GARUT, FOKUSJabr.id: Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD Partai Golkar Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) tahun 2026 hingga kini belum memiliki jadwal pasti.
Dua kandidat calon Ketua DPD partai Golkar Garut di kabarkan sudah mengantongi dukungan dari Ketua Pengurus Kecamatan (PK).
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar katanya sudah mengantongi dukungan dari 28 PK. Sementara Bupati Abdusy Syakur Amin di dukung oleh 14 PK.
BACA JUGA:
Usai Musda, Golkar Garut Harus Fokus Gerakkan Ekonomi Rakyat
Penundaan Musda ke-XI DPD Partai Golkar Kabupaten Garut memunculkan perspektif yang berbeda. Yakni, menunggu kondusivitas atau berencana “mengawinkan” kekuatan eksekutif dan legislatif. Artinya, Bupati dan Ketua DPRD di pegang partai berlambang pohon beringin.
Langkah ini di sebut sebagai kunci untuk memperkuat mesin politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Konsep “perkawinan” ini di maknai sebagai sinergi program. Kebijakan eksekutif di Pemda harus di kawal dan di support lewat fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan di DPRD.
Di sisi lain, Sejumlah Ketua PK ingin seluruh rangkaian Musda DPD Golkar Garut di laksanakan sesuai AD/ART dan Juklak Juknis Partai.
Pernyataan tersebut untuk menjaga marwah Golkar sebagai partai kader dan menghindari praktik politik transaksional di internal.
Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah untuk mengevaluasi, merumuskan program dan memilih kepemimpinan baru. Karena itu, harus jadi ajang konsolidasi, bukan ajang perpecahan.
Mereka berharap tidak ada rekayasa atau intervensi. Kader harus di pilih berdasarkan kapasitas, loyalitas dan sesuai AD/ART.
Kekuatan Golkar ada di disiplin organisasi. Dengan berpegang pada AD/ART, Musda di harapkan melahirkan pemimpin yang di terima semua pihak dan bisa langsung tancap gas memenangkan pertarungan politik ke depan.
BACA JUGA:
Musda Golkar untuk Perubahan Nasib Rakyat Garut
Musda bukan sekadar ganti ketua. Namun harus melahirkan tiga hal. Yakni, pemimpin baru, semangat baru dan kerja baru.
Keberhasilan partai di Pemilu sangat di tentukan dari hasil Musda. Karena pemenang pemilu tidak lahir dari kantor DPD, tapi lahir dari TPS. Dan yang menjaga TPS adalah PK dan Ranting.
(Bambang Fouristian/Anggota PWI)



