CIAMIS,FOKUSJabar.id: Kepala BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ai Suargi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk kasus-kasus hukum seperti dugaan pelecehan seksual.
“Kami memiliki komitmen kuat untuk menjaga integritas ASN di Kabupaten Ciamis. Setiap pelanggaran, terutama yang berdampak pada masyarakat, akan ditindak tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata Ai.
Untuk memastikan proses penegakan disiplin berjalan objektif, BKPSDM telah membentuk Tim Adhoc yang bertugas memberikan rekomendasi terkait sanksi yang pantas diberikan kepada ASN yang melanggar. Tim ini akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari tingkat pelanggaran hingga dampaknya terhadap institusi.
BACA JUGA: Pemdes Margaharja Ciamis Gelar Bazar UMKM
“Jika berdasarkan hasil penilaian Tim Adhoc dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka kami tidak segan-segan untuk memberikan sanksi pemecatan,” kata Ai.
Meskipun berkomitmen pada tindakan tegas, BKPSDM juga gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh ASN, terutama di lingkungan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya disiplin dan etika kerja yang baik.
BACA JUGA: SDN 4 Sindangrasa Ciamis Perluas Mushola
“Kami merasa prihatin jika ada oknum pendidik yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kami terus berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh ASN agar mereka dapat menghindari masalah hukum,” ungkap Ai.
Dalam mengambil keputusan terkait sanksi terhadap ASN yang melanggar hukum, BKPSDM selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.
“Kerjasama yang baik dengan BKN sangat penting bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” pungkas Ai.
Tindakan tegas BKPSDM dalam menegakkan disiplin ASN diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Ciamis. Masyarakat semakin yakin bahwa pemerintah daerah serius dalam memberantas segala bentuk penyimpangan dan korupsi.
(Husen/Anthika Asmara)
, termasuk kasus-kasus hukum seperti dugaan pelecehan seksual.){kind=link}