BANDUNG BARAT, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menemukan gurita pelanggaran di kawasan industri pabrik batu kapur, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pelanggaran tersebut mencakup operasional pabrik tanpa izin (ilegal), pengabaian hak-hak pekerja, hingga ancaman bencana lingkungan yang serius.
Temuan ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik penambangan dan pengolahan batu kapur di Cipatat, Kamis (16/7/2026).
Pekerja Tak Punya Jaminan, Upah di Bawah Ketentuan
Dari hasil pengecekan lapangan, sedikitnya ada 11 perusahaan yang terindikasi kuat beroperasi secara ilegal dan memperlakukan pekerja di luar batas regulasi ketenagakerjaan yang sah. Dedi menilai aspek kesejahteraan buruh ini menjadi prioritas yang harus dibenahi sebelum pemerintah menjatuhkan sanksi hukum berat kepada korporasi.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Turun Langsung Redam Kericuhan Demo di Depan DPRD Jabar
“Saya keliling di Cipatat. Pertama, perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak terdaftar (ilegal). Kedua, karyawannya dibayar tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak ada jaminan kesehatan (BPJS), tidak ada jaminan hari tua,” ujar Dedi Mulyadi dengan nada kecewa, Kamis (16/7/2026).
Jumlah 11 perusahaan bermasalah tersebut diprediksi masih bisa membengkak. Sebab, pendataan awal baru menyasar area internal kawasan inti, belum menyentuh lingkaran eksternal wilayah industri.
Cipatat Diselimuti Polusi Debu Putih, Tebing Gunung Terancam Roboh
Selain masalah administrasi dan hak buruh, aktivitas pengerukan batu kapur ini telah memicu dampak lingkungan yang kasat mata. Polusi debu kapur pekat dilaporkan telah menyelimuti sebagian besar wilayah Kecamatan Cipatat hingga tampak memutih.
Merespons hal tersebut, Dedi langsung menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat untuk turun tangan melakukan pengujian klinis.
“Di eksternalnya bisa dilihat, debu dari kapurnya itu sekarang sudah berwarna putih, itu Cipatat. Maka saya sudah minta DLH untuk melakukan tes lab, katanya seminggu lagi keluar hasilnya,” jelasnya.
Tak kalah mengerikan, mantan Bupati Purwakarta ini juga memperingatkan adanya ancaman longsor besar. Pola penambangan yang serakah dengan mengeruk bagian bawah tebing dinilai merusak struktur penyangga alami pegunungan Cipatat.
“Ada ancaman lagi, gunung. Nah gunung itu, di sisinya terlihat rapi. Tapi coba naik motor ke dalam, itu sudah diambil di bagian bawahnya, maka potensinya bisa roboh. Nah, nanti kalau saya tutup sementara (operasionalnya), pasti ribut,” ungkap Dedi.
Siapkan Solusi Alternatif: Alihkan Pekerja Sebelum Pabrik Ditindak
Meski mengantongi segudang pelanggaran, Pemprov Jabar memilih langkah persuasif yang humanis. Gubernur menegaskan tidak akan langsung menutup paksa pabrik-pabrik tersebut guna menghindari lonjakan angka pengangguran mendadak.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar telah diperintahkan untuk mengidentifikasi seluruh pekerja yang rata-rata berkisar antara 5 hingga 600 orang per perusahaan.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Sentil Pengusaha Soal NPWP, Apindo Jabar Pasang Target Besar Ciptakan Lapangan Kerja
Sebagai langkah solutif, Pemprov Jabar sedang menyusun skema pengalihan lapangan kerja bagi para buruh terdampak jika nantinya pabrik resmi disegel.
“Karyawannya mau saya alihkan, saya tempatkan bekerja di sektor-sektor lain. Termasuk juga kita punya kebutuhan untuk tenaga kebersihan, karena rata-rata mereka sekolahnya SD dan sudah tua-tua. Nah itu akan kita dorong,” beber Dedi.
Setelah jaminan sosial dan kepastian nasib para pekerja klir, barulah Pemprov Jabar akan melayangkan tindakan hukum tegas tanpa kompromi kepada perusahaan pembandel.
“Setelah itu (nasib pekerja aman), baru kita lakukan langkah-langkah penanganan terhadap perusahaannya. Jangan sampai saya melakukan penindakan, kemudian karyawannya terlantar dan tidak bekerja,” pungkas Dedi Ahmad.
(Jingga Sonjaya)
 menemukan gurita pelanggaran di kawasan industri pabrik batu kapur, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pelanggaran tersebut mencakup operasional pabrik tanpa izin (ilegal), pengabaian hak-hak pekerja, hingga ancaman bencana lingkungan yang serius.){kind=link}