spot_imgspot_img
Selasa 31 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 109

Pemkab Ciamis Kembangkan Kacang Tanah Terintegrasi, Bidik Pasar Industri Nasional

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Pemkab Ciamis Kembangkan Kacang Tanah Terintegrasi, Bidik Pasar Industri Nasional

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Ciamis memantapkan langkah penguatan sektor pertanian melalui Program Pengembangan Kacang Tanah Terintegrasi. Program ini mengusung kolaborasi multipihak dari hulu hingga hilir sebagai strategi mendorong ekonomi lokal dan membangun kemitraan pertanian berkelanjutan berbasis pasar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman, menyampaikan bahwa Ciamis memiliki potensi lahan pertanian yang luas serta sumber daya petani yang siap berdaya. Pemerintah daerah memilih kacang tanah sebagai komoditas unggulan karena permintaan industri yang stabil dan berkelanjutan.

Baca Juga: TPT Longsor Timpa Kolam Warga Desa Mekarjaya Ciamis

“Kacang tanah kami tetapkan sebagai komoditas strategis karena memberikan kepastian pasar bagi petani melalui kebutuhan industri yang konsisten,” ujar Andang, Jumat (20/2/2026).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. Andang mengikuti pertemuan itu didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Ape Ruswandana, dari Ruang ULP Sekretariat Daerah.

Rapat koordinasi melibatkan perwakilan Kementerian Pertanian, perusahaan offtaker industri nasional, serta kelompok tani sebagai pelaku utama di lapangan. Sinergi lintas sektor ini bertujuan untuk menyatukan kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi konkret di daerah.

Manfaat Strategis

Andang mengaku bangga karena Kabupaten Ciamis terpilih sebagai lokasi pelaksanaan Program Pengembangan Kacang Tanah Terintegrasi. Ia menilai program ini membawa sejumlah manfaat strategis, terutama jaminan pasar bagi petani melalui kemitraan langsung dengan offtaker industri nasional.

Selain itu, program ini terarah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan petani, mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian secara produktif, memperkuat koperasi desa sebagai lembaga ekonomi lokal, serta mendukung agenda ketahanan pangan dan substitusi impor nasional.

“Program ini kami harapkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Karena itu, pelatihan dan pendampingan petani menjadi kunci agar Ciamis mampu berkembang sebagai sentra kacang tanah di tingkat Jawa Barat bahkan nasional,” jelasnya.

Sebagai tahap awal, Desa Panjalu ditetapkan sebagai lokasi pengembangan. Lahan tanam telah pemerintah siapkan seluas 50 hingga 200 hektare yang kelompok tani setempat kelola. Pemerintah daerah menargetkan kawasan ini menjadi proyek percontohan bagi kecamatan lain di Ciamis.

“Program ini kami rancang sebagai model kemitraan pertanian terintegrasi yang berkelanjutan dan berorientasi pasar. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Pertanian, kami optimistis produktivitas dan kesejahteraan petani akan meningkat. Sekaligus memperkuat sistem agribisnis kacang tanah yang kompetitif,” pungkas Andang.

(Husen Maharaja)

HUT ke-91 RS Rotinsulu Garut, Perkuat Sinergi Kesehatan lewat Aksi Sosial

0
Garut, FOKUSJabar.id
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin hadir langsung dalam peringatan hari ulang tahun ke-91 Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu

GARUT,FOKUSJabar.id: Nuansa kebersamaan mewarnai kegiatan sosial di Klinik Utama Dr. H. A. Rotinsulu Garut, Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Jumat (13/2/2026). Klinik tersebut menggelar khitanan massal sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-91 Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap peran strategis RS Rotinsulu yang selama puluhan tahun konsisten melayani masyarakat, khususnya dalam penanganan penyakit paru.

Baca Juga: Bupati Garut Ingatkan 42 Pejabat Struktural, Jabatan adalah Amanah

Dalam sambutannya, Syakur mengapresiasi perjalanan panjang RS Rotinsulu yang hampir memasuki usia satu abad. Ia berharap momentum peringatan ini mendorong transformasi layanan kesehatan yang semakin cepat, sigap, dan efektif bagi warga Garut.

“Saya doakan ke depan ada transformasi yang lebih baik, lebih cepat, lebih sigap, dan lebih efektif dalam melayani serta mengobati masyarakat Garut,” ujar Syakur.

Syakur juga menyoroti masih tingginya kasus penyakit paru di Kabupaten Garut. Ia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Garut memperkuat edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit paru yang kerap muncul tanpa gejala awal.

“Saya minta Dinas Kesehatan mulai aktif menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada penyakit berbahaya yang sering tidak disadari sejak dini,” tegasnya.

Membangun Kedekatan Emosional

Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSP Rotinsulu, Andi Basuki Prima Birawa, menegaskan khitanan massal tidak hanya berorientasi pada tindakan medis. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun kedekatan emosional antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga.

“Di era teknologi yang serba cepat, sentuhan manusia tetap menjadi kunci. Pelayanan yang hangat dapat menghadirkan energi positif dan membantu proses kesembuhan pasien,” jelas dr. Andi.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-91 RSP Rotinsulu, Dwi Feris Martua Sidabutar, menyampaikan bahwa khitanan massal menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun rumah sakit. Sebanyak 30 anak mengikuti kegiatan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan acara ramah tamah bersama keluarga.

“Kami ingin menunjukkan komitmen untuk berperan aktif. Kemudian terlibat dalam setiap agenda Pemerintah Kabupaten Garut serta kegiatan Dinas Kesehatan,” ungkap dr. Dwi.

Melalui rangkaian kegiatan ini, RS Rotinsulu menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Garut. Sekaligus memperkuat layanan kesehatan yang humanis di tengah perkembangan teknologi medis.

(Jingga Sonjaya)

Survei Indikator Merilis Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tembus 95,5 Persen

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Lembaga Indikator Politik Indonesia memaparkan hasil survei di El Hotel Bandung

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menjelang satu tahun kepemimpinan Dedi Mulyadi, tingkat kepuasan publik di Jawa Barat menunjukkan angka yang sangat tinggi. Hasil survei terbaru memperlihatkan mayoritas warga menilai kinerja pemerintah provinsi berjalan efektif dan berdampak langsung.

Lembaga Indikator Politik Indonesia melaksanakan survei pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026. Temuannya mencatat tren kepuasan publik yang stabil sejak awal masa jabatan, bahkan meningkat dibandingkan survei Mei tahun sebelumnya.

Baca Juga: Mudik Lebaran 2026, Pemprov Jabar Siapkan 3.040 Tiket Gratis

Pendiri sekaligus peneliti Indikator, Burhanudin Muhtadi, menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Angka ini masuk kategori sangat tinggi dan mencerminkan apresiasi luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Survei melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hasilnya relatif merata di seluruh kelompok demografi dan wilayah.

“Gebrakan di awal masa jabatan pascapelantikan tidak hanya memicu antusiasme tinggi, tetapi juga mendapat penilaian positif atas pelaksanaannya selama hampir satu tahun,” ujar Burhanudin saat memaparkan hasil survei di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).

Kelompok responden dengan tingkat kepuasan di bawah 90 persen jumlahnya sangat kecil. Di setiap segmen, tingkat kepuasan tetap berada di atas 80 persen, menandakan dukungan publik yang konsisten terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Pengaruh Kebijakan

Sejumlah kebijakan menjadi sorotan utama. Program penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan memberi manfaat nyata bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat. Kebijakan ini juga melahirkan 1,4 juta wajib pajak baru, beriring dengan dukungan sosialisasi masif dan transparansi pemanfaatan pajak.

Kebijakan lain seperti larangan study tour sekolah, penerapan jam malam bagi siswa, serta pengiriman siswa bermasalah ke barak militer juga menuai respons positif. Di sektor infrastruktur, pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, pemasangan penerangan jalan umum, hingga penyediaan listrik gratis turut memperkuat kepercayaan publik.

Langkah normalisasi sungai dan penertiban tambang ilegal juga mendapat apresiasi. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Dedi Mulyadi mampu mengalokasikan ulang belanja daerah secara tepat sasaran.

Capaian tersebut beriringan dengan prestasi provinsi. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum 2025. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,8 persen pada 2025, melampaui rata-rata nasional.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai kepuasan tinggi muncul karena dampak kebijakan terasa langsung, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan pendapatan daerah.

Ketua Umum Persepi, Djayadi Hanan, mendorong pemerintah provinsi menjaga konsistensi dan kualitas kinerja agar tingkat kepuasan publik tetap terjaga.

(Jungga Sonjaya)

Mudik Lebaran 2026, Pemprov Jabar Siapkan 3.040 Tiket Gratis

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Mudik Lebaran 2026, Pemprov Jabar Siapkan 3.040 Tiket Gratis

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menyambut Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menghadirkan program mudik gratis sebagai bentuk pelayanan publik dan kepedulian sosial bagi masyarakat. Program ini memberi kemudahan bagi warga untuk pulang kampung tanpa beban biaya transportasi.

Pemprov Jabar menugaskan Dinas Perhubungan Jawa Barat sebagai koordinator pelaksanaan. Melalui pengaturan perjalanan yang terencana, pemerintah menargetkan arus mudik lebih aman, tertib, dan nyaman.

Baca Juga: Muhammad Farhan Setahun Memimpin Kota Bandung

Selain membantu masyarakat, mudik gratis juga berperan menekan lonjakan kendaraan pribadi di jalur utama. Transportasi yang terorganisir memungkinkan pemantauan perjalanan pemudik secara lebih optimal.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Dhani Gumelar, menyampaikan bahwa keberangkatan dijadwalkan pada 13, 14, dan 15 Maret 2026. Kemudian pemprov menyiapkan titik keberangkatan di Terminal Leuwipanjang, Terminal Cikarang, serta wilayah Kota Bekasi.

Tahun ini, Pemprov Jabar menggandeng Jasa Raharja untuk menyediakan 3.040 tiket gratis dengan dukungan 74 unit bus. Sejumlah operator mengoperasikan armada tersebut, antara lain PO Sugeng Rahayu, kemudian Perum DAMRI, PO Sinar Jaya, PO Primajasa, dan PO MGI.

Adapun rute yang tersedia meliputi:

  • Bandung – Yogyakarta (320 tiket)
  • Bandung – Solo (320 tiket)
  • Yogyakarta – Bandung (360 tiket)
  • Bandung – Ciledug (120 tiket)
  • Bekasi – Purbalingga (80 tiket)
  • Bekasi – Bandung (120 tiket)
  • Bekasi (Terminal Cikarang) – Tasikmalaya (320 tiket)
  • Bandung – Sukabumi (400 tiket)
  • Bogor (Cileungsi) – Bandung (320 tiket)
  • Bogor – Pelabuhan Ratu (200 tiket)
  • Bandung – Yogyakarta (48 tiket)
  • Bandung – Wonogiri (192 tiket)
  • Bandung – Solo (144 tiket)
  • Bandung – Semarang (48 tiket)
  • Bandung – Sragen (48 tiket)

Pemprov Jabar membuka pendaftaran secara digital melalui aplikasi Sapawarga yang tersedia di Play Store dan App Store. Pendaftaran berlangsung mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2026.

Calon peserta mengisi data diri, seperti nama, NIK, alamat, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir, serta memilih rute perjalanan. Kemudian peserta menentukan tanggal keberangkatan saat aktivasi tiket pada 1–12 Maret 2026.

“Program mudik gratis terbuka bagi warga yang berasal dan berdomisili di Jawa Barat, dengan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan,” ujar Dhani.

Untuk menjamin keselamatan, petugas melakukan pemeriksaan teknis (ramp check) pada seluruh armada. Pemerintah juga memastikan kondisi kesehatan pengemudi dan kru dalam keadaan prima sebelum perjalanan.

“Ayo manfaatkan mudik gratis ini agar perjalanan mudik berlangsung aman, nyaman, selamat, dan tertib,” tutup Dhani.

(Jingga Sonjaya)

Limbah Dapur SPPG Cimerak Pangandaran Bikin Resah Jamaah Masjid 

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
‎Halaman Depan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cimerak Pangandaran

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Dugaan pencemaran air meresahkan warga Desa Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Warga menduga limbah cair dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalir ke saluran umum hingga mencemari sumber mata air yang selama ini mereka gunakan.

Air buangan yang berasal dari aktivitas pencucian peralatan dapur disebut mengalir tanpa pengolahan memadai. Aliran tersebut masuk ke jalur air yang terhubung langsung dengan mata air warga, sehingga memicu kekhawatiran akan kualitas air yang dipakai sehari-hari.

Baca Juga: Hati-hati! Sejumlah Situs Palsu Beredar di Pangandaran

Kepala Desa Cimerak, Budiaman, mengonfirmasi keluhan masyarakat tersebut. Ia menyampaikan bahwa pengelola dapur SPPG telah menghentikan aktivitas operasional sementara sejak menerima laporan warga.

“Sudah sekitar satu minggu dapur itu berhenti beroperasi. Lokasi pencucian peralatan berada di pinggir jalan dan belum lengkap dengan instalasi pengolahan air limbah. Ke depan, akan melengkapi fasilitas itu,” ujar Budiaman, Jumat (20/2/2026).

Budiaman menjelaskan, air limbah dari dapur mengalir ke saluran yang bermuara ke sebuah goa, yang menjadi salah satu sumber mata air warga. Masyarakat memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan rumah tangga hingga keperluan ibadah di masjid setempat.

“Airnya sampai ke sumber yang biasa warga gunakan, termasuk untuk wudu. Warga khawatir karena kondisi air berubah dan diduga tercampur limbah,” jelasnya.

Sejumlah warga mengaku merasakan perbedaan kualitas air. Keluhan muncul karena air tersebut warga gunakan untuk mandi, mencuci, dan berwudu, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan dan kebersihan.

Pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pengelola dapur SPPG. Menurut Budiaman, pihak pengelola menunjukkan itikad baik dan menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab serta mencari solusi.

“Mereka merespons keluhan warga dan bersedia menyelesaikan persoalan ini. Operasional masih berhenti sementara. Kami berharap ada langkah nyata agar masalah tidak berlarut,” katanya.

Hingga kini, pengelola dapur SPPG belum menyampaikan pernyataan resmi terkait dugaan pencemaran maupun rencana penanganan jangka panjang.

(Sajidin)

Hati-hati! Sejumlah Situs Palsu Beredar di Pangandaran

0
pangandaran@fokusjabar.id
Situs disdukcapil (by web)

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo). Mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya sejumlah situs web palsu.

‎Sebelumnya, Tim Saber Hoaks menemukan Situs web palsu yang mencatut nama DPRD Pangandaran. Temuan tersebut muncul setelah tim melakukan pemantauan dan verifikasi digital secara intensif.

‎Saat ini, Situs palsu yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran dengan alamat URL: disdukcapilpangandaran.org. mulai beredar luas.

Baca Juga: Diskominfo Temukan Situs Palsu DPRD Pangandaran

‎”Kami menegaskan bahwa situs tersebut adalah tidak resmi. Dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran,” ujar Kadis Kominfo Pangandaran, Tonton Guntari Jumat, (20/2/2026).

‎Menurut Tonton, Situs palsu tersebut di buat dengan tampilan yang sangat menyerupai situs web resmi pemerintah. Lengkap dengan logo dan menu layanan kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. 

‎‎”Praktik ini merupakan modus kejahatan siber (Phishing) yang di rancang untuk mengelabui warga,” kata Tonton.

Peringatan Keras

‎Oleh karena itu, Diskominfo Kabupaten Pangandaran mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh masyarakat:

‎1. Di larang keras memasukkan data sensitif apa pun ke dalam situs tersebut. Antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, nomor telepon, maupun kata sandi.

‎2. Hindari mengklik tautan (link) unduhan apa pun dari situs tersebut. Mengunduh file dari situs tidak resmi berpotensi besar memasukkan perangkat lunak jahat (malware/spyware). Ke dalam gawai atau komputer Anda yang dapat meretas isi ponsel atau rekening bank Anda.

‎3. Seluruh situs web resmi milik instansi pemerintahan di Indonesia selalu menggunakan domain .go.id (contoh: pangandarankab.go.id). Situs yang menggunakan akhiran .org, .com, .net, atau .info yang mengatasnamakan instansi pemerintah daerah di pastikan adalah situs palsu.

Segera Melakukan Pemblokiran

‎Saat ini, Diskominfo Kabupaten Pangandaran sedang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Untuk segera melakukan pemblokiran (take-down) terhadap situs web palsu tersebut agar tidak memakan korban.

Baca Juga: Besok, Ustadz Adi Hidayat Kajian di Masjid Ar Rohman Pangandaran

‎”Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan administrasi kependudukan, kami mohon untuk langsung mendatangi kantor Disdukcapil Kabupaten Pangandaran,” ungkapnya.

‎Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses informasi hanya melalui kanal-kanal resmi yang di akui oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Agar terhindar dari tindak kejahatan pencurian data pribadi.

‎”Apabila menemukan situs web atau tautan mencurigakan lainnya yang mengatasnamakan Pemkab Pangandaran. Masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi atau media sosial resmi Diskominfo Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya.

(Sajidin)

Muhammad Farhan Setahun Memimpin Kota Bandung

0
bandung@fokusjabar.id
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.(Yuduf Mugni/fokusjabar.id)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjadi fase penataan fondasi pembangunan melalui visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis).

Tahun pertama di fokuskan pada pembenahan tata kelola, penguatan data kewilayahan serta percepatan intervensi berbasis kebutuhan riil warga.

Memasuki tahun kedua, menjadi momentum memperkuat implementasi dan memperluas hasil pembangunan hingga tingkat kewilayahan.

Baca Juga: Anggaran Jalan Rp300 M, Wali Kota Bandung Cegah Korupsi

“Kota Bandung terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data. Dengan begitu, kebijakan yang di ambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” kata Farhan, Jumat (20/2/2026).

Di awal masa kepemimpinannya, Kota Bandung menghadapi  sejumlah tantangan mendasar. Di antaranya Inflasi berada di angka 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi rusak, sekitar 112.000 warga menganggur serta 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar.

Persoalan sampah dan sanitasi menjadi isu strategis yang menuntut penanganan sistematis dan berkelanjutan. Sebagai respons, Pemkot Bandung membangun fondasi kebijakan berbasis data.

Melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota, menjadikan RT dan RW sebagai sumber informasi utama.

Data sosial, infrastruktur, lingkungan hingga kerentanan warga di himpun sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi.

Barbasis Data Makro dan Mikro

Kerangka pembangunan di susun berbasis data makro dan mikro, dengan lima indikator utama. Yakni sosial dan demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan.

“Dari sinilah pembangunan Kota Bandung di mulai, bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang di hadapi warga setiap hari,” katanya.

Implementasi pembangunan di perkuat melalui Program Prakarsa Bandung Utama yang menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen.

Selain itu, sebanyak 697 RW teridentifikasi aktif menjadi penggerak pembangunan lokal, di perkuat dengan aktivasi kembali siskamling sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial.

Dari sisi ekonomi, analisis desil menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 4.994 keluarga baru di desil 6–10 pada periode September 2025–Februari 2026.

Di bidang ketenagakerjaan, penempatan kerja sepanjang 2025 mencapai 5.207 orang melalui berbagai skema, termasuk PKWT, job fair, magang, dan penempatan internasional.

Capaian ini di perkuat dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang menunjukkan penguatan akuntabilitas dan tata kelola.

Memasuki tahun kedua, Farhan menyatakan, fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar kebijakan.

“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” ujarnya.

Pilar pertama adalah pembangunan infrastruktur strategis dengan target 100 persen ODF dan akses air aman, zero slum area, reduksi titik genangan 40 persen, serta kemantapan jalan 95 persen.

Stimulus Ekonomi

Infrastruktur juga di rancang sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya dan penguatan rantai pasok lokal.

Pilar kedua adalah pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan menekan ketimpangan (gini ratio).

Baca Juga: Pajak Restoran Motor Kenaikan PAD Kota Bandung

Transformasi UMKM, penguatan ekosistem pariwisata, serta inklusivitas ekonomi menjadi strategi utama agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.

Pilar ketiga berfokus pada ketenagakerjaan dan mobilitas sosial dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan 92 persen, serta perlindungan 100 persen bagi pekerja rentan.

Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif di yakini mampu mempercepat mobilitas sosial vertikal warga Bandung.

“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)