spot_img
Kamis 11 September 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 118

P3DW/Samsat Ciamis Gelar Operasi Khusus, Dorong Kesadaran Pajak demi Kemajuan Daerah

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Ketfot: P3DW Ciamis Bersilaturahmi Bersama Owner PT Imas Putera
Ketfot: P3DW Ciamis Bersilaturahmi Bersama Owner PT Imas Putera

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat Ciamis menggelar operasi khusus dalam rangka menyosialisasikan program pengampunan pajak kendaraan bermotor yang kini diperpanjang hingga 30 September 2025. Kegiatan ini menyasar para pengusaha di wilayah Kabupaten Ciamis, Kamis (17/7/2025).

Dalam kegiatan tersebut, P3DW Ciamis menggandeng berbagai instansi terkait seperti Jasa Raharja, Dinas Perhubungan (Dishub), Bapenda Ciamis serta pihak kepolisian. Mereka melakukan kunjungan langsung ke Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (Organda) Ciamis dan sejumlah perusahaan, seperti, PT Gapuraning Rahayu, PT Mega Baja Trans, PT Cipta Megah Utama Putra, dan PT Imas Putra, untuk mengingatkan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.

Baca Juga: KONI Ciamis Terkendala Anggaran, Persiapan Porprov Jabar 2026 Terhambat

Kepala P3DW/Samsat Ciamis, Adun Abdullah Safi’i, menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan sebagai sosialisasi program, namun juga menjadi sarana silaturahmi antara pihak Samsat dengan para pengusaha.

“Alhamdulillah, sebagian besar pengusaha di Ciamis yang memiliki banyak kendaraan telah menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak. Ini menunjukkan kesadaran yang positif,” ujarnya.

Momentum Tepat Bayar Pajak Kendaraan

Berdasarkan data dari Organda Ciamis, dari sekitar 1.000 unit kendaraan yang terdaftar, hanya sekitar 199 kendaraan yang masih menunggak pajak. Adun mengimbau agar para pemilik kendaraan memanfaatkan momentum program pemutihan yang akan berakhir pada 30 September 2025.

“Jangan menunggu penegakan hukum diberlakukan. Kesempatan ini sangat berharga untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa sanksi. Saat ini, tingkat kepatuhan pajak kendaraan di Ciamis sudah mencapai 75 persen. Target kami adalah menyasar sisa 25 persen warga yang belum sadar untuk segera memenuhi kewajibannya,” jelas Adun.

Ia juga menekankan, pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban, tetapi juga kontribusi nyata untuk pembangunan daerah.

“Kesadaran membayar pajak adalah bentuk nyata kontribusi masyarakat untuk kemajuan daerah. Dana dari pajak sangat berperan dalam berbagai sektor seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga layanan kesehatan. Kini, dengan penerapan kebijakan opsen pajak kendaraan, bagi hasil pajak lebih besar dinikmati oleh daerah,” pungkasnya.

(Irfansyahriza)

Pimpinan Kejari Kabupaten Tasikmalaya Ambil Sikap

Penulis
Farhan K
-
0
Himbauan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya
Himbauan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Gonjang-ganjing pasca munculnya dugaan keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penjualan pupuk organik cair merk Artabio, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, mengambil sikap tegas.

Melalui surat nomor B-1478A/M.2.33/Dip.4/07/2025 tertanggal 02 Juli 2025, Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Tasikmalaya, Heru Widjatmiko, SH, MH, meminta Bupati Tasikmalaya untuk menyampaikan himbauan kepada seluruh aparatur desa maupun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Dalam surat itu Kajari mengimbau agar tidak melayani pengkondisian penjualan pupuk cair ke desa-desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh oknum jaksa atau pegawai yang mengatasnamakan pimpinan Kejari Kabupaten Tasikmalaya.

Secara rinci surat yang ditembuskan ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Wakil Bupati, Sekda dan Apdesi Kabupaten Tasikmalaya itu, Kajari Kabupaten Tasikmalaya memohon agar tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan atau barang.

Termasuk intervensi intimidasi terhadap pengkondisian penjualan pupuk cair ke desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh oknum jaksa, pegawai maupun pihak lain yang mengatasnamakan Kajari, Para Kepala Seksi, Kepala Subbagian maupun Kepala Subseksi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya, jika ada upaya permintaan uang dan barang termasuk intervensi intimidasi terhadap pengkondisian penjualan pupuk cair ke desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, agar segera melaporkan kepada pimpinan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. 

Kemudian, bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang Intelijen, secara profesional dan proporsional dalam Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) terus mendukung pembangunan ekonomi daerah dan investasi daerah khususnya pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, untuk kemajuan daerah Kabupaten Tasikmalaya serta terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Terendus Dugaan Keterlibatan Oknum APH Dalam Penjualan Pupuk Organik Cair

Terakhir,  Kepala Kejari Kabupaten Tasikmalaya memohon kepada Bupati Tasikmalaya untuk meneruskan himbauan tersebut kepada seluruh Aparatur Desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Bobbi Muhamad Ali Akbar, SH, MH, membenarkan adanya himbauan Kajari yang disampaikan langsung kepada Bupati Tasikmalaya.

“Iya itu sudah ada sejak awal bulan,” kata Bobbi singkat, Kamis (17/7/2025).

(Farhan)

Ketua MPR dan Menag Jadi Saksi Pernikahan Wabup Garut

Penulis
Bams
-
0
pernikahan wabup garut fokusjabar.id
Pernikahan Wabup Garut

GARUT,FOKUSJabar.id: Maulana Akbar Mulyadi Putra anak Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi resmi mempersunting Wabup Garut, Putri Karlina bertempat di Gedung Pendoo, Rabu (16/7/2025).

Prosesi sakral ijab kabul digelar dalam balutan adat Sunda yang kental.

BACA JUGA:

Soal Pendidikan, Bupati Garut Bilang Begini ke Wamendikdasmen

Hadir pada kesempatan itu, keluarga besar mempelai, kerabat hingga sejumlah tokoh nasional.

Dalam momen penuh kebahagiaan tersebut, Gubernur Jabar mengungkapkan doa dan harapannya untuk sang putra dan menantu (Wabup Garut).

“Semoga semua turut bahagia,” kata Dedi Mulyadi.

Pernikahan ini semakin khidmat dengan kehadiran dua tokoh penting sebagai saksi.

Untuk saksi dari pihak mempelai pria adalah Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, sedangkan saksi mempelai wanita (Wabup Garut), Menteri Agama RI, KH. Nasaruddin Umar.

Dalam wejangan pernikahan, Nasaruddin menyampaikan makna pernikahan sebagai ikatan suci yang tidak boleh dicampuri pihak luar.

“Perkawinan ini adalah perjanjian suci. Kalau ada masalah, jangan libatkan orang lain. Hari ini ada persoalan, nanti malam sudah bisa rukun kembali. Itulah berkah pernikahan,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan filosofi perkawinan dalam perspektif spiritual dan alam semesta (macro cosmos).

Nasarudin menggambarkan hubungan antara langit dan bumi sebagai simbol keindahan dan tata krama dalam berumah tangga.

BACA JUGA: Polres Garut Wujudkan Tertib Lalu Lintas Menuju Indonesia Emas

“Langit sebagai suami tidak langsung menyentuh bumi. Ada mendung, kilat dan guntur sebelum hujan turun sebagai simbol kehidupan baru,” ungkapnya.

Nasaruddin juga mengingatkan Maula Akbar untuk selalu mendoakan almarhumah ibunda tercinta.

“Doa anak untuk orangtua sangat mulia. Kematian bukan penghalang untuk terus bersilaturahmi,” pesannya.

Prosesi pernikahan yang diwarnai adat Sunda ini berlangsung hangat dan meriah.

Para tamu turut larut dalam suasana bahagia, menyaksikan langkah awal pasangan pengantin baru ini memulai kehidupan rumah tangga.

(Bambang Fouristian)

KONI Ciamis Terkendala Anggaran, Persiapan Porprov Jabar 2026 Terhambat

Penulis
Bams
-
0
koni ciamis porprov Jabar fokusjabar.id
(foto: web)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ciamis tengah menghadapi tantangan serius menjelang Babak Kualifikasi (BK) ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Hingga pertengahan Juli 2025, belum ada kejelasan soal dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda). Kondisi tersebut berdampak terhadap terbatasnya aktivitas pembinaan di berbagai Cabang Olahraga (Cabor).

BACA JUGA:

Baznas Kota Padang Studi Tiru ke Ciamis, Kagumi Inovasi Infak Berbasis Desa

Ketua Umum KONI Ciamis, Endang Sutrisna menyampaikan, kondisi ini sangat berbeda dibanding persiapan Porprov sebelumnya.

“Kami belum bisa bergerak maksimal karena anggaran belum turun. Tanpa dukungan anggaran, kami juga tidak bisa memaksa rekan-rekan pengurus Cabir untuk mulai program,” katanya, Rabu (16/7/2025).

Ditengah ketidakpastian ini, hanya beberapa Cabor yang masih aktif melakukan persiapan. Salah satunya, Bola Voli.

Cabor BolaVoli tetap konsisten menjalani latihan dan uji tanding meski jadwal seleksi sempat tertunda.

“Cabor Bola Voli masih jalan. Mereka sudah beberapa kali uji coba ke Majalengka dan Bandung,” ungkapnya.

Sementara itu, sebagian besar Cabor lain masih menunggu arahan dari KONI. Meski demikian, ada pula yang tetap melanjutkan program latihan secara mandiri dengan dukungan swadaya.

“Beberapa cabor berlatih dengan usaha sendiri. Ini patut diapresiasi karena menunjukkan semangat dan komitmen atlet serta pelatihnya,” ungkap Dia.

Endang mengungkapkan, kondisi yang dialami KONI Ciamis juga terjadi di tingkat provinsi. Sejumlah agenda Porprov Jabar 2026 masih belum dipastikan karena anggarannya masih dalam proses pembahasan.

BACA JUGA:

Diskominfo Ciamis Dorong Pembentukan PPID Desa Demi Pemerintahan Terbuka dan Responsif

“Panitia provinsi belum final. Ada yang pelaksanaannya dibagi per zona, ada yang disatukan. Tapi intinya, semuanya masih menunggu kejelasan anggaran,” jelasnya.

KONI Ciamis Siapkan Skenario Alternatif

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, KONI Ciamis telah menyusun beberapa skenario. Jika sampai menjelang pelaksanaan tidak ada alokasi dana, siap mengambil keputusan yang realistis.

“Kami sudah siapkan opsi-opsi alternatif. Namun jika sampai tidak ada dana sama sekali, kami siap untuk tidak tampil penuh. Yang penting komunikasi tetap terjaga dengan seluruh pihak,” tegasnya.

Cabor Tinju Tetap Torehkan Prestasi

Meski dalam keterbatasan, beberapa cabor tetap menorehkan prestasi. Salah satunya, Cabor Tinju yang berhasil mengirimkan dua atlet ke seleksi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kemenpora di Bandung.

BACA JUGA:

Diduga Tak Sesuai Mutu, Beras Premium di Ciamis Ditarik dari Peredaran

“Dua atlet kami ikut seleksi. Satu dinyatakan lolos dan satu lagi menempati peringkat dua. Ini murni hasil dari latihan mandiri dan dukungan swadaya dari simpatisan. Ini sangat membanggakan,” pungkasnya.

(Nank Irawan/Bambang Fouristian)

Soal Pendidikan, Bupati Garut Bilang Begini ke Wamendikdasmen

Penulis
Bams
-
0
bupati garut wamendikdasmen fokusjabar.id
Bupati Garut dan Wamendikdasmen

GARUT,FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq di acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Ciledug Al-Musaddadiyah, Jalan Mayor Syamsu, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (16/7/2025).

Bupati Garut menyambut baik kunjungan kerja Wamendikdasmen. Menurut Syakur, Kabupaten Garut memiliki populasi sekitar 2,8 juta jiwa dengan luas wilayah sekitr 3.100 kilometer persegi.

BACA JUGA:

Polres Garut Wujudkan Tertib Lalu Lintas Menuju Indonesia Emas

Syakur menyoroti kondisi pendidikan di Garut. Di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk pendidikan masih relatif rendah (69 persen).

Kondisi tersebut disebabkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih kecil.

“Orang Garut rata-rata sekolahnya baru 7-8 tahun. Jadi rata-rata orang Garut pendidikannya baru beres kelas 2 SMA,” ungkapnya.

Bupati Garut menyebut, untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, siswa harus melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Pendidikan yang tinggi biasanya akan diikuti oleh peningkatan ekonomi dan kesehatan.

BACA JUGA:

Soal Pupuk Subsidi, Jurnalis Garut Diancam Sajam

Tak hanya itu, Bupati Garut juga mengaku prihatin. Bagaimana tidak, dari 400 PAUD dan 1.540 SD hanya sekitar 15 persen guru yang terverifikasi. Dan akreditasi PAUD baru mencapai 80 persen.

“Akreditasi inilah merupakan ukuran kualitas dari sekolah. Kalau sekolah belum terakreditasi biasanya penjaminan mutunya belum jalan dan biasanya prosesnya belum sangat baik,” jelas Bupati Garut.

Syakur mengatakan, keunggulan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah. namun juga oleh lingkungan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Garut untuk SD hampir 100 persen dan SMP 95 persen. Namun terdapat fenomena menarik di mana Angka Partisipasi Murni (APM) SD mengalami penurunan menjadi 81persen.

Hal itu menunjukan, banyak siswa bersekolah di atas usia seharusnya.

Menurutnya, kedepan akan berusaha menggunakan pendekatan yang lebih formal terkait meningkatkan kualitas pendidikan.

Pihaknya juga memotivasi siswa/siswi untuk belajar serius dalam menimba ilmu dan menjadi orang hebat.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq mengucapkan selamat kepada siswa/siswi SMA Ciledug Al-Musaddadiyah.

“Saya ucapkan selamat karena adik-adik sudah diterima di sekolah yang bisa dikategorikan baik. Saya senang bisa berjumpa dengan siswa/siswi SMA Ciledug Al-Musaddadiyah,” katanya.

Wamendikdasmen mengatakan, kesempatan sekolah adalah pencapaian luar biasa yang patut disyukuri. Mengingat banyak anak seusia mereka yang tidak dapat merasakan bangku sekolah.

Dia berpesan, agar paa siswa menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman, aman, damaiserta ramah.

Untuk tenaga pendidik, Dia meminta agar memperlakukan murid layaknya anak sendiri di rumah.

BACA JUGA:

Lindungi Anak, Pemkab Garut Segera Bentuk KPAD

Fajar juga menegaskan pentingnya menjauhi tindakan bullying atau kekerasan di sekolah, rumah dan lingkungan masyarakat.

“Karena prinsipnya rumah adalah tempat yang aman, nyaman, damai serta ramah,” tuturnya.

Fajar memotivasi para murid agar memiliki akhlakul karimah dan karakter yang kuat.

“Ilmu penting, pintar juga penting.Tapi yang tidak kalah penting adalah persoalan akhlak dan karakter. Selain itu, adik-adik harus bisa menjadi manusia yang jujur, disiplin dan memiliki jiwa kemandirian serta memiliki rasa tanggung jawab,” pungkas Wamendikdasmen.

(Bambang Fouristian)

Karena Cut Off, Laju Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Terhambat

Penulis
Farhan K
-
0
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Nanang Romli, S.Ip
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Nanang Romli, S.Ip.

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kebijakan Cut Off anggaran yang diberlakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Instruksi Bupati, terus menuai kritik tajam dari anggota legislatif.

Kali ini muncul dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Nanang Romli. Ia menilai, cut off di tengah tahun anggaran merupakan kebijakan tidak tepat.

Menurutnya, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap keberlangsungan program pembangunan, Bupati Tasikmalaya melalui kebijakannya telah mengakibatkan sejumlah proyek yang telah memasuki tahap kontrak terpaksa ditunda, karena anggaran belum dapat dicairkan.

Kebijakan Cut Off, Tanggun Jawab Moral Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jadi Sorotan

“Cut off harus segera dicabut tanpa harus menunggu anggaran perubahan. Dan tidak ada alasan lain sekalipun alasan efisiensi sebagaimana instruksi Presiden Prabowo,” kata Nanang, Rabu (16/7/2025).

Ia menegaskan, efisiensi anggaran dengan merujuk kepada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, pelaksanaanya hanya berlaku pada awal tahun anggaran atau pada bulan Februari sampai dengan Maret.

“Artinya, efisiensi sudah dilakukan di awal tahun. Justru sekarang saatnya anggaran digunakan optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Nanang.

Lebih lanjut ia mengemukakan, jika kebijakan cut off tidak segera dicabut, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat besar terhadap laju pembangunan daerah. Di samping itu juga pelayanan publik menjadi terganggu demikian pula pada sektor usaha masyarakat akan terdampak.

Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengakui jika secara pribadi telah menyampaikan kepada bupati, agar cut off tidak berlama-lama apalagi harus menunggu anggaran perubahan.

“Ya karena hari ini cut off, dampaknya cukup terasa. Belanja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi lamban dan tentu berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian publik. Maka sudah saya sarankan agar cut off segera dicabut,” aku Asep.

Meskipun, kata politisi Partai Gerindra ini, secara prinsip ia setuju terhadap sasaran akhir dari kebijakan bupati dengan cut off-nya. Dimana kemampuan anggaran/fiskal yang ada, betul-betul nantinya teroptimalkan untuk pembangunan sesuai program prioritas kepala daerah, salah satunya terkait infrastruktur.

Tekan Beban Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Genjot Cakupan Kesehatan Semesta UHC 100 Persen

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meyakinkan, kebijakannya dalam penghentian sementara penggunaan APBD atau cut off, adalah langkah strategis dalam rangka penyesuaian kondisi eksisting fiskal untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih terarah.

“Tanpa kebijakan cut off, akan sulit mengatur ulang pos-pos anggaran dalam APBD perubahan Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, jika seluruh anggaran habis sebelum APBD pembahasan, tidak akan ada ruang fiskal untuk program prioritas baru,” kata Cecep.

(Farhan)

Kebijakan Cut Off, Tanggung Jawab Moral Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jadi Sorotan

Penulis
Farhan K
-
0
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian
Wakil Ketua Komisi II sekaligus Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian, S.Ip.

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian menyoroti kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang cut off anggaran, yang dinilai telah menghambat laju pembangunan daerah.

Di tengah permasalahan rendahnya serapan anggaran tahun 2025, salah satunya akibat adanya kebijakan pemerintah pusat berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, kondisi itu kian diperparah dengan lahirnya instruksi Bupati Tasikmalaya terkait cut off.

Instruksi Bupati dinilai berkontribusi signifikan terhadap rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025, yang hingga awal bulan Juli ini, baru mencapai 35,7 persen dari total pagu.

Tekan Beban Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Genjot Cakupan Kesehatan Semesta UHC 100 Persen

“Berdasarkan catatan kami, realisasi belanja kegiatan dari 20 SKPD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, baru mencapai angka Rp246,2 miliar dari pagu Rp 689,7 miliar atau hanya 35,7 persen. Artinya, serapan anggarannya masih rendah,” kata Dani, Rabu (16/7/2025).

Rendahnya penyerapan APBD tahun 2025 lanjut Anggota DPRD Fraksi Golkar ini, mencerminkan lambatnya laju pembangunan yang berkorelasi pada tingkat pelayanan publik.

Lebih jauh lagi, ucap Dani, situasi ini menggambarkan bagaimana tanggung jawab moral pemerintah terhadap publik.

“Tanggung jawab moral pemerintahnya bagaimana? Ini patut dipertanyakan,” kata Dani.

Cut off juga sebut Dani, berpengaruh kuat terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya dirasakan oleh pihak ketiga atau rekanan pemerintah.

Menurutnya, dari informasi yang terkumpul ada sekitar 20 pekerjaan di Dinas PUPR yang sudah selesai. Namun pemerintah tidak bisa membayar kepada pihak ketiga, gara-gara cut off. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa dinas lainnya.

“Kita ambil contoh kecil, bagaimana kesulitan secara finansial yang dirasakan pihak ketiga saat ini. Mereka yang modalnya hasil kelayakan harus menanggung risiko pembiayaan akibat di tengah pekerjaan proyek, kemudian ada cut off. Prihatin juga kepada mereka yang modal pelaksanaan pekerjaannya bersumber dari pinjaman perbankan. Tentu bunga berjalan,” ujar Dani.

Pihaknya mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan evaluasi secara komprehensif atas persoalan yang terjadi saat ini, termasuk terhadap kinerja penyerapan anggaran di masing-masing SKPD.

Hal senada diutarakan Ketua Fraksi PKB, Muhamad Hakim Zaman. Ia menegaskan, kebijakan cut off berdasarkan Instruksi Bupati Tasikmalaya, telah berdampak secara nyata terhadap beberapa program strategis pemerintah, salah satunya pada sektor pertanian.

Bagaimana tidak, sebut Hakim, saat ini sejumlah kelompok tani tidak lagi mendapatkan bantuan bibit maupun pupuk. Termasuk tidak adanya perbaikan saluran irigasi.

Padahal, kata Hakim, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan program ketahanan pangan sebagai program prioritas Presiden Prabowo.

“Kami meminta Bupati Tasikmalaya segera membuka kembali kran anggaran agar pembangunan tidak terlalu lama tertunda. Jangan sampai masyarakat dikorbankan,” ujar Hakim.

(Farhan)

1...117118119...7,144Halaman 118 dari 7,144

Copyright © fokusjabar.id