BANJAR,FOKUSJabar.id: Mantan anggota DPRD Kota Banjar Soedrajat Argadireja angkat bicara terkait kasus korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Banjar yang menyeret Ketua DPRD Kota Banjar DRK. Soedrajat lebih menyoroti soal pengembalian uang tunjangan anggota dewan periode 2017 – 2021.
Kata Soedrajat, dalam kasus korupsi ini yang menjadi pertanyaan dirinya yakni soal adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Sri Haryanto untuk pengembalian uang tunjangan bagi anggota DPRD Kota Banjar.
“Kajari harusnya jelaskan apa sih yang menjadi dasar anggota dewan untuk mengembalikan uang tunjangan. Apakah perwalnya ada yang salah atau gimana sehingga harus mengembalikan?,” katanya Kamis (24/4/2025).
BACA JUGA: Kajari Banjar Sebut Tersangka Kasus Tunjangan DPRD Kemungkinan Bertambah
Lanjut kata Soedrajat, jika yang jadi dasar untuk pengembalian tunjangan itu jelas karena adanya kesalahan di Perwal dirinya mengaku siap untuk mengembalikannya. Akan tetapi kata Soedrajat, Kejari harus mengejar yang membuat Perwal dalam hal ini Wali Kota Banjar periode tersebut.
“Saya siap mengembalikan sesuai dengan yang saya sampaikan ketika diperiksa oleh penyidik. Kalau dasarnya ada kesalahan di Perwal ya harusnya itu dikejar juga pembuat Perwalnya,” kata dia.
Dalam kasus ini, jangan sampai Kejari hanya fokus kepada penerima dalam hal ini anggota dewan. Akan tetapi Kejari mengungkap pembuat regulasi tersebut secara transparan. Karena yang menjadi dasar anggota dewan menerima tunjangan itu dari Perwal.
“Jangan hanya fokusnya ke dewan saja. Pembuat Perwalnya gimana? Kan ada yang membuatnya,” kata pria yang akrab disapa Ajat Doglo.
BACA JUGA: Korupsi Tunjangan DPRD, GPI Banjar Minta Semua yang Menikmati Diusut Sampai Tuntas
Ajat pun meminta kepada tersangka DRK baik langsung maupun melalui kuasa hukumnya untuk speak up secara transparan soal tunjangan mulai dari prosesnya hingga anggota dewan menerima.
“DRK harus speak up. Dewan itu tidak begitu saja bisa langsung disalahkan karena ada sebuah proses yang melibatkan semua pihak dalam hal ini eksekutif dan legislatif,” kata Ajat.
(Agus/Anthika Asmara)
