PANGANDARAN,FOKUSJabara.id: Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Jalaludin memperkirakan keuangan daerah defisit dari tahun sebelumnya hingga sekang mencapai Rp800 milyar.
Bahkan Dia menyebut bahwa kondisi Kabupaten Pangandaran saat ini sedang tidak baik. Meski demikian, Dia tidak bisa memastikan defisit yang berjalan.
BACA JUGA:
RSUD Pandega Pangandaran Dukung Pemilu 2024
Dia mengatakan, pihaknya selalu mengajukan diinternal DPRD untuk normalisasi kegiatan sesuai dengan prencanaan. Namun hanya bisa direalisasikan bagian keuangan di bawah 25 pesen dari kebutuhan yang diajukan.
“Saya kira di setiap dinas pun tidak jauh beda. Pemda perlu menjelaskan dengan semua ini,” katanya.
Ia menyebutkan, tahun 2022 hanya diberikan sajian dokumen yang menjelaskan ada surflus Rp41milyar. Padahal ada pembayaran yang ditangguhkan di PU dan di dinas-dinas lain.
“Dan untuk angka defisit penganggaran di tahun 2022 senilai Rp300 milyar. Tapi justru didata sajian TPAPD justru malah ada surflus Rp41 milyar,” ungkapnya.
BACA JUGA:
DPRD Pangandaran Segera Panggil Bupati
“Saya hanya berharap, di penghujung masa jabatannya menjadi Kepala Daerah harus terbuka. Karena ini menjadi persoalan ke depan,” pintanya.
Menurutnya, pengelolaan keuangan sejak tahun 2019 hingga kini selalu berpenyakit.
“Pada tahun 2019, saya masih ingat ada kekurangan bayar di 51 titik pekerjaan di PU dan progam Pangandaran mengaji yang dibayarkan bulan Februari 2020. Padahal itu beban anggaran di tahun 2019,” ujarnya.
Waktu itu belum ada refocusing anggaran dampak Covid-19. Memang tahun itu sudah Corona, namun belum berimbas kepada efisiensi anggaran.
Kemudian tahun 2020 muncul Perpres No1 (refocusing). Pihaknya hanya diberitahu, namun tidak diminta persetujuan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Sejak saat itu hingga saat ini setiap akhir tahun anggaran Pemda tidak pernah menyisakan PR (Pekerjaa Rumah).
“Inilah sesuatu yang perlu dikontrol Kami terhadap sistem pengelolaan keuangan,” bebernya.
Masalah lain juga dirasakan oleh kegiatan DPRD yang sudah ditetapkan (Reses).
“Kemarin pas kita akan reses, bagian keuangan hanya merealisasikan 60 persen,” kata dia.
Mengingat reses harus dilaksanakan, maka anggaran yang tersedia di kegiatan rutin DPRD. Baik kebutuhan ATK dan lain tersedot untuk pelaksanaan itu sehingga ada GU yang mengendap.
Akibatnya, kegiatan rutin di DPRD dua bulan lalu tidak bisa dibayarkan.
“Maka isu ancaman pemutusan jaringan internet dan listrik itu benar. Karena cadangan anggaran untuk itu tersedot untuk kegiatan lain karena realisasi GU jauh dari harapan,” pungkasnya.
(Sajidin/Anthika Asmara)
