JAKARTA,FOKUSJabar.id: Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Gembong Warsono mendesak anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dihilangkan dalam RAPBD 2022.
Gembong mengatakan, Anggaran TGUPP itu nilainya cukup fantastis hingga belasan milyar rupiah.
“Kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di Komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19,8 miliar untuk didrop, di-nolkan,” kata Gembong saat rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/11/2021).
BACA JUGA: Gugatan Ditolak PTUN, Ini Reaksi Partai Demokrat kubu Moeldoko
Dia menyebut, peran TGUPP di masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sangat sentral, hingga mengganggu ruang gerak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Peran TGUPP sangat sentral yang mengakibatkan ruang gerak para SKPD terganggu dengan hadirnya TGUPP. Rasanya tidak elok, seorang pejabat pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP,” kata dia.
Politikus PDIP itu juga meminta, anggaran TGUPP dialihkan ke program yang bermanfaat langsung bagi warga Jakarta.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sigit Wijiatmoko mengatakan, pada 2021, anggaran untuk TGUPP nilainya Rp19 milyar.
Realisasinya, hingga November 2021 anggaran yang terserap mencapai Rp15,9 Miliar. Kendati begitu, Sigit mengatakan ada penurunan jumlah pagu anggaran dari 2021 ke 2022.
“Dari 2021 ke 2022 ada penurunan jumlah pagu anggarannya. Karena kita tentu melihat proses evaluasinya, baik itu jumlah grading maupun jumlah anggota TGUPP itu sendiri,” kata Sigit, seperti dilasnir IDN.
Dia mengatakan, saat ini jumlah TGUPP ada 74 orang. Ketua TGUPP diberikan kedudukan dan keuangan setara peringkat 15. Sedangkan tunjangan kinerja daerah dan fasilitas lainnya setara eselon II.
“Kepada wakil ketua TGUPP diberikan hak dan keuangan setara peringkat 14, tunjangan kinerja daerah setara eselon II,” kata dia.
BACA JUGA: PDIP Polisikan Hersubeno Arief Soal Hoax Megawati Koma
(Agung)
