JAKARTA,FOKUSJabar.id: Pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam merilis data kematian Covid-19 secara nasional. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto melalui rilis yang diterima FOKUSJabar, Selasa (7/9/2021)
Mulyanto mengatakan, Pemerintah harus jujur dan transparan agar proses penanggulangan Covid-19 di Indonesia dapat dilaksanakan secara tepat.
“Pemerintah jangan main-main soal data Covid-19. Ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain,” kata Mulyanto.
Legislator PKS ini mengatakan, bukan semata-mata soal transparansi jumlah korban jiwa akibat Covid-19 tapi juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian Covid-19.
“Sebelumnya, Pemerintah merilis data kematian akibat Covid-19 per tanggal 5 September 2021 sebanyak 135.861 jiwa. Namun The Economist memperkirakan data kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih besar lagi yaitu 280 ribu hingga 1,1 juta orang atau 500 persen dari angka resmi Pemerintah,” kata legislator Dapil Banten III ini.
BACA JUGA: Kebijakan PTMT Dikritisi DPRD, Ini Kata Sekda Kota Bandung
Mulyanto melanjutkan, beberapa hari sebelumnya, Pemerintah Malaysia mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia yang cukup rendah dibanding dengan Malayasia. Padahal sebelumnya, kasus Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dari Malayasia.
Mulyanto menjelaskan, seharusnya pemerintah mengkonsolidasikan data kematian Covid-19 tersebut dengan lebih teliti mengggunakan metoda dan parameter yang standar.
Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah ingin mengeluarkan indikator kematian dari parameter penilai Covid-19, karena dianggap bercampur dengan data kematian lain atau inakurasi. Belum lagi termasuk munculnya kasus kebocoran data vaksin, bahkan di dalamnya termuat data vaksin Presiden Jokowi.
“Di lapangan, terutama di perdesaan, ada kecenderungan kematian Covid-19 ditutupi sebagai kematian biasa karena masyarakat tidak ingin penanganan jenazah korban termasuk penguburannya menjadi berbelit-belit. Jadi memang cukup masuk akal kalau data kematian Covid-19 yang disajikan Pemerintah lebih kecil dari angka yang sesungguhnya,” kata dia.
(Husen Maharaja/Ageng)
