spot_imgspot_img
Jumat 16 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Prabowo Subianto Lantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Kristomei Sianturi menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Pergantian ini menandai dimulainya kepemimpinan baru pada institusi yang berperan penting dalam koordinasi penanganan bencana di Indonesia.

BACA JUGA:

Raline Shah Ungkap Alasan Mundur dari Komdigi

Pengangkatan Kristomei di tetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 113 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB.

Sebelum pelantikan, Kristomei terlebih dahulu mendatangi Istana Kepresidenan pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Kehadirannya menjadi perhatian setelah beredar kabar mengenai penunjukannya sebagai Kepala BNPB.

Dalam upacara pelantikan, Kristomei mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Prabowo. Sumpah tersebut menegaskan kewajibannya untuk menaati konstitusi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan selama menjalankan amanah sebagai pejabat negara.

Salah satu bagian yang diucapkan “saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.”

Komitmen terhadap pelaksanaan tugas juga tercermin dalam bagian sumpah lainnya yang menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab jabatan.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong saya.”

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari sumpah resmi saat pelantikan, bukan pengumuman mengenai program atau sasaran kerja tertentu.

BACA JUGA:

KPK Tetapkan Tersangka OTT BNPB, Uang Rp1,4 M dan Emas Disita

Sebelum memimpin BNPB, Kristomei memiliki pengalaman dalam sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI.

Ia pernah menjabat Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten, Kepala Pusat Penerangan TNI, serta Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat.

Riwayat tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebelum menduduki jabatan baru di lembaga penanggulangan bencana nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BNPB memiliki tanggung jawab penting dalam mengoordinasikan berbagai tahapan penanggulangan bencana.

Cakupannya meliputi kesiapsiagaan sebelum bencana, penanganan ketika keadaan darurat berlangsung, hingga upaya pemulihan setelah bencana terjadi.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut memerlukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.

Kepemimpinan baru BNPB juga hadir ketika Indonesia masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran dapat menimbulkan berbagai dampak. Mulai dari kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan hingga terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa persoalan karhutla menjadi alasan khusus di balik keputusan Prabowo mengangkat Kristomei sebagai Kepala BNPB.

Selain persoalan kebencanaan, perhatian publik pada Oktober 2026 turut tertuju pada OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Namun, perkembangan perkara hukum itu perlu dipisahkan dari keputusan pergantian Kepala BNPB karena belum terdapat informasi terverifikasi yang membuktikan adanya hubungan langsung antara kedua peristiwa tersebut.

Pergantian pimpinan BNPB berlangsung di tengah perubahan susunan pejabat pemerintahan pada Oktober 2026.

BACA JUGA:

Modus Penipuan SPPG Terungkap, BGN: Calon Mitra Jangan Bayar

Meski Kristomei memiliki pengalaman kepemimpinan di lingkungan militer, rekam jejak tersebut belum cukup untuk menjadi tolok ukur keberhasilannya dalam mengelola penanggulangan bencana.

Penilaian terhadap kinerjanya tetap memerlukan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan, strategi mitigasi yang dijalankan, serta hasil koordinasi penanganan bencana selama masa kepemimpinannya.

(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)

spot_img

Berita Terbaru