spot_imgspot_img
Senin 5 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 168

Program CFD dan Braga Beken Kota Bandung Jadi Temuan BPK

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Program Car Free Day (CFD) dan Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken) di Kota Bandung terancam tak kembali digelar setelah pelaksanaannya pada 2025 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Program Car Free Day (CFD) dan Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken) di Kota Bandung terancam tak kembali digelar setelah pelaksanaannya pada 2025 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Temuan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran sekitar Rp2,7 miliar yang dinilai tidak memiliki dasar hukum memadai karena digunakan untuk pembayaran kepada personel non-ASN.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK, anggaran tersebut dialokasikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung pada tahun anggaran 2025 untuk kebutuhan belanja jasa ketenteraman dalam pelaksanaan CFD dan Braga Beken.

Baca Juga: Proyek BRT, Pedagang Cicaheum Bandung Terima Kompensasi Rp6 Juta

Di Kota Bandung, CFD selama ini digelar di kawasan Dago dan Buahbatu. Sementara Braga Beken merupakan program yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati kawasan Jalan Braga tanpa kendaraan pada akhir pekan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung kini melakukan kajian mendalam untuk menentukan keberlanjutan kedua program tersebut.

“Betul. Saya memang sedang melakukan kajian yang sangat dalam. Teman-teman juga meminta agar tetap dilaksanakan CFD. Tapi karena ada temuan dari BPK ini, maka semuanya jadi ragu-ragu dan takut,” kata Farhan di Balai Kota Bandung Rabu (26/8/2026).

Farhan menilai, CFD memiliki manfaat bagi masyarakat karena menyediakan ruang publik untuk berinteraksi sekaligus menjadi wadah bagi pelaku UMKM.

“CFD, baik yang di Buah Batu maupun yang di Dago, bagaimanapun memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi, dapat ruang publik baru, terus UMKM juga bisa buka,” katanya.

Daya Tarik Wisatawan

Sementara Braga Beken, kata Farhan, memberikan kesempatan kepada warga untuk menikmati kawasan Jalan Braga tanpa kendaraan pada akhir pekan. Kedua program tersebut juga dinilai memiliki daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung.

Namun, manfaat tersebut tidak membuat Pemkot Bandung mengabaikan temuan BPK. Farhan menegaskan, seluruh pelaksanaan program harus memiliki dasar hukum dan mekanisme anggaran yang sesuai ketentuan.

“Tapi bagaimanapun saya mengikuti temuan BPK ini, artinya saya mesti memastikan dulu bahwa semua pelaksanaan kebijakan ini harus mematuhi aturan yang ada,” jelasnya.

Baca Juga: Sengketa SDN 026 Bojongloa, Begini Sikap Disdik Kota Bandung

Karena itu, Pemkot Bandung akan mengkaji kembali mekanisme pelaksanaan CFD dan Braga Beken, termasuk aspek penganggaran serta keterlibatan personel non-ASN.

Farhan mengatakan peluang kedua program tersebut kembali digelar tetap terbuka jika persoalan regulasi dan administrasinya telah diselesaikan.

“Kalau aturannya sudah beres semuanya, insya Allah kedua program itu akan dibuka lagi,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Proyek BRT, Pedagang Cicaheum Bandung Terima Kompensasi Rp6 Juta

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Pembangunan depo Bus Rapid Transit (BRT) di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, mulai dilakukan. Ratusan lapak pedagang yang terdampak pembangunan depo tersebut pun mulai dibongkar. (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pembangunan depo Bus Rapid Transit (BRT) di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, membuat sejumlah pedagang harus kehilangan lapak tempat mereka mencari nafkah. Salah satunya Nurjaman, pedagang batagor dan baso tahu yang telah 26 tahun berjualan di kawasan tersebut.

Lapaknya kini mulai di bongkar untuk mendukung pembangunan depo BRT.

Nurjaman mengaku telah menerima kompensasi sebesar Rp6 juta dari pemerintah yang akan di gunakan untuk membantu biaya memindahkan usaha.

“Tergantung ukuran tempatnya. Saya mendapat Rp6 juta. Sudah terbayar. Makanya uang itu saya gunakan untuk pindah tempat,” kata Nurjaman, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga: Sengketa SDN 026 Bojongloa, Begini Sikap Disdik Kota Bandung

Menurut Nurjaman, kompensasi di berikan setelah para pedagang menerima pemberitahuan tertulis terkait penataan kawasan.

Pemerintah juga telah beberapa kali menggelar pertemuan untuk menyosialisasikan rencana pembangunan depo BRT di Terminal Cicaheum.

Para pedagang memilih membongkar lapaknya secara mandiri. Selain membantu mempercepat proses pembangunan, pembongkaran sendiri membuat pedagang dapat menyelamatkan barang-barang yang masih bisa di gunakan.

“Kami bongkar sendiri, karena barang-barang milik kami juga kami ambil sendiri. Semua barang dagangan dan barang-barang lain yang berharga semuanya bisa kami bawa,” katanya.

Berjualan Keliling

Nurjaman mengatakan, untuk sementara dirinya belum memilih lokasi usaha baru secara permanen. Ia memilih tetap berjualan secara keliling di sekitar kawasan Cicaheum.

“Jualan batagor dan baso tahu. Sudah 26 tahun. Bukan pindah ke tempat baru yang tetap. Jualan keliling dulu,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyediakan sejumlah lokasi alternatif bagi pedagang terdampak. Salah satunya berada di Terminal Leuwipanjang yang memiliki kios kosong di lantai satu dan dua.

“Sudah di sediakan tempat alternatif. Banyak pilihan tempatnya. Misalnya di Leuwipanjang lantai 1 dan lantai 2, banyak kios yang masih kosong. Kalau mau jualan di sana, banyak tempat yang sudah di siapkan pemerintah,” ucapnya.

Meski tersedia lokasi alternatif, Nurjaman berharap tetap dapat berjualan di sekitar Cicaheum. Ia mengaku telah lama tinggal di kawasan tersebut bersama keluarganya. Sehingga perpindahan lokasi usaha yang terlalu jauh di nilai akan menyulitkan.

“Bagi saya sendiri, saya sudah tinggal di sini lama. Seluruh keluarga, anak dan cucu semua berdomisili di sini. Usaha pun sebaiknya tetap di sekitar sini, tidak bisa berjualan terlalu jauh,” katanya.

Pedagang yang Terdampak

Sembari menunggu penataan kawasan, Nurjaman tetap berjualan secara keliling di sekitar Terminal Cicaheum.

Ia berharap, kompensasi yang di berikan pemerintah dapat membantu keberlangsungan hidup para pedagang yang terdampak.

“Kalau bisa, kompensasi yang di berikan cukup untuk hidup, supaya tidak perlu bekerja keras tiap bulan. Itu harapan saya. Tapi ya mana bisa, namanya orang biasa tetap harus berusaha mencari nafkah,” ungkapnya.

Baca Juga: Partai Demokrat Jabar Gelar Dikpol, Begini Pesan Herman Khaeron

Meski harus kehilangan lapak, Nurjaman mengaku menerima dan mendukung pembangunan depo BRT yang merupakan program pemerintah. Ia menyadari pedagang harus menyesuaikan diri dengan penataan kawasan tersebut.

“Ya harus ikhlas dan mendukung. Mau bagaimana lagi,” ujarnya.

Dengan nada bercanda, Nurjaman mengatakan jika memiliki cukup uang, dirinya bahkan ingin membeli lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek BRT agar kawasan tersebut tetap bisa menjadi tempat berdagang.

“Kalau saya punya uang, saya mau beli lahan proyek BRT itu sendiri, supaya tidak dibangun dan tetap jadi tempat jualan kami. Tapi saya tidak punya uang. Uang untuk makan sehari-hari saja pas-pasan, menutup lubang gali lubang,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Diduga Lakukan Penipuan, Pendamping PKH Pangandaran Dipanggil Koordinator

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Pangandaran@fokusjabar.id
Suasana pemanggilan pendamping PKH.(fokusjabar.id/Sajidin)

‎‎PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pangandaran memanggil pendamping PKH berinisial E, Rabu (26/8/2026). Pemanggilan dilakukan buntut dugaan penipuan terhadap seorang warga dengan kerugian mencapai Rp12 juta.

‎Pertemuan berlangsung di Kantor Koordinator PKH Kabupaten Pangandaran sekitar pukul 08.00 WIB. Turut hadir Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial (Dayalinjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran, Rayi Pasya.

‎Koordinator PKH Kabupaten Pangandaran, Ina Nuraeni, mengatakan dalam pertemuan itu E menyatakan kesediaannya bertanggung jawab penuh atas persoalan yang terjadi.

Baca Juga: Nasabah Mandiri di Kalipucang Pangandaran Gunting Kartu ATM dan Tutup Rekening

‎”Tadi sekitar pukul 08.00 WIB sudah dipanggil. Termasuk dari dinas pun ada perwakilan oleh Pak Rayi Pasya,” ujarnya di ruang kerjanya.

‎Menurut Ina, kesanggupan E dituangkan dalam berita acara. E juga bersedia meminta maaf kepada korban dan mengembalikan seluruh kerugian.

‎”Pada intinya yang bersangkutan siap bertanggung jawab. Itu dituangkan dalam berita acara. E mau meminta maaf kepada korban dan siap bertanggung jawab, termasuk kepada instansi PKH,” kata Ina.

‎E bahkan disebut berencana mengajukan pinjaman ke perbankan untuk mengembalikan uang korban sebesar Rp12 juta.

‎”Hari ini juga katanya mau melakukan pinjaman ke perbankan,” jelasnya.

Ini Alasan Gunakan Uang

‎Ina mengaku belum mengetahui secara pasti alasan E menggunakan uang tersebut. Namun ia menduga uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

‎”Kan E ini domisili asli Ciamis, di sini hanya kerja,” paparnya.

‎Terkait isu uang digunakan untuk judi online, Ina mengaku tidak mengetahui. 

‎”Itu mah dulu katanya memang seperti itu, waktu kepemimpinan bukan saya. Kalau sekarang enggak tahu,” ungkapnya.

‎Ina menyebut selama ini kinerja E sebagai pendamping PKH tergolong baik dan laporan hariannya tidak bermasalah. Namun kasus ini tetap menjadi perhatian karena menyangkut nama baik institusi.

‎”Kalau tidak dibereskan, kemungkinan yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi tegas. Kan ada kode etiknya,” tegasnya.

‎Ia akan berkonsultasi dengan pihak provinsi untuk menentukan sanksi terhadap E. “Kalau belum diselesaikan oleh E, apakah dapat SP 2 atau SP 3, tergantung penyelesaiannya,” ucap Ina.

‎Kasus ini bermula dari laporan Maryati (42), warga Kecamatan Pangandaran. Ia mengaku ditawari gadai mobil Timor oleh Samsul. Mobil tersebut disebut milik E yang butuh uang biaya masuk sekolah anaknya.

‎E bersama Samsul dan Asep kemudian datang menemui Maryati. Disepakati nilai gadai Rp12 juta dengan jangka waktu 2 bulan.

Gadai Mobil Rp10 Juta 

‎Namun Maryati baru mengetahui mobil itu masih digadai ke pihak lain senilai Rp10 juta. Ia kemudian menyerahkan Rp10 juta untuk menebus dan Rp2 juta diberikan langsung ke E.

‎”Saya menyerahkan uang Rp10 juta untuk menebus mobil itu. Setelah itu saya memberikan Rp2 juta kepada E, sehingga total uang yang saya keluarkan Rp12 juta,” kata Maryati, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga: Pendamping PKH di Pangandaran Dilaporkan IRT

‎Beberapa minggu kemudian, E dan Samsul kembali datang dengan alasan mobil akan ditebus karena ada yang mau beli. Maryati menyerahkan kunci mobil dan E meninggalkan sepeda motor.

‎Hingga kini mobil maupun uang Rp12 juta belum dikembalikan. Merasa dirugikan, Maryati menahan motor Honda Beat milik E dan motor pelat merah sebagai jaminan. 

‎Atas kejadian itu, Maryati bersama suami telah melaporkan E ke Polres Pangandaran.

‎(Sajidin)

Sengketa SDN 026 Bojongloa, Begini Sikap Disdik Kota Bandung

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menargetkan seluruh siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai belajar di sekolah sementara, SDN 148 Cibaduyut, pada 4 September 2026. (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menargetkan seluruh siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai belajar di sekolah sementara, SDN 148 Cibaduyut, pada 4 September 2026.

Persiapan perpindahan dilakukan secara bertahap. Disdik lebih dulu menggelar simulasi dengan mengajak siswa mengenali rute perjalanan dari rumah menuju sekolah sekaligus beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru.

Kepala Disdik Kota Bandung Asep Saeful Ghufron mengatakan, simulasi dilakukan berdasarkan rombongan belajar (rombel). Pekan ini, giliran siswa kelas 5 mengikuti simulasi perjalanan menuju SDN 148 Cibaduyut.

Baca Juga: Satu Nama Sapu Bersih Dukungan 27 DPC, Musda Demokrat Jabar Mengarah ke Aklamasi

“Simulasi pertama, jadi memperkenalkan mulai dari alur. Dia kan rumahnya di sekitar sana, dipastikan tidak menyeberang,” kata Asep di Balai Kota Bandung Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, siswa juga dikenalkan dengan rute yang aman dan didorong untuk berjalan kaki dari rumah menuju sekolah. Selain menjaga kesehatan, langkah itu diharapkan membuat siswa terbiasa dengan perjalanan menuju lokasi belajar yang baru.

“Kita akan mendidik anak-anak itu coba dibiasakan jalan kaki dari rumah ke sekolah. Tidak naik kendaraan, biar sehat juga,” ujarnya.

Tak hanya rute, Disdik juga mengenalkan lingkungan SDN 148 Cibaduyut kepada siswa agar mereka tidak merasa asing saat proses pembelajaran dipindahkan ke sekolah tersebut.

“Kepindahan sementara ke SDN 148 itu kita kenalkan dengan lingkungan yang ada di SDN 148. Itu simulasi dulu, belum kepada fix,” katanya.

Respons Positif Siswa

Asep menyebut, hasil simulasi sejauh ini menunjukkan respons positif dari para siswa. Mereka dinilai menikmati suasana di sekolah yang akan menjadi lokasi belajar sementara tersebut.

“Kalau kita lihat anak-anak senang banget. Suasana tawa. Di lingkungan SDN 148, lingkungannya lebih enak dibandingkan di 026. Halamannya luas, banyak pohon-pohon. Kemarin enjoy banget anak-anak, tawa-ketawa,” ungkapnya.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan unsur kewilayahan untuk memastikan rute perjalanan siswa dari rumah menuju sekolah.

“Kemarin sudah dipetakan oleh kewilayahan, baik Pak Lurah maupun Pak Camat. Saya sangat berterima kasih kepada jajaran kewilayahan yang mendukung ini,” ucapnya.

Asep menjelaskan, perpindahan sementara dilakukan untuk menjaga kenyamanan sekaligus kondisi psikologis siswa di tengah persoalan hukum yang terjadi di SDN 026 Bojongloa.

Menurut Asep, proses belajar mengajar di SDN 026 tidak dapat dipertahankan dalam kondisi seperti saat ini. Terlebih, persoalan kepemilikan aset sekolah telah memiliki putusan hukum.

“Ini persoalan ini tidak diada-ada, tapi sudah di depan kita. Kita tidak bisa mempertahankan secara tetap berjalan di sekolah SDN 026. Secara hukum sudah clear. Ahli waris yang menang,” katanya.

Bentuk Perlindungan Terhadap Siswa

Asep menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap siswa agar tidak terus berada dalam situasi yang dapat mengganggu kenyamanan dan psikologis mereka.

“Tapi kan tidak nyaman ke anak-anak. Saya kan menyelamatkan anak-anak. Jadi jangan sampai psikologis anak itu terus saja tertekan, sehingga kita evakuasi,” ucapnya.

Lebih lanjut Asepengatakan, target perpindahan seluruh siswa ke SDN 148 Cibaduyut ditetapkan pada 4 September 2026. Namun, pelaksanaan tersebut masih menunggu arahan formal dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Baca Juga: Pemkot Bandung Soroti Perubahan Status Kesejahteraan Desil 5 ke 6

“Mudah-mudahan tadi barusan beliau, Pak Wali, formalnya di tanggal 4 September. Harus sudah didorong semua,” ujarnya.

Meski kegiatan belajar mengajar dipindahkan, SDN 026 Bojongloa tidak akan dikosongkan. Disdik tetap menempatkan penjaga di lokasi serta mempertahankan aset dan barang-barang sekolah.

“SDN 026 tidak dikosongkan, ada penjaga tetap. Masih dikuasai aset itu. Karena barang-barang tidak akan saya keluarkan. Putusan masih non-real, tidak pengosongan,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Jembatan Garuda di Pameungpeuk Garut Resmi Beroperasi

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
jembatan garuda garut fokusjabar.id
Jembatan Garuda di Garut

GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin mendampingi kunjungan kerja Pangdam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kosasih dalam rangka meresmikan Jembatan Garuda di Kampung Cikopo, Desa Pameungpeuk, Kecamatan Pameungpeuk, Rabu (26/8/2026).

Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah pelosok.

BACA JUGA:

Bupati Garut Tinjau Pencarian 3 Wisatawan Terseret Arus Pantai Karangpapak

Bupati Garut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah merealisasikan pembangunan jembatan Garuda.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya yang luas. Yakni, terdiri dari 42 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa serta di aliri lebih dari 115 sungai.

“Sehingga menurut saya bahwa keputusan panglima untuk memenuhi keinginan Pak Presiden Pak Prabowo untuk membangunkan jembatan merupakan sesuatu yang kami butuhkan. Apalagi merupakan jembatan yang membantu akses masyarakat bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga jembatan ini akan sangat membantu dalam semua aspek kehidupan masyarakat,” kata Bupati.

Ia juga berpesan kepada Pemerintah Desa Pameungpeuk dan masyarakat untuk menjaga serta merawat fasilitas publik tersebut. Dengan begitu, manfaatnya dapat di rasakan dalam jangka panjang.

“Pak Kades titip, jembatan ini di buat dengan jerih payah teman-teman angkatan darat. Tolong di pelihara,” ungkapnya.

Pangdam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kosasih menegaskan, Jembatan Garuda di bangun untuk memangkas jarak dan waktu tempuh warga.

Jika sebelumnya warga harus berputar jauh atau menggunakan moda transportasi lain, kini penyeberangan antarwilayah dapat di tempuh dalam waktu sekitar dua menit.

BACA JUGA:

Putri Karlina Dorong Pramuka Dukung Swasembada Pangan

“Alhamdulillah ini pemberian dari programnya bapak Presiden. Mudah-mudahan rakyat bisa menikmatinya. Kita selaku penerus di wilayah, Kodam, Korem Kodim hanya melanjutkan dan membangun untuk masyarakat,” katanya.

Pangdam III/Siliwangi juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan gotong royong masyarakat setempat yang turut bekerja sama dengan para prajurit TNI selama proses pembangunan berlangsung.

(Bambang Fouristian)

Bupati Garut Tinjau Pencarian 3 Wisatawan Terseret Arus Pantai Karangpapak

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
bupati garut pantai karangpapak fokusjabar.id
Bupati Garut saat meninjau pencarian korban

GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin meninjau langsung lokasi penanganan musibah terseretnya tiga wisatawan di Pantai Karangpapak, Desa Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Rabu (26/8/2026).

Turut hadir jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Kodim Garut, Polres Garut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Garut, Forkopimcam Cikelet, Kepala Satpolairud Pameungpeuk serta Baznas Kabupaten Garut.

BACA JUGA:

Bupati Garut Dorong Penguatan Karakter Generasi Muda

Kehadiran lintas instansi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memaksimalkan upaya pencarian tiga wisatawan yang di laporkan tenggelam.

Bupati Garut menyampaikan duka mendalam dan empati kepada keluarga para korban.

“Kami sangat prihatin dan menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga para korban dapat segera di temukan,” ujar Abdusy Syakur Amin.

Guna mencegah kejadian serupa berulang, Bupati menginstruksikan jajaran terkait untuk memperketat langkah mitigasi dan pencegahan di kawasan pesisir.

Upaya tersebut mencakup penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan sarana dan peralatan penyelamatan hingga pembenahan sistem penjagaan pantai.

Bupati juga mengimbau wisatawan yang berkunjung ke kawasan pesisir selatan Garut untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi batas jarak aman dari bibir pantai.

Bupati Garut berharap, kerja sama antarinstansi terus di perkuat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung.

BACA JUGA:

Putri Karlina Dorong Pramuka Dukung Swasembada Pangan

Kehadiran Bupati merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan proses evakuasi, penanganan korban serta evaluasi keselamatan di lokasi wisata berjalan cepat dan tepat.

Pemerintah Kabupaten Garut juga mengimbau masyarakat dan pengelola wisata untuk lebih waspada terhadap potensi bahaya. Terutama saat musim hujan dan debit air meningkat.

Musibah tersebut menjadi pengingat, wisata boleh, tapi keselamatan nomor satu.

Karena itu, para wisatawan patuhi rambu, jangan berenang di area berbahaya dan ikuti arahan petugas.

Pemkab Garut berkomitmen membenahi sistem pengamanan wisata agar Garut tetap menjadi tujuan wisata yang membanggakan dan aman.

(Bambang Fouristian)

Putri Karlina Dorong Pramuka Dukung Swasembada Pangan

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
putri karlina pramuka fokusjabar.id
Wabup Garut, Putri Karlina

GARUT, FOKUSJabar.id: Wakil Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Putri Karlina menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Lapang Otista Kecamatan Garut Kota, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.”

BACA JUGA:

Bupati Garut Dorong Penguatan Karakter Generasi Muda

Tema tersebut menekankan peran gerakan Pramuka dalam mendukung ketahanan nasional. Khususnya sektor pangan.

Putri Karlina menyampaikan, keterlibatan anggota Pramuka di perlukan untuk mendukung agenda swasembada pangan.

“Ini hari Peringatan Pramuka ke-65. Teman-teman Pramuka di libatkan supaya punya jiwa untuk bisa menyukseskan swasembada pangan,” ucapnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan generasi muda mengenai tantangan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

“Pesan khusus, tantangan kita hari ini makin besar, teknologi berkembang pesat, terus di tambah juga tantangan global. Kemudahan ada tapi kesulitan juga bertambah,” katanya.

Pemkab Garut berharap, para anggota Pramuka dapat membentuk karakter yang kuat, tangguh, adaptif dan mampu menghadapi perubahan zaman.

“Kita berharap adik-adik Pramuka melalui kepramukaannya bisa menjadi sosok anak muda yang lebih kuat dan tangguh menghadapi era perubahan zaman,” pungkas Putri Karlina.

BACA JUGA:

Bupati Garut Apresiasi Open Turnamen Bulu Tangkis Danrem 062/TN Cup III 2026

Pramuka bukan hanya soal tali temali dan baris-berbaris. Saatnya Pramuka turun ke sawah dan ladang.

Dengan semangat “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan,” mari wujudkan swasembada pangan dari bumi perkemahan sampai halaman rumah.

Kegiatan Pramuka dalam mendukung swasembada pangan membuktikan bahwa Pramuka relevan dengan tantangan zaman.

Dari menanam di lahan perkemahan, membuat biopori sampai mengolah pangan lokal. Semua adalah wujud Dasa Darma: cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.

(Bambang Fouristian)

1...167168169...8,512Halaman 168 dari 8,512

Copyright © fokusjabar.id