BANDUNG,FOKUSJabar.id: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mendukung langkah-langkah strategis Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan berkolaborasi dalam menjaga iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut terungkap saat jajaran pengurus Apindo Jabar serta pengurus Apindo kota/kabupaten se-Jabar beraudiensi dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan Kota Bandung, Selasa (15/4/2025) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan beberapa tanggapan terkait isu-isu yang kerap terjadi dalam dunia usaha di Provinsi Jawa Barat. Di awal menjabat, Gubernur Jabar langsung menandatangani komitmen bersama Forkopimda Jabar terkait pemberantasan aksi premanisme untuk memastikan keamanan berusaha di wilayah Jabar.

Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan satgas dan deklarasi ‘Jabar Manunggal’ untuk menangani berbagai hambatan pembangunan. Temasuk aksi premanisme yang mengganggu investasi, pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja, serta berbagai praktik ilegal lainnya yang merugikan dunia usaha.

Gubernur Jabar pun menekankan pentingnya perbaikan sistem rekrutmen yang lebih berpihak terhadap warga lokal sehingga bisa menekan berbagai persoalan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja. Untuk itu, KDM meminta Apindo Jabar agar perusahaan tidak lagi membuka lowongan kerja tanpa koordinasi.

“Cukup melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Pemprov Jabar. Tenaga kerja lokal akan diprioritaskan dan jika tidak tersedia baru dilakukan pencarian dari luar daerah,” kata KDM.

Gubernur Jabar pun mengingatkan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, salah satunya dengan tidak membuang limbah sembarangan ke sungai atau lingkungan sekitar yang akan menimbulkan kerusakan alam yang berdampak berbalik merugikan masyarakat dan dunia usaha itu sendiri. Karena itu, Gubernur meminta seluruh pelaku industri untuk menjalankan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi yang berlaku.

Selain itu, Gubernur Jabar pun mengajukan permintaan kepada Apindo Jabar agar para pengusaha di Jabar bisa berkontribusi secara fiskal. Hal ini dikarenakan masih banyak industri besar yang membayar pajak di Jakarta, sementara beban lingkungan, sosial, dan kemacetan ditanggung oleh Jabar.

“Karena itu saya mendorong perusahaan untuk memindahkan NPWP dan pusat administrasinya ke Jabar agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai. Termasuk soal kendaraan operasional industri yang mayoritas menggunakan pelat dari luar Jabar. Ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap daerah yang selama ini menerima dampak dari aktivitas industri,” kata Gubernur Jabar.

Diakhir pernyataan, Gubernur Jabar menegaskan jika pihaknya akan berkomunikasi dan mendorong agar seluruh inisiatif tersebut bisa berjalan. Dirinya pun mengajak dunia usaha untuk menjadi mitra dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Jabar.

“Jika pengusahanya tidak turut bergerak, upaya ini akan berat. Pemprov sedang menyusun paket kebijakan strategis yang akan diluncurkan pada 18 April 2025 untuk menjaga keberlangsungan industri di Jabar dan saya optimis kebijakan tersebut akan meningkatkan kemajuan dunia usaha di Jabar,” dia menegaskan.

Sementara itu, Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu menyoroti tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha dan salah satunya adalah pemberlakuan tarif impor oleh Amerika Serikat. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap dinamika industri di Jawa Barat, mengingat Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi berbagai sektor unggulan di Jabar.

“Perubahan ini memerlukan adaptasi strategis dari pelaku usaha serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar daya saing industri Jabar tetap terjaga di tengah ketidakpastian global,” kata Ning.

APINDO Jabar pun menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi dunia usaha yang salah satunya dalam hal kebijakan pengupahan karena berisiko menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan investor. Salah satu bukti tidak konsistennya implementasi regulasi di Jabar yakni terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Jawa Barat 2025 dimana SK yang telah diterbitkan dipaksa direvisi akibat dinamika dan adanya tekanan di lapangan.

“Kami sangat berharap agar polemik yang sudah berlangsung selama belasan tahun terkait pengupahan dapat segera diakhiri. Pemerintah diharapkan hadir menjadi mediator serta Dewan Pengupahan bisa berperan sebagaimana mestinya dan marwahnya dikembalikan sehingga tidak ada lagi keputusan upah ditetapkan di luar forum resmi. Kami pun berharap konflik hubungan industrial, seperti yang terjadi di Cirebon baru-baru ini dan di Sukabumi, tidak lagi terjadi dan tercipta hubungan industrial yang lebih harmonis,” Ning menjelaskan.

Terkait perubahan NPWP agar pajak dibayarkan di Jabar, penggunaan pelat nomor kendaraan lokal, serta prioritas rekrutmen tenaga kerja dari warga lokal, diakui Apindo Jabar merupakan permintaan yang valid dan logis. Apindo Jabar bersama para pengusaha yang ikut hadir dalam audiensi tersebut pun berkomitmen untuk turut serta mewujudkan harapan tersebut.

“Apindo Jabar siap berkolaborasi dengan Pemprov dan apabila diperlukan untuk duduk bersama dengan kantor pajak maka akan dilakukan. Terkait imbauan penggunaan pelat kendaraan Jabar, kami akan segera meminta kepada perusahaan-perusahaan anggotaagar melakukan penyesuaian secara bertahap,” kata Ning.

Pihaknya pun mendukung terhadap sistem rekrutmen yang mengutamakan tenaga kerja lokal. Bahkan di tingkat kabupaten/kota, Apindo akan bekerja sama dengan para pengusaha anggota untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Seluruh perusahaan anggota pun diimbau menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi tenaga kerja kepada APINDO Jabar untuk dikoordinasikan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

“Proses ini bersifat gratis dan didukung penuh Pemprov, termasuk fasilitasi pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan industri dengan biaya ditanggung pemerintah,” Ning menambahkan.

Dalam hal pengelolaan lingkungan, khususnya limbah, Ning Wahyu mengakui jika masih ada pengusaha yang membuang limbah secara sembarangan. Meski demikian, banyak pula perusahaan yang sangat ketat dalam memenuhi standar compliance dari para buyer termasuk penerapan prinsip reduce, reuse, recycle.

“Jadi, tidak semua pabrik nakal meskipun ada yang perlu dibina. Kami menegaskan pentingnya pengusaha untuk terus memperbaiki diri apalagi pemerintah provinsi kini telah menyediakan fasilitas pengelolaan IPAL terpadu,” kata Ketua Apindo Jabar.

Dalam kesempatan tersebut, Apindo Jabar pun mengusulkan sejumlah inisiatif sinergi strategis antara dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Jabar. Diantaranya mendorong pemakaian seragam batik khas Jabar di lingkungan pabrik pada hari tertentu sebagai upaya memperkuat UMKM sekaligus memperkokoh identitas budaya daerah.

“Kami pun mengusulkan adanya revitalisasi rantai pasok bahan baku khususnya untuk industri garmen dan alas kaki di Jabar agar potensi lokal dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dengan brand global serta sinergi antara sektor industri dan pariwisata melalui program wisata karyawan ke destinasi lokal,” kata Ning.

(Ageng)