BEKASI,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengawasan intensif terhadap pajak daerah. Pemerintah menaruh perhatian utama pada sektor pemanfaatan air tanah oleh para pelaku usaha.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah daerah mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pajak. Bapenda menitikberatkan pengawasan pada kepatuhan perizinan, pencatatan penggunaan air tanah, serta percepatan proses perizinan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Baca Juga: Bekasi Jadi Daerah dengan Bank Sampah Terbanyak di Indonesia, Capai 556 Unit
Tim Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah menerjunkan personel untuk menggelar inspeksi langsung ke sejumlah perusahaan, Kamis (23/7/2026).
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengimbau seluruh pengguna air tanah agar mengantongi izin resmi. Langkah ini penting agar Bapenda mampu mencatat potensi pajak dari sektor tersebut secara maksimal.
“Kami ingin memastikan seluruh pengguna air tanah memiliki perizinan yang sesuai dan seluruh potensi pajaknya dapat tercatat dengan baik sehingga memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, usai melaksanakan sidak di sejumlah perusahaan, Kamis (23/7/2026).
Iwan menjelaskan bahwa Bapenda menjalankan pengawasan secara terpadu. Pihaknya menggandeng Kodim, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP agar inspeksi berjalan efektif.
Petugas gabungan memverifikasi dokumen perizinan, mengukur titik sumber air, hingga mencatat debit penggunaan air tanah langsung di lokasi.
“Sinergi lintas instansi menjadi kunci agar pengawasan berjalan efektif, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga pengecekan langsung di lokasi wajib pajak. Dengan kolaborasi ini kami dapat mengoptimalkan pengawasan sekaligus meningkatkan kepatuhan para wajib pajak,” katanya.
Bidik Potensi Pajak Air Tanah Rp14 Miliar
Iwan menyebut potensi penerimaan pajak sektor air tanah pada tahun 2026 menembus angka lebih dari Rp14 miliar. Hingga periode Juni–Juli 2026, realisasi penerimaan baru menyentuh angka 56 persen, sehingga Bapenda perlu mengejar sisa target lewat pengawasan ketat.
“Pendapatan daerah harus terus ditingkatkan. Karena itu kami akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan agar seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Bapenda membagi petugas menjadi dua tim. Tim Satu menyisir PT Coca Cola Pasif Partner, Adhimix, dan Swissbell di Kecamatan Cikarang Barat. Sementara Tim Dua memeriksa PT Delta Djakarta, Adhimix, PT Niramas Utama, serta Hotel Bali Hai di Kecamatan Tambun Selatan.
Tim memprioritaskan pemeriksaan pada pabrik di luar kawasan industri, batching plant, serta usaha perhotelan dan restoran. Dari hasil sidak di Adhimix, petugas menemukan tiga sumur; satu sumur berizin namun belum melapor, sedangkan satu sumur lainnya ternyata belum mengantongi izin. Sebaliknya, di PT Coca-Cola, tim mengonfirmasi 14 titik sumur telah memenuhi aturan, termasuk ketersediaan sumur pantau.
“Seluruh hasil pemeriksaan telah kami dokumentasikan melalui berita acara dan surat pernyataan sebagai dasar tindak lanjut bersama instansi terkait. Untuk perusahaan yang masih berproses, kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar penerbitan izinnya dapat dipercepat sehingga kewajiban pajaknya segera dapat ditetapkan,” ungkap Iwan.
Ia menambahkan bahwa Bapenda menyagendakan pengawasan rutin setiap bulan. Selain air tanah, Bapenda Kabupaten Bekasi juga bersiap menyidak sektor reklame, perhotelan, restoran, parkir, hingga hiburan demi mendongkrak penerimaan daerah.
“Pengawasan tidak berhenti pada sektor air tanah. Kami akan terus melakukan inspeksi lapangan secara berkala di berbagai sektor pajak agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan penerimaan daerah dapat terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
(Jingga Sonjaya)
