PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Polemik dugaan investasi bodong MBA di Kabupaten Pangandaran terus memantik perhatian publik, isu ini tidak hanya menyangkut kerugian finansial, tetapi juga menyeret nama sejumlah pejabat daerah sehingga memunculkan pertanyaan serius soal etika dan kepercayaan publik.

Tokoh pemuda Pangandaran, Tian Kadarisman, menilai persoalan tersebut melampaui sekadar investasi bermasalah. Ia melihat dampak sosial yang lebih luas karena masyarakat diduga menaruh kepercayaan pada figur publik yang dianggap memberi legitimasi.

Baca Juga: Di Usia 70 Tahun, Pasutri Cimerak Pangandarn Bertahan Hidup dari Sapu Lidi Rp1.800

“Ini bukan hanya soal kerugian materiil. Ada dugaan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat. Dampaknya meluas dan menimbulkan keresahan sosial,” ujar Tian.

Menurutnya, sejumlah keluarga mengalami tekanan ekonomi, hubungan antarwarga merenggang, dan kepercayaan publik terhadap institusi ikut tergerus.

Isu semakin kompleks setelah muncul dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dalam promosi atau ajakan kepada masyarakat untuk bergabung dalam skema MBA. Dalam kultur masyarakat Pangandaran yang menjunjung tinggi peran tokoh publik, kehadiran seorang anggota dewan masyarakat menilainya sebagai bentuk jaminan moral.

“Ketika masyarakat melihat ada anggota DPRD yang ikut, banyak yang menganggap kegiatan itu aman. Kepercayaan seperti itu sangat berharga dan tidak boleh pejabat salahgunakan,” tegasnya.

Tian menilai dugaan tersebut menyentuh aspek etika jabatan sekaligus berpotensi memasuki ranah hukum. Ia merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Regulasi itu mewajibkan anggota DPRD menjaga martabat, kehormatan, serta tidak menyalahgunakan jabatan dan pengaruh.

Konflik Kepentingan yang Merusak Kepercayaan Publik

Kode Etik DPRD juga melarang konflik kepentingan maupun tindakan yang merusak kepercayaan publik, dengan mekanisme pemeriksaan melalui Badan Kehormatan.

Dari sisi pidana, Tian menjelaskan aparat penegak hukum dapat menelusuri unsur dugaan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) apabila menemukan unsur subjektif yang terpenuhi. Pihak yang turut serta, menyuruh, atau membantu terjadinya perbuatan tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan penyertaan dalam hukum pidana.

Ia juga menyoroti aspek regulasi jasa keuangan. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK mewajibkan setiap penghimpunan dana masyarakat memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tanpa izin resmi, aktivitas tersebut dapat masuk kategori ilegal.

Jika pola operasional menunjukkan sistem bonus perekrutan yang bergantung pada dana anggota baru tanpa kegiatan usaha riil, praktik itu berpotensi masuk kategori money game atau skema ponzi. Bahkan, penyidik dapat menelusuri dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 apabila menemukan indikasi penyamaran aliran dana.

Karena itu, Tian mendorong OJK dan aparat kepolisian bergerak profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini. Ia meminta penyidik menelusuri aliran dana, pola perekrutan, struktur keuntungan, hingga kemungkinan pihak lain yang memberi legitimasi.

Ia menyebut dukungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat melalui unit Financial Monitoring and Development (Fismondev) akan membantu menghadirkan gambaran hukum yang lebih komprehensif.

Tian menegaskan semua pihak harus menghormati asas praduga tak bersalah. Namun ia juga menilai pengawasan publik tetap penting agar proses hukum berjalan tuntas.

“Kita tidak boleh menghakimi sebelum ada putusan hukum tetap. Tapi integritas pejabat publik dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkasnya.

(Sajidin)

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Usia senja tidak membuat Uuk Rukaenah (65) dan suaminya, Saedin (70), berhenti berjuang. Pasangan lansia asal Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran ini masih mengandalkan tenaga sendiri untuk bertahan hidup.

Setiap pagi, keduanya berangkat bersama meninggalkan rumah sederhana mereka. Jika tidak membantu di sawah milik orang lain, mereka menyusuri kebun untuk mencari daun kelapa. Dari daun-daun itu, Uuk dan Saedin mengolahnya menjadi sapu lidi.

Baca Juga: Ziarah Massal di Karang Sari, Tradisi Religius yang Terus Hidup di Pangandaran

Tangan renta mereka mengikat satu per satu lidi hingga rapi, lalu menjualnya seharga Rp1.800 per ikat.

“Kalau tidak ke sawah, kami cari daun kelapa ke kebun orang untuk dijadikan sapu lidi,” ujar Uuk, Kamis (12/2/2026).

Dalam kondisi tubuh yang fit, mereka mampu menghasilkan 9 hingga 10 ikat per hari. Namun ketika badan terasa lelah atau sakit, jumlah produksi menurun drastis. Pendapatan pun ikut menyusut.

“Kalau lagi kurang sehat, hasilnya berkurang. Mencari Rp100 ribu itu susah sekali,” tuturnya.

Untuk mengumpulkan Rp100 ribu, mereka membutuhkan waktu sekitar 10 hari, bahkan lebih. Uang tersebut mereka gunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya terus naik.

“Harga sekarang mahal, bumbu dapur juga. Garam saja kami beli yang paling murah,” katanya pelan.

Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Setiap hari, Uuk dan Saedin hanya memikirkan satu hal: bagaimana dapur tetap mengepul. Bagi keduanya, bisa makan setiap hari sudah menjadi nikmat yang patut disyukuri.

Meski hidup dalam keterbatasan, pasangan ini tidak tenggelam dalam keluhan. Mereka memilih tetap bekerja dan menjaga semangat.

“Kalau mengeluh, kami malah tidak bisa makan. Jadi harus tetap semangat. Harapannya semoga harga lidi bisa naik,” ucap Uuk.

Di balik kerutan wajah dan langkah yang mulai melambat, Uuk dan Saedin menyimpan keteguhan yang jarang terlihat—bertahan dalam sunyi, bekerja tanpa henti, demi sekadar menyambung hidup.

(Sajidin)