BANDUNG BARAT, FOKUSJabar.id: Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB) mendesak Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir.
Desakan tersebut di sampaikan saat GOBBB menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, Senin (7/9/2026) kemarin.
BACA JUGA:
Masker Mulai Langka di Bandung Imbas Abu Vulkanik, Farhan Cek Stok dan Antisipasi Harga Melonjak
Massa menilai, kinerja dan kepemimpinan Ade Zakir sebagai Sekda perlu di evaluasi secara menyeluruh.
Mereka menyoroti sejumlah persoalan. Mulai dari tata kelola pemerintahan, netralitas birokrasi, pengelolaan anggaran hingga proses rotasi dan mutasi jabatan ASN.
Koordinator GOBBB, Didin mengatakan, pencopotan Sekda Bandung Barat menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut.
“Kami mendesak Bupati untuk segera mencopot dan mengganti Sekda Kabupaten Bandung Barat atas apa yang kami nilai sebagai kegagalan dalam memimpin birokrasi, persoalan netralitas serta kepemimpinan sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja,” kata Didin dalam keterangannya yang di terima Selasa (8/9/2026).
Menurut Didin, desakan tersebut bukan tanpa alasan. Massa kembali menyoroti polemik pengelolaan anggaran. Salah satunya terkait dana penanganan stunting senilai Rp5,4 miliar yang sebelumnya di kaitkan dengan nama Sekda Ade Zakir dalam laporan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
GOBBB menilai, polemik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Meski sebelumnya Pemkab Bandung Barat menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan miskomunikasi dan menyatakan siap di lakukan audit, GOBBB tetap meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA:
Siswa di Bandung Wajib Pakai Masker Imbas Abu Vulkanik, Farhan Pastikan Sekolah Tetap Tatap Muka
Selain persoalan anggaran, massa juga menyoroti polemik rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
GOBBB menyinggung adanya tudingan terkait dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Termasuk isu jual beli jabatan dalam proses penempatan ASN.
Massa meminta proses rotasi maupun promosi jabatan di lakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi serta sistem merit.
“Kami melihat ada persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, evaluasi terhadap Sekda menjadi tuntutan utama kami,” ujar Rudi Iriyanto alias Jack.
GOBBB juga menyoroti persoalan komunikasi publik dan efektivitas birokrasi.
Mereka menilai masih terdapat kesenjangan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Termasuk dalam penyusunan dan implementasi kebijakan anggaran.
Menurut massa, sejumlah persoalan tersebut menjadi alasan perlunya Bupati melakukan evaluasi terhadap Sekda Ade Zakir. Termasuk mempertimbangkan pencopotan dari jabatannya.
BAC JUGA:
GOBBB turut menyampaikan sejumlah tuntutan lain. Di antaranya, evaluasi terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), peningkatan dan realisasi insentif RT/RW, serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail datang langsung menemui massa aksi.
Jeje bahkan naik ke atas kendaraan komando dan berdiri bersama Koordinator GOBBB serta Kapolres Cimahi AKBP Moh. Faruk Rozi.
Jeje menerima seluruh aspirasi yang di sampaikan massa. Namun, dia meminta waktu untuk memperdalam setiap tuntutan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Saya terima seluruh masukan. Izinkan saya memperdalam tuntutan dari teman-teman,” kata Jeje.
Jeje menegaskan, dirinya bersama Wakil Bupati Bandung Barat memiliki komitmen untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan.
“Saya hadir di sini dari awal dengan Pak Wakil Bupati mempunyai tujuan untuk membenahi Bandung Barat. Mulai dari infrastruktur, pemerintahan hingga SDM,” katanya.
Karena itu, Jeje meminta waktu untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang di sampaikan masyarakat.
“Maka izinkan saya untuk melakukan pembenahan. Apa yang belum baik, mari kita perbaiki,” ucapnya.
Jeje juga mengapresiasi aksi GOBBB yang berlangsung aman dan tertib. Menurutnya, masukan dari organisasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembenahan pemerintahan daerah.
Terkait kritik bahwa kepala daerah di nilai tidak mengetahui persoalan birokrasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Jeje menegaskan dirinya tidak ingin muncul anggapan tersebut.
BACA JUGA:
Halau Abu Vulkanik, Armada Pemadam Kebakaran Basahi Jalan Utama dan Jalur Wisata Bandung
“Saya tidak mau ada bahasa, Bupati teu nyaho nanaon,” ucapnya.
Jeje memastikan seluruh aspirasi yang di sampaikan GOBBB. Termasuk tuntutan terhadap Sekda Ade Zakir, akan di kaji sebelum pemerintah daerah menentukan langkah.
“Jangan sungkan-sungkan sampaikan kepada saya bilamana ada aspirasi. Saya tidak susah untuk di temui. Saya akan mengkaji apa yang di sampaikan teman-teman,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 mendesak Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail){kind=link}