TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Keamanan dan higienitas pangan dalam program pemenuhan gizi kini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd Diky Candranegara, melayangkan peringatan keras kepada seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) agar berkomitmen penuh dalam menyajikan makanan bagi masyarakat.
Diky Candra menyampaikan pernyataan tegas tersebut saat membuka pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di salah satu hotel di kawasan Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, Selasa (7/7/2026).
Baca Juga: Harganas 2026, Wali Kota Tasikmalaya Soroti Ancaman Bencana Moral Remaja
Pihak pemerintah sengaja menggelar pelatihan krusial ini untuk menggembleng para pengelola dapur SPPG agar memegang satu standar tunggal: menyajikan makanan yang tidak hanya bernutrisi tinggi, tetapi juga dijamin aman dan bebas dari segala bentuk kontaminasi.
Dalam arahannya, Ia menegaskan sertifikasi dan pemahaman terhadap sistem HACCP bukanlah sekadar formalitas di atas kertas atau ritual pelatihan musiman. Instrumen ini merupakan sistem kendali mutu yang sangat ketat untuk memetakan sekaligus memitigasi potensi bahaya di setiap rantai operasional dapur.
“Intinya adalah bagaimana kita memberikan jaminan bahwa makanan yang sampai ke tangan masyarakat itu benar-benar bersih dan higienis. Pengawasan ketat wajib berlangsung secara menyeluruh, mulai dari menyortir bahan baku yang masuk, proses memasak, penyimpanan, hingga tahap distribusi,” ujarnya.
Penerapan prinsip HACCP secara konsisten mampu meminimalisir risiko fatal secara drastis. Seperti kasus keracunan makanan massal hingga potensi gagal produksi yang merugikan masyarakat luas.
Patuhi Aturan BGN atau Operasional Dapur Dihentikan!
Lebih lanjut, Ia mengingatkan para pengelola dapur untuk memperkuat fungsi pengawasan internal di unit masing-masing. Terlebih, saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mulai menerapkan regulasi yang jauh lebih ketat dan tanpa kompromi di tingkat pusat.
BGN mengancam akan menjatuhkan sanksi berat berupa pembekuan operasional (suspend) bagi dapur-dapur produksi yang kedapatan mengabaikan standar baku kesehatan.
- Sanksi Tegas Tanpa Kompromi: BGN tidak akan segan langsung menghentikan operasional dapur yang melanggar standar kelayakan.
- Pantau Informasi Dinamis: Pengelola dapur wajib aktif memantau portal resmi BGN untuk mempelajari setiap instruksi dan persyaratan baru.
- Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Diky mengingatkan agar penyedia jasa tidak hanya menuntut hak (anggaran/pembayaran), tetapi abai terhadap kewajiban dan regulasi.
“Jangan sampai dapurnya terus berjalan, makanannya didistribusikan, tapi melupakan aturan main. Jika ada pelanggaran, sanksinya sudah sangat jelas. Mari kita tertib dan disiplin sejak awal,” cetus Diky Candra dengan nada serius.
Garda Terdepan Menuju Kota Tasikmalaya Sehat
Melalui bimbingan teknis ini, Pemkot Tasikmalaya berharap lahir kesamaan visi dan komitmen yang kuat. Tentunya melalui komunikasi antara seluruh pengelola dapur gizi di Kota Resik. Ia menekankan kontrol kualitas tidak bisa pasif menunggu pemeriksaan petugas dinas, melainkan harus tumbuh dari kesadaran internal kru dapur itu sendiri.
Ia meminta seluruh penanggung jawab untuk memeriksa setiap jengkal area dapur. Terlebih memastikan peralatan disterilisasi dengan benar dan mewajibkan pekerja mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Serta memastikan bahan baku dalam kondisi segar dan layak olah.
“Rumusnya sederhana, yakni kalau dapurnya bersih dan sehat, maka akan menghasilkan makanan pastinya bergizi. Dampaknya, masyarakat yang menerima manfaat pun akan tumbuh sehat. Itulah muara dari target besar kita,” tutup Diky optimistis.
(Abdul Latif)
