Finlandia dan Slovakia Butuh Tenaga Kerja, Warga Ciamis Punya Peluang Kerja ke Luar Negeri

Penulis

-

2 September 2026

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membeberkan peluang kerja luar negeri. Sebab, permintaan tenaga kerja dari sejumlah negara maju terus meningkat. Bahkan, program Pekerja Migran Indonesia (PMI) efektif menekan angka pengangguran Ciamis.

Tenaga Ahli Menteri KP2MI Muhammad Fikri Arrahman mengonfirmasi potensi besar tersebut. Menurutnya, negara seperti Finlandia dan Slovakia membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Beberapa negara seperti Finlandia dan Slowakia saat ini mengalami penurunan tingkat produktivitas generasi muda. Di sana warga lokal cenderung menghindari pekerjaan fisik atau sektor berat. Ini menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan karena Indonesia memiliki pasokan tenaga kerja yang berlebih,” katanya, Rabu (2/9/2026).

Selanjutnya, Fikri menekankan pentingnya kelengkapan dokumen resmi bagi para pekerja. Langkah tersebut menjamin perlindungan hukum dan keselamatan PMI di luar negeri.

“Legalitas nya harus jelas sehingga PMI itu saat bekerja akan terlindungi,” ucapnya.

Dukungan Disnaker Ciamis dan Layanan Gratis

Di samping itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ciamis Dase Fadlil Yusdy Mubarak mendukung penuh penempatan PMI. Sebab, ratusan warga Ciamis telah bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.

“Berdasarkan data penanganan, ratusan warga Ciamis tercatat memanfaatkan peluang kerja ke luar negeri melalui prosedur resmi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Dase mengimbau masyarakat untuk selalu mendaftar lewat jalur pemerintah. Pemerintah memberikan seluruh layanan rekomendasi secara gratis.

“Jalur resmi itu sangat penting agar data pekerja tercatat sehingga jika terjadi permasalahan di negara tujuan penanganannya bisa berlangsung secara cepat,” ungkapnya.

Pemkab Ciamis terus memperketat pengawasan calon pekerja migran. Langkah ini mencegah praktik penyaluran tenaga kerja ilegal di wilayah Ciamis.

(Husen Maharaja)

Muhamad Abdul Karim Maju sebagai Ketua KADIN Kota Tasikmalaya, Bawa 6 Gagasan Besar

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 September 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pengusaha muda Muhamad Abdul Karim memantapkan langkah dalam bursa kepemimpinan daerah. Ia mencalonkan diri sebagai Ketua KADIN Kota Tasikmalaya periode 2026–2031. Bahkan, Karim langsung menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia MUKOTA.

Karim mencermati pergeseran dinamika ekonomi dan tantangan dunia usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha lokal memerlukan organisasi yang adaptif dan responsif.

“Tantangan dunia usaha hari ini sudah berbeda. Persaingan tidak hanya terjadi antarpelaku usaha di Tasikmalaya, tetapi sudah masuk pada persaingan regional, nasional bahkan global. Karena itu, KADIN harus mampu menjadi organisasi yang benar-benar hadir memberikan manfaat dan membuka akses bagi dunia usaha,” ungkap Muhamad Abdul Karim, saat mengembalikan formulir pendaftaran Calon Ketua KADIN di Sekretariat Panitia Penyelenggara MUKOTA KADIN, Rabu (2/9/2026).

Selanjutnya, Karim menekankan pentingnya kemampuan membaca peluang pasar secara aktif. Langkah tersebut menjaga keberlangsungan produk unggulan daerah.

“Jangan sampai kita hanya menjadi pasar. Kita harus mampu menjadi pemain. Produk-produk kebanggaan Kota Tasikmalaya harus semakin berkembang menembus pasar regional, usaha mikro dan kecil harus naik kelas, pengusaha muda harus mendapatkan ruang, dan jejaring bisnis harus diperluas,” ujarnya.

Peran KADIN dan Konsolidasi Data

Di samping itu, Karim memosisikan KADIN sebagai jembatan komunikasi utama. Sebab, organisasi menghubungkan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat luas.

“Peran KADIN bukan hanya membuat kegiatan atau forum, namun yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi dunia usaha bisa dikonsolidasikan dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret,” jelasnya.

Bahkan, Karim mengandalkan Sensus Ekonomi 2026 untuk perumusan program kerja. Sebab, data akurat membantu penentuan prioritas kebijakan pemerintah.

Enam Sektor Fokus Penguatan Ekonomi

Oleh sebab itu, Karim merumuskan enam perhatian utama bagi keberlanjutan organisasi. Pertama, ia merancang dorongan khusus agar usaha mikro naik kelas.

Kedua, Karim mempercepat transformasi digital hingga menembus ekspansi pasar global. Ketiga, ia membuka jaringan pasar baru skala nasional dan internasional.

Keempat, Karim memperkuat akses pembiayaan serta peluang investasi daerah. Kelima, ia meningkatkan kapasitas SDM generasi muda di dunia usaha.

Keenam, Karim mengukuhkan kemitraan strategis antar-pakar dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua sektor indikator, tapi semua harus bergerak dan saling terhubung, sehingga KADIN harus mampu memposisikan diri untuk membangun ekosistem itu,” paparnya.

Arah Baru Lima Tahun Ke Depan

Meskipun demikian, Karim menegaskan bahwa kontestasi ini berfokus pada pertarungan gagasan.

“Yang harus kita bicarakan bukan hanya siapa yang menjadi ketua. Yang lebih penting adalah apa yang akan kita kerjakan selama lima tahun ke depan dan apa manfaatnya dan dampaknya terhadap dunia usaha Tasikmalaya,” terang Karim.

Selanjutnya, Karim mengajak seluruh elemen membangun rumah besar bagi para pengusaha.

“Kita ingin KADIN menjadi rumah besar dunia usaha Tasikmalaya. Rumah yang mempertemukan pengusaha, pemerintah, investor, lembaga keuangan, akademisi dan berbagai stakeholder. Kalau kita bisa bersinergi secara konsisten selama lima tahun, saya yakin Tasikmalaya memiliki peluang besar untuk naik kelas,” paparnya.

Selain itu, Karim mengonsolidasikan seluruh potensi pengusaha dan pelaku UMKM Tasikmalaya.

“Kita punya banyak sumberdaya pengusaha hebat. Kita punya produk yang berkualitas, kreativitas dan sumber daya manusia pun tidak kekurangan, tapi persoalannya bagaimana semua potensi dimiliki itu mampu dikoneksikan. Di sinilah organisasi KADIN harus mengambil peran,” tambahnya.

Karim membulatkan niat demi memperkuat ekosistem dunia usaha lokal.

“Yang harus kita pertarungkan bukan siapa nahkodanya, tetapi gagasan apa yang wajib dilakukan untuk membawa KADIN untuk lima tahun ke depan. Dan saya membulatkan niat maju karena ingin ikut mengambil bagian dalam menjawab tantangan dalam memperkuat ekosistem dunia usaha di Kota Tasikmalaya, agar lebih terkoneksi, adaptif, kompetitif, sehingga mampu mengambil peluang di tengah perubahan ekonomi nasional dan global,” tandasnya.

(Seda)

CFD dan Braga Bebas Kendaraan Bandung Dihentikan Sementara, Farhan Ungkap Alasannya

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 September 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung memastikan keberlanjutan Car Free Day (CFD) dan Braga Bebas Kendaraan. Sebelumnya, pemerintah menghentikan sementara dua program tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola administrasi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membeberkan alasan penghentian sementara kegiatan tersebut. Sebab, petugas menemukan kendala administrasi dalam pengelolaan CFD.

“Evaluasi CFD itu sebetulnya adalah sebuah bentuk pengendalian tata kelola pemerintahan,” kata Farhan, Rabu (2/9/2026).

Selanjutnya, Farhan menyebut Dinas Perhubungan sebelumnya menggunakan anggaran CFD untuk penertiban. Namun, mekanisme kerja sama tersebut memerlukan perbaikan aturan administrasi.

“Selama ini Dishub memang memanfaatkan anggaran pengelolaan CFD untuk meminta bantuan berbagai macam pihak melakukan penertiban dan lain-lain. Tetapi ada kesalahan administrasi, ada kesalahan tata kelola,” ucapnya.

Penghentian Sementara demi Cegah Pelanggaran

Oleh karena itu, Farhan langsung menghentikan kegiatan CFD untuk sementara waktu. Langkah tersebut mencegah potensi pelanggaran hukum pada masa mendatang.

“Maka saya stop dulu, perbaiki dulu semuanya. Ini bagian dari perbaikan tata kelola yang kita lakukan supaya tidak terjadi pelanggaran,” jelasnya.

Di samping itu, Pemkot Bandung masih mengkaji jadwal resmi pembukaan kembali. Sebab, tim teknis sedang menyusun konsep penataan kawasan secara matang.

“Saya harus lihat dulu konsep penataan CFD dan Braga Bebas Kendaraan itu jadi seperti apa,” ujarnya.

Pengembangan Kawasan Wisata dan Keterlibatan Warga

Meskipun demikian, Farhan menegaskan pemerintah tidak akan menghapus program ikonik ini. Bahkan, warga kota sangat membutuhkan ruang publik seperti CFD.

“Harus dilanjut, karena kita memang membutuhkan hal itu. Kita butuh CFD, kita butuh Braga Bebas Kendaraan,” ungkapnya.

Khusus kawasan Braga, pemkot merancang konsep wisata yang lebih menarik. Nantinya, program baru ini memikat lebih banyak wisatawan.

“Konsep Braga juga tentu akan dikembangkan lagi sedemikian rupa sehingga semakin menarik sebagai tempat wisata,” katanya.

Pemkot Bandung merangkul warga dan komunitas lokal dalam penataan.

“Macam-macam. Ada dengan warga, ada dengan komunitas,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Potong Pohon Tanpa Izin di Jalan Riau Bandung, Kontraktor Didenda Rp10 Juta dan Videotron Disegel

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 September 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung memberi sanksi tegas kepada pelaku pemotongan pohon tanpa izin di Jalan Riau. Langkah ini menyasar seorang kontraktor dari perusahaan videotron. Bahkan, pelaku telah menyetorkan denda sebesar Rp10 juta.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengonfirmasi pembayaran sanksi denda tersebut. Selain itu, petugas menyegel videotron yang memicu aksi pemotongan pohon.

“Kalau kejadian Jalan Riau itu, pelakunya dan yang sudah membayar denda adalah kontraktor dari kontraktor videotron di belakang,” kata Farhan, Rabu (2/9/2026).

Selanjutnya, Farhan menjelaskan alasan penutupan operasional videotron tersebut. Sebab, aksi pemotongan pohon berkaitan langsung dengan kepentingan bisnis videotron.

“Karena pemotongan pohon itu ada kaitannya dengan bisnis videotron tersebut, maka videotronnya yang kami segel,” katanya.

Mekanisme Sanksi Perda dan Setoran Kas Daerah

Di samping itu, Farhan menegaskan bahwa pemeriksaan kasus ini menyasar satu koordinator utama.

“Iya. Yang mengaku memotong dan mengoordinasikan semuanya,” ucapnya.

Namun, Pemkot Bandung tidak memakai istilah tersangka dalam pelanggaran Peraturan Daerah. Sebab, regulasi daerah berfokus pada penerapan sanksi administratif secara langsung.

“Dari kita tidak boleh menyebut tersangka. Karena di Perda itu tidak ada istilah tersangka. Tapi sanksinya sudah diberikan,” jelasnya.

Bahkan, Farhan memastikan seluruh uang denda mengalir penuh ke kas daerah.

“Kalau Rp10 juta per pohon masuk ke kas daerah. Harus masuk kas daerah,” ujarnya.

Penggantian Bibit Pohon dan Penegakan Aturan

Oleh karena itu, pelaku wajib mengganti pohon yang telah tumbang. Selanjutnya, pemkot mengonversi sanksi 100 bibit menjadi 10 pohon mahoni berukuran besar.

“Sudah. Makanya kemudian seratus pohon itu kita konversi menjadi sepuluh bibit mahoni dengan tinggi sekitar lima meter, diameter tiga puluh sampai empat puluh sentimeter,” katanya.

Saat ini, petugas telah menanam seluruh bibit mahoni di lokasi awal. Langkah tersebut memulihkan keasrian ruang publik kawasan Jalan Riau.

Farhan siap meningkatkan pengawasan pohon di kawasan kota lainnya.

“Pohon sudah ditanam kembali di Jalan Riau. Di tempat-tempat lain juga akan kita lakukan penegakan kedisiplinan dan penegakan peraturan,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

JPO SMKN 7 Bandung Dibangun Tahun Ini, Penataan Jalan Soekarno-Hatta Dimulai Oktober

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 September 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung merealisasikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) SMKN 7 tahun ini. Selain itu, pemerintah menargetkan penataan Jalan Soekarno-Hatta mulai Oktober 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terus mengintensifkan koordinasi antarlembaga. Sebab, proyek ini melibatkan kewenangan pemkot, pemprov, dan pemerintah pusat.

“Ya, itu akan dilakukan segera. Kita koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga kewenangannya ada di tiga pihak ini,” kata Farhan, Rabu (2/9/2026).

Selanjutnya, Farhan memastikan kesiapan berkas administrasi proyek. Langkah tersebut mencegah pelanggaran hukum pada masa mendatang.

“Kita sedang berusaha sebisa mungkin. Mohon maaf pisan, ini karena masalah administrasi pemerintahan supaya rapi, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan,” katanya.

Izin Lahan dan Kepentingan Pelajar

Meskipun demikian, Farhan tetap menempatkan kebutuhan warga sebagai prioritas utama. Oleh sebab itu, pemkot menyelesaikan izin penggunaan lahan milik pusat.

“Saya tahu bahwa kebutuhan masyarakat tidak boleh dihalangi oleh masalah administrasi, tetapi kami juga tidak bisa menghindari kewajiban-kewajiban administratif yang harus kami hadapi,” ucapnya.

Bahkan, Pemkot Bandung sudah menyiagakan alokasi anggaran khusus. Namun, pemkot wajib mengantongi izin resmi pemerintah pusat terlebih dahulu.

“Anggaran dari Pemerintah Kota ada? Ada, insyaallah. Tapi dibangunnya di atas tanah milik pemerintah pusat. Nah, saya mesti minta izin dulu ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Di samping itu, JPO ini mempermudah akses harian pelajar SMKN 7. Sebab, sekolah tersebut berada di bawah naungan Pemprov Jabar.

“Kemudian pemanfaatannya untuk siapa? Untuk SMKN. SMKN ada di bawah siapa? Di bawah Pemerintah Provinsi. Jadi saya harus koordinasi ke provinsi,” jelasnya.

Penataan Jalur Utama Soekarno-Hatta

Selanjutnya, Farhan mengonfirmasi penataan total Jalan Soekarno-Hatta. Proyek ini membentang dari Cibeureum hingga kawasan Cibiru.

Bahkan, seluruh pihak telah menyepakati jadwal pelaksanaan proyek fisik. Nantinya, pengerjaan jalan mulai berjalan serentak pada Oktober 2026.

“Oh, sangat mungkin. Tahun ini sekalian. Oktober ini kita jalan semuanya. Soekarno-Hatta dari Cibeureum sampai Cibiru, kita sudah bersepakat dan programnya sudah keluar untuk merapikan jalan bersama,” ujarnya.

Sebagai penutup, Farhan belum membeberkan rincian total unit JPO baru.

“Nah, itu saya tidak hafal. Punteun, punteun pisan,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Pemkot Bandung Fasilitasi Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi 1.000 UMKM

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 September 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung menargetkan pendampingan sertifikasi halal bagi 1.000 UMKM. Dalam program ini, pemerintah menggandeng Pemprov Jabar dan komunitas pengusaha. Langkah tersebut mempermudah legalitas produk lokal.

Selain itu, program ini melindungi UMKM dari aksi penipuan perizinan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini.

“Alhamdulillah, dari kerja sama berbagai komunitas yang ada di Jawa Barat dan Kota Bandung, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Pemerintah Kota Bandung, kita bersama-sama memastikan kemudahan pendampingan sertifikasi halal untuk 1.000 pengusaha, terutama pengusaha UMKM,” kata Farhan di D’Botanica, Rabu (2/9/2026).

Manfaat Halal dan Edukasi Jalur Resmi

Selanjutnya, Farhan menilai sertifikat halal mampu mendongkrak kepercayaan konsumen. Oleh sebab itu, pelaku usaha wajib menempuh jalur resmi.

Di sisi lain, Ketua Fokti MP Yohanes Handri mendukung edukasi perizinan ini. Sebab, pemahaman yang benar akan membentengi pengusaha dari calo.

“Diadakannya acara seminar dan sertifikasi halal ini adalah untuk memudahkan kawan-kawan pengusaha mendapatkan sertifikat halal. Artinya, kalau kita membuat sertifikat halal, kita turut menyukseskan program pemerintah,” ujar Yohanes.

Perlindungan UMKM dari Aksi Penipuan

Bahkan, Yohanes membeberkan maraknya kasus penipuan biaya perizinan. Banyak pengusaha kehilangan modal, namun izin tak kunjung terbit.

“Kami juga mau agar kawan-kawan dari pengusaha ini terhindar dari calo atau mungkin penipuan. Kebanyakan orang bikin perizinan, duit sudah habis tetapi izinnya tidak keluar,” katanya.

Sebagai penutup, Yohanes mengajak pengusaha menaati regulasi pemerintah. Sebab, sertifikat halal menjadi jaminan mutu bagi para konsumen.

(Yusuf Mugni)

Prabowo Beri 200 Becak Listrik untuk Warga Banjar, Pengayuh Lansia Jadi Prioritas

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 September 2026

0

BANJAR,FOKUSJabar.id: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sebanyak 200 unit becak listrik untuk masyarakat Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (2/9/2026). Selanjutnya, pemerintah memprioritaskan armada ramah lingkungan ini bagi para pengayuh becak lanjut usia (lansia) dari keluarga prasejahtera. Saat ini, ratusan kendaraan roda tiga bertenaga baterai tersebut terparkir rapi di Banjar Convention Hall (BCH) Komplek Perkantoran Pamongkoran Jalan Gerilya, Kota Banjar.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kota Banjar dari Partai Gerindra, Rossi Hernawati, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat kecil.

“Alhamdulillah, hari ini kita sama – sama menyaksikan kedatangan dan proses loading 200 unit becak listrik bantuan Presiden Bapak Prabowo Subianto, di Banjar Convention Hall (BCH),” ungkapnya.

Syarat Penerima Bantuan dan Kewajiban Pelatihan

Selain itu, Rossi menegaskan bahwa calon penerima bantuan wajib memenuhi kriteria ketat, termasuk batas usia minimal 55 hingga 60 tahun.

“Syarat-syarat penerimanya adalah mereka yang sudah berumur 55 sampai 60 tahun ke atas. Itu harus betul-betul orang yang membutuhkan dan sehari – harinya memang biasa mengayuh becak,” terangnya.

Oleh karena itu, para pengayuh becak lansia harus mengikuti pelatihan khusus sebelum membawa pulang unit tersebut. Sebab, becak listrik mengusung teknologi baru yang memerlukan pemahaman cara kerja agar terhindar dari risiko kecelakaan lalu lintas.

“Iya nanti ada pelatihan dulu, bagaimana cara kerjanya dan mengoperasikannya. Jadi penerima tidak langsung menerima begitu saja,” jelas Rossi.

Dukungan Kesejahteraan dan Pengawasan Penyaluran

Melalui hadirnya teknologi becak listrik ini, para lansia dapat menghemat tenaga fisik saat mengais rezeki. Bahkan, mereka tidak perlu lagi mengayuh pedal secara manual sehingga kondisi fisik tetap prima di jalan raya. Di samping itu, Rossi mengimbau para penerima agar merawat komponen utama dan baterai unit dengan baik demi memperpanjang masa pakai kendaraan.

Selanjutnya, DPRD Kota Banjar melalui Komisi II menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses penyaluran agar tepat sasaran sesuai data 200 penerima terverifikasi. Oleh sebab itu, penerima bantuan dapat langsung berkoordinasi dengan pendamping jika mengalami kendala teknis operasional.

“Semoga keberadaan 200 becak listrik ini tidak hanya meringankan beban bapak-bapak pengayuh becak lansia di Kota Banjar, tetapi juga dapat memacu roda perekonomian keluarga serta menghidupkan transportasi lokal yang ramah lingkungan,” pungkasnya.

(Agus Purwadi)