Jumat 13 Desember 2024

Mahfud MD Resmi Mundur Dari Kabinet Jokowi, Ketua TPD Jabar: Langkah Yang Sangat Tepat

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar- Mahfud Jawa Barat Ono Surono menyambut baik kabar mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menkopolhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju.

Diketahui, Mahfud MD saat ini tengah maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai Cawapres

“Langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud sudah sangat tepat untuk memberikan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu 5 tahunan harus didasari dengan demokrasi yang berjalan dengan baik. Dari dan untuk rakyat, rakyatlah yang berkuasa. Dan tidak ada kekuasaan yang bisa mengintimidasi dan menekan rakyat,” kata Ono saat dikonfirmasi Rabu (31/1/2024).

Ono berharap, Presiden Joko Widodo dapat segera menerima kehadiran Pak Mahfud untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Laporkan Prabowo ke Bawaslu Jabar

“Bagaimanapun juga demokrasi yang berjalan baik ditandai dengan tidak adanya turut campur kekuasaan dalam pemilu,”kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

Lebih lanjut Ono menegaskan, konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas bahwa pemilu harus jurdil bebas dan rahasia. Sehingga, kata dia, siapapun yang berada dalam lingkar kekuasaan harus dibatasi terlebih bila memiliki kepentingan politik.

“Pak Mahfud tentunya sudah sangat mengerti tentang hal itu, tetapi Presiden Jokowi malah mempertontonkan bahwa kekuasaan itu bisa dengan leluasa bermain pada wilayah pemilu yang pasti akan menciderai demokrasi,”ucapnya.

Baca Juga: Ubah Sampah Jadi Berkah, Caleg PDI Perjuangan Kampanyekan Ekonomi Hijau

Pihaknya pun mencontohkan, saat ini ada peraturan yang dibuat bagi calon yang ikut kontestasi tidak perlu mundur dari jabatannya, tetapi bisa dengan syarat cuti atau di luar hari kerja.

“Namun, dalam beberapa kegiatan kementerian, banyak temuan dan informasi yang menyampaikan bahwa calon tersebut memanfaatkan jabatannya,”katanya.

Ono juga menyoroti, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye begitupula dengan pejabat lainnya.

Sehingga kondisi saat ini, kata Ono, terjadi situasi banyak pejabat dan kementerian-kementerian yang berkeliling mengumpulkan masyarakat dengan jumlah besar yang patut diduga untuk kepentingan Pemilu 2024.

Baca Juga: Warga Jabar Titip Amanat ke Ganjar: Jangan Lupakan Rakyat Kecil

“Misalnya Menteri Pertanian RI yang secara politik bisa saja dekat dengan salah satu partai politik karena anaknya mencalonkan anggota legislatif. Kerjaannya muter-muter terus bicara masalah pertanian dengan narasi pemerintah sudah baik kinerjanya padahal rakyat saat ini sangat kesulitan terutama masalah pupuk,”ungkapnya.

Tak hanya itu, Ono juga menyoroti program bansos yang penyalurannya ditarik lebih awal, sampai-sampai Presiden sendiri yang ikut membagikan dibarengi operasi pasar.

“Mungkin tujuannya adalah supaya tidak ada persepsi negatif terhadap kinerja Presiden yang akan berpengaruh terhadap suara anaknya yang mencalonkan sebagai wapres,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Berita Terbaru

spot_img