BANJAR,FOKUSJabar.id: Polres Banjar, Polda Jawa Barat, menggelar Operasi Keselamatan Lodaya 2026 sebagai langkah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi gabungan ini berlangsung di Jalan Raya perbatasan Banjar–Ciamis, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan personel dari Polri, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kota Banjar. Petugas menyasar seluruh jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan besar seperti truk dan bus.

Baac Juga: Kejari Banjar Kembangkan Kasus Tunjangan DPRD, Bidik 48 Anggota Dewan

Kepala Bagian Operasi Polres Banjar, Kompol Cucu Juhana, menyampaikan bahwa operasi ini menghasilkan sejumlah penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.

“Dalam operasi hari ini, petugas menindak lima pelanggar dengan tilang manual, memberikan 20 teguran, serta menjaring 10 pelanggar melalui sistem ETLE,” ujar Cucu.

Selain penegakan hukum, petugas juga mengedepankan pendekatan edukatif dengan memberikan sosialisasi langsung kepada para pengguna jalan. Menurut Cucu, langkah tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara.

“Kami terus mengingatkan pengguna jalan, baik roda dua, roda empat, maupun kendaraan besar, agar memahami aspek keselamatan. Kesadaran ini sangat penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Cucu juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Kota Banjar, agar selalu mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan.

“Pastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dan lengkapi seluruh surat-surat berkendara. Kewaspadaan dan ketelitian menjadi kunci keselamatan di jalan,” pungkasnya.

(Agus)

BANJAR,FOKUSJabar.id: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar kembali membuka babak lanjutan pengusutan dugaan korupsi tunjangan perumahan dan kendaraan dinas anggota DPRD periode 2017–2021.

Pengembangan perkara atau jilid kedua ini menyusul vonis bersalah terhadap dua terdakwa sebelumnya. Yakni mantan Ketua DPRD Dadang Ramdhan Kalyubi dan mantan Sekretaris DPRD Rachmawati.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 48 anggota DPRD tercatat menerima kelebihan pembayaran tunjangan dengan total nilai mencapai Rp3,5 miliar. Hingga saat ini, Rp1,7 miliar di antaranya belum kembali ke kas negara.

Baca Juga: Warga Antusias, Pos Bantuan Hukum Hadir di Desa Cibeureum Kota Banjar

Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjar, Akhmad Fakhri, menyatakan tim jaksa telah membawa perkara ini ke tahap penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi.

“Kami sudah meningkatkan penanganan ke tahap penyelidikan dan mulai menggali keterangan dari para saksi,” kata Fakhri, Rabu (10/12/2025).

Fakhri mengungkapkan, jaksa telah memeriksa enam orang saksi, termasuk dua mantan pejabat DPRD yang kini berstatus terpidana. Penyelidikan selanjutnya akan menitikberatkan pada peran pihak lain yang diduga terlibat serta upaya pengembalian kerugian negara.

“Kami akan kembali memanggil anggota dewan yang belum mengembalikan uang untuk dimintai keterangan,” tegasnya.

Sejumlah Nama Mencuat dalam Berita Acara Pelaksana Putusan Pengadilan

Temuan kelebihan bayar tersebut juga diperkuat oleh berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Dari daftar 48 anggota DPRD, Jojo Juarno tercatat sebagai penerima terbesar dengan nilai Rp137,7 juta. Kemudian menyusul Dadang Ramdhan Kalyubi sebesar Rp131,7 juta. Sejumlah nama lain, seperti Bambang Prayogi, Gun Gun Gunawan, dan Sudarsono, juga menerima tunjangan lebih dari Rp128 juta.

Sementara itu, kuasa hukum Dadang Ramdhan Kalyubi, Kukun Abdul Syakur Munawar, menilai kliennya tidak bisa diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Ia menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar) DPRD, hingga unsur eksekutif yang menyetujui anggaran turut berperan dalam proses tersebut.

Kasus ini menyita perhatian publik. Pasalnya melibatkan hampir seluruh anggota DPRD dalam satu periode dengan nilai kerugian negara yang cukup besar. Masyarakat berharap pengusutan jilid kedua mampu menuntaskan persoalan sekaligus mengembalikan sisa uang negara sebesar Rp1,7 miliar.

(Budiana Martin)

BANJAR,FOKUSJabar.id: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Panglima menggandeng Pengadilan Negeri Banjar membuka layanan konsultasi hukum gratis melalui program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Desa Cibeureum, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kantor desa tersebut langsung menarik perhatian warga. Selama ini, banyak masyarakat desa kesulitan memperoleh pendampingan hukum karena keterbatasan akses dan biaya.

Baca Juga: 5.433 Peserta BPJS Kesehatan PBI di Kota Banjar Dinonaktifkan, Ini Penjelasan Dinsos

Melalui Posbakum, warga dapat berkonsultasi mengenai berbagai persoalan hukum, mulai dari perkara perdata, pidana, hukum keluarga, hingga bantuan penyusunan surat dan dokumen resmi.

Perwakilan YLBH Panglima, Andi Maulana, SH, MH, menyampaikan program ini berangkat dari kepedulian terhadap kondisi masyarakat desa yang sering berhadapan dengan persoalan hukum tanpa pendampingan yang memadai.

“Kami menemukan banyak warga menghadapi sengketa tanah, masalah warisan, hingga perkara pidana ringan. Mereka membutuhkan pendampingan, tetapi tidak tahu harus ke mana dan terbentur biaya,” ujar Andi.

Kepala Desa Cibeureum, Yayan Sukirlan, menyambut positif kehadiran layanan tersebut. Ia menilai Posbakum sangat membantu perangkat desa dalam melayani masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum.

“Selama ini warga sering datang ke kantor desa membawa persoalan hukum, sementara kemampuan kami tentu terbatas. Dengan adanya Posbakum, masyarakat mendapatkan solusi yang lebih tepat,” kata Yayan.

Yayan berharap layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis ini dapat berjalan secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sesaat.

“Kami ingin program ini rutin dilaksanakan agar akses keadilan benar-benar dirasakan masyarakat desa. Harapannya, Desa Cibeureum bisa menjadi contoh bahwa layanan hukum hadir hingga ke pelosok,” tuturnya.

Antusiasme juga datang dari warga. Jajat, salah seorang masyarakat Desa Cibeureum, mengaku kehadiran Posbakum sangat membantu warga yang membutuhkan pendampingan hukum.

“Program ini seperti angin segar bagi kami. Warga merasa sangat terbantu,” ujarnya.

(Agus)

BANJAR,FOKUSJabar.id: Pemerintah menonaktifkan 5.433 peserta Jaminan Kesehatan Nasional segmen Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) di Kota Banjar, Jawa Barat, terhitung mulai 1 Februari 2026. Sejak penonaktifan berlaku, peserta tersebut tidak lagi dapat menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk mengakses layanan medis.

Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Hani Supartini, menjelaskan kebijakan tersebut mengikuti Surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penggelapan Dana BPJS Ketenagakerjaan, BKSDM Banjar Janji Tindak Tegas

“Sebanyak 5.433 jiwa mengalami penonaktifan kepesertaan PBI-JKN oleh Kementerian Sosial,” ujar Hani, Jumat (6/2/2026).

Hani memaparkan, perubahan status terjadi karena hasil pemutakhiran data sosial ekonomi. Peserta yang sebelumnya masuk kategori tidak mampu pada desil 5 kini naik ke desil 6, sehingga pemerintah menilai mereka sudah mampu secara ekonomi dan tidak lagi berhak menerima bantuan iuran dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Hani menegaskan kebijakan ini hanya menyasar peserta PBI-JKN yang pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat. Adapun peserta PBI yang ditanggung Pemerintah Kota Banjar tetap aktif dengan total 49.655 jiwa.

“Di sisi lain, sebanyak 3.645 peserta dari desil 1 hingga 5 yang sebelumnya pembiayaannya dari APBD Kota Banjar kini beralih menjadi peserta PBI-JKN yang pembiayaannya oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.

Hani juga memastikan masyarakat terdampak masih memiliki peluang untuk mengajukan pengaktifan ulang kepesertaan. Terutama bagi peserta yang mengalami sakit kronis atau kondisi kegawatdaruratan medis.

“Pengajuan reaktivasi bisa melalui Dinas Sosial dengan melampirkan surat keterangan dari fasilitas kesehatan. Kami akan memprosesnya sesuai hasil asesmen,” katanya.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Banjar mengimbau masyarakat yang terdampak agar segera berkoordinasi dengan Dinsos. Khususnya jika membutuhkan layanan kesehatan mendesak.

(Budiana Martin)