BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini tengah memacu pembangunan 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan. Langkah strategis ini menjadi bagian dari transformasi besar-besaran agar Kota Kembang tidak lagi bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang saat ini memberlakukan pembatasan kuota ketat.
Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Syahriani, menegaskan bahwa perubahan sistem ini bersifat mendesak. Apalagi, volume produksi sampah di Kota Bandung saat ini menyentuh angka fantastis, yakni 1.511 ton setiap harinya.
“Pembatasan kuota TPA Sarimukti harus menjadi momentum perubahan. Kota Bandung tidak bisa lagi bergantung pada pola lama ‘kumpul, angkut, buang’. Ke depan, sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pengelolaan di tingkat rumah tangga dan kewilayahan,” kata Syahriani, Jumat (3/7/2026).
Saat ini, DLH Kota Bandung sedang mendata dan memverifikasi sejumlah lokasi potensial untuk memfasilitasi pengolahan sampah tersebut. Program ambisius ini juga menggandeng berbagai pihak luar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, tengah menguji coba teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Selain itu, Mabes TNI AD juga berencana menyumbang mesin pengolah sampah guna mempercepat proses eksekusi di lapangan.
“Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya, setiap wilayah mampu mengolah sebagian besar sampahnya sendiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA,” jelas Syahriani.
Strategi Pengurangan Volume Sampah
Lewat program terintegrasi ini, Pemkot Bandung membidik pengurangan volume sampah antara 125 hingga 250 ton per hari. Strateginya meliputi pembuatan kompos dari sampah organik, optimalisasi bank sampah untuk bahan anorganik bernilai ekonomis, serta menyulap sampah bernilai rendah menjadi bahan bakar alternatif lewat teknologi RDF.
“Kami menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Namun, keberhasilan target ini tidak hanya bergantung pada teknologi seperti RDF, melainkan juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumber,” tambahnya.
Langkah Pemkot Bandung ini mendapat lampu hijau dan dukungan penuh dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menyatakan pihaknya siap mengawal program ini dari sisi regulasi, anggaran, hingga pengawasan di lapangan.
“DPRD Kota Bandung memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program penanganan sampah. Melalui fungsi pengawasan, kami terus memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Nunung.
Nunung mengingatkan bahwa secanggih apa pun infrastruktur yang pemerintah siapkan, kunci utama kesuksesan program ini tetap berada di tangan warga. Edukasi masif harus terus berjalan agar budaya memilah sampah dari rumah bisa menekan volume buangan ke TPA secara signifikan.
“Sehebat apa pun teknologi yang dimiliki pemerintah, keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penanganan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen,” tutupnya.
(Yusuf Mugni)
 Bandung kini tengah memacu pembangunan 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan){kind=link}