TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Isu sengketa lahan kembali menghangat di Kota Tasikmalaya. Pembangunan fasilitas olahraga Padel Junjunan di Jalan Ir. H. Djuanda, Kecamatan Bungursari, memicu polemik serius setelah muncul dugaan penghilangan batas wilayah negara dalam proyek tersebut.

Yayasan Padi Nusantara Sejahtera (YPNS) membawa persoalan ini ke forum audiensi bersama Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Satpol PP. Pertemuan yang berlangsung di Aula Banggar DPRD, Rabu (11/02/2026), berlangsung tegang.

Baca Juga: Satgas PASTI Turun Tangan, OJK Jabar Soroti Dugaan Investasi Ilegal “MBA” di Pangandaran

Ketua Dewan Pembina YPNS, Iwan Restiawan, menegaskan bahwa batas wilayah merupakan aset negara yang tidak boleh diubah atau dihilangkan demi kepentingan apa pun.

“Batas wilayah itu hak negara. Tidak boleh ada pihak yang mengambil alih atau menghapusnya. Jika itu terjadi, maka konsekuensinya masuk pelanggaran hukum berat. Kami meminta operasional Padel segera berhenti,” tegas Iwan.

Ia juga menyoroti laporan dugaan pelanggaran yang sudah berada di unit Tipiter selama empat bulan tanpa perkembangan signifikan. YPNS kini berharap kepemimpinan Kapolres yang baru mampu mengusut persoalan tersebut secara tuntas.

Usai audiensi, anggota DPRD bersama pihak terkait langsung melakukan peninjauan lapangan. Hasil pengecekan memunculkan sejumlah temuan.

DPRD Soroti PBG yang Berdiri di Atas Dua Wilayah

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, menyampaikan bahwa tim tidak menemukan fisik saluran irigasi di lokasi proyek. Namun, jejak hulu dan hilir saluran menunjukkan keberadaan irigasi yang seharusnya melintasi area tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Dodo Rosada, menyoroti aspek perizinan. Ia menemukan indikasi bahwa pihak pengelola hanya mengantongi satu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), padahal bangunan berdiri di atas dua wilayah berbeda.

“Jika benar ada penghilangan batas wilayah, persoalannya tidak lagi sebatas administrasi atau denda perdata. Ini bisa masuk ranah pidana,” ujar Dodo.

DPRD Kota Tasikmalaya berkomitmen mengkaji persoalan ini secara menyeluruh, baik dari sisi yuridis normatif maupun fakta empiris di lapangan. Langkah tersebut bertujuan memastikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset negara.

Kini publik menunggu sikap tegas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani polemik ini. Pengambilan keputusan akan menjadi penentu arah penyelesaian, sekaligus tolok ukur komitmen dalam menjaga tata kelola ruang dan aset negara di Kota Tasikmalaya.

(Abdui)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Suasana haru bercampur lega menyelimuti warga Desa Pasirbatang, Kecamatan Manonjaya, setelah resmi dilantiknya Andi Herdiana sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Pasirbatang.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, Selasa (11/2/2026), di halaman Kantor Desa Pasirbatang. Momentum tersebut menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat yang menginginkan kepastian kepemimpinan pasca lengsernya kepala desa sebelumnya.

Akhir Penantian Warga

Sebelumnya, Desa Pasirbatang sempat mengalami kekosongan jabatan kepala desa selama beberapa bulan. Situasi tersebut terjadi setelah masyarakat melengserkan kades lama, Yudi Saparila, akibat krisis kepercayaan. Kondisi itu membuat warga mendesak pemerintah daerah agar segera menunjuk penjabat demi menjaga stabilitas pemerintahan desa.

Tokoh masyarakat Pasirbatang, Saepulrohman, mengungkapkan rasa syukurnya atas pelantikan tersebut.

“Alhamdulillah, Pak Bupati sudah melantik penjabat desa di halaman kantor desa kami. Semoga ke depan Pasirbatang semakin maju dan penjabat baru ini bisa melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Lima Pj Kades Dilantik Secara Maraton

Pelantikan Andi Herdiana merupakan bagian dari agenda maraton Bupati Cecep Nurul Yakin. Dalam satu hari, sejak pagi hingga sore, Bupati berkeliling ke lima desa untuk melantik Penjabat Kepala Desa guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Lima penjabat kepala desa yang dilantik tersebut yakni:

1. Jakaria, – Desa Nagrog, Kecamatan Cipatujah
2. Ateng Dana Sasmita, – Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega
3. Andi Herdiana, – Desa Pasirbatang, Kecamatan Manonjaya
4. Fikri Firmansah, – Desa Parung, Kecamatan Cibalong
5. Tito Ali Purnomo, – Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten

Pesan Bupati: Jujur dan Utamakan Pelayanan

Dalam sambutannya, Cecep menegaskan bahwa Penjabat Kepala Desa merupakan garda terdepan pemerintah daerah. Ia meminta para penjabat yang baru untuk mengedepankan integritas, transparansi, serta pelayanan kepada masyarakat.

“Laksanakan dan utamakan pelayanan terhadap masyarakat. Yang paling utama adalah jujur dan terbuka dalam bekerja,” tegasnya.

Menurut Cecep, kemajuan daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan desa, baik dari sisi administrasi maupun pelayanan publik sehari-hari.

Pelantikan yang berlangsung di halaman kantor desa masing-masing juga menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan rakyatnya.

Dengan hadirnya kepemimpinan baru, masyarakat Pasirbatang kini menaruh harapan besar agar roda pemerintahan kembali stabil, pembangunan desa berjalan lancar, dan suasana kondusif tetap terjaga.

(Abdul)