BEKASI,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat upaya pengelolaan sampah melalui pengembangan program Bank Sampah. Program lingkungan ini bertujuan mengurangi timbunan sampah sekaligus mengubah cara pandang masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomi tinggi.
Melalui program ini, pemerintah mendorong warga memilah sampah sejak dari rumah. Berbagai jenis limbah rumah tangga yang dahulu tidak bernilai kini mendatangkan tambahan penghasilan bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemkot Depok Siapkan Penataan Pasar Cisalak, Pedagang yang Melanggar Diminta Pindah
Kabupaten Bekasi saat ini memegang rekor sebagai daerah dengan jumlah bank sampah terbanyak di Indonesia. Capaian ini menjadi bukti konkret pemerintah daerah dalam membangun budaya pengelolaan sampah berkelanjutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait, mencatat jumlah bank sampah di Kabupaten Bekasi telah menembus 556 unit hingga April 2026.
“Target kami satu RW satu bank sampah. Saat ini baru 556 unit, sementara jumlah RW di Kabupaten Bekasi sekitar 3.000. Artinya masih ada ruang besar untuk terus dikembangkan,” kata Syafri Doni dalam Podcast Rumah Bekasi di Kantor DLH Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (23/7/2026).
Ubah Pola Pikir Masyarakat Lewat Edukasi Pemilahan Sampah
Syafri menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak semata bergantung pada besarnya anggaran daerah. Ia menilai lonjakan jumlah bank sampah terjadi karena kesadaran warga yang mulai memetik manfaat ekonomi dari sampah.
Sebelum meresmikan bank sampah di suatu wilayah, DLH membekali para pengurus RW melalui serangkaian pelatihan. Pembekalan tersebut bertujuan agar pengurus RW mampu mengedukasi warga sekitar untuk memilah sampah sesuai jenisnya.
“Dulu orang menganggap mengumpulkan sampah itu pekerjaan yang tidak berguna. Setelah dijalankan satu hingga dua tahun, ternyata hasilnya bisa menjadi tambahan penghasilan. Di situlah pola pikir masyarakat mulai berubah,” ujarnya.
Syafri memaparkan bahwa berbagai limbah seperti plastik, kertas, kaca, hingga minyak goreng bekas (jelantah) telah memiliki pasar penampung. Warga yang mengumpulkan minyak jelantah bahkan mampu menjualnya dengan harga sekitar Rp6.000 per kilogram. Langkah ini terbukti ampuh mencegah pembuangan minyak ke saluran air sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan.
Rancang Pembangunan Bank Sampah Induk di Setiap Desa
Demi menjaga keberlanjutan program, DLH Kabupaten Bekasi menggandeng sejumlah perusahaan daur ulang yang siap menyerap hasil pemilahan dari berbagai bank sampah unit. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan pembentukan Bank Sampah Induk di setiap desa yang berintegrasi sebagai Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Syafri menjelaskan bahwa Bank Sampah Induk akan menaikkan nilai jual sampah karena petugas mencacah material terlebih dahulu sebelum mengirimkannya ke industri daur ulang.
“Kami sedang mengupayakan agar pembangunan Bank Sampah Induk tidak sepenuhnya menggunakan APBD, tetapi melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, BUMDes, dan sektor swasta,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif memilah sampah dari dapur rumah masing-masing. Keterlibatan aktif warga diharapkan mampu menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.
(Jingga Sonjaya)
