TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rd Dicky Candra menyarankan pembentukan struktur birokrasi khusus sektor kehutanan. Langkah ini memperkuat kelembagaan daerah sekaligus mengoptimalkan penyerapan anggaran program dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tasikmalaya Sandi Lesmana merespons positif usulan strategis ini.
Baca Juga: Polemik Seleksi Perangkat Desa Cipatujah Tasikmalaya Menggelinding ke DPRD
“Dulu memang pernah ada bidang kehutanan di Dinas Pertanian, tetapi kemudian kewenangannya ditarik ke provinsi. Sekarang yang ada hanya Cabang Dinas Kehutanan (KCD) yang kantornya berada di Kota Tasikmalaya,” ujar Sandi.
Perkuat Koordinasi Lapangan dan Rencana Arboretum Bambu
Perubahan aturan sebelumnya mengalihkan kewenangan sektor kehutanan ke tingkat pemerintah provinsi. Kendati demikian, Sandi memandang pembentukan kembali unit kehutanan lokal sangat krusial.
Keberadaan unit pengelola lokal memperlancar koordinasi program, pengawasan, hingga eksekusi kegiatan konservasi di lapangan.
Selain dukungan kelembagaan, Pemkot Tasikmalaya mematangkan rencana pembangunan Arboretum Bambu. Inisiatif ini menciptakan kawasan resapan air baru di tengah maraknya alih fungsi lahan hijau.
Tanaman bambu memiliki sistem perakaran kuat yang mengikat air serta mencegah erosi tanah.
“Program Arboretum Bambu ini sangat baik. Kota Tasikmalaya memang membutuhkan daerah resapan air untuk menjaga keseimbangan lingkungan, apalagi di tengah perubahan iklim dan tingginya alih fungsi lahan,” tegas Sandi.
Maksimalkan Potensi Ekonomi Kreatif Bambu Lokal
Melalui penguatan kelembagaan dan proyek Arboretum Bambu, Pemkot Tasikmalaya mengarahkan tata kelola lingkungan secara fokus.
Langkah ini menjaga fungsi ekologis sekaligus membuka peluang ekonomi dari potensi bambu lokal.
Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Tasikmalaya kerap menghadapi kendala teknis saat akan mengeksekusi program dari kementerian. Ketiadaan bidang khusus membuat koordinasi program berjalan kurang maksimal.
“Agar ketika ada program dari pemerintah pusat maupun provinsi, kita bisa menyerap anggarannya secara optimal. Karena jujur saja, selama ini kita tidak memiliki bidang kehutanan yang secara pure (murni) mengurus sektor tersebut,” ujarnya.
Ia menyebut keterbatasan struktur ini berdampak langsung pada kelangsungan taman hutan rakyat.
“Banyak yang mempertanyakan keberadaan taman hutan rakyat di Kota Tasik, tetapi kita tidak punya koordinator khusus yang mengurusnya. Di sini hadir Pak Kepler, anggota DPRD, yang kami harapkan bisa bersama-sama mendorong terbentuknya bidang kehutanan ini,” tegasnya.
Perkuat Identitas Tasikmalaya Sebagai Sentra Kultur Bambu
Ia menekankan pentingnya penguatan sektor kehutanan yang menyatu dengan kearifan lokal. Bambu menjadi bagian dari sejarah, seni, dan identitas ekonomi kreatif warga Tasikmalaya.
Ia pun mengutip arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai pusat kekuatan bambu. Tiga wilayah utama penyokong ekosistem ini melingkupi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.
“Posisi ini menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai wilayah berpotensi besar yang sangat diperhitungkan dalam ekosistem industri dan budaya bambu,” pungkasnya.
(Abdul Latif)
