NASIONAL,FOKUSJabar.id: Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guncang Sidoarjo. Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam mendadak mual dan muntah. Bahkan, pembaruan data pemkab mencatat korban telah menembus 566 orang.
Dari total korban, sebanyak 88 santri masih menjalani perawatan rumah sakit. Sementara itu, 478 santri lainnya sudah diperbolehkan pulang usai pulih.
Baca Juga: Jalan Malasari Sepanjang 20 Km Akan Dibangun, Hubungkan Bogor dengan Sukabumi dan Lebak
Deputi Pemantauan BGN Ketut Sumedana mengonfirmasi pendataan awal petugas lapangan. Menurutnya, temuan awal mencatat angka korban yang lebih rendah.
“Berdasarkan data yang kami receipt dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang,” kata Ketut Sumedana, Rabu (2/9/2026).
Selanjutnya, Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat penambahan 35 korban baru yang dievakuasi. Sebab, para santri mengeluhkan simtom pusing, diare, hingga lemas tubuh.
Sumber Menu Makanan dan Sanksi Penutupan SPPG
Para santri mengonsumsi menu nasi putih, telur, tumisan, tempe, dan apel. Bahkan, paket makanan ini berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.
Oleh karena itu, BGN langsung menghentikan operasional dapur SPPG Kalitengah selama 30 hari. Selain itu, BGN mengusulkan pergantian kepala dapur layanan tersebut.
Kepala SPPG Kalitengah Rafli Ridho menyampaikan rasa penyesalan atas insiden tersebut.
“Mohon maaf ya, saya menyesal,” kata Rafli kepada awak media.
Di samping itu, Rafli membeberkan waktu pengolahan masakan dapur produksi. Sebab, petugas mulai memasak sejak pukul 00.00 WIB sebelum mendistribusikannya siang hari.
“Seperti biasa, ya jam 00.00 WIB mulai ngolah,” tuturnya.
“Lima itu ada SDN Kalitengah 1 dan 2,” katanya.
Temuan Satgas MBG Jawa Timur dan Evaluasi Izin
Kemudian, Kepala Satgas MBG Jatim Emil Dardak menemukan kesamaan sumber katering korban. Sebab, beberapa sekolah terdampak memesan makanan dari dapur produksi yang sama.
“Nambahnya itu dari mana? Ya, ada beberapa sekolah yang juga ternyata mengonsumsi dari SPPG yang sama,” penjelasan Emil.
Meskipun demikian, Emil mengingatkan bahaya deviasi SOP distribusi makanan di lapangan. Sebab, kepemilikan sertifikat higiene tidak menjamin keamanan bila makanan basi.
“SLHS ini menilai sistem dan sarpras. Tetapi tetap saja dengan sarpras dan sistem, masih ada ruang kalau misalnya bahan makanannya dari awalnya, atau timing pelaksanaan menyimpang dari SOP yang diverifikasi, itu bisa saja menyebabkan masalah,” jelas Emil.
“Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin,” kata Emil.
Pemkab Sidoarjo kini memperketat pengawasan operasional seluruh SPPG lokal. Langkah ini mencegah kasus keracunan berulang pada masa mendatang.
(Bergabai Sumber/Jingga Sonjaya)
 guncang Sidoarjo. Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam){kind=link}