JAKARTA, FOKUSJabar.id: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono (Mas Dar) bakal mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah timur Indonesia mulai 2 Oktober 2026.
Menurut Dia, aktivasi tersebut di prioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.
BACA JUGA:
BGN Masih Moratorium, Sudaryono: Pemilik SPPG Harap Sabar
Sudaryono mengatakan, 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Sebanyak 211 SPPG merupakan Mitra Mandiri, sedangkan 269 lainnya merupakan SPPG terpencil.
“Kami putusakan, hari Jumat (2/10/2026) akan melaksanakan aktivasi SPBG yang siap beroperasi di wilayah 3T, stunting tinggi di wilayah timur Indonesia,” kata Mas Dar di kutip JawaPos.com, Rabu (30/9/2026).
Adapun 16 provinsi yang menjadi sasaran aktivasi meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Induk, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.
Aktivasi akan di lakukan terhadap SPPG yang di nilai telah siap beroperasi. BGN juga akan menempatkan kepala SPPG serta mengaktifkan virtual account (VA) sebagai bagian dari tahapan aktivasi.
Dalam pelaksanaannya, Sudaryono akan berada di Maluku pada 2 Oktober. Sementara itu, Wakil Kepala BGN, para deputi dan pejabat eselon II akan di sebar ke sejumlah provinsi lainnya untuk melakukan aktivasi.
Setelah aktivasi, dapur tidak langsung menjalankan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara penuh.
BGN akan melakukan sejumlah tahapan. Termasuk pelatihan penjamah makanan dan peningkatan jumlah penerima manfaat secara bertahap.
BACA JUGA:
Kepala BGN Sudaryono Optimalkan Anggaran Rp240 Trilyun
“Setelah aktivasi, akan ada pelatihan, penjamah makanan harus di latih. Termasuk juga ada nanti penerima manfaatnya,” kata Sudaryono.
Menurut dia, dapur-dapur tersebut di perkirakan baru siap beroperasi sekitar tiga sampai empat minggu setelah aktivasi pada 2 Oktober.
BGN juga akan melanjutkan pembukaan dapur di wilayah lain secara bertahap. Prioritas di berikan kepada daerah 3T, wilayah dengan angka stunting tinggi serta daerah yang masih memiliki sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG.
Sudaryono menegaskan, penentuan dapur yang akan di aktifkan tidak di lakukan berdasarkan permintaan pihak tertentu. BGN menggunakan sistem dan database untuk menentukan lokasi yang mendapat prioritas.
Dia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak yang mengatasnamakan BGN dalam proses aktivasi SPPG.
BGN menyatakan tidak memberikan kewenangan kepada asosiasi maupun individu untuk menjadi perantara dalam proses tersebut.
(Bambang Fouristian)



