BANJAR,FOKUSJabar.id: Genap satu tahun memimpin Kota Banjar, duet Wali Kota Sudarsono dan Wakil Wali Kota Supriana menghadapi sorotan tajam dari Aliansi Pemuda Kota Banjar. Kelompok ini menilai realisasi janji politik yang terangkum dalam slogan Banjar Berdaya, Bangun Masagi belum terlihat nyata.

Koordinator Aliansi Pemuda Kota Banjar, Irwan Herwanto, menyebut satu tahun masa jabatan seharusnya cukup untuk meletakkan fondasi pembangunan. Namun, ia melihat pemerintah masih berkutat pada agenda seremonial tanpa gebrakan strategis.

“Hari ini Banjar terasa seperti kota yang mati suri. Tidak ada lompatan berarti dalam sektor-sektor vital,” ujar Irwan kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Aliansi Pemuda menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai mendesak, mulai dari defisit APBD, lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), hingga tingginya angka pengangguran usia produktif. Mereka juga mengkritik minimnya transparansi anggaran serta dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkup pemerintahan.

Evaluasi Total Kinerja OPD

Aliansi Pemuda menegaskan sembilan poin kritik utama:  

• Lambatnya pemulihan ekonomi lokal.
• Lemahnya koordinasi antar-OPD.
• Minimnya transparansi anggaran.
• Visi Banjar MASAGI dianggap sebatas slogan.
• Krisis fiskal akibat lemahnya perencanaan PAD.
• Reformasi birokrasi semu dengan penempatan pejabat non-merit.
• Suburnya praktik KKN di eksekutif dan legislatif.
• Gagalnya Banjar menjadi magnet investasi.
• Tingginya angka pengangguran usia produktif.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Aliansi Pemuda mengajukan sepuluh tuntutan kepada pemerintah daerah. Tuntutan itu mencakup evaluasi total kinerja OPD, percepatan program ekonomi kerakyatan, pembenahan infrastruktur publik, penguatan transparansi anggaran, serta penandatanganan pakta integritas baru untuk memastikan komitmen terhadap janji kampanye.

“Kami tidak datang sebagai musuh pemerintah. Kami hadir sebagai alarm agar pemerintah tidak terlena dalam zona nyaman,” tegas Irwan.

Aliansi Pemuda memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pemerintah untuk memberikan respons resmi. Jika tidak ada tanggapan, mereka menyatakan siap menggelar aksi dengan massa yang lebih besar sebagai bentuk tekanan publik.

Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kota Banjar, kritik tersebut menjadi refleksi atas kondisi daerah. Irwan menilai Banjar sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam tata kelola anggaran dan integritas pemerintahan.

“Krisis anggaran menunjukkan lemahnya manajemen. Jika praktik KKN benar terjadi, itu berarti pengkhianatan terhadap amanat rakyat,” pungkasnya.

Aliansi Pemuda Kota Banjar sendiri terdiri dari 23 organisasi kepemudaan, di antaranya KNPI, Pemuda Pancasila, HMI, PMII, GMNI, IMM, hingga GP Ansor.

(Budiana Martin)

BANJAR,FOKUSJabar.id: Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Rossi Hernawati, meminta Perumda Tirta Anom memperluas peran layanan, tidak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga menghadirkan air minum yang siap konsumsi bagi masyarakat.

Rossi mendorong pengaktifan kembali fasilitas drinking water fountain di sejumlah ruang publik seperti alun-alun dan taman kota. Menurutnya, kehadiran air minum gratis yang layak konsumsi akan memberikan manfaat langsung bagi warga sekaligus memperkuat citra pelayanan publik.

Baca Juga: Baznas Banjar Tetapkan Zakat Fitrah 2026 Rp 32.500 per Jiwa

“Kami berharap Tirta Anom tidak berhenti pada layanan air bersih saja, tetapi juga menyediakan air yang bisa langsung masyarakat konsumsi,” ujar Rossi, Rabu (11/2/2026).

Selain peningkatan layanan, Komisi II DPRD juga mendorong perluasan pasar produk air minum dalam kemasan (AMDK) Tirta Anom. DPRD meminta perusahaan daerah tersebut menjalin kerja sama dengan Dinas KUKMP. Tujuannya agar produk lokal itu dapat masuk ke jaringan ritel modern, termasuk minimarket, seperti produk UMKM lainnya.

DPRD bahkan meminta Pemerintah Kota Banjar memperkuat dukungan melalui kebijakan resmi. Rossi mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Wali Kota yang mengatur penggunaan AMDK Tirta Anom di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Di sisi lain, Rossi menyoroti ketiadaan bantuan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2026. Ia menilai absennya DAK SPAM berpotensi menghambat pengembangan infrastruktur air bersih di Kota Banjar.

“Kami menyayangkan tidak adanya DAK SPAM tahun ini. Kami akan melakukan advokasi ke Komisi V DPR RI agar program tersebut bisa kembali masuk,” tegasnya.

Menanggapi dorongan tersebut, Kepala Bagian Humas dan Pelanggan Perumda Tirta Anom, Euis Tresa Ekayanti, menyampaikan bahwa penjualan AMDK Tirta Anom menunjukkan tren peningkatan.

“Alhamdulillah, penjualan terus naik. Untuk pemasaran ke minimarket agar produk semakin terkenal luas, kami akan mengupayakannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujar Euis.

Langkah ekspansi layanan dan pemasaran ini harapannya mampu memperkuat posisi Tirta Anom sebagai perusahaan daerah yang tidak hanya berorientasi pada distribusi air bersih. Tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing produk lokal.

(Budiana Martin)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjar menetapkan besaran zakat fitrah, infak dan fidyah untuk Ramadan 1447 Hijriah.

Baznas menentukan zakat fitrah sebesar Rp32.500 per jiwa, sama seperti ketentuan tahun sebelumnya.

Ketua Baznas Kota Banjar, Undang Munawar, menyampaikan bahwa nominal tersebut setara dengan 2,5 kilogram beras medium per orang.

Baca Juga: Kecewa Kinerja Inspektorat, Warga Rejasari Kota Banjar Lapor Polda Jabar

“Harga beras medium di pasaran saat ini sekitar Rp13.000 per kilogram. Jika di kalikan 2,5 kilogram, nilainya menjadi Rp32.500. Untuk memudahkan masyarakat, pembayaran zakat bisa di lakukan dalam bentuk uang,” ujar Undang kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Selain zakat fitrah, Baznas Kota Banjar juga menetapkan besaran infak Ramadan sebesar Rp2.500 per orang. Sementara itu, fidyah di tetapkan Rp20.000 per hari per jiwa.

Undang menjelaskan, fidyah berlaku bagi umat Islam yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena alasan syar’i dan wajib menggantinya dengan memberi makan fakir miskin setiap hari.

“Perhitungan fidyah mengacu pada prinsip memberi makan satu orang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan,” jelasnya.

Baznas Kota Banjar mengimbau masyarakat agar menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan membantu masyarakat yang membutuhkan selama Ramadan.

(Budiana Martin)