CIAMIS, FOKOSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Ciamis Jawa Barat (Jabar) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut di sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, di Gedung DPRD Ciamis, Jumat (13/11/2026).
BACA JUGA:
Sikap AHY Dapat Tanggapan dari Kader Demokrat Ciamis
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD. Khususnya Badan Anggaran dan fraksi-fraksi atas kerja keras serta kontribusi pemikiran selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.
Menurut Herdiat, kesepakatan antara pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD merupakan hasil dari proses pembahasan bersama yang di harapkan dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.
“Berbagai pandangan, saran dan masukan yang di sampaikan selama pembahasan akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Herdiat menuturkan, hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh.
“Upaya ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ciamis,” ucapnya.
Herdiat mengatakan, kondisi kemampuan pendapatan daerah hingga saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah.
Sementara itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah di rencanakan tetap harus berjalan. Termasuk dalam rangka menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Dengan kondisi itu, pemerintah daerah untuk lebih cermat, bijaksana dan selektif dalam menentukan prioritas alokasi belanja. Setiap kebijakan anggaran harus di dasarkan pada kebutuhan dan tingkat urgensi dengan mempertimbangkan manfaat serta dampaknya bagi masyarakat,” jelasnya.
BACA JUGA:
Nasib 3.518 PPPK Paruh Waktu Ciamis Masih Tunggu Juknis Pemerintah Pusat
Herdiat menjelaskan, pentingnya pemenuhan urusan pemerintahan wajib, mandatory spending serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja menjadi hal penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran di gunakan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Herdiat menerangkan, persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027 selanjutnya akan di sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk di lakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil evaluasi gubernur nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda APBD 2027 agar tetap selaras dengan regulasi serta prioritas pembangunan daerah.
“Proses penyempurnaan itu akan di laksanakan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi di terima. Melalui koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD dengan memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi,” ungkapnya.
(Husen Maharaja)
 dan DPRD Ciamis Jawa Barat (Jabar) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran){kind=link}