CIAMIS,FOKUSJabar.id: Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan merupakan sebuah langkah yang sangat visioner. Kehadiran kementerian koordinator baru ini menjadi bukti sahih mengenai keseriusan pemerintah dalam mengejar target swasembada pangan nasional secara total.
Ketua Kapoksi Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Herry Dermawan, menegaskan hal tersebu, Jumat (29/5/2026). Menurut Herry, sejarah mencatat bahwa baru pada era pemerintahan saat ini Indonesia memiliki Kemenko Pangan sejak hari kemerdekaan. Hal ini membuktikan bahwa Presiden mempunyai visi besar agar pengelolaan pangan dari sektor hulu hingga hilir bisa berjalan lebih fokus, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi seluruh rakyat.
Baca Juga: Buka IFBC 2026 di Bandung, Wamendag Dorong Waralaba Lokal Tembus Pasar Global
“Posisi Menko Pangan yang dipercayakan kepada Zulkifli Hasan (Zulhas) merupakan bentuk mandat besar pada sosok yang dinilai memiliki integritas tinggi untuk merealisasikan target itu,” ujar Herry.
Herry memaparkan bahwa kebijakan baru tersebut kini mulai membuahkan hasil positif di berbagai sektor krusial. Perubahan besar ini merambah mulai dari penguatan ketahanan pangan, reformasi birokrasi penyaluran pupuk, hingga optimalisasi sektor perikanan.
Surplus Cadangan Beras di Atas 5 Juta Ton
Salah satu pencapaian yang paling mencolok terlihat pada stok beras nasional. Saat ini, cadangan beras yang berada di bawah kendali negara mengalami surplus yang sangat signifikan hingga menembus angka di atas 5 juta ton. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ketahanan pangan Indonesia hampir selalu bergantung pada kebijakan impor.
“Biasanya stok beras nasional kita hanya berkisar 1 hingga 2 juta ton. Itu pun mayoritas impor sekarang telah berhasil mengamankan stok dari hasil produksi dalam negeri sendiri,” tambah Herry.
Bukan hanya sektor beras, pemerintah juga bergerak cepat membenahi karut-marut tata kelola lahan kelapa sawit nasional. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun terakhir, negara sukses menertibkan sekitar 5 juta hektar lahan sawit bermasalah. Lahan yang selama ini berdiri di atas tanah milik negara.
Herry menjelaskan di bawah komando Kemenko Pangan yang mengoordinasikan sektor Pertanian, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan pemerintah juga sedang gencar mengikis angka kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir. Salah satu program andalannya adalah pembangunan Kampung Nelayan Modern.
Setelah sukses membangun 200 titik pada tahun lalu, pemerintah memasang target ambisius untuk merevitalisasi hingga 1.000 Kampung Nelayan pada tahun ini. Demi menyukseskan program ini, negara menggelontorkan alokasi anggaran yang cukup besar. Yaitu sekitar Rp22 miliar untuk setiap desa atau kampung nelayan.
(Husen Maharaja)
 Bidang Pangan merupakan sebuah langkah yang sangat visioner){kind=link}