spot_imgspot_img
Sabtu 4 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 173

PGRI Banjar Dorong Perlindungan Hukum Guru dari Kriminalisasi

0
Banjar, FOKUSJabar.id
Caption: Ketua PGRI Kota Banjar

BANJAR,FOKUSJabar.id: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Banjar menilai maraknya pelaporan guru ke polisi akibat tindakan pendisiplinan siswa dapat mengancam masa depan pendidikan karakter. Kondisi ini berisiko membuat guru kehilangan keberanian dalam menegakkan aturan di sekolah.

Ketua PGRI Kota Banjar, Encang Zaenal Muarif, menyebut banyak guru akhirnya memilih diam ketika menghadapi pelanggaran siswa karena khawatir berhadapan dengan proses hukum.

Baca Juga: Wamendagri Sinkronisasi Program Strategis Nasional di Kota Banjar 

“Ketika guru menegur demi kedisiplinan lalu dilaporkan orang tua, muncul ketakutan. Jika dibiarkan, guru bisa bersikap masa bodoh. Dampaknya sangat serius, karakter anak-anak justru terabaikan,” ujar Encang, Sabtu (7/2/2026).

Encang menegaskan bahwa negara sebenarnya telah memberi ruang hukum bagi guru dalam menjalankan fungsi pendidikan. Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa guru tidak dapat dipidana hanya karena mendisiplinkan siswa.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru memberikan kewenangan kepada guru untuk menjatuhkan sanksi mendidik kepada peserta didik yang melanggar norma atau tata tertib sekolah.

Dalam Pasal 39 ayat (1), guru berhak memberikan teguran atau peringatan, baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 40 dan 41 bahkan menjamin perlindungan hukum bagi guru dari ancaman, intimidasi, hingga perlakuan tidak adil saat menjalankan tugas profesionalnya.

Implementasi Aturan Belum Optimal

Meski demikian, Encang menilai implementasi aturan tersebut belum berjalan optimal di lapangan. Ia menyebut sebagian aparat penegak hukum masih kurang memahami konteks pendidikan saat menangani laporan terhadap guru.

“Payung hukumnya ada, tetapi belum cukup spesifik. Guru tetap rentan menjadi objek kriminalisasi. Karena itu, kami mendorong lahirnya regulasi yang lebih tegas dan khusus untuk melindungi guru,” katanya.

Di sisi lain, PGRI Kota Banjar juga menyampaikan harapan kepada Kapolres Banjar yang baru, AKBP Didi Dewantoro. Encang berharap kepemimpinan baru mampu membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih erat dengan dunia pendidikan.

“Kami berharap kepolisian dan guru bisa bersinergi membangun pendidikan karakter. Anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara mental dan berakhlak,” ucapnya.

Menurut PGRI, pendidikan karakter hanya dapat berjalan efektif jika guru merasa aman dan terlindungi. Guru yang bekerja tanpa rasa takut akan lebih berani menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika kepada peserta didik.

(Budiana Martin)

Pemkot Bandung Siapkan Rp348 Miliar untuk Perkuat Pengelolaan Sampah 2026

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Tempat Pengolahan Sampah di Pasar Induk Caringin Kota Bandung

BANDUNG,FOKUSJabar.id“: Pemerintah Kota Bandung menggelontorkan anggaran Rp348 miliar untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah sepanjang 2026. Pemkot mengarahkan dana tersebut untuk menjaga layanan kebersihan harian, memperluas pemilahan sampah dari sumber, serta meningkatkan kapasitas pengolahan sampah perkotaan.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruq, menjelaskan bahwa anggaran ini menopang kebutuhan operasional utama di lapangan. Mulai dari honor petugas kebersihan, penyapu jalan, sopir, hingga kru pengangkut sampah.

Baca Juga: Masa Transisi Tiga Bulan, Pemkot Bandung Resmi Kelola Kebun Binatang

“Anggaran juga menutup biaya tipping fee ke TPA Sarimukti, pengangkutan, BBM, serta operasional TPS 3R dan TPST,” ujar Salman, Sabtu (7/2/2026).

Selain menjaga operasional rutin, Pemkot Bandung menyiapkan stimulus sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan. Bantuan tersebut meliputi penyediaan tempat sampah terpilah dan gerobak sampah untuk mendukung pengelolaan mandiri oleh warga.

“Langkah ini kami dorong agar masyarakat lebih aktif memilah dan mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan,” katanya.

Pemkot Bandung juga terus memperkuat Program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Sebanyak 1.596 petugas Gaslah kini bertugas di setiap RW dan menerima honor bulanan.

“Anggaran Gaslah berada di kisaran Rp23 sampai Rp24 miliar. Kami terus memantau kinerja petugas dan melengkapinya secara bertahap dengan sarana pendukung,” jelas Salman.

Perluas Cakupan Kawasan Bebas Sampah

Di sisi edukasi, Pemkot Bandung memperluas cakupan Kawasan Bebas Sampah (KBS). Saat ini, sekitar 500 RW atau 30 persen dari total RW di Kota Bandung telah menerapkan KBS.

“Pada 2026 kami menargetkan 750 hingga 800 RW. Kami juga mendorong peningkatan kepatuhan pemilahan sampah dari 30 persen menjadi minimal 50 persen,” ungkapnya.

Salman menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung memiliki landasan regulasi yang kuat. Pemerintah kota mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Perwal Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), serta Jakstrada Kebijakan dan Strategi Daerah.

“Regulasi tersebut mengatur seluruh aspek, mulai dari operasional kebersihan, pembentukan UPT BLUD, penetapan tarif layanan, hingga kerja sama dengan pihak ketiga,” ucapnya.

Pemkot Bandung juga menyelaraskan setiap kebijakan daerah dengan aturan pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk meningkatkan partisipasi publik, Pemkot mengoptimalkan peran Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit, memperkuat kampanye edukasi berkelanjutan, serta menerapkan surat edaran Wali Kota Bandung terkait prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Penegakan Hukum

Integrasi program Kang Pisman dengan Buruan SAE dan Dapur Dahsat turut menjadi strategi membangun sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Dalam hal penegakan hukum, DLH akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak pembuang sampah sembarangan. Aturan sanksi telah tercantum jelas dalam peraturan daerah.

“Penegakan hukum kami lakukan untuk memberi efek jera. Kami juga mengajak warga ikut mengawasi dan melaporkan pembuangan sampah liar,” tegas Salman.

Pemkot Bandung memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk larangan pengoperasian kembali insinerator.

Pada 2026, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah harian dari sekitar 300 ton menjadi 500 hingga 600 ton per hari. Seiring penghentian teknologi termal, pemerintah kota mengkaji alternatif ramah lingkungan seperti RDF, maggot, pengolahan sampah organik, serta pengurangan sampah langsung dari sumber.

Saat ini, Pemkot Bandung juga menginventarisasi lahan milik pemerintah kota yang berpotensi menjadi lokasi pengolahan sampah berbasis RDF. Tujuannya mengatasi keterbatasan kuota di TPA Sarimukti.

“Target kami jelas, pengelolaan sampah Kota Bandung harus terus meningkat dan berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Wamendagri Sinkronisasi Program Strategis Nasional di Kota Banjar 

0
banjar@fokusjabar.id
Wamendagri Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus didampingi Wali Kota Banjar Sudarsono meninjau SPPG Hegarsari.(Agus Purwadi/fokusjabar.id)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, melakukan kunjungan kerja ke Kota Banjar, Jawa Barat Sabtu (7/2/2026). 

Kunjungan tersebut di lakukan untuk memantau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yang di canangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto

Kedatangan Wamendagri ke Kota Banjar di sambut langsung Wali Kota Banjar. Sudarsono dan Wakil Wali Kota Banjar Supriana di Pendopo Kota Banjar. 

Baca Juga: Jilid 2 Kasus Korupsi Tunjangan Anggota DPRD Kota Banjar Naik Penyidikan

Salah satu tempat yang di sambangi yakni dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Tepatnya satuan pelayan pemenuhan gizi (SPPG) Hegarsari, di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. 

Wamendagri Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus mengapresiasi SPPG yang telah di kunjungi. Bahkan menurutnya, SPPG tersebut bisa di jadikan contoh di Kota Banjar karena sudah sesuai standar.

“Bagus ini. Ini bisa di jadilkan percontohan,” ungkapnya singkat. 

Sementara itu, Wali Kota Banjar Sudarsono mengatakan, kedatangan Wamendagri ke Kota Banjar. Selain memantau pelaksanaan MBG ada 2 program strategis nasional (PSN).

“Yang harus di sinkronisasi dengan pemerintah pusat yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan cek kesehatan gratis. Di Banjar sudah semua,” ungkapnya. 

Baca Juga: Polres Banjar Gelar Operasi Keselamatan di Perbatasan Banjar–Ciamis

Kunjungan Mendagri ke Kota Banjar menjadi satu kebanggaan terutama bagi Mitra Dapur SPPG Hegarsari Muhammad Gifari.

Gifari mengaku bangga karena SPPG Hegarsari menurut Wamendagri bisa di jadikan percontohan baik dari segi bangunan, SOP maupun alat.

“Kami bangga lah, apalagi pak Wamen tadi mengatakan ini bisa di jadikan contoh,” ucapnya.

(Agus Purwadi)

Karang Taruna Desa Sindawangi Pangandaran Sulap Sampah MBG Jadi Rupiah

0
pangandaran@fokusjabar.id
Suasana saat memilih sampah organik dan non organik

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Karang taruna bina remaja Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran menyulap sampah dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya menjadi nilai rupiah.

‎Sampah organik dan non organik oleh pengurus Karang taruna di angkut dari dapur MBG menggunakan kendaraan roda tiga ke tempat pemilahan. 

‎Dengan piawai para pemuda tersebut mulai beraksi memilah sejumlah sampah-sampah yang sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. 

Baca Juga: Sambut Ramadan, Grand Palma Pangandaran Sediakan Umroh Gratis

‎Tanpa rasa ragu mereka memindahkan ke kantung plastik berwarna hitam dengan ukuran besar. Termasuk Sampah Organik Dapur (SOD) dari sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG.

‎Rencananya, usai di lakukan pemilahan sampah tersebut akan di jual ke salah bank sampah induk di Desa Cikembulan, Pangandaran. Hasil dari penjualan, di gunakan untuk kesejahteraan anggota.

‎Ketua karang taruna bina remaja, Padna bersyukur dengan adanya SPPG yang berada di wilayahnya tersebut.

‎Keberadaan dapur MBG merupakan sebuah peluang besar bagi para pemuda yang tergabung di karang taruna untuk ikut berpartisipasi menyukseskan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

‎”Kita sengaja berkolaborasi dengan pengelola SPPG Sindangwangi untuk memberdayakan para pemuda yang ada di sekitar,” ungkap Padna di temui di gudang pemilahan, Sabtu (7/2/2026). 

Kolaborasi Dengan SPPG

‎Dia menjelaskan, setelah berhasil mengelola sampah di satu SPPG tidak menutup kemungkinan pihaknya akan berkolaborasi dengan SPPG di wilayah lain.

‎‎Pengelola dapur SPPG Sindangwangi, Yayat Candrahayat mengaku terbantu dengan kehadiran para pemuda karang taruna yang berperan aktif dalam membersihkan sampah yang di produksi dapur miliknya.

Baca Juga: Program MBG, Cahaya Hidup Bagi Relawan SPPG Sindangwangi Pangandaran

‎Sebab hal ini sejalan dengan instruksi Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana BGN menekankan higienitas lingkungan serta limbah yang di hasilkan SPPG.

‎‎”Saya cukup bangga dengan karang taruna di sini. Ketuanya koperatif dan mereka mau ikut membantu program ini dalam mengelola limbah dari MBG,” kata Yayat.

Yayat sengaja menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada para pemuda Karangtaruna supaya para pemuda mempunyai kegiatan positif.

(Sajidin)

PBPI Jabar Diminta Tingkatkan Pembinaan Prestasi

0
PBPI Jabar fokusjabar.id
Cabor Padel

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Provinsi Jawa Barat di minta untuk terus melakukan pembinaan atlet dengan lebih baik dalam konteks pembinaan olahraga prestasi.

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat, M. Budiana usai membuka turnamen Padel bertajuk Team Showdown Jawa Barat 2026 – Bandung Raya Series di The Grande Padel Society, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Sabtu (7/2/2026).

BACA JUGA:

KONI Jabar Apresiasi Respons Cepat Gubernur Tangani Atlet Rugby Garut

Budiana menuturkan, perkembangan olahraga Padel di Jabar sangat luar biasa. Bahkan sudah mampu mengalahkan Jakarta. Baik dari sisi ketersediaan sarana prasarana lapangan yang mumpuni hingga antusiasme dan animo masyarakat.

“Progresivitas perkembangan Padel di Jabar harus di jaga. Salah satunya dengan kualitas pertandingan yang terus meningkat dan dalam konteks pembinaan olahraga prestasi. Artinya, PBPI Jabar harus lebih serius, terstruktur dan terpola dengan baik,” kata Budiana.

Usai di terima aecara resmi sebagai anggota KONI Jabar, lPBPI Jabar harus lebih mampu dan melanjutkan perkembangan olahraga Padel di seluruh daerah. Beberapa agenda kegiatan harus di laksanakan dan di siapkan PBPI Jabar.

“Beberapa bulan ke depan, padel di pertandingkan di Porprov XV Jabar sebagai cabang olahraga eksebisi. Lalu di tahun 2027 melaksanakan pelatda untuk PON XXII yang akan di gelar di tahun 2028. Prestasi olahraga Jabar di nasional maupun internasional selalu terdepan. Dengan hadirnya padel bisa ikut menambah prestasi itu. Sehingga cita-cita mewujudkan Jabar Istimewa melalui prestasi olahraga bisa terwujud,” Budiana menerangkan.

Dia mengapresiasi pelaksanaan turnamen Padel resmi perdana yang di gelar PBPI Jabar. Antusiasme peserta yang di dukung dengan inisiatif penyelenggara menjadi sinyal positif perkembangan di Tanah Pasundan.

BACA JUGA:

Sakit Parah Tanpa BPJS, Atlet Rugby Garut Mendapat Perhatian KONI

“KONI Jabar akan selalu mendukung perkembangan Padel. Dukungan iu harus di ikuti dengan prestasi mumpuni,” katanya.

Ketua PBPI Jabar, Mirza Yudinar mengatakan, turnamen padel bertajuk Team Showdown Jawa Barat 2026 akan di gelar di empat seri.

Seri perdana di gelar di Kota Bandung selama dua hari, 7-8 Februari 2026, di The Grande Padel Society Kota Bandung.

“Turnamen ini di gelar dalam dua format. Yakni beregu (squad) serta pair competition dengan tiga kategori (bronze, silver dan gold). Tidak hanya peserta dari pengcab PBPI atau klub asal kota dan kabupaten di Jabar, tapi turnamen ini pun di ikuti peserta dari luar daerah. Ini menunjukkan jika padel sudah berkembang pesat dan di gandrungi masyarakat,” kata Mirza.

Untuk pelaksanaan eksebisi Porprov XV Jabar tahun 2026, Mirza menegaskan, pihaknya sudah siap untuk menggelar pertandingan. Sebanyak 13 pengcab PBPI kota/kabupaten sudah siap untuk mengirim perwakilan atletnya untuk berlaga di Porprov XV Jabar.

“Eksebisi Porprov XV Jabar cabang olahraga padel akan di laksanakan di Kota Bekasi. Dan kita sudah siap dengan 13 daerah. Kita juga mendorong terus pembinaan atlet di setiap pengcab serta pembentukan kepengurusan baru,” pungkas Mirza.

(ageng)

Camat Rancah Evakuasi Matrial Tebing Longsor di Kawunglarang

0
Tebing Longsor Kawunglarang fokusjabar.id
Imbauan daerah rawan longsor

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Hujan yang terus mengguyur dengan intensitas cukup tinggi di wilayah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Jabar) menyebabkan tebing setinggi 5 meter dengan panjang 10 meter di Blok Cigaru Dusun Cihaurgeulis, Desa Kawunglarang longsor.

Menurut Camat Rancah, kejadian longsor di Blok Cigaru Dusun Cihaurgeulis merupakan yang kedua.

BACA JUGA:

Rumah Warga Kawunglarang Ciamis Terancam Longsor

“Kejadian pertama, tebing itu longsor pada Senin malam. Dan yang kedua kalinya Jumat malam,” katanya, Sabtu (7/2/2026).

Nia menyebut, matrialtebing longsor berupa rumpun bambu dan tanah menimbun sebagian bahu jalan. Sehingga arus lalu lintas kendaraan sempat terganggu.

“Saat kejadian, jalan di sana hanya bisa di lalui kendaraan satu arah,” ucapnya.

Pihalnya bersama warga langsung gotong royong membersihkan sisa material longsoran yang menimbun sebagai bahu jalan.

“Tadi kami telah melaksanakan gotong royong bersama TNI-Polri dan masyarakat membersihkan sisa material longsoran,” jelasnya.

Nia mengatakan, saat ini kondisi jalan sudah bisa di lalui dari kedua arah.

“Para pengendara di imbau selalu hati-hati. Di lokasi sudah di pasang rambu rambu daerah rawan longsor,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)

Rumah Warga Kawunglarang Ciamis Terancam Longsor

0
Kawunglarang fokusjabar.id
Pondasi rumah milik Abdul Hamid warga Kawunglarang yang terancam terseret longsor

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Rumah milik Abdul Hamid di Dusun/Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Jabar) terancam terseret tanah longsor.

Penyebabnya, Tembok Penahan Tanah (TPT) di pinggir  bangunan rumah ambrol dan menyeret sebagian pondasi.

BACA JUGA:

Cafe Baraya Kopi di Banjarsari Ciamis Kebakaran

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani mengatakan, pihaknya menerima laporan tersebut pada Jumat (7/2/2026) malam.

“TPT ambrol saat hujan mengguyur wilayah Desa Kawunglarang,” ungkap Ani, Sabtu (7/2/2026)

Ani menduga ambrolnya TPT karena kondisi tanah gembur yang di perparah terkena guyuran hujan.

“Posisi TPT tepat di lahan rumah tersebut,” ucapnya.

Menurut Ani, beberapa waktu setelah menerima laporan dari aparat pemerintah kecamatan Rancah pihaknya langsung melakukan asesmen.

“Pemilik rumah sudah kami berikan bantuan logistik kedaruratan,” ungkapnya.

Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ciamis menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat ambruk dan kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis mencatat beberapa kejadian tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Cikoneng.

Di Kecamatan Ciamis, dua rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Rumah milik Mamat Selamet di Lingkungan Desa Kolot, yang dihuni dua jiwa, ambruk akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk. Peristiwa serupa menimpa rumah Ade Atiyah, warga Dusun Selaawi, Desa Imbanagara Raya, yang sebagian strukturnya runtuh karena faktor usia bangunan.

(Husen Maharaja)