Pemkab Bekasi Buka Kanal Lapor AA, Warga Cikarang Timur Bisa Sampaikan Keluhan

Penulis

-

25 Agustus 2026

cikarang bekasi fokusjabar.id — Ketua Tim Penyedia Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Iwan Eli Setiawan dan Anwar Badrudin, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi SP4N-LAPOR! dan Lapor AA di Aula Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur )foto: bekasikab.go.id)

BEKASI, FOKUSJabar.id: Masyarakat Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, kini memiliki akses pengaduan resmi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lingkungan sekitar.

Keluhan terkait pelayanan publik hingga kondisi infrastruktur dapat di sampaikan melalui kanal Lapor AA.

BACA JUGA:

Kekeringan Ancam 1.354 Hektare Sawah, Pemkab Bekasi Salurkan 83 Pompa Air

Kehadiran kanal tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam membuka akses komunikasi yang lebih mudah antara masyarakat dan pemerintah.

Laporan yang di sampaikan nantinya dapat di teruskan kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk memberikan penanganan.

Informasi mengenai mekanisme pengaduan tersebut di sampaikan dalam sosialisasi SP4N-LAPOR! dan Lapor AA yang berlangsung di Aula Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Senin, 24 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Tim Penyedia Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Iwan Eli Setiawan, sebagai narasumber.

Iwan menjelaskan, Lapor AA merupakan kanal yang di inisiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempercepat penyampaian laporan dari masyarakat.

Kanal ini secara khusus dapat di gunakan untuk persoalan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Lapor AA lebih kepada konteks Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi memiliki aplikasi pelaporan berupa WhatsApp Lapor AA,” ujar Iwan seusai kegiatan.

Warga yang hendak menyampaikan laporan dapat menggunakan layanan WhatsApp Lapor AA melalui nomor 0899-0015-777. Kanal tersebut di harapkan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung melalui jalur resmi pemerintah daerah.

Selain Lapor AA, masyarakat juga di perkenalkan dengan SP4N-LAPOR! yang merupakan sistem pengaduan pelayanan publik berskala nasional.

Berbeda dengan Lapor AA yang berfokus pada lingkup Kabupaten Bekasi, SP4N-LAPOR! dapat di gunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan melalui situs lapor.go.id.

“SP4N-LAPOR ini program pemerintah pusat dan di inisiasi oleh KemenPAN-RB untuk mengetahui keluhan dan pengaduan dari masyarakat,” jelasnya.

Setiap laporan yang masuk melalui mekanisme tersebut akan di arahkan kepada instansi maupun perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pengaduan.

Dengan demikian, persoalan yang di laporkan dapat di tangani oleh pihak yang memiliki tugas serta kewenangan terkait.

Dalam prosesnya, penanganan laporan melalui SP4N-LAPOR! juga di lakukan dengan pengawasan sesuai kewenangan lembaga terkait.

Beberapa di antaranya melibatkan Inspektorat dan Ombudsman dalam memastikan mekanisme pengaduan berjalan sesuai ketentuan.

BACA JUGA:

Sebanyak 1.110 WBP Lapas Cikarang Bekasi Terima Remisi, 21 Narapidana Bebas

Sekretaris Camat Cikarang Timur, Aris Sadikin Asnawi menilai, keberadaan kanal pengaduan resmi membantu pemerintah kecamatan memperoleh informasi mengenai persoalan masyarakat secara lebih langsung.

Menurutnya, laporan dari warga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera melihat kondisi di lapangan.

Meski demikian, Aris mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai keberadaan SP4N-LAPOR! dan Lapor AA masih belum merata.

Namun, sejak kanal pengaduan Bupati di luncurkan, pihak Kecamatan Cikarang Timur telah menerima sejumlah laporan dan melakukan tindak lanjut.

“Dari pertama launching Lapor Bupati. Alhamdulillah banyak laporan yang masuk dan kami pun dari Pemerintahan Kecamatan Cikarang Timur merespons langsung dan turun langsung ke tempat yang di laporkan,” kata Aris.

Dalam menangani laporan yang di terima, pemerintah kecamatan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan.

Koordinasi tersebut di lakukan dengan mempertimbangkan lokasi serta kewenangan terhadap permasalahan yang di sampaikan masyarakat.

Menurut Aris, sistem pengaduan tersebut juga membuat jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih terarah.

Laporan yang masuk dapat langsung di teruskan kepada pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Laporan yang masuk ke Lapor Bupati ini memang bagus karena langsung kepada yang di laporkan. Disposisinya pun jelas. Ketika laporan langsung dari Lapor Bupati melalui akun di masing-masing kecamatan, kami pun langsung koordinasi dengan pihak desa maupun kelurahan,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kecamatan Cikarang Timur berencana memperluas sosialisasi mengenai kanal pengaduan tersebut hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Upaya itu di lakukan agar semakin banyak masyarakat mengetahui cara menyampaikan keluhan melalui jalur resmi pemerintah.

Sosialisasi akan di lakukan melalui berbagai kegiatan yang sudah berjalan di lingkungan masyarakat. Salah satu yang di pertimbangkan adalah penyampaian informasi dalam kegiatan minggon desa serta kegiatan rutin di tingkat kecamatan.

BACA JUGA:

Pemekaran Bekasi Utara Mencuat, Akademisi Soroti Hasil Kajian 2008

“Ke depan mungkin kami bersama Diskominfosantik akan hadir di minggon-minggon desa yang lebih efektif, atau nanti di sampaikan kembali di minggu kecamatan terkait efektivitas laporan Bupati ini,” kata Aris.

Kecamatan Cikarang Timur sendiri mencakup tujuh desa dan satu kelurahan. Pemerintah kecamatan mengajak masyarakat di wilayah tersebut untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi apabila menemukan persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah.

Aris juga mengingatkan masyarakat agar tetap menggunakan media sosial secara bijak ketika menyampaikan persoalan. Jika terdapat keluhan yang perlu di tindaklanjuti pemerintah, masyarakat di arahkan menggunakan kanal pengaduan yang telah di sediakan agar laporan dapat di proses melalui mekanisme yang jelas.

“Untuk masyarakat Cikarang Timur dan sekitarnya. Khususnya di tujuh desa dan satu kelurahan, mari sama-sama kita bijak bermedia sosial. Ketika ada pengaduan atau apa pun yang di keluhkan masyarakat, silakan klik atau WhatsApp ke aplikasi Lapor Bupati,” pungkasnya.

Dengan tersedianya kanal pengaduan tersebut, warga tidak harus mengandalkan media sosial pribadi untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah.

Laporan dapat di kirim melalui jalur resmi sehingga dapat di teruskan kepada perangkat daerah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menanganinya.

Masyarakat Cikarang Timur yang ingin menyampaikan pengaduan melalui Lapor AA dapat menghubungi WhatsApp di nomor 0899-0015-777. Sementara itu, pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dapat di sampaikan melalui situs lapor.go.id.***

(Jingga Sonjaya)

3 Ruas Jalan Sawangan Depok Segera Dibeton

Penulis

Bambang Fouristian

-

25 Agustus 2026

0

jalan sawangan depok fokusjabar.ud — Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro (kiri), didampingi Kepala Bidang Binamarga Teguh Iswahyudi (kanan), melakukan monitoring rencana pekerjaan Jalan Bungsan, Sawangan (foto: depok.go.id)

DEPOK, FOKUSJabar.id: Warga yang beraktivitas di kawasan Sawangan Kota Depok, bakal mendapat peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok menyiapkan perbaikan pada tiga ruas jalan yang menjadi jalur aktivitas masyarakat.

BACA JUGA:

IMTI Petakan Wisata Ramah Muslim di Jabar, Penilaian Dimulai dari Depok hingga Bandung

Tiga ruas yang masuk dalam rencana penanganan tersebut, Jalan Sawangan Permai, Jalan Sawangan Village dan Jalan Bungsan.

Pekerjaan di targetkan mulai di lakukan pada pekan ini dengan metode pelebaran jalan menggunakan konstruksi beton rigid.

Perbaikan tersebut di lakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kondisi infrastruktur sekaligus menunjang kelancaran mobilitas warga di kawasan Sawangan.

Pekerjaan akan di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ruas jalan.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro menjelaskan, konstruksi yang di gunakan terdiri atas lantai kerja dengan ketebalan 10 sentimeter (cm) serta beton FS setebal 20 cm. Adapun panjang jalan yang akan di tangani berbeda-beda di setiap lokasi.

“Ya, rencana pekan ini tiga titik jalan tersebut akan kami lebarkan dengan konstruksi beton rigid. Struktur yang di gunakan terdiri dari lantai kerja setebal 10 sentimeter (cm) dan beton FS setebal 20 cm. Untuk Sawangan Permai sepanjang 637 meter, Sawangan Village sepanjang 310 meter dan Jalan Bungsan sepanjang 105 meter,” ujarnya di kutip depok.go.id.

Dengan rincian tersebut, penanganan jalan akan mencakup Jalan Sawangan Permai sepanjang 637 meter, Jalan Sawangan Village sepanjang 310 meter serta Jalan Bungsan sepanjang 105 meter.

Ketiga ruas tersebut menjadi titik yang akan mendapat peningkatan melalui pekerjaan betonisasi.

Sebelum pengerjaan fisik di mulai, DPUPR Kota Depok telah melakukan sejumlah persiapan di lapangan. Salah satunya berupa pengukuran lokasi dan penetapan titik nol atau MC 0 yang telah di laksanakan beberapa waktu sebelumnya.

Selain perbaikan dan pelebaran jalan, pekerjaan di kawasan tersebut juga mencakup pembangunan saluran air. Pembangunan drainase ini akan di lakukan di Jalan Bungsan untuk mendukung sistem pengaliran air di sekitar ruas jalan yang di tangani.

“Saluran berukuran 60 x 60 cm tersebut akan di bangun sepanjang 380 meter,” katanya.

BACA JUGA:

Sambut HUT RI ke-81, DKP3 Depok Gelar Pasar Tani dengan Harga Terjangkau

Pelaksanaan proyek juga akan memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan. Untuk itu, DPUPR Kota Depok telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) guna menyiapkan pengaturan arus kendaraan selama proses pengerjaan berlangsung.

Tidak hanya itu, kontraktor yang mengerjakan proyek juga di minta melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitar sebelum penutupan jalan di berlakukan.

Langkah tersebut di lakukan agar masyarakat dapat mengetahui adanya pekerjaan sekaligus menyesuaikan rute perjalanan selama akses terdampak proyek.

“Untuk sementara waktu pengguna jalan bisa mencari jalan alternatif sampai pekerjaan proyek betonisasi selesai dan siap kembali di fungsikan,” kata Yodi.

Penanganan ketiga ruas jalan tersebut di harapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas infrastruktur di Sawangan.

Pembangunan saluran air di Jalan Bungsan juga di harapkan mendukung kondisi lingkungan jalan agar lebih baik.

Pada akhirnya, perbaikan jalan dan pembangunan saluran air di harapkan mampu menunjang aktivitas harian masyarakat. Khususnya dalam hal mobilitas di kawasan Sawangan.

Pemerintah juga berharap, proses pekerjaan dapat berlangsung sesuai rencana tanpa menghambat aktivitas warga secara berkepanjangan.

“Semoga proses pengerjaannya lancar dan cepat selesai. Sehingga perbaikan ini bisa mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di kawasan Sawangan,” tutup Yodi.

(Jingga Sonjaya)

JDIH Kota Depok Raih Predikat AA Tingkat Nasional

Penulis

Bambang Fouristian

-

25 Agustus 2026

0

kota depok JDIH fokusjabar.id — Wali Kota Depok, Supian Suri didampingi Asisten Administrasi dan Umum (Adum) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Nina Suzana menyerahkan piagam penghargaan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian Hukum Setda Depok (foto: depokkota.go.id)

DEPOK, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mencatatkan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional. Kali ini, capaian tersebut datang dari pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang berhasil memperoleh predikat AA atau Istimewa.

Pengelolaan JDIH Kota Depok mendapatkan nilai kinerja sempurna, yakni 100 berdasarkan penilaian Kementerian Hukum Republik Indonesia (RI).

BACA JUGA:

122 SPPG di Depok Kantongi SLHS, 13 Direkomendasikan Suspend

Hasil tersebut menjadi bukti atas kinerja Pemkot Depok dalam mengelola dokumentasi serta penyediaan informasi hukum bagi masyarakat.

Tidak hanya memperoleh predikat tertinggi, JDIH Kota Depok juga berhasil menempati posisi keempat secara nasional untuk kategori Pemerintah Kota.

Di tingkat Jawa Barat, capaian serupa mengantarkan JDIH Kota Depok berada di peringkat kedua dengan nilai kinerja 100 dan predikat AA (Istimewa) atas pengelolaan JDIH Tahun 2025.

Wali Kota Depok, Supian Suri menyampaikan, penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerja bersama seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia memberikan apresiasi kepada para ASN yang telah menjalankan tugas dan berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

“Saya atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ASN di bawah koordinasi Pak Sekda, para asisten, staf ahli, kepala bagian serta seluruh ASN yang terus berkinerja,” ujar Supian Suri.

Menurut Supian, predikat AA yang di raih JDIH Kota Depok menjadi salah satu bentuk penghargaan Pemerintah Pusat terhadap upaya Pemkot Depok dalam mengelola informasi hukum.

Salah satunya melalui pengelolaan dan publikasi produk-produk hukum yang dapat di akses oleh masyarakat.

“Ini sebagai apresiasi yang di berikan Pemerintah Pusat terkait pengadaan barang dan jasa maupun terkait sosialisasi informasi masalah hukum. Terutama produk hukum yang sudah kita publikasikan,” katanya.

BACA JUGA:

Pembangunan RKAI Depok Lampaui Target, Ditargetkan Rampung Desember 2026

Capaian dengan nilai kinerja 100 tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen Pemkot Depok untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi dan sistem digital menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Termasuk dalam penyediaan serta penyebarluasan informasi hukum kepada publik.

Prestasi di bidang JDIH ini menambah deretan capaian Pemkot Depok dalam penguatan tata kelola pemerintahan.

Sebelumnya, Pemkot Depok juga tercatat sebagai kota pertama di Indonesia yang memperoleh predikat Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa (PKP-BJ).

Berbagai penghargaan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Depok untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Fokusnya mencakup transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan, pengelolaan informasi hukum hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Upaya tersebut juga selaras dengan misi keempat Kota Depok yang menitikberatkan pada peningkatan transformasi pelayanan serta tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Depok berupaya menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif sekaligus mampu memberikan akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Supian menilai, penghargaan yang di terima tidak seharusnya di pandang sebagai tujuan akhir. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kerja bersama seluruh jajaran sekaligus menjadi dorongan agar kualitas kinerja pemerintahan dapat terus di tingkatkan.

“Walaupun ini bukan menjadi cita-cita, tetapi ini sebagai apresiasi yang di berikan Pemerintah Pusat terhadap kinerja kita,” imbuhnya.

Dengan raihan predikat AA (Istimewa) dan nilai kinerja 100, JDIH Kota Depok semakin memperkuat catatan prestasinya dalam pengelolaan informasi hukum.

Posisi sebagai peringkat keempat nasional untuk kategori Pemerintah Kota serta peringkat kedua di Jawa Barat menjadi capaian yang sekaligus mendorong Pemkot Depok untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.

(Jingga Sonjaya)

Dorong Inklusi Keuangan Kampus, Jurusan Ekonomi Pembangunan UNSIL Tasikmalaya Gelar Edukasi Pasar Modal

Penulis

Irfansyah Riza

-

25 Agustus 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Siliwangi (UNSIL) Tasikmalaya terus mendorong peningkatan literasi investasi pasar modal di kalangan mahasiswa.

Seluruh dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal Jurusan Ekonomi Pembangunan UNSIL bekerja sama dengan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) FEB UNSIL Tasikmalaya dan Reliance Sekuritas menggelar Kuliah Umum Pasar Modal.

Panitia menghadirkan narasumber praktisi berpengalaman dari Kantor Pusat Reliance Sekuritas, Theresia Fransisca, selaku Senior Staff Client Admin.

Para mahasiswa serta dosen pembimbing memperoleh pemahaman literasi sekaligus panduan teknis mengenai pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN). Proses ini menjadi tahapan awal wajib bagi pemula sebelum terjun ke industri pasar modal Indonesia.

Menghubungkan Teori Akademik dengan Praktik Industri Financial

Dosen pengampu Mata Kuliah Pasar Modal Jurusan Ekonomi Pembangunan UNSIL, Rifky Wahyu Ramadhan, menjelaskan bahwa kuliah umum ini bertujuan mempertemukan pembelajaran akademik dengan praktik nyata di industri pasar modal.

Rifky menegaskan, mahasiswa UNSIL tidak hanya mempelajari konsep investasi secara teoritis di ruang kuliah. Tetapi juga mendapatkan pemahaman teknis sebelum memulai investasi.

“Kegiatan edukasi investasi tentu memiliki manfaat penting dalam membangun fondasi literasi investasi bagi para mahasiswa. Tujuannya untuk menentukan pilihan langkah investasi kedepan,” ungkap Rifky Wahyu, Senin (24/8/2026).

Rifky menyebut bahwa mahasiswa membutuhkan pengalaman praktis untuk melengkapi teori pasar modal yang sudah mereka pelajari.

“Dari literasi ini, mahasiswa dapat mengetahui secara langsung bagaimana tahapan awal untuk masuk ke dunia investasi. Salah satunya melalui pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN), sebagai langkah awal untuk berinvestasi di pasar modal,” ujarnya.

Rifky menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi pembuka dari rangkaian program penguatan literasi pasar modal yang akan berlangsung secara berkelanjutan.

“Kegiatan hari ini, langkah awal. Dan Insya Allah, kami akan melanjutkan kegiatan pada tanggal 28 Agustus 2026 dan 7 Oktober 2026. Tentu dengan materi yang lebih mendalam melalui program Sekolah Pasar Modal. Harapannya, mahasiswa tidak hanya mengenal pasar modal, tetapi benar-benar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai investasi,” paparnya.

Lewat rangkaian acara ini, pihak jurusan berharap mahasiswa mampu menguasai materi pasar modal secara menyeluruh. Mulai dari mekanis transaksi, analisis dasar, hingga manajemen risiko investasi.

Rifky menilai kolaborasi antara perguruan tinggi, GIBEI, dan industri sekuritas sebagai langkah strategis dalam menjembatani kebutuhan akademik dengan perkembangan industri keuangan.

“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengambil keputusan ekonomi dan keuangan secara bijak. Karenanya kolaborasi ini sangat penting diperkuat, agar mahasiswa dapat memperoleh akses terhadap pengetahuan dan praktik investasi dari sumber yang profesional dan kompeten,” terang Rifky Wahyu.

Melalui kegiatan ini, Jurusan Ekonomi Pembangunan UNSIL bersama GIBEI FEB UNSIL dan Reliance Sekuritas mempertegas komitmen mereka dalam memperluas inklusi keuangan di lingkungan perguruan tinggi.

“Rangkaian kegiatan Sekolah Pasar Modal yang akan dilaksanakan mendatang, menjadi kelanjutan dari komitmen. Sekaligus memperkuat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perkembangan industri keuangan dan pasar modal di masa mendatang,” pungkasnya.

(Seda)

Satu Nama Sapu Bersih Dukungan 27 DPC, Musda Demokrat Jabar Mengarah ke Aklamasi

Penulis

Irfansyah Riza

-

25 Agustus 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Jawa Barat berpeluang berlangsung cepat serta berakhir secara aklamasi. Tim verifikasi mencatat hanya satu nama kandidat yang lolos persyaratan dan mengantongi dukungan penuh dari seluruh pemilik suara.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa panitia menggelar Musda VI melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) akibat percepatan jadwal.

Kepengurusan DPD Demokrat Jawa Barat saat ini baru berjalan sekitar empat tahun empat bulan. Padahal, aturan AD/ART menetapkan masa jabatan pengurus selama lima tahun.

“Musyawarah Daerah ke-6 Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat melalui Musdalub karena ada percepatan, baru 4 tahun 4 bulan, semestinya di dalam AD/ART 5 tahun,” kata Herman Khaeron saat menghadiri Musda VI Demokrat Jabar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (24/8/2026) malam.

Herman mengungkapkan bahwa kendala dalam konsolidasi organisasi sebelumnya memaksa pihak partai mempercepat jadwal agar pergerakan tidak semakin terlambat.

Dukungan Utuh dari 27 DPC dan Organisasi Sayap

Herman menegaskan bahwa AD/ART memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum untuk menggelar Musda. Namun, mekanisme internal tetap membuka ruang pencalonan secara demokratis dengan ambang batas dukungan minimal 20 persen.

“Dalam Demokrat, pelaksanaan Musyawarah Daerah menurut AD/ART itu memang sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum. Dan pelaksanaannya tetap kami buka secara demokratis, minimal mendapatkan dukungan 20 persen,” katanya.

Hingga tahapan verifikasi selesai, panitia hanya menerima satu nama calon. Kandidat tunggal ini menyapu bersih dukungan dari 27 Ketua DPC Demokrat kabupaten/kota se-Jawa Barat serta satu organisasi sayap partai.

“Sampai terakhir kami menerima pencalonan dan terverifikasi hanya satu nama yang mencalonkan dan didukung oleh seluruh pemilik suara,” ungkapnya.

Proses musyawarah berpotensi tuntas lebih cepat karena tidak ada kompetisi antarcalon.

“Oleh karenanya, insya Allah mungkin lebih cepat Musyawarah Daerah ini karena hanya satu nama dan bisa ditetapkan secara aklamasi,” ujarnya.

Meski demikian, Herman mengingatkan bahwa keputusan akhir mengenai penetapan Ketua DPD definitif berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Keputusannya nanti kita akan tetapkan bahwa sebagai calon tunggal dan kami akan usulkan kepada Ketua Umum sebagai calon Ketua DPD. Nanti Ketua Umum akan menetapkan pilihannya dan tentu dalam waktu satu minggu dua minggu nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum,” jelasnya.

Targetkan Ulang Kejayaan Pemilu dan Teladani Gaya Dedi Mulyadi

Selain agenda pemilihan ketua, forum Musda VI juga memuat agenda laporan pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, hingga penyusunan program strategis partai.

“Pada kesempatan nanti akan ada laporan pertanggungjawaban, kemudian ada refleksi terhadap perjalanan sejarah lima tahun yang lalu, dan tentu ada target-target yang ingin dicapai ke depan,” ucapnya.

Herman menyebut Jawa Barat sebagai wilayah kunci bagi Partai Demokrat. Ia mengingatkan kembali raihan manis partai saat menguasai Jawa Barat pada Pemilu 2009.

“Perlu menjadi catatan bahwa Demokrat pernah memenangkan Partai Demokrat di Jawa Barat dengan 28 kursi, baik di DPR RI maupun DPRD provinsi, dan hampir di seluruh kabupaten/kota mendapatkan pimpinan,” katanya.

Guna mengulang kesuksesan tersebut, Herman meminta seluruh kader mempererat hubungan emosional dengan rakyat, meniru pendekatan kemasyarakatan yang konsisten ditunjukkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang memilih dengan hati. Oleh karena itu juga kami akan mengingatkan bahwa para kader di Jawa Barat harus betul-betul dekat dengan rakyat, seperti Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi dekat dengan rakyat. Tirulah Pak Dedi sehingga juga Demokrat ke depan bisa dicintai,” ucapnya.

Herman optimis kemenangan di Jawa Barat akan menjadi barometer utama kekuatan Partai Demokrat secara nasional.

“Kalau menang di Jawa Barat, insya Allah ini juga merupakan indikator kemenangan partai di Indonesia,” katanya.

Gubernur Dedi Mulyadi Apresiasi Kemitraan Strategis Demokrat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Pemprov Jabar dan Partai Demokrat terus merawat hubungan baik yang sudah terbangun selama ini.

Dedi menganggap Partai Demokrat sebagai mitra kerja tepercaya pemerintah daerah, baik melalui saluran struktur partai maupun perwakilan fraksi di DPRD Jawa Barat.

“Harapan terbesarnya tentunya sebagaimana yang sudah terjalin selama ini, Demokrat menjadi sahabat pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui representasi partai dan fraksinya bisa terus secara bersama-sama menyelesaikan seluruh konsepsi dan teknokrasi pembangunan yang ada di Jawa Barat,” kata Dedi.

Dedi menambahkan, koordinasi bersama pimpinan DPD dan Fraksi Demokrat berjalan sangat harmonis dalam mengawal berbagai kebijakan pembangunan.

“Selama ini bisa berjalan dengan baik. Komunikasi saya dengan jajaran pimpinan partai, DPD, kemudian pimpinan fraksi berjalan dengan baik. Kita bisa melihat dinamika di DPRD selama ini juga relatif baik,” ungkapnya.

(Yusuf Mugni)

Viman Lepas Kafilah Kota Tasikmalaya ke Festival GEMAS dan GUNTARA Jabar

Penulis

Irfansyah Riza

-

24 Agustus 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, melepas puluhan peserta kafilah Kota Tasikmalaya untuk bertanding dalam Festival Gema Sakinah (GEMAS) dan Gebyar Ustadz/Ustadzah Nusantara (GUNTARA) Santri TAAM, Guru TKA/TPA tingkat Provinsi Jawa Barat 2026.

Prosesi pelepasan berlangsung di halaman Balekota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, Bungursari, pada Senin (24/8/2026). Kontingen tersebut akan bersaing di Kabupaten Garut selaku tuan rumah penyelenggara.

Wali Kota Viman Alfarizi menyampaikan optimisme tinggi terhadap performa kontingen Kota Tasikmalaya di Kota Dodol. Keyakinan tersebut menguat mengingat Kota Tasikmalaya sudah lima kali berturut-turut merebut predikat juara umum pada ajang serupa, bahkan pernah menyabet juara umum tingkat nasional pada 2021.

“Kami semua masyarakat Tasikmalaya mendoakan, agar kontingen Kota Tasikmalaya, insyaallah kembali meraih juara dalam lomba Sakinah, sehingga meraih prestasi enam kali juara umum berturut-turut,” harap Viman Alfarizi, Senin (24/8/2026).

Perkuat Program Tasik Religius Lewat Pendidikan keagamaan

Viman menjelaskan bahwa capaian lima kali juara umum membuktikan konsistensi Pemkot Tasikmalaya dalam mendukung pendidikan keagamaan di madrasah, khususnya lembaga TKA/TPA. Dukungan ini memperkuat ekosistem program prioritas Tasik Religius.

Ia meminta seluruh peserta tidak hanya memburu kemenangan, tetapi juga memanfaatkan ajang ini sebagai sarana menimba ilmu dan memperluas wawasan.

“Mereka adalah anak-anak generus penerus yang memiliki potensi dalam memajukan dunia pendidikan keagamaan madrasah di daerah, tentu Pemkot Tasikmalaya akan memberikan atensi bagi adik-adik semua,” ucapnya.

Viman memberikan pesan khusus agar para peserta aktif bertukar pengalaman dengan kontingen lain se-Jawa Barat.

“Saya titip kepada para peserta yang mewakili Kota Tasikmalaya. Bukan hanya berjuang demi meraih juara, tapi manfaatkan kegiatan untuk bertukar pikiran dan pengalaman dengan lembaga TKA/TPA lain se-Jawa Barat. Jadikan ajang perlombaan ini sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah bagi generasi muda di Kota Tasikmalaya Tasikmalaya,” harapnya.

BKPRMI Kota Tasikmalaya Siapkan 100 Anggota Kafilah

Ketua Kontingen sekaligus Ketua BKPRMI Kota Tasikmalaya, Nuki Anwar Sidik, menegaskan kesiapan timnya untuk mempertahankan takhta juara umum.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk kembali mempertahankan gelar juara umum. Pembinaan dan motivasi terus kami gencarkan kepada para peserta dan official selama persiapan,” ungkap Nuki.

Nuki mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membakar semangat para peserta dan pendamping.

“Terima kasih atas support dan dukungan yang diberikan Pemkot Tasikmalaya. Ini sebagai memotivasi kami dan anak-anak untuk tampil lebih terbaik,” jelasnya.

Nuki merinci kontingen kali ini membawa 100 orang kafilah, mencakup 24 peserta Festival GEMAS dan 15 peserta GUNTARA. Sisanya terdiri dari peserta Lomba Santri TAAM, Guru TKA/TPA, pendamping, official, hingga orang tua murid.

“Kami berharap seluruh peserta mampu menunjukkan performa terbaiknya. Bawa nama baik Kota Tasikmalaya, junjung sportivitas, dan raih prestasi setinggi-tingginya,” harapnya.

Rombongan kafilah bertolak menuju lokasi perlombaan di Kabupaten Garut pada Senin sore. Pemkot Tasikmalaya berharap keikutsertaan ini terus menumbuhkan nilai religius, akhlak mulia, serta semangat belajar Al-Qur’an pada generasi muda.

(Seda)

Disbudpora Ciamis Rilis Agenda Tradisi Budaya Agustus–September 2026

Penulis

Irfansyah Riza

-

24 Agustus 2026

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis merilis sejumlah tradisi budaya yang telah dan akan berlangsung sepanjang bulan Agustus hingga September 2026.

Kepala Disbudpora Kabupaten Ciamis, Dian Budiyana, menyampaikan informasi tersebut, Senin (24/8/2026).

Dian menjelaskan bahwa masyarakat Tatar Galuh telah menyelesaikan beberapa tradisi budaya dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Pelaksanaan ritual tersebut meliputi tradisi Merlawu di Situs Patapan (Desa Ciparigi, Sukadana), Merlawu di Situs Ciluncat (Sukadana), Nyuguh di Kampung Adat Kuta (Tambaksari), serta Nelesan di Desa Nagara Pageuh (Panawangan).

“Kami akan terus berkomitmen dalam merawat tradisi budaya. Selama bulan Maulid (Rabiul Awal) masyarakat di Tatar Galuh Ciamis kembali menggelar berbagai upacara adat warisan leluhur,” katanya.

Wujud Syukur dan Penguat Identitas Kebudayaan Daerah

Dian menuturkan bahwa warga Tatar Galuh tidak hanya menggelar upacara adat saat bulan Maulid. Masyarakat di desa-desa yang memiliki situs budaya juga aktif menyelenggarakan tradisi serupa saat menyambut bulan suci Ramadan.

“Melalui konsistensi penyelenggaraan tradisi ini, kami berharap warisan sejarah dan kearifan lokal Tatar Galuh Ciamis tetap terjaga serta menjadi pilar penguat identitas kebudayaan daerah,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa rangkaian upacara adat ini bukan sekadar agenda tahunan. Kegiatan ini kemudian menjadi wujud ungkapan rasa syukur (tasyakur binikmat) masyarakat Ciamis kepada Allah SWT.

Jadwal Tradisi Merlawu Gandoang dan Nyangku Panjalu

Masyarakat Kabupaten Ciamis akan melanjutkan agenda kebudayaan ini dalam beberapa waktu ke depan.

“Dalam waktu dekat masyarakat akan menyelenggarakan Tradisi Merlawu di Situs Gandoang, Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih pada 28 Agustus 2026. Selanjutnya ada prosesi Nyangku di Panjalu berlangsung pada 7 September 2026 mendatang,” ungkapnya.

Menghubungkan Teori Akademik dengan Praktik Industri Financial

Siapkan Program Sekolah Pasar Modal Berkelanjutan

Dukungan Utuh dari 27 DPC dan Organisasi Sayap

Targetkan Ulang Kejayaan Pemilu dan Teladani Gaya Dedi Mulyadi

Gubernur Dedi Mulyadi Apresiasi Kemitraan Strategis Demokrat

Perkuat Program Tasik Religius Lewat Pendidikan keagamaan

BKPRMI Kota Tasikmalaya Siapkan 100 Anggota Kafilah

Wujud Syukur dan Penguat Identitas Kebudayaan Daerah

Jadwal Tradisi Merlawu Gandoang dan Nyangku Panjalu