spot_imgspot_img
Senin 4 Mei 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 16

Waduh! Sampah Organik Kota Bandung Melonjak

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Direktur Utama PT Prosignal Karya Lestari, Aldi Ridwansyah di Balai Kota Bandung Rabu (29/4/2026) (Fokusajabar.id/ Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pengolahan sampah organik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gedebage, Kota Bandung, menunjukkan lonjakan signifikan dalam sebulan terakhir.

Peningkatan ini di dorong bertambahnya pasokan dari program Gerakan Sadar Olah Sampah (Gaslah) yang kini rutin menyuplai sampah organik dari sejumlah wilayah.

Direktur Utama PT Prosignal Karya Lestari, Aldi Ridwansyah mengatakan, rata-rata kiriman sampah organik dari tiap kelurahan mencapai sekitar 500 kilogram per hari dalam kondisi optimal. Sampah berupa sisa sayur dan buah itu masuk ke fasilitas pengolahan sejak pukul 07.30 hingga 12.00 WIB.

Baca Juga: Vantara Turun Tangan, Penanganan Kesehatan Satwa di Bandung Zoo Diperkuat

“Grafik tonase Gaslah di seluruh Kota Bandung saat ini sudah mencapai 92 ton. Dalam sebulan terakhir ada peningkatan cukup signifikan. Dulu hanya berkisar 20–25 ton per hari, sekarang sudah mencapai 30–35 ton per hari,”kata Aldi di Balai Kota Bandung, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, kenaikan volume terjadi seiring semakin banyak kecamatan yang aktif mengirimkan sampah organik. Saat ini sedikitnya enam kecamatan rutin berkontribusi setiap hari, salah satu penyumbang terbesar yaitu Kecamatan Kiaracondong.

Aldi menjelaskan, sampah olah dapur (SOD) menjadi jenis sampah yang paling mudah di proses. Dalam waktu satu hari, material tersebut sudah bisa di olah menjadi bahan baku kompos.

TPST Gedebage pun masih memiliki kapasitas tambahan hingga 20 ton per hari untuk mengantisipasi potensi lonjakan pasokan.

Belum Semua Wilayah Optimal

Meski begitu, ia menilai belum semua wilayah optimal mengirimkan sampah organik. Kendala utama berasal dari jarak dan distribusi, terutama bagi kawasan yang jauh dari Gedebage.

Sejumlah kelurahan seperti Sukajadi, Sukagalih, Cipedes, dan Pajajaran di sebut sudah rutin mengirimkan sampah, namun masih banyak wilayah lain yang belum terpetakan maksimal.

“Untuk wilayah sekitar Gedebage relatif sudah optimal. Tapi untuk wilayah yang lebih jauh, kemungkinan masih terkendala distribusi atau pengolahan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Selain menerima sampah, TPST Gedebage juga menyalurkan kembali kompos kepada para pengirim. Dalam satu kali pengiriman, petugas Gaslah biasanya membawa sekitar 500 kilogram sampah organik, lalu kembali dengan membawa kompos sebanyak 300 hingga 600 kilogram, tergantung kapasitas.

Saat ini sekitar 15 kelurahan telah rutin terlibat dalam program tersebut, di antaranya berasal dari Kecamatan Kiaracondong, Mekar Mulya, Panyileukan, Gedebage, Cicendo, dan Sukajadi.

Keunggulan Program Gaslah

Aldi menambahkan, keunggulan program Gaslah terletak pada proses pemilahan sampah sejak dari sumber. Sampah yang masuk ke TPST Gedebage umumnya sudah terpilah, sehingga memudahkan proses pengolahan.

Bahkan setelah Lebaran, pihaknya sempat menghentikan sementara pengolahan residu domestik demi memprioritaskan lonjakan sampah organik.

Baca Juga: Pemkot Bandung Percepat Pemasangan PJU di 17 Ruas Jalan Prioritas

Selain sampah dapur, beberapa kelurahan juga mengirimkan ranting dan daun kering sebagai bahan pendukung atau starter kompos untuk menjaga keseimbangan karbon dalam proses pengomposan.

Aldi optimistis, jika seluruh wilayah Kota Bandung mengoptimalkan program Gaslah, volume pengolahan sampah organik berpotensi meningkat hingga 40 ton tambahan per hari.

“Kalau semua wilayah sudah optimal, potensi peningkatan sangat besar. Ini bisa jadi solusi nyata mengurangi beban sampah kota,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Jelang Mayday 2026, Kapolres Pangandaran Terima Audiensi SPSI

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Pangandaran@fokusjabar.id
Suasana audiensi PC FSP KEP SPSI Kabupaten Pangandaran.(Istimewa)

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Jelang peringatan Hari Buruh Internasional 2026, Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari menerima audiensi PC FSP KEP SPSI Kabupaten Pangandaran, Selasa (28/4/2026).

Pertemuan di gelar di Ruang Rapat Terbatas Tantya Sudhirajati Polres Pangandaran. Hadir Kasat Intelkam AKP Agus Mulyadi, Ketua PC KEP SPSI Hudli, Sekretaris Waluyo, beserta pengurus SPSI.

Audiensi membahas persoalan ketenagakerjaan di Pangandaran, mulai dari desk ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja, hingga rencana kegiatan Mayday 2026.

Baca Juga: Kompak! Intip Momen Polres Pangandaran, TNI, dan Pemda Olahraga Bareng di Hari K3 Sedunia

Kapolres menyatakan Polres Pangandaran siap jadi fasilitator penyelesaian masalah buruh secara humanis dan kondusif.

“Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan permasalahan ketenagakerjaan. Silakan di diskusikan bersama agar dapat di carikan solusi terbaik dengan melibatkan seluruh pihak terkait,” ujar AKBP Ikrar Potawari.

Ketua PC KEP SPSI Hudli mengapresiasi dukungan Polres dan berharap sinergi terus terjalin untuk memperjuangkan hak pekerja di Pangandaran.

Baca Juga: ASN Pangandaran Wajib Bersepeda ke Kantor Tiap Rabu dan Jumat

Dalam audiensi juga di bahas rencana diskusi ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja, perusahaan, BPJS, dan Pemda setelah Mayday 2026.

Hasil koordinasi memastikan tidak ada pemberangkatan buruh dari Pangandaran ke Jakarta pada Mayday tahun ini karena keterbatasan jumlah peserta.

Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Pangandaran.

(Sajidin)

Vantara Turun Tangan, Penanganan Kesehatan Satwa di Bandung Zoo Diperkuat

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Tim Veteriner Vantara saat diskusi teknis bersama para dokter hewan untuk memperkuat penanganan medis satwa di kebun binatang pada Rabu (29/4/2026) -Ist-

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan satwa di Bandung Zoo terus di perkuat melalui kolaborasi lintas lembaga.

Sinergi ini di wujudkan melalui kunjungan Tim Veteriner Vantara yang bergabung dalam diskusi teknis. Bersama para dokter hewan guna memperkuat penanganan medis satwa di kebun binatang pada Rabu (29/4/2026).

Diskusi tersebut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, RSH Cikole, BBKSDA Jawa Barat. Serta tim dokter hewan Bandung Zoo. 

Baca Juga: Pemkot Bandung Percepat Pemasangan PJU di 17 Ruas Jalan Prioritas

Kolaborasi ini di harapkan mampu memperkuat langkah penanganan kesehatan satwa dengan pendekatan medis yang komprehensif dan sesuai standar kesejahteraan satwa.

Dalam kunjunganya, Tim veteriner Vantara bergabung dalam diskusi teknis bersama dokter hewan gabungan. Guna memperkaya penanganan medis satwa di kebun binatang tersebut.

Tim Veteriner Vantara, drh. Shafira Permata mengatakan, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas perawatan satwa.

“Kami percaya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk otoritas lokal dan para praktisi veteriner, merupakan kunci dalam memastikan. Setiap penanganan satwa di lakukan secara tepat dan berbasis standar animal welfare yang baik,” kata Shafira.

Menyerahkan Bantuan Tambahan

Selain diskusi, Vantara juga menyerahkan bantuan tambahan berupa vitamin dan obat-obatan guna mendukung ketersediaan kebutuhan medis satwa di Bandung Zoo.

Secara keseluruhan, proses pemantauan dan penanganan kesehatan satwa di Bandung Zoo terus berjalan. Dengan dukungan berbagai pihak agar kesejahteraan satwa tetap menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar memastikan, bahwa kondisi satwa yang tengah di tangani. Berada dalam keadaan terkendali dan terus dipantau secara intensif oleh tenaga medis berwenang.

Baca Juga: Kemenhut Kampanye Kelestarian Alam Lewat Lagu ‘Merbabu’

Gin Gin menyebut, seluruh penanganan di lakukan secara terkoordinasi berdasarkan hasil pemeriksaan medis.

Meski begitu, pihaknya mengaku dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian. Terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa masih sangat di butuhkan ke depan.

“Penanganan satwa dil akukan oleh tim dokter hewan secara terkoordinasi dan terus dipantau perkembangannya. Secara umum kondisi satwa dalam keadaan terkendali dan seluruh langkah penanganan di lakukan berdasarkan pertimbangan medis yang komprehensif,” ungkapnya.

(Yusuf Mugni)

Aksi Warga Tuntut Dua Perangkat Desa Rejasari Banjar Diberhentikan 

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Banjar@fokusjabar.id
Ratusan warga Desa Rejasari tuntut dua perangkat desa diberhentikan. (Agus Purwadi/fokusjabar.id)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Ratusan warga Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat menggeruduk kantor Desa Rejasari Rabu (29/4/2026). 

Aksi warga menuntut agar kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) memberhentikan Sekertaris Desa Indra Sukandar dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Udi Muhrom. 

Tuntutan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya yang sudah di gelar antara Pemerintah Desa, BPD dan Forum Masyarakat Peduli Rejasari (F-MPR) dua pekan kebelakang. 

Baca Juga: Dana Revitalisasi Sekolah Jangan Dijadikan Bancakan

Karena tidak ada jawaban dari Kades maupun BPD selama kurun waktu dua pekan warga pun turun ke jalan. Warga meminta kejelasan mengenai tuntutan pemberhentian agar dua perangkat desa di berhentikan. 

Warga rela menunggu berjam-jam  demi hasil keputusan musyawarah desa luar biasa (Musdeslub) yang di gelar langsung hari ini.

Keputusan untuk menggelar Musdeslub sangat alot pasalnya masyarakat meminta Musdeslub di gelar hari ini juga. 

Baca Juga: BPJS Banjar Tegaskan Tak Ada Pembatasan Layanan Lab Prolanis

Ketua F-MPR Risno mengatakan, tak ada kata negosiasi, pemberhentian dua perangkat desa menjadi tuntuan warga. “Kami tidak mau negosisasi. Warga menuntut dua perangkat desa harus berhenti,” ungkapnya. 

Kepala Desa (Kades) Rejasari Ahmad Afrizal Rizki di hadapan masyarakat menuturkan, pengambilan keputusan soal tuntutan warga harus di lakukan Musdeslub terlebih dahulu.

“Harus melalui Musdeslub dulu mekanisme seperti itu,” katanya singkat.

(Agus Purwadi) 

Pemkot Bandung Percepat Pemasangan PJU di 17 Ruas Jalan Prioritas

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 17 ruas jalan prioritas guna mendukung program beautifikasi kota serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga. -Ist-

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 17 ruas jalan prioritas guna mendukung program beautifikasi kota serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, pengerjaan di lakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah di tetapkan pemerintah.

“Ada yang jadi titik berat kita sesuai timeline yang di buat, ada 17 jalan beautifikasi,” kata Rasdian, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga: Kemenhut Kampanye Kelestarian Alam Lewat Lagu ‘Merbabu’

Rasdian menjelaskan, kondisi PJU di lapangan saat ini masih belum merata. Sejumlah ruas jalan sudah memiliki penerangan, namun hanya di satu sisi, baik kanan maupun kiri.

“Nanti dari 17 itu ada sebagian yang sudah ada PJU-nya, ada yang PJU-nya di sebelah kanan, ada yang hanya di sebelah kiri,”katanya.

Untuk itu, pihaknya akan melengkapi pemasangan pada sisi jalan yang belum memiliki lampu penerangan agar pencahayaan lebih optimal.

Baca Juga: Arei Kembangkan Produk Berkualitas, Keselamatan Pendaki Jadi Prioritas

“Jadi untuk penguatannya yang belum ada di sebelah kanan maupun kiri kita pasang PJU,” jelasnya.

Rasdian menambahkan, titik-titik pemasangan telah di petakan dan akan di realisasikan pada tahap lanjutan sesuai perencanaan.

“Yang 17 ruas jalan itu yang belum ada PJU atau yang baru satu sisi akan kita lengkapi. Titik-titiknya sudah ada,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Pemkab Garut: Jalan Mulus, Aset Harus Beres

Penulis
Bambang F
-
0
Pemkab Garut fokusjabar.id
Persiapan penelitian administrasi dan fisik


‎

GARUT, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut Jawa Barat (Jabar) terus memperkuat tata kelola infrastruktur yang akuntabel dan berkelanjutan.

Karenanya, di laksanakan persiapan penelitian administrasi dan fisik dalam rangka serah terima hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) Kementerian Pekerjaan Umum pada ruas Jalan Prof. KH. Anwar Musaddad sepanjang 1,60 km.

‎BACA JUGA:

Pemkab Garut-SID Luncurkan Program DED

Ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh aspek pekerjaan baik secara administratif maupun kondisi fisik di lapangan telah memenuhi ketentuan. 

Kegiatan tersebut di hadiri Sekdis PUPR Garut, Yugo Wibisono, Kepala Bidang Bina Marga, Diki Hasbi serta Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Garut, Gilang M Ramadhan bersama perwakilan dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

‎Gilang M Ramadhan mengatakan, dari perspektif pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) proses ini menjadi bagian penting dalam menjamin tertib administrasi dan legalitas aset daerah.

Menurut Dia, setiap hasil pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat harus melalui tahapan verifikasi, pencatatan serta penetapan status penggunaan agar dapat di akui secara sah sebagai barang milik daerah dan selanjutnya di kelola secara optimal.

‎Tidak hanya berhenti pada aspek pencatatan, pengelolaan BMD juga menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan pemanfaatan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Dengan pengelolaan yang tepat, infrastruktur jalan ini di harapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas. Namun menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah,” katanya.

Sekdis PUPR Garut, Yugo Wibisono menambahkan, di tengah kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas, kehadiran program ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

BACA JUGA:

Pemkab Garut dan bank bjb Hadirkan Akses Modal bagi Pelaku UMKM

Peningkatan jalan ini bukan hanya soal kualitas konstruksi. Tetapi juga memastikan seluruh proses serah terima berjalan sesuai ketentuan

‎”Kami apresiasi Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan Program Inpres Jalan Daerah (IJD). Ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut,” katanya.

“Kami pastikan kesiapan secara teknis, tertib administrasi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

‎Melalui kolaborasi yang kuat dan tata kelola aset yang baik, Pemerintah Kabupaten Garut optimistis setiap pembangunan yang di hadirkan tidak hanya selesai secara fisik. Namun juga tuntas secara administratif dan berkelanjutan dalam pemanfaatannya.

(Bambang Fouristian)

May Day 2026: Bupati Garut Instruksikan Pengamanan Humanis

Penulis
Bambang F
-
0
Bupati Garut May Day fokusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin

GARUT, FOKUSJabar.id: Jelang Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei, Bupati Garut Jawa Barat (Jabar) Abdusy Syakur Amin usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota.

Menurut Syakur, May Day merupakan momentum mulia bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasi terkait hak-hak mereka. Oleh karena itu, pemerintah wajib memfasilitasi ruang dialog guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.

BACA JUGA:

Bupati Garut Siap Tindak Lanjuti Catatan DPRD

“Kita wajib memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, kita juga harus mencegah jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan,” katanya.

“Saya instruksikan lakukan pengamanan humanis dan preemtif.  Sediakan wadah apsirasi dan narasi publik positif guna menciptakan situasi yang aman, kondusif dan humanis,” Bupati Garut menambahkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Nia Garnia Karyana mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan 30 serikat pekerja se-Kabupaten Garut.

Sesuai petunjuk Kemnaker, May Day 2026 mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Buruh dan Kesejahteraan Bersama.”

Pihaknya telah menyiapkan agenda Public Hearing (tukar pendapat) dengan perwakilan buruh untuk menampung aspirasi secara langsung.

“Kami telah memetakan rencana aksi yang kemungkinan akan terpusat di Alun-Alun Garut, Lapangan Setda dan Simpang Lima. Intinya, penyampaian aspirasi di muka umum harus tetap mengacu pada UU yang berlaku,” jelas Gania.

Disnakertrans Garut memaparkan enam poin utama yang menjadi tuntutan May Day 2026. Di antaranya, mewujudkan upah layak di Kabupaten Garut.

Pencabutan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) serta penghapusan sistem kerja kontrak/outsourcing, penghentian PHK massal dan jaminan kepastian kerja.

Penghentian kriminalisasi terhadap gerakan buruh, pemenuhan hak pekerja PT Danbi International dan pemenuhan hak normatif pekerja di setiap badan usaha.

BACA JUGA:

Pisah Sambut Dandenpom III/2 Garut, Bupati Ingin Sinergi dan Kolaborasi Terus Terjalin

Sebagai langkah antisipasi terhadap poin terakhir, Disnakertrans di jadwalkan akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah perusahaan besar di Kabupaten Garut.

Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan siap memberikan jawaban dan solusi atas hak serta kewajiban yang di nilai belum terpenuhi.

(Bambang Fouristian)

1...151617...7,913Halaman 16 dari 7,913

Copyright © fokusjabar.id