BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka jalur komunikasi khusus bagi warga Jawa Barat yang berada di kawasan Timur Tengah. Langkah ini merespons meningkatnya ketegangan konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang menjadi sorotan dunia internasional.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan warga Jabar di wilayah terdampak. Ia meminta seluruh masyarakat tetap tenang dan selalu memperbarui informasi terkait kondisi keamanan setempat.
Baca Juga: BGN Respons Video Viral Menu MBG, Ajak Warga Laporkan Menu Tak Layak
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jabar menyediakan hotline 082126030038 yang dapat dihubungi kapan pun. Saluran tersebut berfungsi untuk menerima laporan, permintaan bantuan, maupun pembaruan kondisi dari warga Jawa Barat di Timur Tengah.
“Kami ingin memastikan seluruh warga dalam keadaan aman. Semoga kita semua tetap sehat, nyaman, dan khusyuk berpuasa,” ujar Dedi, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, keberadaan hotline memudahkan pemerintah daerah memantau situasi sekaligus merespons cepat jika muncul kondisi darurat. Pemprov berupaya menjaga komunikasi aktif agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera terpetakan.
Selain langkah dari pemerintah daerah, perhatian juga datang dari perwakilan Indonesia di luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran telah mengeluarkan imbauan resmi kepada warga negara Indonesia yang berada di Iran.
Intruksi Kewaspadaan dari KBRI
Melalui surat edaran tersebut, KBRI meminta WNI meningkatkan kewaspadaan serta segera mengambil langkah konkret untuk melindungi diri dan keluarga. Pihak kedutaan juga menginstruksikan warga untuk rutin menyampaikan informasi kondisi terkini melalui grup koordinasi yang telah Pemerintah siapkan.
KBRI menilai komunikasi aktif sangat penting agar perwakilan Indonesia dapat memetakan situasi secara akurat dan menentukan langkah perlindungan jika eskalasi konflik meningkat.
Selain itu, WNI diimbau mematuhi seluruh aturan serta arahan otoritas keamanan setempat guna meminimalkan risiko di tengah situasi yang dinamis.
Melalui koordinasi antara Pemprov Jawa Barat dan perwakilan Indonesia di luar negeri, pemerintah berharap warga Jabar maupun WNI lainnya di Timur Tengah tetap terlindungi dan memperoleh informasi yang jelas selama perkembangan konflik berlangsung.
(Jingga Sonjya)
