JAKARTA, FOKUSJabar.id: Kebiasaan mengonsumsi antibiotik tanpa berkonsultasi dengan dokter masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Penggunaan obat ini tanpa pemeriksaan medis dapat menimbulkan dampak serius. Mulai dari reaksi alergi, gangguan fungsi organ, hingga pengobatan yang tidak efektif.
BACA JUGA:
Refleksi Makanan untuk Tubuh dan Nutrisi untuk Jiwa
Selain membahayakan kesehatan individu, kebiasaan tersebut turut memperbesar risiko resistansi antimikroba yang kini menjadi tantangan kesehatan di tingkat global.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan.
Peringatan tersebut di sampaikan Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, Restuti Hidayani Saragih.
Ia menekankan bahwa penggunaan antibiotik harus melalui pemeriksaan dan diagnosis agar sesuai dengan kebutuhan pengobatan pasien.
Menurut Restuti, kesalahan dalam menentukan jenis antibiotik, dosis, maupun lama penggunaan dapat membuat terapi tidak berjalan optimal.
Kondisi ini berpotensi menyebabkan infeksi tidak tertangani dengan baik dan kembali muncul dalam keadaan yang lebih berat.
“Mengonsumsi antibiotik tanpa pemeriksaan, diagnosis, dan resep dokter mengandung risiko ganda. Yakni risiko langsung pada individu dan risiko jangka panjang pada populasi,” ujar Restuti Hidayani Saragih di kutip antara.
Risiko penggunaan antibiotik tanpa pengawasan dokter juga berkaitan dengan kemungkinan munculnya efek samping.
Reaksi alergi menjadi salah satu dampak yang perlu di waspadai. Terutama anafilaksis atau reaksi alergi berat yang dapat mengancam keselamatan pasien.
Selain itu, penggunaan obat yang tidak tepat berpotensi mengganggu fungsi hati dan ginjal.
Keseimbangan flora normal dalam saluran pencernaan juga dapat terganggu. Sehingga meningkatkan risiko infeksi sekunder. Termasuk kolitis yang di sebabkan bakteri Clostridioides difficile.
BACA JUGA:
Dinkes Kota Bandung: Penularan Virus Hanta dari Tikus
Persoalan lainnya adalah kemungkinan antibiotik mengaburkan gejala awal penyakit tertentu. Kondisi tersebut dapat menyulitkan tenaga medis dalam mengenali penyebab gangguan kesehatan yang sebenarnya.
Restuti menyebut, demam tifoid, malaria, dan sepsis pada tahap awal sebagai beberapa penyakit yang gejalanya berpotensi tersamarkan akibat penggunaan antibiotik tanpa diagnosis yang tepat.
“Konsumsi antibiotik serampangan dapat menutupi gejala awal infeksi serius (misalnya demam tifoid, malaria, atau sepsis awal). Sehingga penegakan diagnosis yang sebenarnya menjadi tertunda,” ujarnya.
Keterlambatan mengenali penyakit dapat berpengaruh terhadap waktu dan ketepatan penanganan. Khususnya pada pasien yang mengalami sepsis maupun syok septik.
Risiko semakin besar ketika infeksi di sebabkan bakteri yang telah memiliki ketahanan terhadap sejumlah antibiotik.
Beberapa kelompok bakteri yang menjadi perhatian. Di antaranya penghasil ESBL, MRSA, dan Carbapenem-Resistant Enterobacterales (CRE).
Kelompok yang lebih rentan mengalami komplikasi berat meliputi lansia, bayi baru lahir, penderita diabetes dan gagal ginjal, pasien kanker yang menjalani kemoterapi, serta orang yang baru menjalani operasi besar.
BACA JUGA:
Ini Vitamin yang Dibutuhkan Saat Cuaca Ekstrem
Pada kasus sepsis, ketepatan waktu pemberian antibiotik menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan pasien. Terapi yang tidak sesuai atau terlambat di berikan dapat memperburuk kondisi penderita.
“Pada sepsis, setiap jam keterlambatan pemberian antibiotik yang tepat (appropriate empiric antimicrobial therapy) secara signifikan meningkatkan mortalitas pasien,” ungkapnya.
Ancaman resistansi antibiotik juga terlihat dari laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Dalam lembar fakta yang di perbarui pada Kamis, 16 Juli 2026, WHO mencatat sekitar satu dari enam infeksi bakteri yang telah di konfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium di seluruh dunia pada 2023 menunjukkan resistansi terhadap antibiotik.
Selama periode 2018–2023, peningkatan resistansi di temukan pada lebih dari 40 persen kombinasi patogen dan antibiotik yang di pantau dengan rata-rata kenaikan sekitar 5–15 persen setiap tahun.
Di kawasan Asia Tenggara dan Mediterania Timur, sekitar satu dari tiga infeksi yang di laporkan telah menunjukkan resistansi terhadap antibiotik.
Menghadapi persoalan tersebut, PB IDI menjalankan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dokter dalam penggunaan antibiotik secara rasional.
Programnya mencakup simposium, webinar, dan lokakarya berkala mengenai Program Pengendalian Resistansi Antimikroba (PPRA) serta Antimicrobial Stewardship (AMS).
Kegiatan ini menyasar dokter umum dan spesialis di berbagai daerah dengan melibatkan IDI wilayah, IDI cabang, serta perhimpunan dokter spesialis.
“Kami secara konsisten menyelenggarakan simposium, webinar, dan workshop berkala mengenai Program Pengendalian Resistansi Antimikroba (PPRA) dan Antimicrobial Stewardship (AMS) bagi para dokter umum maupun spesialis di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Penggunaan antibiotik secara tepat juga di dorong melalui klasifikasi AWaRe yang di kembangkan WHO.
Sistem tersebut membagi antibiotik ke dalam tiga kelompok. Yaitu Access, Watch, dan Reserve.
Kelompok Access direkomendasikan sebagai pilihan utama untuk menangani berbagai infeksi umum. Sedangkan Watch memerlukan pengawasan lebih ketat karena memiliki risiko resistansi yang lebih tinggi.
Adapun kelompok Reserve perlu dijaga penggunaannya untuk menangani infeksi akibat mikroorganisme yang tidak lagi dapat diatasi dengan pilihan antibiotik lainnya.
Berdasarkan data penggunaan global pada 2022, kelompok Access mencakup sekitar 53 persen konsumsi antibiotik, sementara Watch mencapai sekitar 45 persen.
WHO menargetkan porsi penggunaan kelompok Access meningkat hingga sedikitnya 70 persen pada 2030.
BACA JUGA:
Cara Sehat Ala Hartono Soekwanto: Hindari Makan Malam Berat
Di Indonesia, penggunaan antibiotik telah memiliki pedoman melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik.
Aturan tersebut menjadi acuan bagi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit, hingga praktik mandiri.
Penggunaan antibiotik harus berdasarkan resep dokter atau dokter gigi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, audit kepatuhan klinis, serta penegakan aturan menjadi bagian dari kewenangan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah.
Penerapan pedoman tersebut, disertai peningkatan kompetensi tenaga medis dan penggunaan antibiotik secara rasional, menjadi bagian penting dalam menekan risiko efek samping serta memperlambat perkembangan resistansi antimikroba.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)




