JAKARTA,FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjalankan program tersebut sesuai tujuan awalnya.
BGN menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan investasi sosial bagi masa depan bangsa, bukan sarana mencari keuntungan pribadi.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa program MBG lahir dari pengalaman kemanusiaan yang pernah disaksikan langsung oleh Prabowo jauh sebelum menjabat sebagai presiden.
Baca Juga: Isu Kenaikan Iuran JKN Beredar, BPJS Kesehatan Beri Klarifikasi Resmi
Berawal dari Pengalaman di Cilincing
Menurut Nanik, pada 2012 Prabowo menyaksikan langsung kondisi warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu ia melihat sejumlah warga mencari sisa makanan dari buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam dan mendorong Prabowo untuk memperjuangkan program yang dapat memastikan tidak ada anak Indonesia yang mengalami kelaparan.
“Pak Prabowo sangat marah melihat kondisi itu. Sejak saat itu beliau bertekad jika suatu saat memegang amanah, tidak boleh ada anak yang kelaparan. Jadi program MBG ini murni gerakan kemanusiaan,” ujar Nanik dalam workshop kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Muncul Fenomena “Ternak Yayasan”
Pada tahap awal, pemerintah menggandeng yayasan pendidikan, sosial, dan keagamaan sebagai mitra pelaksana program.
Pemerintah berharap insentif dari program tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas sekolah, pesantren, maupun lembaga sosial.
Namun, tingginya minat untuk terlibat dalam program MBG memunculkan fenomena baru yang disebut Nanik sebagai “ternak yayasan”. Beberapa pihak diduga mendirikan yayasan secara mendadak atau mengelola banyak dapur sekaligus demi mengejar keuntungan.
Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Beberapa persoalan yang muncul antara lain fasilitas dapur yang minim, peralatan yang tidak mendapat perbaikan, hingga kecenderungan menekan biaya operasional demi mendapatkan keuntungan lebih besar.
Selain itu, keberadaan pihak yang memanfaatkan program dengan kedok yayasan juga berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat.
Evaluasi Ketat dan Ancaman Pemutusan Kontrak
BGN menegaskan tidak akan mentoleransi penyimpangan tersebut. Pemerintah menetapkan masa kontrak kerja sama mitra selama satu tahun agar proses evaluasi dapat berlangsung secara berkala.
Jika terdapat pelanggaran atau orientasi keuntungan yang berlebihan, BGN tidak segan untuk memutus kerja sama.
“Kalau ada yang pikirannya hanya soal keuntungan, nanti kita hapus. Kami akan meluruskan kembali bahwa MBG bukan bisnis. Program ini akan terus kami evaluasi,” tegas Nanik.
BGN juga meminta para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan standar operasional.
Melalui pengawasan ketat tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap makanan yang tersalurkan kepada masyarakat memiliki kualitas gizi yang baik.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan masa depan generasi Indonesia. Karena itu, BGN mengingatkan seluruh mitra agar menjalankan program ini sebagai bentuk pengabdian kepada negara, bukan sebagai sarana memperkaya diri.
(Abdul)
 agar menjalankan program tersebut sesuai tujuan awalnya){kind=link}