TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Para pejabat eselon II, camat, lurah, dan lembaga lintas sektoral mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Jumat (25/9/2026).
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan memimpin langsung rakor ini bersama Wakil Wali Kota Dicky Candra Negara dan Kepala Bappelitbangda Apep Yosa Firmansyah.
Baca Juga: Cari Sarang Lebah Madu, Warga Bantarkalong Tasikmalaya Kaget Temukan Benda Diduga Tengkorak Manusia
Viman membeberkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang mengarahkan penanggulangan kemiskinan lewat tiga langkah. Langkah tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pembenahan kantong kemiskinan.
Pemerintah pusat juga merilis Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Jadi kebijakan nasional bergerak dari dua arah sekaligus: programnya harus terintegrasi dan sasarannya harus semakin presisi. Ini yang harus kita turunkan sampai ke tingkat daerah, kecamatan, bahkan kelurahan,” ungkap Viman.
Viman Paparkan Data Kemiskinan dan Program Unggulan Tasikmalaya
Viman menerjemahkan arahan pusat melalui RPJMD 2025-2029 lewat program Tasik GEMAS, Tasik Pintar, Tasik Pelak, dan Tasik Nyaman.
Data tahun 2025 mencatat persentase warga miskin Kota Tasikmalaya berada di angka 10,84 persen atau sekitar 75.220 jiwa. Angka ini membaik dari tahun sebelumnya, namun indeks kedalaman kemiskinan justru naik dari 1,35 menjadi 1,89.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya tahun 2025 menyentuh angka 76,59 dengan pertumbuhan ekonomi 5,39 persen.
Viman mendorong integrasi program pusat dan daerah seperti Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Merah Putih demi memperkuat perekonomian warga.
Seluruh OPD Wajib Gunakan Data Tunggal DTSEN
Viman mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengacu pada satu data tunggal DTSEN agar intervensi berjalan efektif.
“Saya ingin kita mempunyai satu dasar sasaran. Jangan sampai Dinsos punya daftar sendiri, Disdik sendiri, Dinkes sendiri. DTSEN harus menjadi dasar ketepatan sasaran. Satu data, tetapi intervensinya harus sesuai kebutuhan keluarga,” tegasnya.
Viman juga menggandeng dunia usaha melalui dana CSR, BAZNAS, serta perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Melalui rakor ini, Viman menargetkan perubahan nyata berupa peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Tasikmalaya.
(Seda)
