JAKARTA, FOKUSJabar.id: Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian pada persoalan akses layanan kesehatan yang masih menjadi kendala bagi masyarakat di sejumlah wilayah.
Jarak yang jauh dan kondisi infrastruktur yang belum memadai membuat sebagian warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencapai fasilitas kesehatan. Termasuk ketika menghadapi kondisi darurat.
BACA JUGA:
Prabowo Subianto Luncurkan Motor Listrik Nasional
Persoalan tersebut di sampaikan Prabowo Subianto saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Dia mengungkap laporan mengenai ibu-ibu yang meninggal ketika hendak melahirkan karena perjalanan menuju fasilitas kesehatan dapat berlangsung hingga tujuh sampai sembilan jam.
Prabowo menyebut, kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai menjadi salah satu faktor yang memperpanjang perjalanan tersebut.
Ia mengatakan, situasi semacam itu masih di temukan di sejumlah daerah yang bahkan lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan.
“Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7-9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah, harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut membutuhkan langkah yang tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur jalan.
Pemerintah juga perlu menghadirkan pola pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Khususnya mereka yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis dan akses transportasi yang sulit.
“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” ucap Prabowo.
Salah satu langkah yang di sampaikan adalah penyediaan ambulans udara untuk mempercepat proses evakuasi pasien dari lokasi yang sulit di jangkau melalui transportasi darat.
Prabowo menjelaskan, layanan tersebut nantinya dapat memanfaatkan helikopter maupun pesawat berukuran kecil yang memiliki kemampuan mendarat di lokasi dengan fasilitas terbatas.
“Untuk itu, kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa di evakuasi kalau dia sakit,” katanya.
BACA JUGA:
IMTI Petakan Wisata Ramah Muslim di Jabar, Penilaian Dimulai dari Depok hingga Bandung
Keberadaan ambulans udara di arahkan untuk mengatasi situasi ketika perjalanan darat tidak memungkinkan di lakukan dengan cepat.
Pasien yang membutuhkan pertolongan segera di wilayah terpencil dapat di evakuasi menggunakan jalur udara. Sehingga hambatan berupa jalan rusak, jembatan yang tidak memadai maupun medan yang sulit di harapkan tidak lagi menjadi penghalang utama dalam mendapatkan penanganan medis.
Gagasan pemerintah tidak hanya berfokus pada membawa pasien keluar dari daerah yang sulit di jangkau. Prabowo juga menyampaikan rencana menghadirkan tenaga medis secara langsung ke lokasi masyarakat yang membutuhkan.
Konsep tersebut akan di kembangkan melalui tim dokter terbang yang dapat di terjunkan ketika masyarakat mengalami kondisi kesehatan serius ataupun ketika suatu wilayah menghadapi bencana.
“Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang,” imbuhnya.
Prabowo menjelaskan, dalam kondisi tertentu, tenaga dokter justru dapat di kirim menuju lokasi pasien. Pendekatan ini di nilai relevan bagi daerah yang memiliki hambatan geografis. Sehingga proses membawa pasien ke rumah sakit membutuhkan waktu panjang.
Rencana ambulans udara dan dokter terbang tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dalam RAPBN 2027.
Salah satu program yang di siapkan adalah renovasi 10.000 puskesmas mulai 2027.
Setiap puskesmas di rencanakan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar. Sementara wilayah yang masuk kategori Terpencil, Terluar dan Tertinggal (3 T) akan mendapatkan perhatian lebih besar.
Pemerintah menargetkan keseluruhan program tersebut dapat di selesaikan paling lambat pada 2030.
Selain puskesmas, pemerintah juga merencanakan pembangunan serta renovasi 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).
Penguatan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kemampuan layanan kesehatan di berbagai daerah. Sehingga masyarakat tidak selalu harus melakukan perjalanan jauh untuk memperoleh pemeriksaan maupun layanan medis yang di butuhkan.
BACA JUGA:
BGN Buka Kanal Khusus untuk Guru
Penguatan pelayanan juga di arahkan pada RSUD. Pemerintah berencana membangun dan merevitalisasi rumah sakit di tingkat kabupaten dan kota agar fasilitas kesehatan tersebut memiliki kemampuan lebih baik dalam menangani pasien dengan kondisi serius.
Prabowo menyebut, pemerintah telah membangun 66 rumah sakit di wilayah 3 T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 rumah sakit di sebut sudah mulai beroperasi.
Rumah sakit yang di bangun pemerintah di wilayah tersebut juga di lengkapi sejumlah fasilitas pemeriksaan medis. Di antaranya, layanan pemeriksaan jantung, CT scan, mamografi dan USG.
Penguatan fasilitas di daerah tersebut di tujukan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat bepergian ke wilayah lain ketika membutuhkan pemeriksaan atau penanganan kesehatan tertentu.
Persoalan tenaga kesehatan turut menjadi bagian dari pembahasan Prabowo. Ia menyebut, kebutuhan terhadap dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis masih cukup besar.
Karena itu, pemerintah juga terus mendorong pembukaan fakultas kedokteran serta pengembangan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis.
Ketersediaan tenaga medis di nilai menjadi unsur penting agar pembangunan fasilitas kesehatan dapat berjalan seiring dengan kemampuan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, informasi mengenai ibu-ibu yang meninggal setelah harus menempuh perjalanan 7-9 jam perlu di tempatkan sesuai konteks sumbernya.
Prabowo menyampaikan hal tersebut berdasarkan laporan yang ia terima. Tidak ada rincian mengenai jumlah kasus, lokasi spesifik, maupun data statistik kematian ibu yang di sampaikan bersamaan dengan pernyataan tersebut.
Karena itu, laporan tersebut tidak dapat di perlakukan sebagai angka statistik resmi mengenai kematian ibu tanpa adanya data pendukung lain.
Pernyataan Presiden menjadi dasar untuk menunjukkan persoalan akses layanan kesehatan yang ia soroti. Sementara langkah yang di tawarkan pemerintah mencakup penyediaan ambulans udara, pengembangan tim dokter terbang, renovasi puskesmas dan Labkesmas serta pembangunan dan revitalisasi RSUD.
Keseluruhan kebijakan itu di arahkan untuk memperpendek jarak masyarakat terhadap layanan kesehatan. Terutama bagi warga yang berada di wilayah dengan akses transportasi dan fasilitas medis yang terbatas.
(Jingga Sonjaya)
