BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya kembali mengukir prestasi gemilang dalam ranah akuntansi pemerintahan. Pemkot Tasikmalaya sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan kali ini menggenapi rekor mentereng bagi Kota Tasikmalaya yang berhasil mengamankan Opini WTP untuk ke-10 kali secara berturut-turut. Pencapaian historis tersebut menjadi bukti autentik atas konsistensi serta komitmen jajaran Pemkot Tasikmalaya dalam membangun sistem tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan patuh pada regulasi perundang-undangan.
Baca Juga: Pipa Bocor, Perumdam Tirta Sukapura Tasikmalaya Sampaikan Permohonan Maaf
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menyerahkan langsung dokumen laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, yang hadir mendampingi Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim.
Prosesi penyerahan penghargaan prestisius tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moch. Toha No.164, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Raihan trofi WTP dekade ini menegaskan bahwa sistem pengendalian internal di tubuh Pemkot Tasikmalaya berjalan sangat presisi. Terlebih memenuhi standar akuntansi pemerintah, serta bebas dari salah saji material.
“Alhamdulillah, raihan Opini WTP ke-10 kali berturut-turut ini lahir dari hasil kerja keras kolektif seluruh unsur Pemerintah Kota Tasikmalaya. Serta kawalan ketat masyarakat yang terus mengawasi pengelolaan anggaran daerah,” ungkap Viman Alfarizi Ramadhan, Selasa (9/6/2026).
Bukan Sekadar Administrasi, Viman Alfarizi Pastikan APBD Mengalir untuk Layanan Publik
Viman menilai opini WTP ini merefleksikan integritas penuh dari seluruh jajaran birokrasi dalam menyuguhkan akuntabilitas anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Ia pun melayangkan apresiasi tinggi kepada segenap aparatur sipil negara (ASN), jajaran Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pimpinan beserta anggota dewan yang terus bersinergi menjaga kepatuhan hukum.
Secara khusus, Viman juga berterima kasih kepada elemen masyarakat Kota Tasikmalaya yang aktif melempar kritik konstruktif. Masyarakat yang memberi masukan dan kepercayaan penuh selama proses pembangunan berjalan.
Namun, Viman mengingatkan jajarannya bahwa opini tertinggi dari BPK ini bukanlah garis akhir dari sebuah tujuan pemerintahan. WTP merupakan instrumen wajib untuk memastikan setiap rupiah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalir secara tepat sasaran.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif yang membanggakan di atas kertas. Poin terpenting adalah bagaimana setiap rupiah APBD mampu kami pertanggungjawabkan dan benar-benar kembali ke tangan rakyat dalam bentuk peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan,” tegas Viman.
Oleh karena itu, demi menjaga marwah prestasi ini, Pemkot Tasikmalaya berkomitmen untuk terus memperketat sistem pengawasan internal. Selanjutnya menaikkan kelas kualitas perencanaan anggaran hulu-hilir, menertibkan tata kelola aset daerah, serta mengeksekusi seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara cepat dan berkala.
Raihan satu dekade WTP ini juga melipatgandakan motivasi pemkot untuk memacu reformasi birokrasi. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan memupuk kepercayaan masyarakat. Sekaligus memuluskan visi besar daerah, yakni mewujudkan Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa, dan Perdagangan yang Religius, Inovatif, Maju, dan Berkelanjutan.
(Seda)
