spot_imgspot_img
Selasa 31 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 110

Limbah Dapur SPPG Cimerak Pangandaran Bikin Resah Jamaah Masjid 

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
‎Halaman Depan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cimerak Pangandaran

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Dugaan pencemaran air meresahkan warga Desa Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Warga menduga limbah cair dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalir ke saluran umum hingga mencemari sumber mata air yang selama ini mereka gunakan.

Air buangan yang berasal dari aktivitas pencucian peralatan dapur disebut mengalir tanpa pengolahan memadai. Aliran tersebut masuk ke jalur air yang terhubung langsung dengan mata air warga, sehingga memicu kekhawatiran akan kualitas air yang dipakai sehari-hari.

Baca Juga: Hati-hati! Sejumlah Situs Palsu Beredar di Pangandaran

Kepala Desa Cimerak, Budiaman, mengonfirmasi keluhan masyarakat tersebut. Ia menyampaikan bahwa pengelola dapur SPPG telah menghentikan aktivitas operasional sementara sejak menerima laporan warga.

“Sudah sekitar satu minggu dapur itu berhenti beroperasi. Lokasi pencucian peralatan berada di pinggir jalan dan belum lengkap dengan instalasi pengolahan air limbah. Ke depan, akan melengkapi fasilitas itu,” ujar Budiaman, Jumat (20/2/2026).

Budiaman menjelaskan, air limbah dari dapur mengalir ke saluran yang bermuara ke sebuah goa, yang menjadi salah satu sumber mata air warga. Masyarakat memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan rumah tangga hingga keperluan ibadah di masjid setempat.

“Airnya sampai ke sumber yang biasa warga gunakan, termasuk untuk wudu. Warga khawatir karena kondisi air berubah dan diduga tercampur limbah,” jelasnya.

Sejumlah warga mengaku merasakan perbedaan kualitas air. Keluhan muncul karena air tersebut warga gunakan untuk mandi, mencuci, dan berwudu, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan dan kebersihan.

Pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pengelola dapur SPPG. Menurut Budiaman, pihak pengelola menunjukkan itikad baik dan menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab serta mencari solusi.

“Mereka merespons keluhan warga dan bersedia menyelesaikan persoalan ini. Operasional masih berhenti sementara. Kami berharap ada langkah nyata agar masalah tidak berlarut,” katanya.

Hingga kini, pengelola dapur SPPG belum menyampaikan pernyataan resmi terkait dugaan pencemaran maupun rencana penanganan jangka panjang.

(Sajidin)

Hati-hati! Sejumlah Situs Palsu Beredar di Pangandaran

0
pangandaran@fokusjabar.id
Situs disdukcapil (by web)

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo). Mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya sejumlah situs web palsu.

‎Sebelumnya, Tim Saber Hoaks menemukan Situs web palsu yang mencatut nama DPRD Pangandaran. Temuan tersebut muncul setelah tim melakukan pemantauan dan verifikasi digital secara intensif.

‎Saat ini, Situs palsu yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran dengan alamat URL: disdukcapilpangandaran.org. mulai beredar luas.

Baca Juga: Diskominfo Temukan Situs Palsu DPRD Pangandaran

‎”Kami menegaskan bahwa situs tersebut adalah tidak resmi. Dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran,” ujar Kadis Kominfo Pangandaran, Tonton Guntari Jumat, (20/2/2026).

‎Menurut Tonton, Situs palsu tersebut di buat dengan tampilan yang sangat menyerupai situs web resmi pemerintah. Lengkap dengan logo dan menu layanan kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. 

‎‎”Praktik ini merupakan modus kejahatan siber (Phishing) yang di rancang untuk mengelabui warga,” kata Tonton.

Peringatan Keras

‎Oleh karena itu, Diskominfo Kabupaten Pangandaran mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh masyarakat:

‎1. Di larang keras memasukkan data sensitif apa pun ke dalam situs tersebut. Antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, nomor telepon, maupun kata sandi.

‎2. Hindari mengklik tautan (link) unduhan apa pun dari situs tersebut. Mengunduh file dari situs tidak resmi berpotensi besar memasukkan perangkat lunak jahat (malware/spyware). Ke dalam gawai atau komputer Anda yang dapat meretas isi ponsel atau rekening bank Anda.

‎3. Seluruh situs web resmi milik instansi pemerintahan di Indonesia selalu menggunakan domain .go.id (contoh: pangandarankab.go.id). Situs yang menggunakan akhiran .org, .com, .net, atau .info yang mengatasnamakan instansi pemerintah daerah di pastikan adalah situs palsu.

Segera Melakukan Pemblokiran

‎Saat ini, Diskominfo Kabupaten Pangandaran sedang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Untuk segera melakukan pemblokiran (take-down) terhadap situs web palsu tersebut agar tidak memakan korban.

Baca Juga: Besok, Ustadz Adi Hidayat Kajian di Masjid Ar Rohman Pangandaran

‎”Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan administrasi kependudukan, kami mohon untuk langsung mendatangi kantor Disdukcapil Kabupaten Pangandaran,” ungkapnya.

‎Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses informasi hanya melalui kanal-kanal resmi yang di akui oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Agar terhindar dari tindak kejahatan pencurian data pribadi.

‎”Apabila menemukan situs web atau tautan mencurigakan lainnya yang mengatasnamakan Pemkab Pangandaran. Masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi atau media sosial resmi Diskominfo Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya.

(Sajidin)

Muhammad Farhan Setahun Memimpin Kota Bandung

0
bandung@fokusjabar.id
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.(Yuduf Mugni/fokusjabar.id)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjadi fase penataan fondasi pembangunan melalui visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis).

Tahun pertama di fokuskan pada pembenahan tata kelola, penguatan data kewilayahan serta percepatan intervensi berbasis kebutuhan riil warga.

Memasuki tahun kedua, menjadi momentum memperkuat implementasi dan memperluas hasil pembangunan hingga tingkat kewilayahan.

Baca Juga: Anggaran Jalan Rp300 M, Wali Kota Bandung Cegah Korupsi

“Kota Bandung terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data. Dengan begitu, kebijakan yang di ambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” kata Farhan, Jumat (20/2/2026).

Di awal masa kepemimpinannya, Kota Bandung menghadapi  sejumlah tantangan mendasar. Di antaranya Inflasi berada di angka 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi rusak, sekitar 112.000 warga menganggur serta 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar.

Persoalan sampah dan sanitasi menjadi isu strategis yang menuntut penanganan sistematis dan berkelanjutan. Sebagai respons, Pemkot Bandung membangun fondasi kebijakan berbasis data.

Melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota, menjadikan RT dan RW sebagai sumber informasi utama.

Data sosial, infrastruktur, lingkungan hingga kerentanan warga di himpun sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi.

Barbasis Data Makro dan Mikro

Kerangka pembangunan di susun berbasis data makro dan mikro, dengan lima indikator utama. Yakni sosial dan demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan.

“Dari sinilah pembangunan Kota Bandung di mulai, bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang di hadapi warga setiap hari,” katanya.

Implementasi pembangunan di perkuat melalui Program Prakarsa Bandung Utama yang menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen.

Selain itu, sebanyak 697 RW teridentifikasi aktif menjadi penggerak pembangunan lokal, di perkuat dengan aktivasi kembali siskamling sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial.

Dari sisi ekonomi, analisis desil menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 4.994 keluarga baru di desil 6–10 pada periode September 2025–Februari 2026.

Di bidang ketenagakerjaan, penempatan kerja sepanjang 2025 mencapai 5.207 orang melalui berbagai skema, termasuk PKWT, job fair, magang, dan penempatan internasional.

Capaian ini di perkuat dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang menunjukkan penguatan akuntabilitas dan tata kelola.

Memasuki tahun kedua, Farhan menyatakan, fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar kebijakan.

“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” ujarnya.

Pilar pertama adalah pembangunan infrastruktur strategis dengan target 100 persen ODF dan akses air aman, zero slum area, reduksi titik genangan 40 persen, serta kemantapan jalan 95 persen.

Stimulus Ekonomi

Infrastruktur juga di rancang sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya dan penguatan rantai pasok lokal.

Pilar kedua adalah pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan menekan ketimpangan (gini ratio).

Baca Juga: Pajak Restoran Motor Kenaikan PAD Kota Bandung

Transformasi UMKM, penguatan ekosistem pariwisata, serta inklusivitas ekonomi menjadi strategi utama agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.

Pilar ketiga berfokus pada ketenagakerjaan dan mobilitas sosial dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan 92 persen, serta perlindungan 100 persen bagi pekerja rentan.

Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif di yakini mampu mempercepat mobilitas sosial vertikal warga Bandung.

“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Mobil Pick Up Tabrak Tiang Listrik di Kota Banjar

0
banjar@fokusjabar.id
Kondisi mobil pick up menabrak tiang listrik di Banjar. (Budiana Martin/fokusjabar.id)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Brigjen M Isa Blok Katapang, Purwaharja, Kota Banjar, Jumat (20/2/2026).

Sebuah mobil pick up hitam bernomor polisi G 9044 VG menabrak tiang listrik setelah di duga sopir mengantuk.  

Mobil yang datang dari arah barat menuju timur itu tiba-tiba oleng ke kanan dan menghantam tiang listrik tepat di depan bengkel variasi mobil. 

Baca Juga: Dinonaktifkan Kemensos, 32 Warga Banjar Ajukan Reaktivasi PBI JKN

Muatan berupa makanan ringan yang di bawa dari Tasikmalaya menuju Salem, Kabupaten Brebes, berhamburan akibat benturan keras. 

Sopir mengalami luka parah di bagian kaki kanan karena tergencet kabin mobil yang ringsek. Proses evakuasi berlangsung dramatis sebelum korban di bawa ke rumah sakit.  

Seorang warga sekitar, Ani, mengatakan mobil sempat terlihat melaju tidak stabil sebelum menabrak. “Mobilnya sempat kelihatan oleng, kayaknya sopirnya ngantuk. Tiba-tiba langsung banting ke kanan dan nabrak tiang listrik,” ujarnya.  

Suara benturan keras sempat mengagetkan warga sekitar. Beruntung, tidak ada kendaraan lain yang melintas di samping pick up saat kejadian.

Baca Juga: Syarat Rumah Makan di Kota Banjar Bisa Buka Saat Ramadan

“Untungnya nggak sampai nabrak mobil yang lagi di variasi di bengkel. Kalau sampai kena, mungkin kerugiannya bisa lebih besar,”kata Ani.  

Pantauan di lapangan, bagian depan mobil mengalami kerusakan parah, sementara muatan berserakan di jalan. Tiang listrik yang tertabrak pun ikut rusak.

Kasus kecelakaan tunggal ini kini di tangani Unit Gakkum Satlantas Polres Banjar untuk penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti terjadinya laka lantas.  

(Budiana Martin)

Bupati Garut Ingatkan 42 Pejabat Struktural, Jabatan adalah Amanah

0
Bupati Garut amanah fokusjabar.id
Bupati Garut,Abdusy Syakur Amin

GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin melantik dan mengambil sumpah 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Struktural di Gedung Pendopo, Jumat (20/2/2026).

‎42 pejabat tersebut di tugaskan untuk mengemban amanah baru guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA:

Legalisasi Aset, Bupati Garut Datangi ATR/BPN

‎Menurut Bupati Garut, pelantikan bukan sekadar acara seremonial. Namun merupakan bagian dari proses panjang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di jalankan secara ketat berdasarkan aturan yang berlaku.

‎”Saya selalu menitipkan pesan bahwa apa yang di lakukan senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku melalui pendekatan talent management system (sistem manajemen talenta),” kata Bupati.‎

Syakur menegaskan, penerapan sistem ini di lakukan untuk memberikan kesempatan kepada setiap ASN untuk mengembangkan karier sesuai dengan kapasitas serta kemampuannya masing-masing.

Bupati menaruh harapan besar kepada para pejabat yang baru di lantik. Ia menegaskan, ASN di Kabupaten Garut harus memiliki sikap yang responsif, penuh tanggung jawab serta peka terhadap berbagai dinamika dan kebutuhan yang terjadi di tengah masyarakat.

BACA JUGA:

3 Kebersihan di Bulan Ramadan jadi Pesan Krusial Bupati Garut

Bupati mengingatkan, jabatan adalah sebuah amanah yang harus di jalankan dengan sebaik-baiknya. Terlebih karena tantangan birokrasi dan pelayanan publik ke depan akan semakin kompleks.

‎”Tidak semua orang mendapatkan kesempatan sebaik Anda untuk bisa mengabdikan diri pada bangsa dan negara,” pungkasnya.

(Bambang Fouristian)

TPT Longsor Timpa Kolam Warga Desa Mekarjaya Ciamis

0
ciamis@fokusjabar.id
TPT ambrol di wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Tembok penahan tebing (TPT) sepanjang 10 meter, tinggi 7 meter yang berada di wilayah Dusun Balemoyan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Jawa Barat longsor.

Longsornya tembok penahan tanah (TPT) yang tersebut di duga tanahnya labil dan tidak kuat menahan curah hujan yang terus mengguyur wilayah Kecamatan Baregbeg dan sekitarnya.

Akibat TPT longsor sejumlah kolam milik warga tertimbun material longsor.

Baca Juga: Rentetan Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Catatan BPBD Ciamis

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis Ani Supiani, membenarkan, kejadian longsor yang terjadi di wilayah Desa Mekarjaya.

“Tadi kami telah menerima laporan dari Pemdes Mekarjaya, bahwa ada kejadian TPT longsor,” ungkapnya. Jumat (20/2/2026).

Baca Juga: Bawang Merah Naik Rp44 Ribu per Kg, Warga Ciamis Resah Sambut Ramadan

BPBD Kabupaten Ciamis langsung, kata Ani, langsung menindaklanjuti laporan dengan mendatangi lokasi kejadian untuk melalukan asesmen.

“Personnel BPBD sudah di terjunkan ke lokasi kejadian, tembok penahan tanah (TPT) itu harus segera di perbaiki. Untuk menjaga longsor susulan karena saat ini masih ada retakan di atasnya,” tegasnya.

(Husen Maharaja) 

Dinonaktifkan Kemensos, 32 Warga Banjar Ajukan Reaktivasi PBI JKN

0
banjar@fokusjabar.id
Kartu BPJS Kesehatan. (Web)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Sebanyak 32 warga Kota Banjar, Jawa Barat, mengajukan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). 

Sebelumnya, status kepesertaan mereka di nonaktifkan oleh Kementerian Sosial RI, karena di anggap sudah mandiri. Dan tidak lagi masuk kategori warga tidak mampu desil 1-5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).  

Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Hani Supartini, mengatakan dari total 5.433 peserta PBI JKN yang di nonaktifkan. Ada 32 orang yang mengajukan reaktivasi.  

Baca Juga: Syarat Rumah Makan di Kota Banjar Bisa Buka Saat Ramadan

“Berdasarkan data yang masuk ke kami, sejauh ini sudah 32 orang yang sudah mengajukan reaktivasi,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).  

Hani menjelaskan, proses verifikasi dan validasi lapangan akan di lakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). 

Namun, peserta yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan bisa langsung mengajukan reaktivasi. Dengan membawa surat keterangan dari fasilitas kesehatan atau rumah sakit.  

Baca Juga: Retribusi Parkir Banjar Naik, Dishub Optimistis Capai Target 100 Persen

“Kalau memang kondisinya sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, apalagi kontinyu bisa melakukan reaktivasi,” tegasnya.  

Direktur RSUD Banjar, Eka Lina Liandri, menegaskan pihak rumah sakit tidak menolak pasien, baik umum maupun BPJS. Menurutnya, rata-rata pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS nonaktif saat mendaftar di bagian administrasi.  

“Pada saat di konfirmasi non aktif, nanti kita kasih surat pernyataan untuk memilih pasien umum. Atau kita berikan surat keterangan ke Dinsos untuk reaktivasi,” jelas Eka.  

(Budiana Martin)