerah kotor ketiga sangat kotor,” ungkap Herdiat Sunarya, Jumat (6/2/2026).

Jadi, kata Herdiat, ada beberapa daerah yang di berikan sanksi serta ada juga beberapa Kepala Dinas yang di vonis hukuman tiga tahun penjara karena lalai dalam membereskan sampah.

Baca Juga: Ketua DPRD Ciamis Soroti Lahan Sawit, Ancaman Lingkungan dan Kedaulatan Rakyat

“Maka dari itu, Kabupaten Ciamis jangan sampai berurusan dengan hukum di karenakan masalah sampah,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto saat rakornas, lanjut Herdiat, menyampaikan, bahwa saat ini Indonesia sedang dalam keadaan darurat sampah.

“Seperti di singgung Bapak Presiden (Prabowo Subianto-red) yaitu sampah di Provinsi Bali. Yang mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan ke pulau dewata tersebut,” jelasnya.

Dan hal tersebut, kata Herdiat, jelas sangat memprihatinkan. Bali saat ini berbeda jauh 10-20 tahun yang lalu. Dan akibatnya kunjungan wisatawan mancanegara merosot.

Baca Juga: Angin Kencang Terjang Cijeungjing Ciamis, 5 Rumah Rusak

Selain itu, Herdiat menyampaikan, bahwa, pada hari Minggu yang lalu, ada kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Kabupaten Ciamis. Dan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

“Beliau datang ke Ciamis datang jam 10 pagi langsung blusukan ke lapangan melihat kondisi kehidupan Ciamis. Berkomunikasi mewawancarai masyarakat sampai yang terbawah,”ucapnya.

Sementara itu Kepala Bapenda Kabupaten Ciamis Aef Saefulloh menjelaskan, pihaknya telah melakukan bersih di lingkungan perkotaan setelah pelaksanaan apel gabungan tersebut.

“Kami beserta staf dan seluruh ASN yang ada di Ciamis sedang bekerja bersama sama membersihkan sampah dilingkungan kantor dan perumahan warga,”jelasnya.

(Husen Maharaja) 

Susi Pudjiastuti: Denda, Buang Sampah Sembarangan di Pantai Pangandaran

Penulis
Nanang Yudi
-
0
pangandaran@fokusjabar.id
Mantan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Periode 2014 - 2019, Susi Pudjiastuti.(Sajidin/fokusjabar.id)

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Mantan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Periode 2014 – 2019, Susi Pudjiastuti meminta adanya peraturan denda sebesar Rp250 ribu kepada para pelaku usaha dan wisatawan yang membuang sampah plastik sembarangan di objek wisata Pantai Pangandaran.

Peraturan ini di usulkan demi menjaga kebersihan wilayah Pantai Pangandaran. Mengingat sampah plastik tersebut sulit untuk di urai.

Pernyataan ini Susi sampaikan usai melakukan bersih-bersih area pantai bersama Kapolda Jabar, Bupati Pangandaran serta seluruh SKPD di Pangandaran Jumat, (6/2/2026).

Baca Juga: Kapolda Jabar Soroti Puntung Rokok di Pantai Pangandaran

“Kepada pedagang. Ibu bupati ini mah saran, (peraturan) buat di Pangandaran buang sampah sembarangan sampah plastik di denda Rp250 ribu. Sampah daun mah teu kunaon,” kata Susi kepada wartawan.

Tidak hanya mengusulkan denda, Susi juga mengusulkan untuk memberikan hadiah sebesar 50 persen kepada masyarakat yang berani melapor.

Aturan yang dia usulkan itu, Susi menyatakan siap memberikan contoh tata caranya. Menurut Susi cara tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah, antara pedagang dan konsumennya (wisatawan).

Dengan demikian, Susi meyakini tidak akan ada lagi sampah plastik dan puntung rokok bertebaran di wilayah Pantai.

Baca Juga: Harga Telur Ayam di Pangandaran Mulai Merangkak Naik Jelang Ramadhan

“Jadi teu cape siga kieu, itu otomatis bersih (Jadi engga cape seperti ini. itu otomatis bersih),” kata Susi usai bersih-bersih Pantai.

Menurut Susi, lonjakan wisatawan yang berkunjung ke pantai Pangandaran menyebab volume sampah yang berserakan. Terlebih di hari libur panjang.

“Pengunjung ke Pangandaran ini banyak sekali. Itu pas begitu pulang sampah yang di tinggalkannya pasti banyak sekali,” kata dia.

(Sajidin)

1...180181182...7,819Halaman 181 dari 7,819

Copyright © fokusjabar.id