JAKARTA, FOKUSJabar.id: Sekitar 500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih berstatus suspend. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, penghentian sementara tersebut di lakukan setelah di temukan sejumlah persoalan yang membuat dapur belum memenuhi ketentuan untuk kembali beroperasi.
Kepala BGN, Sudaryono (Mas Dar) mengatakan, terdapat sekitar 27.022 SPPG yang saat ini telah beroperasi. Namun, masih ada sekitar 1.100 SPPG yang belum memperoleh Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS). Sehingga belum dapat menjalankan pelayanan MBG kepada penerima manfaat.
BACA JUGA:
DPR Usulkan Wajib Militer Terbatas, Sasarannya Generasi Muda
Dari jumlah tersebut, sekitar 500 SPPG kemudian di kenai status suspend. Penghentian sementara itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan. Tetapi juga mencakup masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), adanya riwayat keracunan makanan, proses perbaikan dapur serta sejumlah persoalan lainnya.
“Dari 1.100, sekitar 500 masih suspend karena IPAL atau karena ada pernah ada ada keracunan makanan. Kemudian ada perbaikan, dan lain sebagainya,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, status suspend di berikan agar setiap SPPG dapat melalui pemeriksaan sebelum kembali menjalankan pelayanan.
BGN akan memastikan kondisi dapur sesuai dengan standar yang di tetapkan. Terutama karena makanan yang di siapkan siap santap yang membutuhkan penanganan secara ketat.
Ia mencontohkan temuan dalam pemeriksaan salah satu dapur yang di nilai tidak memenuhi standar keamanan. Kondisi tersebut membuat BGN mengambil langkah lebih tegas dengan menghentikan operasional dapur secara permanen.
Sudaryono menegaskan standar keamanan dan kebersihan menjadi perhatian utama BGN dalam pelaksanaan MBG.
Hal itu di nilai penting karena makanan yang di bagikan kepada penerima manfaat merupakan makanan siap saji. Sehingga memiliki risiko lebih tinggi apabila proses pengolahan dan penyimpanannya tidak di lakukan dengan benar.
Langkah penertiban dapur MBG tersebut sebelumnya juga di lakukan BGN melalui penangguhan sementara terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pada 16 September 2026, BGN menyatakan terdapat 1.276 SPPG yang di hentikan sementara karena belum memenuhi ketentuan tersebut.
BACA JUGA:
Usai 5 Tahun Pimpin Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Resmi Jabat Kepala Staf Kepresidenan
Dari 1.276 SPPG itu, sebanyak 821 dapur masih berada dalam proses pendaftaran SLHS. Sementara itu, 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi belum memenuhi persyaratan atau belum di nyatakan layak. Sedangkan delapan SPPG lainnya masih belum memiliki status SLHS yang terkonfirmasi.
BGN juga menyiapkan langkah lebih tegas terhadap SPPG yang di nilai berada dalam kondisi kritis. Sebanyak 654 SPPG di usulkan untuk di tutup secara permanen apabila tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah di tetapkan.
Penangguhan operasional dapat di cabut apabila dapur telah memenuhi persyaratan dan di nyatakan layak untuk kembali beroperasi.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana sebelumnya menegaskan, aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
Standar higiene dan sanitasi tidak hanya di posisikan sebagai persyaratan administratif. Tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan makanan yang di berikan aman di konsumsi.
“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi,” ujar Ketut.
Di tengah evaluasi terhadap dapur yang belum memenuhi standar, BGN pada Senin, 5 Oktober 2026 juga mulai menguji coba pola pembagian MBG secara prasmanan di dalam kelas.
Uji coba tersebut di lakukan di 60 dapur atau SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah. Termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Jayapura, Papua.
Dalam skema tersebut, makanan di masak terlebih dahulu di dapur. Kemudian di bawa ke ruang kelas dalam kondisi masih hangat. Setelah sampai di kelas, makanan di sajikan kepada para siswa dengan sistem prasmanan.
Pola tersebut menjadi salah satu metode yang sedang di uji BGN dalam pelaksanaan distribusi MBG.
Selain melakukan evaluasi terhadap dapur yang bermasalah, BGN juga menyiapkan pembukaan ratusan SPPG baru di sejumlah wilayah Indonesia.
Penambahan dapur tersebut di arahkan terutama ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
“Minggu ini saya rencana buka sekitar 900-1.000 SPPG di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Bali. Ya daerah 3T sama prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono.
BACA JUGA:
Daftar Menteri yang Direshuffle Prabowo 1 Oktober 2026, Ini Nama dan Jabatan Barunya
Penambahan SPPG tersebut berjalan bersamaan dengan upaya BGN memperketat pengawasan terhadap dapur yang telah beroperasi.
Dengan langkah itu, pelaksanaan MBG tidak hanya di arahkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Tetapi juga memastikan makanan yang di sediakan memenuhi standar keamanan, kebersihan dan sanitasi sebelum sampai kepada masyarakat.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
 masih berstatus suspend. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, penghentian){kind=link}