spot_imgspot_img
Jumat 3 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 154

Aquarium Indonesia Pangandaran Siap Rayakan Imlek Sebelum Tutup Sementara 

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Aquarium Indonesia Pangandaran Siap Rayakan Imlek Sebelum Tutup Sementara 

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Aquarium Indonesia Pangandaran mengajak masyarakat dan wisatawan merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili melalui event tematik yang memadukan nuansa budaya Tionghoa dengan pengalaman wisata edukasi bahari.

Perayaan yang digelar pada 17 Februari 2026 ini menghadirkan suasana hangat dan meriah untuk dinikmati bersama keluarga. Pengunjung dapat merasakan atmosfer Imlek di tengah keindahan dunia bawah laut yang menjadi daya tarik utama destinasi tersebut.

Baca Juga: Pedagang Mengeluh, Terminal Kalipucang Pangandaran Terbengkalai Sejak 2020

Tahun ini, Imlek memasuki Tahun Kuda. Dalam tradisi Tionghoa, Kuda melambangkan semangat, energi, kerja keras, dan optimisme. Nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat pembaruan yang ingin Aquarium Indonesia Pangandaran hadirkan dalam menyambut berbagai momentum ke depan.

Pengelola Aquarium Indonesia Pangandaran, Daffa Aryo, menjelaskan rancangan konsep perayaan sengaja untuk memberikan pengalaman unik sekaligus edukatif bagi seluruh kalangan.

“Kami ingin menghadirkan perayaan Imlek yang tidak hanya meriah, tetapi juga memberi kesan mendalam melalui perpaduan simbol budaya dan keindahan biota laut,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Namun setelah perayaan tersebut, pengelola akan menutup sementara operasional Aquarium Indonesia Pangandaran mulai 18 Februari hingga 13 Maret 2026.

“Penutupan ini menjadi bagian dari penyesuaian operasional selama bulan suci Ramadan sekaligus persiapan menyambut libur Lebaran,” jelas Daffa.

Pembenahan Fasilitas Selama Rehat

Selama masa penutupan, manajemen akan melakukan pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan. Pengelola juga memanfaatkan periode tersebut sebagai waktu istirahat rutin bagi biota laut, yakni satu kali setiap tahun sebagai bentuk komitmen menjaga kesejahteraan satwa dan keberlanjutan ekosistem.

Aquarium Indonesia Pangandaran terjadwalkan kembali beroperasi normal pada 14 Maret 2026. Manajemen mengimbau masyarakat dan wisatawan menyesuaikan jadwal kunjungan dengan kalender operasional tersebut.

Menjelang Ramadan, manajemen turut menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat.

“Semoga Ramadan membawa keberkahan dan ketenangan bagi kita semua. Kami juga memohon maaf atas segala kekhilafan dalam pelayanan,” tutup Daffa.

Aquarium Indonesia Pangandaran berharap dapat kembali menyambut pengunjung dengan pengalaman wisata edukasi yang lebih nyaman, segar, dan berkesan setelah masa penutupan sementara berakhir.

(Sajidin)

Camat dan Polsek Taraju Tasikmalaya Tinjau Limbah MBG, Enam SPPG Dievaluasi Kamis Besok

0
TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id
Ketfot: Camat Taraju bersama Polsek meninjau lokasi limbah MBG yang dikeluhkan warga. Enam SPPG dijadwalkan mengikuti rapat evaluasi Kamis (12/2/2026) untuk perbaikan pengelolaan limbah.

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kecamatan Taraju langsung bergerak menyikapi keluhan warga terkait bau tak sedap yang diduga berasal dari limbah program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kaum Kaler, Desa Taraju Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

Camat Taraju, Dedi Herniwan, mendatangi lokasi bersama jajaran Polsek Taraju, Selasa (10/2/2026). Ia ingin memastikan kondisi lapangan sekaligus mendengar langsung keluhan masyarakat.

Baca Juga: Kota Tasikmalaya Jadi Daerah Pertama Launching Program Kampung Sosial Jabar

“Kami turun bersama kepolisian agar persoalan ini segera tertangani dan tidak berlarut,” ujar Dedi, Rabu (11/2/2026).

Setelah meninjau lokasi, pihak kecamatan langsung menyusun langkah evaluasi. Dedi mengundang enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Taraju untuk mengikuti rapat koordinasi di kantor kecamatan, Kamis (12/2/2026).

Kecamatan juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, serta aparat kepolisian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah ingin memperkuat pengawasan sekaligus memastikan seluruh pengelola dapur mematuhi standar pengelolaan limbah.

“Kami ingin semua pengelola menjalankan aturan dengan benar. Program MBG harus tetap memberi manfaat tanpa menimbulkan dampak lingkungan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Dapur MBG Taraju 2, Ikhsan Mulyadi, menyatakan kesiapan untuk melakukan pembenahan. Ia berjanji akan memperbaiki sistem pengolahan limbah agar tidak lagi mengganggu warga sekitar.

“Kami segera membenahi sistem pengolahan limbah supaya lebih tertib dan ramah lingkungan,” kata Ikhsan.

Ia menjelaskan dapur MBG Taraju 2 sudah mengantongi Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS). Namun, pengelola masih mengurus izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar operasional dapur semakin sesuai ketentuan.

Pemerintah Kecamatan Taraju berharap evaluasi ini menjadi titik awal perbaikan menyeluruh. Dengan pengawasan yang lebih ketat, program MBG diharapkan berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di tengah masyarakat.

(Farhan)

Cuaca Ekstrem Mengancam, Bupati Ciamis Minta Desa Perkuat Mitigasi Bencana

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Bupati Ciamis Herdiat Sunarya bersama Forkopimcam Cikoneng

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Intensitas hujan tinggi dan angin kencang dalam beberapa waktu terakhir mendorong Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana dan memperkuat mitigasi.

Herdiat menyampaikan imbauan tersebut saat membuka kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2026 di GOR Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga: Pengurus PPI 2025-2030 Dikukuhkan, Ini Pesan Bupati Ciamis

Ia menegaskan bahwa cuaca ekstrem telah memicu berbagai bencana di sejumlah daerah, termasuk wilayah Ciamis. Kondisi tersebut menuntut kesiapan semua pihak, terutama pemerintah desa, dalam mengantisipasi risiko yang dapat muncul kapan saja.

“Curah hujan tinggi dan angin kencang bisa memicu bencana secara tiba-tiba. Masyarakat harus selalu siaga,” tegas Herdiat.

Menurutnya, pemerintah desa memegang peran penting dalam membangun kesadaran mitigasi di tengah masyarakat. Aparatur desa harus aktif mengedukasi warga tentang kesiapan menghadapi banjir, tanah longsor, dan potensi bencana alam lainnya.

Herdiat juga menyoroti faktor penyebab bencana yang kerap berawal dari perilaku manusia. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar risiko bencana tidak semakin besar.

“Banyak bencana terjadi karena ulah manusia sendiri. Kita harus menjaga dan melestarikan alam,” ujarnya.

Selain membahas ancaman bencana, Herdiat turut menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia terkait status darurat sampah yang kini dihadapi Indonesia. Ia menilai persoalan sampah telah berkembang menjadi isu nasional yang membutuhkan perhatian serius.

“Presiden menyatakan Indonesia sudah darurat sampah. Para menteri mendapat tugas memantau langsung kondisi di daerah,” jelasnya.

Herdiat mencontohkan dampak nyata persoalan sampah terhadap sektor pariwisata. Ia menyebut penurunan kunjungan wisatawan hingga 62 persen di sejumlah wilayah pesisir Bali akibat persoalan sampah yang tidak tertangani dengan baik.

Melihat kondisi tersebut, Herdiat mengajak seluruh aparatur desa dan masyarakat Ciamis untuk membangun budaya hidup bersih sebagai kebiasaan sehari-hari.

“Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama dan menjadikan hidup bersih sebagai budaya,” pungkasnya.

(Husen Maharaja)

Pedagang Mengeluh, Terminal Kalipucang Pangandaran Terbengkalai Sejak 2020

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Kondisi terminal Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Kondisi Terminal Tipe C Kalipucang memicu keluhan warga dan pedagang. Bangunan yang menjadi simpul transportasi menuju Priangan Timur hingga Jawa Tengah itu kini terlihat rapuh dan tidak terawat.

Pantauan di lokasi, Rabu (11/2/2026) siang, memperlihatkan sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan serius. Struktur atap mulai lapuk, serpihan material bangunan berserakan di lantai, dan lingkungan terminal tampak kurang terurus.

Baca Juga: Polemik MBA Seret Nama Kader Golkar, Ketua DPD Pangandaran Buka Suara

Tak hanya bangunan utama, akses jalan menuju terminal yang berada di dekat Pasar Tradisional Kalipucang juga rusak. Kondisi tersebut menyulitkan kendaraan dan mengganggu aktivitas pedagang maupun calon penumpang.

Terminal Kalipucang selama ini melayani rute Pangandaran menuju Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Namun kondisi fisik yang memburuk justru menimbulkan kekhawatiran soal keselamatan dan kenyamanan.

Tokoh masyarakat Kalipucang, Sobirin (60), menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret meski kerusakan sudah berlangsung lama.

“Terminal ini seharusnya dirawat dan dibangun supaya nyaman seperti pasar. Sudah lama kondisinya begini. Sering ada yang kontrol, tapi hanya datang dan melihat saja,” ujarnya.

Permohonan Perbaikan dari Tahun 2020

Sobirin mengungkapkan, kerusakan mulai terlihat sejak masa kepemimpinan bupati sebelumnya. Warga bahkan sudah mengajukan permohonan perbaikan sejak 2020.

“Pengajuan sudah dari tahun 2020. Jangan dibiarkan terus. Pedagang di sini banyak yang bergantung pada aktivitas terminal,” tambahnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Pangandaran, Nana Sukarna, mengakui terminal memang membutuhkan perbaikan segera. Ia berjanji akan menindaklanjuti aduan masyarakat.

“Saya baru menjabat tahun ini. Insyaallah kami tindak lanjuti. Rencana perbaikan akan kami upayakan masuk dalam anggaran perubahan,” jelas Nana.

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, juga menyatakan pemerintah daerah tidak mengabaikan kondisi tersebut. Saat meninjau Pasar Kalipucang pada Senin (9/2/2026), ia meminta masyarakat bersabar.

“Saya tahu kondisinya mulai rusak. Mohon waktu, kami akan memperbaikinya secara bertahap,” kata Citra.

Ia menegaskan pemerintah akan memprioritaskan perbaikan akses jalan umum yang melintasi kawasan terminal pada tahun ini, sebelum melanjutkan pembenahan fasilitas lainnya.

Warga kini menunggu realisasi janji tersebut, berharap Terminal Kalipucang kembali layak dan aman sebagai pusat mobilitas masyarakat.

(Sajidin)

Tangani Dugaan Korupsi Rumdin DPRD, Kejaksaan Dinilai Tebang Pilih

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Tangani Dugaan Korupsi Rumdin DPRD, Kejaksaan Dinilai Tebang Pilih

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Konsistensi penegakan hukum kembali menjadi sorotan. Dua kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD di Jawa Barat menunjukkan pola yang hampir sama, namun aparat menanganinya dengan arah berbeda.

Praktisi hukum sekaligus Koordinator FAKTA (Forum Analisa Kebijakan dan Realita), Yoza Phahlevi, menilai aparat belum menunjukkan standar penegakan hukum yang seragam. Ia membandingkan kasus tunjangan rumah dinas DPRD Kota Banjar dan DPRD Kabupaten Indramayu yang memiliki karakteristik serupa.

Baca Juga: Wings Air Resmi Buka Rute Bandung–Yogyakarta

“Kedua kasus ini memiliki kemiripan, baik dari sisi substansi maupun periodisasi waktunya. Banjar terjadi pada 2021, Indramayu 2022,” ujar Yoza di Bandung, Rabu (11/2/2026).

Pada kasus Banjar, aparat penegak hukum bergerak cepat. Kerugian negara sebesar Rp3,5 miliar mengantarkan perkara tersebut hingga ke Pengadilan Tipikor Bandung. Majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada mantan Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, pada 26 November 2025.

Majelis juga menghukum mantan Sekretaris DPRD Banjar, Rachmawati, dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis tersebut sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjar.

Kasus itu berawal dari penyidikan kejaksaan yang menemukan dugaan manipulasi dalam pengajuan dan pengelolaan kenaikan tunjangan perumahan dinas dan transportasi anggota DPRD Banjar periode 2017–2021.

Situasi Berbeda di Indramayu

Namun situasi berbeda terjadi di Indramayu. Dugaan ketidakwajaran pembayaran tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Indramayu menimbulkan potensi kerugian negara jauh lebih besar, yakni Rp16,8 miliar. Meski begitu, proses hukum belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Kasus Indramayu seperti berjalan di tempat. Kondisi ini menimbulkan kesan tebang pilih,” tegas Yoza.

Menurutnya, kedua perkara memiliki persoalan inti yang sama, yaitu penetapan nilai tunjangan rumah dinas yang diduga tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Yoza memaparkan sejumlah kejanggalan. Pertama, tim internal menetapkan nilai tunjangan tanpa legalitas sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), padahal regulasi mensyaratkan hal tersebut.

Kedua, tim menggunakan formula perhitungan yang merujuk pada regulasi yang sudah dicabut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Ketiga, penetapan nilai tunjangan tidak didasarkan pada survei harga sewa rumah dan tanah secara objektif sesuai kondisi pasar setempat.

Keempat, tim penilai tidak memiliki kompetensi teknis maupun kewenangan profesional untuk menentukan standar biaya tunjangan pejabat publik.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan kasus Indramayu telah masuk tahap penyidikan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Sri Nurcahyawijaya, memastikan penyidik masih mendalami perkara tersebut.

“Prosesnya masih dalam tahap penyidikan,” ujarnya saat dikonfirmasi Senin (11/8/2025).

Namun hingga kini penyidik belum menetapkan satu pun tersangka. Ketika awak media menyinggung pemeriksaan mantan Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024, Syaefudin, pihak kejaksaan belum memberikan keterangan lebih lanjut.

Yoza menegaskan, perbedaan progres dua perkara dengan konstruksi serupa berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ia meminta penegak hukum menunjukkan konsistensi dan keberanian dalam menangani setiap perkara tanpa membedakan wilayah maupun besaran nilai kasus.

“Kepastian hukum tidak boleh bergantung pada lokasi perkara. Prinsip keadilan harus berlaku sama bagi semua,” pungkasnya.

UPT Puskesmas Cilawu Garut Raih Predikat WBK

0
garut@fokusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri kegiatan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 dengan tema "Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045" secara daring dari Gedung Command Center, Kecamatan Garut Kota, Rabu (11/2/2026).

GARUT, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Garut kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. UPT Puskesmas Cilawu resmi menyabet predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025.

Yang di selenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/2/2026).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengikuti prosesi penghargaan bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut. Di laksanakan secara daring dari Gedung Command Center, Kecamatan Garut Kota.

Baca Juga: Pemkab Garut Resmi Memulai Program Pengembangan Kapasitas Kehumasan

Dalam keterangannya, Bupati Abdusy Syakur Amin menyampaikan apresiasinya atas dedikasi jajaran kesehatan. Menurutnya, keberhasilan Puskesmas Cilawu merupakan hasil dari komitmen panjang dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Kita berharap ke depan juga ada semakin banyak lagi (unit kerja yang meraih WBK). Jadi contoh atau best practice yang baik buat yang lain,” ujar Syakur.

Inspektur Daerah Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan berhenti di sini. Setelah sebelumnya Disdukcapil meraih penghargaan serupa, kini fokus beralih pada peningkatan kelas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) semuanya akan kita dorong untuk mendapatkan penilaian WBK dan WBBM. Sehingga pada gilirannya nanti target sampai dengan tahun 2029,” jelasnya.

Semoga saja, lanjut dia, bisa di atas 50 persen dari UKPP. Dan Kabupaten Garut mendapatkan predikat WBK WBBM, penilaian ini yang di lakukan oleh pemerintah pusat melalui fungsi Menpan RB.

Puskesmas Pertama di Garut

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani, mengungkapkan kebanggaannya karena Puskesmas Cilawu menjadi fasilitas kesehatan.

Tingkat pertama di bawah naungan Dinkes Garut yang berhasil lolos penilaian nasional setelah berproses selama tiga tahun.

Baca Juga: Garut Siapkan Keju Khas Daerah Lewat Hilirisasi Peternakan Sapi Perah

“Sebenarnya sudah beberapa yang di ajukan dan semuanya juga berproses. Untuk unit kerja puskesmas, baru kali ini (lolos). Mudah-mudahan tahun depan RSUD dan beberapa puskesmas lainnya menyusul,” kata dr. Leli.

Senada dengan hal tersebut, Kepala UPT Puskesmas Cilawu, dr. Titi Sari, menegaskan bahwa kunci utama pencapaian ini. Adalah komitmen antikorupsi dan peningkatan mutu layanan.

“Kami ingin meningkatkan mutu pelayanan kepada warga masyarakat. Dan tentunya kami berharap terus mengedepankan nilai-nilai antikorupsi di wilayah kerja kami,” pungkas dr. Titi.

(Y.A. Supianto)

Pemkab Garut Resmi Memulai Program Pengembangan Kapasitas Kehumasan

0
garut@fokusjabar.id
Kegiatan In House Training kehumasan bertajuk *"Garut Government Public Relation (GGPR)"* Tahun 2026, bertempat di Command Center (CC) Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (11/2/2026).

GARUT, FOKUSJabar.id– Pemerintah Kabupaten Garut resmi memulai program pengembangan kapasitas kehumasan bertajuk Garut Government Public Relation (GGPR) Tahun 2026.

Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Margiyanto, di Command Center Garut, Rabu (11/2/2026).

Program intensif ini di jadwalkan berlangsung dari Februari hingga Juni 2026. Tujuannya adalah memperkuat kompetensi praktisi humas di lingkungan pemerintah daerah guna memastikan penyebaran informasi pembangunan berjalan lebih efektif dan terukur.

Baca Juga: Garut Siapkan Keju Khas Daerah Lewat Hilirisasi Peternakan Sapi Perah

Strategi Informasi yang Aktual

Dalam sambutannya, Margiyanto menegaskan bahwa fungsi kehumasan bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen krusial bagi setiap instansi pemerintah. GGPR dipandang sebagai langkah strategis untuk menyatukan visi para pelaksana humas di lapangan.

“Ini adalah kegiatan yang sangat positif. Saya berharap dalam pelaksanaannya materi yang di sampaikan bisa lebih dinamis dan aktual, sehingga respons terhadap isu publik menjadi lebih cepat,” ujar Margiyanto.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ke tingkat pemerintah desa. Tujuannya agar ruang diskusi dan distribusi informasi tidak hanya berpusat di kabupaten, tetapi merata hingga ke pelosok.

Skema Pelatihan: Daring dan Konsultasi Khusus

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, merinci bahwa GGPR 2026 di rancang sebagai jembatan komunikasi lintas sektor. Program ini mencakup dua pilar utama.

• Tahap Pengenalan: Terdiri dari 15 sesi materi yang di laksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meetings.
• Layanan Helpdesk: Diskominfo menyediakan layanan konsultasi khusus untuk membantu perangkat daerah dalam mengelola isu-isu spesifik secara mendalam.

Baca Juga: Kurang 12 Jam, Polisi Garut Ringkus Pelaku Curas di Cibatu

“Melalui GGPR 2026, kita ingin membentuk citra positif daerah. Harapannya, seluruh program pemerintah dapat terdiseminasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel,” tutur Agus.

Fokus Awal: Peran Humas Pemda

Hari pertama pelatihan langsung di isi dengan sesi materi GGPR Vol. 1 yang mengangkat tema Peran Humas Pemda. Materi ini di sampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Garut, Dang Sani Imansyah.

Sesi awal ini menjadi fondasi penting bagi para peserta untuk memahami fungsi dasar humas sebelum memasuki materi teknis dan operasional yang lebih kompleks pada pertemuan berikutnya.

(Y.A. Supianto)