Petani Pangandaran Sulap Lahan Tidur Jadi Kebun Melon

Penulis

-

2 September 2026

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Lahan yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan tanaman sekali dalam setahun kini disulap menjadi lahan produktif dengan budidaya melon.

‎Pemanfaatan lahan tersebut dilakukan saat musim kemarau di Dusun Sindangsari, Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat.

‎Salah seorang petani budidaya melon, Iwan, mengatakan lahan tersebut sebelumnya kurang produktif karena kondisi tanah yang mudah kering.

‎Kondisi ini justru dimanfaatkan untuk menanam melon yang dinilai cocok dengan karakteristik lahan dan cuaca saat musim kemarau.

‎”Ini lahan yang hanya setahun sekali produktifnya. Karena di sekitar sini enggak ada tanaman yang berhasil, jadi kering. Kita manfaatkan, kasih mulsa, kita olah supaya bisa ditanami untuk musim kering,” kata Iwan di temui di kebun melon Rabu, (2/8/2026).

Tingkat Manis Yang Baik

‎Menurutnya, tanaman melon justru membutuhkan kondisi cuaca panas untuk menghasilkan buah dengan tingkat kemanisan yang baik.

‎Untuk memenuhi kebutuhan air, pengelola membuat sumur dan menggunakan sistem irigasi tetes atau drip irrigation.

‎”Sangat cocok. Kepenginnya panas, jadi kadar kemanisannya juga dapat. Untuk air kita bikin sumur. Saat ini kita pakai sistem drip, jadi lebih hemat air, tenaga, dan waktu dibandingkan manual pakai kocoran,” ujarnya.

‎Di lahan seluas sekitar 80 bata atau kurang lebih 1.200 meter persegi, terdapat sekitar 1.500 tanaman melon. Beberapa varietas dikembangkan, di antaranya melon jenis Amanda, melon berdaging oranye, serta Honey Globe yang sebelumnya lebih umum dibudidayakan di dalam green house (GH).

‎Khusus Honey Globe, Iwan menyebut budidaya di lahan terbuka tersebut masih menjadi percobaan. Hasilnya, tanaman tersebut ternyata mampu tumbuh dan menghasilkan buah meski dibudidayakan di open field.

Melon Jenis Amanda

‎”Ini Honey Globe. Ini sebenarnya kelas green house, tapi kita coba dibudidayakan di lahan terbuka atau open field. Ternyata jadi,” katanya.

‎Tanaman melon tersebut kini mulai memasuki masa panen. Melon jenis Amanda misalnya, sudah berusia sekitar 62 hari setelah tanam (HST) dan dinilai sudah layak dipanen. Sebagian buah sengaja dibiarkan matang di pohon untuk menjaga kualitas dan daya simpannya.

‎Dari hasil budidaya, satu tanaman menghasilkan rata-rata sekitar 1,5 kilogram melon, meski ada tanaman yang mampu menghasilkan dua buah dengan bobot lebih besar.

‎Untuk harga, melon di tingkat pengecer saat ini berada di kisaran Rp20 ribu per kilogram. Namun, pengelola memilih membuka kebun untuk masyarakat sekitar dengan konsep wisata petik melon.

‎”Harapannya masyarakat bisa langsung petik di kebun dengan harga yang relatif agak murah. Kita bukan merusak harga, tapi perkenalan,” ucap Iwan.

‎Harga khusus bagi pengunjung yang datang langsung ke kebun dipatok sekitar Rp15 ribu per kilogram. Wisata petik melon tersebut rencananya dibuka selama sekitar satu hingga 10 hari selama masa panen.

Prospek Ekonomi Menjanjikan

‎Iwan menilai budidaya melon memiliki prospek ekonomi yang cukup menjanjikan dibandingkan tanaman padi jika dilihat dari waktu produksinya.

‎”Kalau dari perhitungan, mungkin kalau di jarak waktu kita menang di melon,” katanya.

‎Ke depan, ia berencana mengembangkan budidaya melon dengan memperluas lahan dan membangun green house.

‎”Rencana ada. Kepenginnya begitu, ke depannya pengin punya GH,” ujarnya.

‎Budidaya melon tersebut menjadi salah satu upaya memanfaatkan lahan yang sebelumnya kurang produktif, khususnya saat musim kemarau.

‎Dengan teknologi irigasi tetes dan pemilihan komoditas yang sesuai, lahan yang mudah kering justru dapat menghasilkan tanaman hortikultura bernilai ekonomi.

(Sajidin)

Peran Kader PKK Ciamis dalam Penanganan Stunting Jadi Sorotan

Penulis

Nanang Yudi

-

2 September 2026

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Peran kader PKK dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Ciamis menjadi sorotan pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Kabupaten Ciamis di Aula PKK Ciamis, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan kader PKK bersama Posyandu memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga dan memantau tumbuh kembang anak.

“Generasi emas 2045 tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu waktu yang cukup lama, terutama diawali dari keluarga,” ujar Herdiat.

Ia mengapresiasi keterlibatan pimpinan OPD, camat, kepala desa, kader PKK dan Posyandu dalam upaya percepatan penurunan stunting di Ciamis.

Herdiat menegaskan, kader PKK memiliki peran besar dalam membantu pemerintah menjalankan berbagai program hingga ke tingkat masyarakat.

“Bukan OPD, bukan camat, ibu camat atau kepala desa yang membantu PKK, tetapi kader PKK yang membantu para camat dan kepala desa, termasuk kepala OPD,” katanya.

Bergerak Secara Masif

Dalam upaya penanganan stunting, Pemkab Ciamis juga melibatkan OPD untuk melakukan pembinaan dan pendampingan di setiap kecamatan. Herdiat berharap seluruh pihak dapat bergerak secara masif agar angka stunting di Ciamis terus menurun.

Ia mencontohkan hasil pendampingan di Desa Pawindan. Sebelumnya terdapat 24 anak yang masuk kategori stunting. Setelah dilakukan pembinaan, jumlah tersebut berkurang menjadi 16 anak, karena delapan anak lainnya mengalami perkembangan kondisi gizi yang lebih baik.

“Kalau secara masif kita bergerak bersama, mudah-mudahan stunting di Ciamis semakin turun,” ujarnya.

Herdiat juga mengingatkan persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Selain asupan gizi, pola asuh menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian.

Herdiat berharap seluruh kader PKK terus menjaga semangat pengabdian, kebersamaan dan gotong royong dalam membantu masyarakat.

“Dirgahayu PKK Ciamis. Tetap semangat, jaga kebersamaan dan gotong royong untuk masyarakat Ciamis,” pungkasnya.

Peringatan HKG PKK ke-54

Sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, dibacakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis, Kania Ernawati Herdiat.

Dalam sambutannya disampaikan peringatan HKG PKK ke-54 bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Peringatan tersebut merupakan momentum gerakan bersama seluruh jajaran PKK untuk semakin meneguhkan peran dan komitmen dalam pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Gerakan PKK harus kembali menemukan jati dirinya dengan membantu dan mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagai fondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” demikian salah satu pesan yang disampaikan.

PKK, lanjutnya, hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

Peringatan HKG PKK ke-54 juga menjadi momentum refleksi atas berbagai keberhasilan maupun kekurangan yang telah dilalui, sekaligus penguat langkah untuk memperjelas arah penguatan gerakan PKK pada masa mendatang.

Kader PKK Bekerja Sukarela

Berdasarkan laporan tahunan PKK tahun 2025, gerakan PKK didukung kelembagaan yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah kelembagaan Tim Penggerak PKK mulai dari pusat hingga desa dan kelurahan mencapai 91.600 lembaga, dengan 2.079.639 kelompok PKK di tingkat dusun, RW dan RT.

Jaringan tersebut digerakkan oleh 6.364.671 kader PKK yang bekerja secara sukarela, tulus dan penuh dedikasi di tengah masyarakat.

Besarnya kekuatan tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan penguatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun kepemimpinan.

Hal itu penting agar PKK mampu menjawab tantangan zaman dan menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pun didorong dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Setiap program diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan menguatkan untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga.

(Mia)

Anggaran Jembatan Pongpet Pangandaran Masih Misteri

Penulis

Bambang Fouristian

-

2 September 2026

0

jembatan Pongpet fokusjabar.id — Penampakan Jembatan Pongpet

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Komandan Kodim 0625/Pangandaran, Letkol Czi Citra Kurniawan buka suara terkait pembangunan Jembatan Gantung Pongpet di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang yang ambruk saat di resmikan, Minggu (30/8/2026).‎

Citra menegaskan, jembatan merah putih ini merupakan program nasional langsung dari Presiden RI yang di kawal TNI melalui Kodim 0625/Pangandaran.

‎BACA JUGA:

Dedi Mulyadi Ambil Alih Jembatan Pongpet Pangandaran, Ini Janjinya

‎Menurut Dandim, pembangunan jembatan gantung di wilayah terpencil memang menjadi perintah langsung Presiden.

‎”Betul, itu merupakan program langsung dari presiden yang di kawal oleh TNI melalui Kodim 0625 Pangandaran. Ini perintah langsung dari Pak Prabowo,” ungkap Letkol Citra.‎

‎Dia menyebut, jembatan gantung Pogpet untuk mendukung wilayah ataupun desa-desa yang terkendala. Baik dalam pendidikan maupun akses kesehatan yang jembatannya kurang layak.

‎Jembatan Pongpet sendiri menghubungkan Dusun Pongpet Desa Margacinta dengan wilayah Cijulang.

Selama ini warga kesulitan menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan. Terutama saat musim hujan.

Letkol Citra menjelaskan, pembangunan tidak menggunakan anggaran langsung tunai, melainkan sistem padat karya.

‎”Untuk anggarannya kita menggunakan sistem padat karya. Jadi kebutuhan kita dari Kodim itu kita ajukan ke komando atas. Kemudian kita bersama masyarakat untuk mengerjakan jembatan tersebut,” ujarnya.

‎Ia menyebut belum ada nominal pasti untuk pembangunan. Pihaknya masih menghitung kebutuhan material.

‎”Untuk nominalnya saat ini sedang kita hitung karena tidak ada batasan untuk pengerjaan jembatan tersebut. Jadi material-material yang di butuhkan itu kita ajukan nanti di dukung oleh komando atas,” jelasnya.

‎Dandim berharap, pembangunan jembatan permanen segera terealisasi agar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, perikanan dan pariwisata di Cijulang bisa lebih lancar.

‎”Kita dukung penuh. Intinya bagaimana masyarakat di Margacnta punya akses yang aman dan layak,” pungkasnya.

BACA JUGA:

Tinggal di Gubuk, 1 Keluarga di Pangandaran Menunggu Rumah Layak Huni

‎Insiden ambruknya jembatan saat peresmian membuat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami serta warga setempat ikut terjatuh. Di duga kapasitas melebihi batas dan beban berlebih menjadi penyebabnya.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyatakan, Pemprov akan mengambil alih kewenangan dan membangun jembatan permanen di lokasi yang sama pada APBD 2027.

‎(Sajidin)

Soal Oknum Wartawan, Dedi Mulyadi Terjunkan Tim Hukum

Penulis

Bambang Fouristian

-

2 September 2026

0

oknum wartawan fokusjabar.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Polsek Sukaraja Polres Sukabumi mengamankan seorang oknum wartawan berinisial AS setelah mengintimidasi guru SDN 2 Sukaraja.

Intimidasi oknum wartawan gegara tunggakan uang koran Rp100 ribu, Selasa (1/9/2026).

BACA JUGA:

PWI Jabar Kecam Oknum Wartawan Ngamuk di SDN 2 Sukaraja Sukabumi

Aksi emosional pelaku yang belakangan terbukti positif menggunakan sabu di respons cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM).

Dedi Mulyadi menerjunkan tim hukum ke lokasi kejadian. Langkah tersebut untuk memberikan bantuan advokasi sekaligus memastikan lingkungan sekolah terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi pihak luar.

Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Gubernur Jabar menyayangkan sikap oknum wartawan yang berteriak-teriak di area sekolah saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Dedi Mulyadi menegaskan, tindakan itu sangat bertolak belakang dengan etika profesi jurnalisme.

“Saya melihat tayangan oknum wartawan di Sukabumi berteriak-teriak di lingkungan SDN 2 Sukaraja. Meski belum tahu pasti inti masalahnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang harus di miliki seorang jurnalis,” jata Dedi.

Meski kewenangan pengelolaan SD berada di bawah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Pendidikan setempat, Pemprov Jabar tetap mengambil langkah nyata.

Tim hukum di terjunkan guna melakukan investigasi mendalam agar insiden serupa tidak terulang di wilayah lain.

“Langkah nyata ini perlu untuk melindungi pendidikan di Jawa Barat. Mulai tingkat dasar hingga menengah. Dengan begitu terbebas dari unsur intimidatif yang merusak sistem pengelolaan pendidikan,” tegas KDM.

Positif Narkoba

Di sisi lain, Kapolsek Sukaraja, Kompol Aguk mengonfirmasi bahwa penangkapan di lakukan untuk memproses dugaan tindak pidana yang terjadi.

“Begitu menerima informasi, terduga pelaku langsung kita amankan dan saat ini masih dalam proses penyelidikan,” jelasnya.

BACA JUGA:

PGRI Jabar Kecam Keras Tindakan Oknum Wartawan di SDN 2 Sukaraja Sukabumi

Insiden ini bermula ketika AS mendatangi SDN 2 Sukaraja untuk menagih uang berlangganan media bulanan sebesar Rp100.000.

Di jelaskan bahwa dana BOS belum cair. Namun pelaku justru lepas kendali, membentak guru hingga merampas ponsel milik pengajar yang merekam aksinya.

Penyelidikan kepolisian juga mengungkap fakta mengejutkan lain. Berdasarkan hasil tes urine menggunakan alat dari BNNK Sukabumi, AS terbukti berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang.

“Hasil tes urine positif amfetamin, sejenis sabu,” ungkap Kompol Aguk.

Saat ini pihak kepolisian terus mengumpulkan alat bukti serta memanggil saksi-saksi.

Atas dugaan pemerasan dan intimidasi, AS terancam di jerat Pasal 483 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara serta Pasal 448 KUHP juncto Pasal 126 KUHP dengan ancaman satu tahun kurungan.

Polisi juga membuka kemungkinan pengembangan kasus jika ada laporan serupa dari sekolah lain.

Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Ketua PWI Jawa Barat terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan menegaskan, tindakan tersebut tidak mencerminkan perilaku seorang wartawan dan telah mencederai marwah profesi jurnalistik.

“PWI Jawa Barat mengecam keras tindakan oknum wartawan. Perilaku seperti itu tidak dapat di benarkan dan sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas seorang jurnalis,” kata Tantan.

BACA JUGA:

Kepala BGN Sudaryono Soroti Pungli SPPG, Proses Secara Hukum

Menurut Dia, profesi wartawan memiliki aturan dan tanggung jawab yang jelas. Wartawan tidak hanya di tuntut memiliki kemampuan jurnalistik. Namun juga wajib memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan pers.

“Wartawan bukan profesi yang bebas melakukan apa saja atas nama kebebasan pers. Ada Kode Etik Jurnalistik yang harus di taati, ada Undang-Undang Pers yang menjadi payung hukum dan ada aturan hukum lainnya yang tetap berlaku bagi setiap warga negara,” ungkap Tantan.

Tantan mengatakan, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers sekaligus menempatkan wartawan pada posisi yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.

(Bambang Fouristian)

Dedi Mulyadi Ambil Alih Jembatan Pongpet Pangandaran, Ini Janjinya

Penulis

Bambang Fouristian

-

2 September 2026

0

dedi mulyadi jembatan pongpet fokusjabar.id — Dedi Mulyadi (foto: web)

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi angkat bicara terkait insiden ambruknya Jembatan Gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

‎Ia menegaskan, Pemprov Jabar akan mengambil alih dan membangun jembatan permanen di lokasi tersebut.

‎BACA JUGA:

Tinggal di Gubuk, 1 Keluarga di Pangandaran Menunggu Rumah Layak Huni

‎Pernyataan itu di sampaikan Dedi Mulyadi melalui video yang di unggah di akun TikTok @dedimulyadiofficial, Selasa (2/9/2026).

‎Dedi mengawali pernyataannya dengan meluruskan bahwa pembangunan jembatan gantung sebelumnya bukan berasal dari anggaran Pemprov Jabar.

‎”Ya sudah, kita enggak usah lagi berdebat urusan jembatan gantung di Desa Marga Cinta. Pemprov Jabar juga tahu kalau Pemda Pangandaran bangun jembatan itu keuangannya tidak mampu, tekanan fiskalnya berat, defisitnya tinggi,” ujar Dedi Mulyadi.

‎Ia juga menyinggung kondisi keuangan Pemkab Pangandaran yang di nilai berat.

“Ibu Citra-nya nanti pusing, Ibu Bupatinya,” katanya.

‎Untuk menyelesaikan persoalan akses warga, Dedi menyatakan, Pemprov Jabar akan segera mengambil alih kewenangan jembatan di Marga Cinta.

‎”Pemprov Jabar segera mengambil alih jembatan yang ada di Marga Cinta menjadi kewenangan Pemprov Jabar. Dan selanjutnya kami segera membangun jembatan permanen di Desa Marga Cinta dan sekitarnya,” ucapnya.

‎Jembatan permanen itu di targetkan bisa di lalui mobil, mengangkut hasil bumi, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.

‎”Kita bangun di APBD tahun 2026/2027,” tegas Dedi.

‎Ia juga berpesan agar jembatan nantinya tidak di gunakan untuk balapan.

‎Menurut Dedi, pembangunan jembatan permanen di harapkan dapat melancarkan transportasi sehingga roda ekonomi warga berputar.

‎BACA JUGA:

Bupati Pangandaran Alami Luka Usai Jembatan Pongpet Putus

‎”Transportasinya lancar, ekonominya berputar, rakyatnya pun bisa senang,” pungkasnya.

‎Sebelumnya, Jembatan Gantung Pongpet anjlok saat prosesi peresmian pada Minggu (30/8/2026) sore.

Insiden itu membuat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dan sejumlah warga mengalami luka ringan.

(Sajidin)

Tinggal di Gubuk, 1 Keluarga di Pangandaran Menunggu Rumah Layak Huni

Penulis

Bambang Fouristian

-

2 September 2026

0

keluarga pangandaran fokusjabar.id — Ndan Suandi, istri bersama anak kembarnya di rumah gubuk

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Sudah lebih dari setahun Ndan Suandi bersama istri dan dua anak kembarnya bertahan di sebuah rumah sementara yang jauh dari kata nyaman. Rumah gubuk kecil itu berada di RT01/06, Desa/Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat (Jabar).

‎Dinding terbuat dari anyaman bambu dan bagian rumah yang serba terbatas membuat keluarga ini harus menjalani hari-hari dengan penuh kewaspadaan.

BACA JUGA:

Anak Perempuan 15 Tahun Ditemukan di Penginapan Pangandaran, 2 Orang Diperiksa Polisi

‎Bukan karena mereka memilih tinggal di tempat tersebut. Melainkan rumah yang sebelumnya menjadi tempat berlindung keluarganya roboh setelah wilayah tersebut di guyur hujan deras di sertai angin selama berhari-hari.

Setelah rumahnya roboh, Ndan dan keluarganya sempat tinggal di tenda bantuan selama tiga hari.

‎Setelah itu, mereka mendapat bantuan dari warga untuk membuat tempat tinggal sementara yang hingga kini masih di tempatinya.

‎Sudah sekitar satu tahun lebih keluarga Ndan tinggal di rumah tersebut. Dua anak dan istrinya harus berbagi ruang dalam bangunan sederhana itu.

‎Kondisi rumah dengan minim pencahayaan membuat Ndan tak pernah benar-benar merasa tenang. Terutama ketika malam dan hujan datang.

‎”Di gubuk kayak gini, boro-boro nyaman. Selalu was-was, takut ada ular atau binatang buas,” kata Dia saat di temui di rumah sementaranya, Selasa (1/9/2026) malam.

‎Kekhawatiran semakin besar ketika hujan turun. Kondisi bangunan yang tidak sepenuhnya tertutup membuat rasa aman menjadi sesuatu yang mahal bagi keluarga tersebut.

‎Anak-anak pun harus mendapat perhatian lebih dari orang tua. Mereka tidak bisa di biarkan terlalu malam berada di luar rumah dan harus terus di pantau.

‎”Enggak bisa terlalu malam. Keadaannya kayak gini, selalu di pantau orang tua,” ujarnya.

‎Bertahan dari Pekerjaan Serabutan

‎Di tengah kondisi tersebut, Ndan tidak tinggal diam. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia bekerja serabutan.

‎Mulai dari menjadi buruh kayu, mengangkut kayu hingga bekerja di kebun. Saat musim tertentu, ia juga bekerja mengambil air kelapa dan menyadap.

‎BACA JUGA:

Aktivis Sosial Kritik Keras Ambruknya Jembatan Pongpet di Pangandaran

‎Namun pekerjaan yang tidak tetap membuat penghasilannya tidak menentu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, Ndan mengaku masih kesulitan.

‎”Kalau bilang cukup ya kurang cukup,” ucap Ndan.

‎Keinginan untuk memiliki rumah yang layak sebenarnya selalu ada. Bahkan, ia mengaku masih memikirkan bagaimana bisa membangun kembali rumahnya.

‎Namun, kondisi ekonomi membuat keinginan tersebut belum bisa di wujudkan.

‎”Masih kepikiran. Cuma keadaannya belum memungkinkan. Kemauan saya banyak, tapi saya juga harus tahu keadaan dan kemampuan. Kalau memaksakan takutnya tambah repot ke depannya,” kata Dia.

‎Ndan mengaku, rumahnya juga di sebut telah di ajukan untuk mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu).

‎Namun hingga kini, bantuan yang di harapkannya belum juga terealisasi.

‎”Katanya sudah di ajukan, cuma enggak tahu sudah atau belum. Sampai sekarang belum ada,” ujarnya.

‎Sejumlah pihak, kata Ndan, juga pernah datang melihat kondisi tempat tinggalnya. Ia menyebut, ada pihak dari pemerintahan desa maupun dinas yang pernah datang.

‎Namun kedatangan para penjabat belum berujung pada bantuan pembangunan rumah yang benar-benar di harapkannya.

‎Kini, lebih dari setahun setelah rumahnya roboh, Ndan masih bertahan dengan kondisi yang sama.

‎Ia tidak meminta banyak. Di tengah keterbatasannya sebagai pekerja serabutan, satu hal yang paling ia harapkan adalah memiliki tempat tinggal yang aman dan layak bagi istri serta anak-anaknya.

‎”Kalau mungkin pemerintah bisa membantu keadaan saya dengan keadaan kayak gini. Mungkin buat tempat tinggal, bantuannya,” ucap Ndan.

‎Bagi Ndan, rumah bukan sekadar bangunan berdinding dan beratap. Rumah adalah tempat anak-anaknya tumbuh, tempat keluarganya berlindung dari hujan dan panas, sekaligus tempat untuk pulang.

(Sajidin)

Tak Penuhi Syarat SLHS, 455 SPPG Ditutup Permanen

Penulis

Bambang Fouristian

-

2 September 2026

0

sppg slhs fokusabar.id — foto: ilustrasi

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pemerintah menutup permanen 455 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Langkah tegas tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan seiring dengan peningkatan kualitas, keamanan pangan dan ketepatan sasaran.

BACA JUGA:

BGN Hapus 80 Sekolah Elite dari Daftar Penerima MBG

“Program MBG terus kita perbaiki. Bukan hanya mengejar jumlah SPPG atau penerima manfaat. Tetapi yang paling penting kualitas pelaksanaannya harus terjaga.”

“Standar harus di penuhi dan aturan harus di patuhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita tindak tegas,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, di kutip JawaPos, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, secara keseluruhan sebanyak 833 SPPG telah di tutup. Selanjutnya, 455 SPPG akan di tutup karena tidak memenuhi persyaratan SLHS.

Dari 27.485 SPPG yang telah beroperasi, pemerintah melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SLHS serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis penyelenggaraan MBG.

Terdapat 27.022 SPPG sudah di tetapkan oleh BGN berdasarkan data profiling dari SPPG. Sebanyak 463 SPPG masih belum menyampaikan profilingnya dan berpotensi untuk di suspend.

Dari total 27.485 SPPG tersebut, terdapat 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang belum memiliki SLHS. Terdiri atas 3.060 SPPG yang belum mengajukan dan 455 SPPG yang tidak memenuhi syarat.

Dalam penertiban tata kelola SDM, sebanyak 249 Kepala SPPG telah di berhentikan karena berbagai pelanggaran. Di antaranya, karena kasus keracunan makanan, kasus phishing, tidak hadir lebih dari 10 hari kerja serta pelanggaran indisipliner lainnya.

Pemerintah juga menegaskan kedisiplinan Kepala SPPG dalam menjalankan operasional.

Kepala SPPG wajib hadir sejak SPPG mulai beroperasi sekitar pukul 02.00 dini hari hingga proses distribusi makanan selesai sekitar pukul 08.00–09.00.

Selain memperketat standar SPPG, pemerintah juga menata ekspansi MBG ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) agar lebih tepat sasaran.

Pada tahap pertama, pemerintah akan memprioritaskan aktivasi SPPG di wilayah 3T pada sembilan provinsi. Yakni enam provinsi di Papua serta Maluku Utara, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Prioritas di berikan kepada daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

SPPG 3T dengan progres pembangunan di bawah 30 persen tidak menjadi prioritas aktivasi pada tahap ini.

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan aktivasi 111 SPPG di wilayah 3T pada sembilan provinsi.

BACA JUGA:

BGN Kembalikan Uang Negara Rp311 Milyar dari SPPG Fiktif

Perbaikan juga di lakukan pada mekanisme penentuan penerima manfaat. Ke depan, target penerima manfaat akan di tentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), bukan lagi oleh masing-masing SPPG.

Kebijakan tersebut di lakukan untuk memperkuat kendali program dan memastikan MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Pemerintah akan memprioritaskan kelompok 3B, santri dan siswa sekolah keagamaan serta masyarakat di wilayah 3T.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, target penerima manfaat kelompok 3B berjumlah 21.985.314 orang.

Pendistribusian kepada kelompok tersebut di lakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

“Arahnya jelas, MBG harus semakin berkualitas dan semakin tepat sasaran. Kita evaluasi yang kurang, kita benahi tata kelolanya dan kita prioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Program sebesar ini harus terus di sempurnakan berdasarkan evaluasi di lapangan,” tegas Zulkifli.

Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG.

Termasuk meninjau ulang kelompok yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat. Dari proses tersebut, sekitar 80 sekolah swasta yang masuk kategori elite di putuskan tidak lagi memperoleh alokasi MBG.

Kebijakan itu di sampaikan Kepala BGN Sudaryono, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menurut BGN, sekolah-sekolah tersebut di nilai memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makan para siswanya tanpa mengandalkan dukungan program pemerintah.

(Bambang Fouristian)