spot_imgspot_img
Rabu 1 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 130

Pemprov Jabar Atur Jam Masuk ASN Saat Ramadan

0
Pemprov Jabar fokusjabar.id
Jam kerja ASN selama Ramadan (foto: dok)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemprov Jabar kembali melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadan.

Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ibadah puasa dan kelancaran tugas pemerintahan.

BACA JUGA:

Gubernur Jawa Barat Tolak Pembangunan Rumah di Zona Rawan Bencana

Selama bulan suci, aktivitas perkantoran tetap berjalan seperti biasa. Namun dengan jadwal yang di sesuaikan agar pegawai dapat bekerja lebih efektif di pagi hari.

Pemerintah juga menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh mengalami penurunan.

Penyesuaian waktu kerja ini di terapkan untuk memastikan rutinitas kedinasan tetap terjaga. Sekaligus memberi ruang bagi ASN dalam menjalankan aktivitas keagamaan selama Ramadan.

Dalam aturan terbaru, ASN di lingkungan Pemprov Jabar di minta untuk memulai pekerjaan lebih awal di banding hari normal. Jam masuk kantor di tetapkan pada pukul 06.30 WIB.

Sementara itu, jam kerja berakhir lebih cepat. Yakni sekitar pukul 14.00 WIB.

Pengaturan ini berlaku sepanjang bulan Ramadan dan di terapkan di seluruh perangkat daerah Pemprov Jabar.

Ketentuan tersebut di tuangkan dalam Surat Edaran Nomor 23/OT.03/ORG yang mengatur penetapan jam kerja khusus Ramadan tahun 1446 Hijriah/2025 M.

Meskipun jam kerja terlihat lebih singkat, pemerintah memastikan total jam kerja efektif dalam satu minggu tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi ASN.

Jadwal ini di berlakukan pada hari kerja Senin sampai Jumat. Termasuk pengaturan waktu istirahat yang di sesuaikan dengan suasana bulan puasa.

Pemprov Jabar berharap penyesuaian ini dapat membantu pegawai menjalankan puasa dengan lebih nyaman tanpa mengurangi produktivitas kerja.

BACA JUGA:

Ketua DPAC Partai Demokrat Berkumpul, Kepala BPOKK DPC Garut Hadir, Ada Apa?

Di sisi lain, instansi pemerintahan di minta tetap menjaga kualitas layanan publik. Terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah kantor pemerintahan pun mulai menyesuaikan ritme kerja, dengan aktivitas pegawai terlihat lebih pagi sejak awal Ramadan.

Pemerintah daerah juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan. Baik dalam hal kehadiran tepat waktu maupun penyelesaian tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat menargetkan pelayanan masyarakat tetap optimal. Sekaligus mendukung ASN menjalani Ramadan dengan lebih tertib dan seimbang.

(Jingga Sonjaya)

Tanah Bergerak Terjang Neglasari, Dua Rumah di Pamarican Ciamis Rusak Berat

0
Ciamis, FOKUSJabar.id
Ketpot: Rumah warga di Desa Neglasari Pamarican Ciamis yang retak akibat kejadian pergerakan tanah

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Tanah bergerak menerjang Dusun Cibenda, Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Minggu malam (16/2/2026). Peristiwa tersebut merusak dua rumah milik Ikin Sodikin dan Jaja Opik hingga mengalami kerusakan berat.

Retakan besar tampak membelah dinding tembok rumah warga. Struktur bangunan melemah setelah tanah di sekitar permukiman bergeser akibat hujan berintensitas tinggi yang turun sejak siang hingga dini hari.

Baca Juga: JEMPOL GADIS MANIS Bergerak, Disdukcapil Ciamis Rekam 14 ODGJ Langsung ke Rumah

Anggota FK Tagana Kabupaten Ciamis, Baehaqi Effendi, menjelaskan bahwa laporan kejadian tanah bergerak di Pamarican masuk pada malam hari saat hujan masih mengguyur wilayah tersebut.

“Laporan kami terima tadi malam ketika hujan deras masih berlangsung,” ujarnya.

Setelah menerima informasi, tim segera berkoordinasi dengan unsur lintas sektoral untuk melakukan penanganan dan pendataan di lokasi terdampak.

“Kami langsung melaporkan kejadian ini kepada pimpinan dan instansi terkait agar penanganan berjalan cepat,” kata Baehaqi.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, peristiwa tersebut menyebabkan kerugian material cukup besar. Kedua pemilik rumah hingga kini masih memilih bertahan di kediaman masing-masing.

Petugas mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi tanah masih labil dan potensi pergerakan susulan tetap ada.

(Husen Maharaja)

Harmoni Cinta Kasih Hartono Soekwanto di Situ Cipanten Majalengka

0
majalengka@fokusjabar.id
Fang Shen di Situ Cipanten, Harmoni Cinta Kasih Hartono Soekwanto dan Alam.(Abdul Latif/fokusjabar.id)

MAJALENGKA,FOKUSJabar.id: Hartono Soekwanto pengusaha asal Bandung hadir kembali di Situ Cipanten Desa Gunungkuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka pada Minggu (15/2/2025) kemarin.

Kedatangan Hartono Soekwanto hadir bukan sekadar untuk berwisata. Dalam agenda “Munggahan” menyambut bulan suci, ia membawa sebuah misi mulia, menebar cinta kasih melalui tradisi Fang Shen.

Melepas dengan Ikhlas

​Didampingi istri, ibunda tercinta, serta sahabat-sahabat setianya seperti Irfan Hakim, Panji Petualang, dan Oghel Zulvianto, Hartono Soekwanto menggelar ritual Fang Shen.

Baca Juga: Munggahan di Situ Cipanten Pecah Irfan Hakim, Hartono Soekwanto Panji Petualang Bikin Heboh Ribuan Pengunjung

Fang Shen sendiri adalah tradisi melepaskan makhluk hidup kembali ke habitat aslinya. Sebuah simbol kebebasan, pengurangan penderitaan, dan harapan agar mahluk tersebut bisa hidup lebih lama dan bahagia.

​”Kali ini kami melakukan Fang Shen dengan melepaskan ikan Koi kesayangan Irfan Hakim. Ibu saya yang mewakili saya melepaskannya langsung ke Situ Cipanten,” ujar Hartono dengan penuh ketulusan.

​Bagi Hartono Soekwanto, ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah wujud welas asih atau cinta kasih yang mendalam kepada sesama makhluk Tuhan.

​Transformasi “Surga Kecil” di Majalengka

​Situ Cipanten kini tak lagi sama. Sebulan sebelumnya, Hartono telah melepaskan 2.165 ekor Koi kelas Premium dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Hasilnya menakjubkan. Ikan-ikan yang biasanya hidup di kolam rumahan tersebut kini justru tampil lebih prima.

​Warna yang Lebih Tajam, Lingkungan alami Situ Cipanten membuat warna ikan Koi jauh lebih kontras dan indah di banding saat berada di kolam.

​Kesehatan yang Terjaga, Air dari 7 sumber mata air purba membuat ekosistem ini menjadi rumah terbaik bagi Koi peranakan Jepang tersebut.

​Air Sebening Kaca, Kejernihan air Situ Cipanten memungkinkan pengunjung melihat ribuan Koi berenang dengan jelas, menciptakan pemandangan yang tak di temukan di tempat lain di dunia.

Dampak Bagi Masyarakat dan Pariwisata

​Kedermawanan Hartono Soekwanto membawa berkah luar biasa bagi warga setempat. Sejak kehadiran ribuan Koi kelas kontes tersebut, angka kunjungan wisatawan ke Situ Cipanten meningkat drastis. Kini, Majalengka memiliki destinasi wisata kelas dunia yang unik dan eksklusif.

​”Saya berterima kasih kepada warga yang sudah menjaga dan memberi makan ikan-ikan ini. Saya berharap kita semua terus menjaga ekosistem ini agar airnya tetap jernih dan mengalir, meski di musim kemarau sekalipun,” tambah Hartono Soekwanto.

Baca Juga: Sentuhan Bos Koi Ubah Situ Cipanten Majalengka Jadi Magnet Wisata Jabar

​Kisah Hartono Soekwanto di Situ Cipanten adalah pengingat bagi kita semua, bahwa kebahagiaan sejati justru hadir saat kita mampu memberi kebebasan bagi mahluk lain. 

Di antara riak air yang jernih dan kibasan ekor Koi yang cantik, terselip doa untuk kelestarian alam Majalengka yang lestari.

Masyarakat harus mampu menjaga dan melestarikan alam yang sudah di karuniakan oleh sang pencipta untuk keberkahan dan kemakmuran masyarakat.

(Abdul Latif)

JEMPOL GADIS MANIS Bergerak, Disdukcapil Ciamis Rekam 14 ODGJ Langsung ke Rumah

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Petugas Disdukcapil Ciamis saat melakukan perekaman KTP -El terhadap ODGJ

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis kembali menggerakkan program JEMPOL GADIS MANIS (Jemput Bola bagi Warga Disabilitas, Sakit dan Manula di Ciamis). Kali ini, tim memfokuskan pelayanan pada perekaman KTP elektronik bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai bagian dari komitmen pelayanan administrasi yang inklusif.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Ciamis, Yayan Muhamad Supyan, menegaskan bahwa program tersebut memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh hak identitas resmi.

Baca Juga: Harga Daging Ayam Broiler di Ciamis Bikin Emak-emak Menangis

“Identitas kependudukan menjadi pintu masuk untuk mendapatkan layanan kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” ujarnya, Senin (16/2/2026).

Sasar Enam Desa

Tim Disdukcapil menyambangi enam desa dalam kegiatan tersebut, yakni:

  • Desa Purwadadi (4 orang)
  • Desa Bantardawa (1 orang)
  • Desa Pasirlawang (1 orang)
  • Desa Karangpaningal (2 orang)
  • Desa Purwajaya (3 orang)
  • Desa Sidarahayu (3 orang)

Dari seluruh titik pelayanan, petugas berhasil merekam data KTP-el untuk 14 ODGJ.

Petugas mendatangi langsung rumah-rumah sasaran dengan dukungan pemerintah desa serta keluarga masing-masing. Mereka memulai pelayanan sejak pagi hingga menjelang malam demi memastikan seluruh target terlayani.

“Kami turun langsung ke rumah warga dari pagi sampai malam. Langkah ini menunjukkan keseriusan kami dalam memberikan pelayanan,” kata Yayan.

Buka Akses Layanan Publik

Yayan menekankan, kepemilikan dokumen kependudukan membuka akses penting bagi ODGJ dan kelompok rentan lainnya. Dengan KTP-el, mereka dapat terdata dalam sistem administrasi negara dan berhak memperoleh layanan publik secara penuh.

Melalui program JEMPOL GADIS MANIS, Disdukcapil Ciamis memperkuat prinsip bahwa pelayanan administrasi tidak hanya menunggu warga datang, tetapi juga aktif menjangkau mereka yang membutuhkan.

(Husen Maharaja)

Gubernur Jawa Barat Tolak Pembangunan Rumah di Zona Rawan Bencana

0
jawa barat fokusjabar.id
Gubernur Jawa Barat (foto: dok)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali menegaskan langkah serius dalam menata pembangunan perumahan. Terutama di wilayah yang di nilai rentan terhadap banjir dan bencana alam lainnya.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan warga serta arah pembangunan jangka panjang.

BACA JUGA:

Pemprov Jabar Soroti Kredit Macet BUMN di Bank BJB, Gubernur Minta Ketegasan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menilai bahwa pembangunan rumah tidak bisa lagi di lakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekologis suatu kawasan.

Risiko banjir dan longsor di nilai semakin luas. Sehingga pengendalian izin menjadi langkah penting.

Dalam konteks tersebut, Pemprov Jawa Barat menerapkan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan sambil melakukan evaluasi tata ruang.

Fokus utamanya adalah memastikan pembangunan tidak di lakukan di area yang berpotensi membahayakan masyarakat.

KDM menegaskan, kawasan seperti daerah langganan banjir, rawa yang ditimbun, sawah yang di alihfungsikan hingga tebing yang di babat tidak akan di beri ruang untuk pembangunan permukiman.

Moratorium ini di perkuat melalui kebijakan resmi yang di keluarkan pemerintah daerah sejak akhir 2025. Langkah tersebut di maksudkan sebagai upaya mitigasi agar pembangunan perumahan tidak memperburuk kondisi lingkungan.

Selama beberapa tahun terakhir, Jawa Barat menghadapi peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi. Mulai dari banjir bandang hingga longsor.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi salah satu faktor yang memperbesar dampaknya.

Untuk memastikan kebijakan ini berbasis kajian ilmiah, Pemprov Jawa Barat melibatkan institusi akademik dalam menilai wilayah mana yang layak di bangun dan mana yang harus di lindungi.

BACA JUGA:

Operasional Masjid Raya Bandung tak lagi Dibiayai Pemprov Jabar

Kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyesuaian rencana tata ruang di tingkat kabupaten dan kota. Sekaligus menentukan zona aman bagi pengembangan permukiman.

Pemerintah menekankan bahwa moratorium bukan berarti menghentikan sektor properti sepenuhnya. Melainkan menata ulang agar pembangunan berjalan lebih terarah dan bertanggung jawab.

Ke depan, izin pembangunan dapat di buka kembali secara bertahap di wilayah yang di nilai aman. Namun, larangan untuk kawasan rawan banjir di pastikan tetap menjadi prinsip utama.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat berharap pembangunan perumahan dapat sejalan dengan perlindungan lingkungan serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat.

(Jingga Sonjaya)

PCNU Tasikmalaya Tegas Tolak Nikah Siri, Soroti Risiko Hukum bagi Perempuan dan Anak

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Kefot: Para ulama yang tergabung dalam forum Bahtsul Masail Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan melalui jalur resmi negara

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Praktik nikah siri kembali mencuat di Kabupaten Tasikmalaya. Para ulama yang tergabung dalam forum Bahtsul Masail Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan melalui jalur resmi negara.

Forum yang berlangsung di Pondok Pesantren Darussalam Rajapolah itu membahas maraknya pernikahan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), terutama di wilayah pedesaan. Para peserta forum menilai sebagian masyarakat masih mengandalkan legitimasi ajengan atau tokoh agama lokal sebagai otoritas utama dalam proses akad.

Baca Juga: Keindahan Pesona Alam Situ Sanghyang Tasikmalaya

Sah Agama, Bermasalah Secara Hukum

Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, KH Atam Rustam, menjelaskan bahwa forum menyepakati keabsahan nikah siri dari sisi fikih selama rukun dan syarat terpenuhi. Namun ia menekankan, negara mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai bagian dari sistem hukum modern.

Menurutnya, pencatatan bukan sekadar formalitas. Dokumen resmi pernikahan menjamin perlindungan hak istri dan anak, mulai dari nafkah, waris, hingga status hukum anak dan administrasi kependudukan.

“Dalam banyak konflik rumah tangga, perempuan dan anak sering berada di posisi paling rentan ketika pernikahan tidak tercatat,” ujar KH Atam, Senin (16/2/2026).

Tegaskan Aturan Wali Nikah

Forum juga membahas praktik penggunaan wali muhakkam oleh sebagian ajengan. Para ulama menilai penggunaan wali muhakkam tidak relevan selama wali nasab maupun wali hakim tersedia.

Di Indonesia, Kepala KUA atau pejabat yang ditunjuk menjalankan peran wali hakim. Karena itu, forum mendorong masyarakat menempuh prosedur resmi agar memperoleh kepastian hukum.

Risiko Pidana Mengintai

Selain dampak sosial, forum mengingatkan potensi sanksi pidana dalam kasus tertentu. Praktik poligami tanpa izin istri sah atau perkawinan tanpa persetujuan pasangan resmi dapat berujung proses hukum.

Bagi aparatur sipil negara (ASN), pelanggaran tersebut bahkan bisa memicu sanksi administratif hingga pemberhentian.

Rekomendasi untuk Warga Nahdliyin

Sebagai langkah konkret, PCNU Kabupaten Tasikmalaya merekomendasikan agar warga Nahdliyin tidak menempuh jalur nikah siri. Para tokoh agama diminta mengarahkan masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan di KUA.

Jika wali nasab tidak tersedia, masyarakat dapat menggunakan wali hakim. Sementara pasangan yang terlanjur menikah siri, forum menyarankan pengajuan isbat nikah melalui Pengadilan Agama.

KH Atam menegaskan, keputusan tersebut bertujuan menyelaraskan praktik keagamaan dengan perlindungan hukum negara.

“Persoalan nikah siri tidak berhenti pada sah atau tidaknya akad. Kita berbicara tentang masa depan perempuan dan anak dalam sistem hukum nasional,” tegasnya.

(Farhan)

Ikhtiar Petani Menjaga Lingkungan di Kota Banjar

0
banjar@fokusjabar.id
Serikat Petani Pasundan (SPP) Kota Banjat menanam pohon dalam rangka ikhtiar menjaga lingkungan. Foto: (Istimewa

BANJAR, FOKUSJabar.id: Serikat Petani Pasundan (SPP) Kota Banjar, Jawa Barat semakin menunjukan komitmennya dalam menjaga lingkungan. Salah satu ikhtiar yang di lakukan organisasi petani ini yaitu dengan menanam pohon Sekretariat SPP OTL Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Banjar.

“Penanaman ini bagian dari komitmen kami dalam berikhtiar menjaga lingkungan, khusunya di Banjar,” Dewan Pimpinan Harian SPP Kota Banjar, Mahardika, Senin (16/2/2026).

Mahardika mengatakan bahwa penanaman pohon seperti ini sering di lakukan oleh para petani anggota SPP. Sebelumnya, mereka juga telah menanam sekitar 100 ribu pohon di berbagai lahan garapan mereka.  

Baca Juga: Toko Pakaian di Kota Banjar Kebakaran, Dugaan Korsleting Listrik

“Sebelumnya sudah ada sekitar 100 ribu pohon di tanam oleh para petani. Hari ini sebetulnya penanaman pohon dalam rangka menyambut Ramadan dan HUT Kota Banjar,” ujarnya.

Menurut Mahardika, peran petani tidak berhenti pada produksi pangan. Lebih dari itu, mereka memiliki tanggung jawab ekologis menjaga keseimbangan alam. Di sejumlah lahan rawan, SPP menanam kembali tanaman keras untuk mencegah abrasi dan memitigasi potensi longsor. 

Baca Juga: BCFN Pembuka Jalan, Wali Kota Banjar Dorong Event Bulanan

Ia menilai langkah ini sangat penting demi keberlanjutan lahan pertanian agar tetap produktif sekaligus aman bagi masyarakat sekitar. Ke depan, Mahardika menyebut SPP akan terus komitmen dan berjuang dalam koridor hukum serta membuka ruang sinergi dengan pemerintah daerah.  

“Kami ingin bersinergi. Jika pemerintah mendorong kolaborasi, kami terbuka. Apa yang menjadi keluhan petani, mari kita perjuangkan bersama,” tegasnya.

“Melalui momentum Ramadan dan HUT Kota Banjar, kami (SPP) menegaskan bahwa petani bukan sekadar penggarap lahan, melainkan juga penjaga lingkungan dan pilar ketahanan daerah,”pungkasnya.

(Budiana Martin)